JAKARTA – Angka Kematian akibat Covid-19 di Jakarta terus bertambah. Pemakaman dengan protokol covid-19 di DKI Jakarta mencapai 396 dalam sehari. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap angka penguburan tertinggi selama pandemi covid-19 ini menjadi yang terakhir.

“Sabtu, 3 Juli 2021, 396 (pemakaman protokol covid-19). Semoga ini adalah angka terakhir, mudah-mudahan angkanya menurun, mudah-mudahan hari ini angkanya merendah,” ungkap Anies pada sebuah diskusi daring, Minggu (4/7/2021).

Dijelaskan Anies, kenaikan angka pemakaman jenazah prosedur tetap (protap) Covid-19 terjadi sejak pertengahan Juni 2021. Pada Sabtu, 26 Juni 2021, pemakaman dengan protap Covid-19 mencapai 157.

Sebelumnya, pada Senin, 28 Juni 2021, jumlah pemakaman dengan protokol covid-19 mencapai 144 jenazah. Lalu, besoknya, 29 Juni 2021, angka pemakaman kembali meningkat mencapai 193.

Kemudian, pada Senin, 29 Juni 2021, jumlah pemakaman protap Covid-19 meroket menjadi 279. Dan Jumat, 2 Juli 2021, mencapai 365 jenazah.

Anies juga menerangkan, kondisi tersebut tak hanya angka saja. Dia meminta setiap individu melindungi keluarganya dari Covid-19.

“Jumlah 396 itu pada dua tiga minggu lalu keadaan sehat walafiat, yang mereka bersama dengan keluarganya mereka terpapar dan kondisi hidupnya berubah,” pungkas Anies.

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta menarik rem darurat dengan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait hal tersebut.

“Semua kita diskusikan bersama pemerintah pusat, nanti kita tunggu keputusan pemerintah pusat ya,” kata Riza saat dikutip detikcom, Minggu (20/6/2021).

Dikatakan Riza, kebijakan untuk menarik rem darurat memang sudah dipertimbangkan. Namun, kata Riza, setiap kebijakan terkait dengan PSBB harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah pusat agar ada keserasian dengan daerah penyangga.

“Ya itu juga menjadi pertimbangan dalam diskusi kami dalam dialog kami, namun kemudian sejak ada PPKM kewenangan itu terpusat. Jadi ada kewenangan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keserasian irama bersama antara setiap provinsi Jakarta dengan daerah penyanggah dengan Banten dengan Jabar, Jatim, Jateng, Jogja dan sebagainya, maka pelaksanaan PPKM itu yang memutuskan itu pemerintah pusat,” tuturnya.

Riza menyampaikan untuk sementara Pemprov DKI sedang berupaya meningkatkan penerapan protokol kesehatan. Dia mengimbau agar masyarakat untuk tidak bepergian dan tetap berada di rumah meski pada saat libur.

Sejauh ini kita upayakan masyarakat untuk melaksanakan protokol secara baik, secara ketat, kita minta untuk tidak keluar rumah sekalipun Sabtu, Minggu, libur tetap berada di rumah bersama keluarga inti. Bila perlu tidak berkunjung ke mana-mana termasuk ke sanak keluarga lainnya di luar rumah kita sendiri. Jadi tetaplah berada di rumah karena tempat terbaik ada di rumah,” kata Riza.

Sebelumnya, Komisi IX DPR meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke pemerintah pusat. Hal itu mengingat kasus COVID-19 di DKI Jakarta sudah mulai gawat..

Gubernur DKI harus menerapkan PSBB total, sebagaimana yang pernah diterapkan di Ibu Kota pada 16 Maret 2020 dan 14 September 2020. Sebab, kondisi penularan COVID-19 di DKI hari ini lebih parah dari kondisi sebelum Gubernur menerapkan dua PSBB sebelumnya,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris kepada wartawan, Minggu (20/6/2021).

Charles juga mempertanyakan alasan Anies belum menarik rem darurat. Padahal, Covid-19 di DKI sudah semakin gawat.

“Jika dalam kondisi penularan Covid-19 tergawat di DKI sekarang ini Gubernur tidak kunjung mengajukan permohonan PSBB total kepada pemerintah pusat, sebagaimana mekanisme aturan yang berlaku, maka dasar kebijakan Gubernur DKI pada dua PSBB sebelumnya menjadi pertanyaan buat publik. Kalau di awal pandemi dulu Gubernur Anies menjadi yang paling awal dan rajin menarik ‘rem darurat’ bagi wilayahnya, apa yang menjadi pertimbangan Anies sekarang belum melakukan hal yang sama, ketika Jakarta, provinsi yang dia pimpin, sedang dalam kondisi tergawatnya?” jelas Charles.

JAKARTA – Santer beredar kabar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerima gratifikasi berupa sebuah rumah mewah. Rumah ini dikatakan merupakan pemberian dari hasil pengembangan reklamasi.

Kabar ini ramai beredar di media sosial. Rumah mewah itu disebut berada di kawasan Kebayoran Baru.

Dari postingan yang beredar di media sosial, terlihat rumah sebuah rumah mewah berlantai dua. Rumah ini bercat putih dengan ornamen berwarna emas dan pagar hitam.

Menanggapi kabar ini, penasihat Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik membantah hal tersebut. Dia mengatakan informasi terkait gratifikasi rumah tersebut tidak benar.

Dia menyanggah Anies memiliki rumah di kawasan Kebayoran Baru. Menurut Taufik, rumah yang Anies miliki hanya berada di kawasan Lebak Bulus.

“Setahu saya, nggak punyalah dia. Rumahnya yang lama saja Lebak Bulus itu,” Ucapnya.

Menurutnya, gambar rumah yang beredar tidak sesuai dengan tipe dan selera Anies. Menurutnya, Anies memiliki selera rumah yang unik, seperti rumah pribadinya saat ini.

“Gambar itu kan gambar yang di media sosial ya. Orang bikin gambar itu berarti orang yang nggak paham, nggak kenal Pak Anies. Kita lihat rumah Pak Anies itu antik loh, di dalam tanah, atasnya pendopo bawahnya rumah. Jadi, kalau kita ngobrol di pendopo, kita nggak tahu di bawah ada rumah,” ucap Taufik.

“Kalau ada orang nyebarin, itu orang nggak paham soal tipe Pak Anies. Seleranya nggak ada rumah kayak gitu, bukan selera dia, nggak ada,” sambungnya.

Editor: Redaksi