Gugatan sebesar Rp 700 miliar yang diajukan oleh lima mantan Staf Khusus Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman resmi kandas di Mahkamah Agung (MA).

Upaya kasasi yang diajukan oleh pihak penggugat secara resmi ditolak oleh Mahkamah Agung.

Putusan tersebut sekaligus memperkuat kemenangan para tergugat yang sebelumnya juga telah dimenangkan di tingkat Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan secara tegas menolak kasasi yang diajukan penggugat.

“Mengadili, menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dari penggugat. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00,” kata Majelis Hakim dikutip dari putusan.mahkamah.go.id, Rabu 27 Juni 2025.

Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 9 April 2025.

Majelis hakim yang memutus perkara tersebut dipimpin oleh Dr. Pri Pambudi Teguh sebagai Ketua Majelis, serta Dr. Nani Indrawati dan Agus Subroto sebagai Hakim Anggota.

Sidang pembacaan putusan turut didampingi oleh Panitera Pengganti, Harika Nova Yeri.

Meski para pihak tidak hadir dalam persidangan, putusan tersebut dinyatakan sah dan mengikat secara hukum.

Salinan putusan juga ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI, Ennid Hasanuddin.

Kuasa hukum tergugat dari LBH Pers, Firmansyah, mengapresiasi penuh hasil putusan tersebut.

Ia menilai bahwa Mahkamah Agung telah menunjukkan keberpihakan pada prinsip keadilan dan kebebasan pers.

“Pertama, tentunya kami sangat mengapresiasi putusan tersebut. Karena putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang demokratis,” kata Firmansyah yang akrab disapa Charlie, Rabu 25 Juni 2025.

Menurutnya, konsistensi para hakim di semua tingkatan memperlihatkan paradigma hukum yang tegas dan terang.

Ia menyebut hukum pers dijadikan alat ukur yang tepat dalam penyelesaian perkara ini.

“Paradigma hakim dalam perkara ini terlihat konsisten, di mana hakim baik tingkat Pengadilan Negeri, Tinggi dan Kasasi pada pertimbangan hukumnya begitu tegas dan terang menggunakan hukum pers sebagai alat uji dalam putusannya,” imbuhnya.

Charlie mengaku, kemenangan ini menjadi preseden penting bagi penegakan hukum pers ke depan.

Ia menyebut perkara ini sebagai pengingat akan bahaya feodalisme dalam sistem demokrasi Indonesia.

“Perkara ini juga menjadi peringatan serius bagi kita, terkhusus publik, sebab sekalipun infrastruktur demokrasi sekian masif ada, namun sifat feodal dan anti kritik bagi yang punya kekuasaan atau pejabat publik masih bersemanyam dengan nyaman,” imbuhnya.

Tak hanya itu, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan, dan bahwa demokrasi tidak boleh hanya berhenti pada pelaksanaan pemilu.

“Ini juga sekaligus menjadi bahan evaluasi kita bersama bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu tapi bagaimana mengawasi kekuasaan terus menerus,” ucapnya.

Charlie mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung proses advokasi, termasuk rekan-rekan jurnalis dan ahli pers yang berperan besar dalam kasus ini.

“Kepada semua pihak, kawan KAJ dan ahli pers, Mas Herlambang serta kawan-kawan lainnya yang mendukung advokasi ini adalah kemenangan publik atas kekuasaan yang tak mau diawasi,” tegasnya.

Dalam menghadapi gugatan ini, turut didampingi dari Koalisi Advokasi Jurnalis Sulawesi Selatan (KAJ Sulsel), yang terdiri dari empat organisasi pers yakni AJI Makassar, IJTI Sulsel, PFI Makassar, dan PJI Sulsel. []

BULUKUMBA, Eranasional.com – Menteri Dalam Negeri mendukung Jalan Sehat Anti Malas Bergerak (Mager) sebagai kegiatan yang disebutnya sangat luar biasa.

Karena Sulsel provinsi satu-satunya yang melaksanakan gerakan jalan sehat ini.

Diharapkan bergema Anti Mager ke seluruh Indonesia agar masyarakat Indonesia sehat.

“Saya sangat mendukung Anti Malas Bergerak ini, dan ini taglinenya sangat luar biasa, dan setahu saya, sependengaran saya, di seluruh Indonesia yang melaksanakan ini hanya Sulsel,”kata Tito Karnavian.

