Bobby menilai penghentian secara menyeluruh bukan solusi yang tepat. Menurutnya, pemerintah justru perlu melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap pelaksanaan program tersebut, terutama terkait mekanisme distribusi serta kualitas makanan yang diberikan kepada para siswa.

Pernyataan itu disampaikan Bobby saat merespons polemik pelaksanaan MBG di Kota Malang, Jawa Timur.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan dukungannya terhadap aspirasi mahasiswa yang meminta agar program MBG dihentikan sementara di wilayah tersebut.

Bobby mengatakan perbaikan harus menjadi prioritas agar manfaat program MBG tetap dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan aspek keselamatan penerima manfaat.

“Yang kami dukung perbaikan MBG. Perbaikan penyalurannya dan mekanismenya,” kata Bobby di Medan, Selasa (8/9).

Ia menilai keberadaan program MBG masih dibutuhkan masyarakat di berbagai daerah.

Karena itu, persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya semestinya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem, bukan menjadi alasan untuk menghentikan program secara total.

Bobby juga mengingatkan agar penyediaan makanan dalam program tersebut memenuhi standar keamanan pangan dan kecukupan gizi.

Ia menegaskan jangan sampai pelaksanaan MBG justru menimbulkan korban, khususnya di kalangan anak-anak.

“Karena di sebagian daerah ada yang membutuhkan MBG, tapi penyaluran dan menunya harus baik, tanpa ada korban-korban lain. Perbaikan itu kata kunci,” ujarnya.

Sikap Bobby tersebut disampaikan ketika perhatian publik di Sumatra Utara juga tertuju pada kasus dugaan keracunan yang terjadi di Kabupaten Karo.

Dalam kasus tersebut, seorang pelajar bahkan dilaporkan mengalami gangguan ingatan yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut. []

JAKARTA, Eranasional.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan, kebijakan tembak mati begal yang diutarakan Wali Kota Medan Bobby Nasution adalah emosi sesaat.

Kebijakan tembak mati begal itu hanya boleh dilakukan saat Presiden Jokowi menetapkan darurat sipil.

Kata Edy saat ini yang dilakukan adalah tertib sipil sesuai Perppu Tahun 1959 Nomor 23.

Dia menekankan hanya pihak yang ditunjuk pengadilan yang boleh menembak mati orang.

“Kalau sudah darurat itu keputusan presiden atas seizin DPR RI, itu harus dilakukan,”jelas Edy di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Edy menilai saat ini kondisi Medan masih aman. Akan tetapi ada aksi begal yang beresahkan masyarakat belakangan ini.

Ia memahami jika Bobby mendukung tembak mati begal. Menurut dia, kebijakan itu diambil karena Bobby dalam keadaan emosional.

“Untuk kasus penimbunan ini, kami juga sudah proses temuan ini dengan pihak kepolisian agar diproses hukum,” kata Edy, dikutip dari Instagram @edy_rahmayadi, Sabtu (19/2/2022).

Edy mengatakan, pihaknya telah memberikan peringatan keras terhadap produsen dan untuk segera mendistribusikan migor itu. Selain itu, dia menegaskan, agar tidak main-main diatas penderitaan rakyatnya.

“Intinya sama saya jangan coba-coba bermain di atas penderitaan rakyat saya, apalagi ini musim pandemi. Semua lagi susah, jadi mari sama-sama kita pakai hati kita agar tidak menzalimi rakyat,” tandas Edy.

Diberitakan, Satgas Pangan Sumatera Utara menemukan migor yang ditimbun di dalam sebuah gudang salah satu produsen di Deli Serdang. Jumlah minyak goreng kemasan yang ditimbun mencapai 1,1 juta kg.

“Hari ini kami melakukan sidak lapangan dan menemukan produsen menyimpan sekitar 1,1 juta kg minyak goreng,” kata Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Naslindo Sirait.

Naslindo menyebutkan, pekerja di gudang mengaku tidak menyalurkan migor karena kebijakan manajemen. Untuk itu, dia menyerahkan dugaan penimbunan ini kepada pihak kepolisian.

“Temuan ini kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti. Ini temuan tim Satgas Pangan yang di dalamnya ada pihak kepolisian,” katanya.

Dia merasa prihatin dengan temuan itu. Pasalnya, masyarakat kesulitan mendapatkan migor. “Tadi saya sudah bicara dengan pihak manajemen untuk segera menyalurkan migor yang tersimpan itu ” tegasnya.

Eranasional.com – Buntut penjeweran dan pengusiran yang dilakukan Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, pelatih biliar mengaku ogah balik melatih atlet.

