MEDAN, Eranasional.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi akan mencalonkan kembali di Pilkada Gubernur (Pilgub) Sumut 2024. Wali Kota Medan Bobby Nasution menyambut baik niat Edy tersebut.

Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu berdoa agar Edy diberi kesehatan, sehingga Edy tetap bisa menjalankan tugasnya saat ini sebagai gubernur.

“Ya mudah-mudahan diberi kesehatan beliau menjalankan tugas sebagai gubernur,” kata Bobby Nasution usai menghadiri kegiatan di Medan, Kamis (25/5/2023).

Bobby juga berharap Edy tetap bisa membantu Kota Medan jika nanti terpilih lagi menjadi gubernur di Pilgub 2024.

“Mudah-mudahan tetap bisa membantu Kota Medan,” ucapnya.

Sebagai informasi, Edy Rahmayadi menyatakan siap maju kembali di Pilgub Sumut 2024 mendatang. Dia akan maju sebagai petahana.

MEDAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat menahan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sumatera Utara, HMA Effendi Pohan, yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi. Sekretaris Dinas Perizinan ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kadis.

“Ada Sekretarisnya menjadi Plh,” kata Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi kepada wartawan, Senin (23/8/2021).

Edy mengatakan penunjukan Plh dilakukan agar Effendi fokus dalam penanganan kasus yang dialaminya. Edy mengatakan Effendi berhak untuk membela diri dalam kasus ini.

“Itu kan jalan hukum, dia punya hak untuk, semua manusia di negara hukum khususnya Indonesia. Dia punya hak hukum, sekarang dia akan membela dirinya,” ucap Edy.

Mantan Pangkostrad itu meminta kasus yang menimpa Effendi tidak dibawa-bawa ke ranah politik. Dia menyerahkan penanganan kasus ini kepada jaksa.

“Saya minta tak dipolitisir, anda tak boleh menyiksa orang, nanti jadi salah. Semua orang bisa mengalami hal seperti itu, kita support dia, kita doakan dia, dia melakukan hak hukumnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Kejari menangkap Effendi di Deli Serdang. Effendi ditangkap setelah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.

“Pada tanggal 21 agustus 2021, Tim Penyidik Pidana Khusus Kejari Langkat bersama dengan Tim Intelijen telah melakukan penangkapan terhadap tersangka HMA Effendi Pohan,” kata Kepala Kejari Langkat Muttaqin Harahap kepada wartawan, Minggu (22/8).

Setelah ditangkap, Muttaqin mengatakan akan dilakukan penahanan terhadap Effendi. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan untuk melakukan pemeriksaan.

“Setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2021. Dititip di Rutan Tanjung Pura, Langkat,” jelasnya.

Effendi dijerat sebagai tersangka di kasus korupsi pemeliharaan jalan. Dia diduga menyelewengkan dana pemelihara jalan sebesar Rp 1,9 miliar.

“Dari pagu anggaran kurang-lebih Rp 2,4 miliar, terjadi penyelewengan kurang-lebih Rp 1,9 miliar. Modusnya manipulasi SPJ, pekerjaan fiktif, dan pengurangan volume,” ucap Kepala Kejaksaan Negeri Langkat Muttaqin Harahap, Rabu (21/7).

JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi langsung menelpon Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, usai mendapat protes warganya terkait kenaikan harga BBM di Sumut.

Edy mengaku menanyakan langsung kepada Ahok. Dia menyalahkan Pertamina atas kenaikan BBM dengan alasan adanya perubahan Pergub.

“Kalau ini persoalannya, Pertamina yang salah. Langsung saya telepon Ahok. Ahok saya telpon karena dia Komut Pertamina. Hei Ahok, kenapa kalian naikkan BBM gara-gara Pergub-ku?” kata Edy dikutip dari CNNIndonesia, (6/5/2021).

Mendapat telepon Edy, Ahok disebut sempat memberikan jawaban. “Lalu dijawab (oleh Ahok), ‘Enggak ada itu, Bang’,” tambah Edy menirukan.

Seperti banyak diberitakan, tarif BBM non subsidi di Sumut naik Rp200 per liter sejak 1 April 2021. Masyarakat Sumut menilai kenaikan terjadi karena penyesuaian dengan perubahan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) khusus bahan bakar non subsidi dari 5 persen menjadi 7,5 persen di wilayah Sumut.

Ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan PBBKB.

DIlansir dari CNNIndonesia.com, Edy sendiri beralasan kalau perubahan Pergub dilakukan terkait kondisi ekonomi Sumut yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Sumut minus 1,07 persen di 2021.

Oleh karenanya, ia mengeluarkan Pergub tentang kenaikan tarif PBBKB khusus bahan bakar non subsidi dari 5 persen menjadi 7,5 persen di wilayah Sumut. Tujuannya, untuk mengkompensasi kontraksi ekonomi.

Ahok sendiri membenarkan telah menerima telepon dari Edy. Usai percakapan dengan Edy, ia mengaku meminta penjelasan kepada anak buahnya di Pertamina.

Selanjutnya, ia telah menerima konfirmasi bahwa kenaikan BBN nonsubsidi itu merupakan imbas dari Pergub tentang perubahan PBBKB.
“Benar ada telepon dan saya bilang mau cek, dan kemudian memang dapat jawaban kenaikan karena menyesuaikan Pergub,” ujarnya ***