“Bergerak dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya, mudah-mudahan dari Sulawesi Selatan ini bergema Anti Malas Gerak ke seluruh Indonesia biar masyarakat Indonesia sehat semua,” sambungnya.

Apresiasi itu disampaikan Bapak Prof. Tito Karnavian melepas peserta Anti Mager 10 Tahun Program Keluarga Harapan (PKH) Bulukumba sekaligus membagikan 8.000 bendera yang merupakan Program 10 Juta Bendera Merah Putih di Lapangan Pemuda, Bulukumba, Sabtu 12 Agustus 2023.

Sebanyak 10.000 ribu anggota PKH beserta keluarga dan masyarakat Bulukumba mengikuti kegiatan untuk membiasakan diri dan menjadikan pola hidup sehat bergerak 10.000 langkah sehari.

MAKASSAR, Eranasional.com – Masa jabatan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman berakhir 5 September 2023.

Sementara Pemilihan Gubernur Sulsel baru pada November 2023. Itu berarti selama setahun akan dijabat Pj Gubernur.

DPRD Provinsi Sulsel berhak mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur.

Saat ini DPRD Sulsel masih menunggu surat Mendagri Tito Karnavian terkait permintaan usulan nama.

Saat ini ada beberapa nama calon Pj Gubenrur Sulsel yang beredar di media.

Diantaranya Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Menko Polhukam Laksamana TNI Abdul Rivai Ras.

Inspektur Utama DPR RI yang juga mantan Kapolda Sulsel Komjen Nana Sudjana.

ERANASIONAL.COM | Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri membeberkan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) atas kasus dugaan suap yang menjadikan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (NA) sebagai tersangka, pada Minggu (28/2/2021) dini hari.

Menurut Firli, kegiatan operasi berawal dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara pada Jumat (26/2/2021) malam.

Ia mengatakan, KPK menerima laporan bahwa Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto (AS) akan memberikan sejumlah uang kepada Nurdin melalui perantara Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel, Edy Rahmat (ER), yang juga orang kepercayaan Nurdin.

“Pukul 20.24 WIB, AS bersama IF (sopir ER) menuju ke salah satu rumah makan di Makassar dan setiba di rumah makan tersebut telah ada ER yang telah menunggu,” kata Firli dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube KPK, Minggu (28/2/2021) dini hari.

Adapun Agung adalah seorang kontraktor yang berasal dari pihak swasta, yang diketahui telah lama mengenal baik Nurdin.

Agung berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.

Firli melanjutkan, dengan beriringan mobil, IF mengemudikan mobil milik Edy, sedangkan Agung dan Edy bersama dalam satu mobil milik Agung.

Kedua mobil itu pun kemudian bergerak menuju Jalan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam perjalanan tersebut, Agung diketahui menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 kepada Edy.

“Sekitar pukul 21.00 WIB, IF kemudian mengambil koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik AS dipindahkan ke bagasi mobil milik Edy di Jalan Hasanuddin,” jelasnya.

Lanjut Firli, sekira pukul 23.00 Wita, KPK mengamankan Agung saat dalam perjalanan menuju Bulukumba.

Sementara itu, satu jam berikutnya giliran Edy beserta uang dalam koper sejumlah sekitar Rp 2 miliar turut diamankan KPK di rumah dinasnya.

Adapun uang Rp 2 miliar itu sebelumnya akan diberikan Edy kepada Nurdin Abdullah.

Kemudian, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah diamankan KPK sekitar pukul 02.00 Wita di rumah jabatan dinas Gubernur Sulsel.

Adapun Nurdin Abdullah diduga juga menerima uang dari kontraktor lain di antaranya sebesar Rp 200 juta pada akhir 2020.

Kemudian, Nurdin juga diduga menerima uang pada pertengahan Februari 2021 melalui SB sebesar Rp 1 miliar.

“Awal Februari 2021, NA melalui SB menerima uang Rp 2,2 miliar,” terang Firli.

Atas dugaan tersebut, Nurdin dan Edy disangkakan sebagai penerima. Dirinya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

“Sebagai pemberi yaitu Saudara AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UUU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” Pungkasnya.