Dikutip dari Pikiran-rakyat.com, Hal itu disampaikan pelatih biliar Sumatra Utara untuk tim PON XX Papua, Khairuddin Aritonang (Choki) saat ditanya bagaimana kelanjutan kariernya di bidang olahraga.

Menanggapi hal itu, dia dengan tegas menyatakan tidak akan mau kembali melatih para atlet biliar selama Edy Rahmayadi masih menjadi Gubernur Sumut.

“Selama masih beliau gubernur (Edy Rahmayadi), saya tak akan bersedia lagi (tidak akan melatih atlet biliar lagi),” kata Choki Aritonang Senin, 3 Januari 2022.

Dia pun melaporkan insiden yang dialaminya ke Polisi, dan berharap kasus itu bisa diproses dengan baik.

“Harapannya diproses dengan baik sehingga menimbulkan rasa keadilan bagi saya,” ujar Choki Aritonang.

Sementara terkait pintu maaf, dia menegaskan sampai saat ini dia masih membuka pintu maaf untuk Edy Rahmayadi.

“Insyaallah sampai sekarang kok (membuka pintu maaf). Kalau beliau juga hadir saya pastikan berikan maaf. Sesama umat muslim harus saling memaafkan,” tutur Choki Aritonang.

Eranasional.com – Tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Sumatera Utara telah mencapai 93,3 persen.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo saat rapat koordinasi Pemerintah Daerah se-Sumut dengan Presiden Joko Widodo di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jalan Sudirman, Kota Medan, Kamis (16/9/2021).

“Saya laporkan pak Presiden, saat ini tingkat kesembuhan telah mencapai 93,3 persen. Meningkat 30,5 persen dari sebelumnya yang mencapai 62,8 persen,” sebut Edy.

Naiknya tingkat kesembuhan ini, kata Edy, berbanding lurus dengan jumlah kasus aktif di Sumut yang turun signifikan sejak 15 Agustus 2021 lalu.

“Kasus positif Covid-19 aktif di Sumut saat ini 4139 kasus. Telah berkurang 24,253 kasus dari 15 agustus 2021. Sedangkan untuk kasus terkonfirmasi positif pada hari ini, 16 September 2021 sebanyak 252 kasus. Tiga bulan yang lalu kami sempat diangkat 2000 terkonfirmasi dalam sehari,” paparnya.

Dengan berkurangnya jumlah pasien aktif dan tingkat kesembuhan yang juga meningkat, maka rasio keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 di Sumut saat ini hanya tinggal 17 persen.

“BOR kita turun 67 persen dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai 89 persen,” tukas Edy.

Sementara itu, untuk vaksinasi, Edy menyebut pihaknya tengah berupaya maksimal. Terlebih saat ini mereka dibantu oleh TNI dan Polri bahkan institusi lainnya seperti Kejaksaan.

Saat ini, jumlah warga yang telah mendapatkan vaksin dosis pertama mencapai 25,7 persen. Sedangkan dosis kedua 15,9 persen dan dosis ketiga (nakes) mencapai 47,4 persen.

“Kecepatan vaksinasi luar biasa cepatnya. Tapi kami mohon kuota vaksin yang kami selalu perlu diperhatikan pak Presiden,” keluh Edy.

Edy juga menyebut kalau penelusuran (tracing) yang mereka lakukan juga sangat baik. “Pada 9 September 2021, kita rasio tracing kita 1 banding 14,9. Ini tertinggi di nasional,” tutupnya.

Medan – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menegaskan akan ada sanksi tegas yakni pemecatan terhadap aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Kesehatan Sumut yang terlibat kasus penjualan vaksin COVID-19.

“Saya memang belum dapat info pastinya. Tapi ada laporan dua dokter yakni di Dinas Kesehatan Sumut dan dokter di rumah tahanan yang menyalahgunakan vaksin dengan menjual secara ilegal. Harus ada sanksi kalau benar yakni pecat, ” katanya di Medan, Jumat.

Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan soal adanya informasi dari Polda Sumut yang menangkap oknum ASN terkait dugaan menjual vaksin COVID-19 secara ilegal.

Vaksin yang harusnya untuk narapidana di rumah tahanan, justru diperjualbelikan di luar. Oknum ASN di Sumut itu sedang diperiksa pihak kepolisian.

Oknum ASN tersebut bertugas di Dinas Kesehatan Sumut dan di salah satu lembaga pemasyarakatan di Sumut.

Gubernur menegaskan, sanksi berupa pemecatan sesuai peraturan yang berlaku. Vaksin COVID-19, katanya, diberikan pemerintah untuk masyarakat agar penyebaran COVID-19 bisa ditekan.

“Nah, malah dilakukan seperti itu (dijual). Harus dihukum berat,” ujarnya menegaskan. ***