Ahmad Dhani menilai kabar yang menyeret nama istrinya itu sebagai bentuk fitnah serius yang tidak hanya merugikan secara pribadi, tetapi juga berpotensi mencoreng reputasi keluarga mereka. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar telah dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bagi Dhani, tuduhan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kehormatan dan integritas seseorang di ruang publik yang kini sangat mudah terpengaruh oleh arus informasi digital.

Dalam pernyataannya, Dhani juga menekankan bahwa profesi guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia dan memiliki peran penting dalam membangun masa depan bangsa. Ia menyebut bahwa dirinya dan keluarga justru sangat menghormati para pendidik. Oleh karena itu, tuduhan bahwa Mulan Jameela merendahkan profesi tersebut dinilai tidak masuk akal dan bertentangan dengan nilai yang selama ini mereka pegang.

Sebagai bentuk keseriusan menghadapi isu tersebut, Ahmad Dhani bahkan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Ia menyatakan keinginannya untuk melaporkan pihak-pihak yang diduga menyebarkan informasi tidak benar tersebut kepada aparat penegak hukum. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk memberikan efek jera sekaligus membersihkan nama baik Mulan Jameela dari tuduhan yang tidak berdasar.

Sementara itu, Mulan Jameela sendiri dengan tegas membantah tudingan yang diarahkan kepadanya. Ia memastikan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang merendahkan profesi guru, baik di media sosial maupun dalam kesempatan lainnya. Mulan mengaku terkejut ketika mengetahui isu tersebut menyebar luas dan dipercaya oleh sebagian publik.

]]> https://eranasional.com/100172/ahmad-dhani-buka-suara-soal-hoaks-mulan-jameela-tegaskan-akan-ambil-langkah-hukum/feed 0 Fyan Hadi https://eranasional.com/96425/bgn-dorong-sekolah-ajarkan-ilmu-gizi-demi-sukses-program-makan-bergizi-gratis https://eranasional.com/96425/bgn-dorong-sekolah-ajarkan-ilmu-gizi-demi-sukses-program-makan-bergizi-gratis#respond Sun, 11 Jan 2026 13:06:35 +0000 https://eranasional.com/96425/bgn-dorong-sekolah-ajarkan-ilmu-gizi-demi-sukses-program-makan-bergizi-gratis Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru dan mahasiswa. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah memasukkan pendidikan ilmu gizi ke dalam kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah penerima manfaat MBG.

Para guru nantinya akan berperan aktif dalam memberikan edukasi mengenai gizi seimbang kepada para siswa. Penambahan jam pelajaran atau materi khusus tentang ilmu gizi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai nilai gizi makanan yang mereka konsumsi, khususnya menu yang disediakan melalui program MBG.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa pemahaman gizi yang baik menjadi kunci agar program MBG tidak hanya sekadar membagikan makanan, tetapi juga membentuk perilaku makan sehat sejak dini.

“Saya kemarin sudah bertemu dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikdasmen. Saya meminta agar di sekolah-sekolah nanti ada jam pelajaran gizi,” ujar Nanik saat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG serta Pengawasan dan Pemantauan Satuan Pelaksanaan Pelayanan Gizi (SPPG) di Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Nanik, penambahan pelajaran ilmu gizi akan membantu siswa memahami kandungan dan manfaat makanan yang mereka terima setiap hari. Dengan begitu, siswa diharapkan tidak lagi memilih-milih makanan, tetapi justru mampu mengonsumsi menu MBG secara lebih optimal.

Ia menekankan bahwa edukasi gizi sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran tentang dampak jangka panjang dari pemenuhan gizi yang baik, terutama bagi tumbuh kembang anak usia sekolah.

“Kalau pengetahuannya meningkat, akan muncul kesadaran. Anak-anak jadi paham mengapa harus makan sayur, lauk, buah, dan minum susu,” jelasnya.

Selain berdampak pada kesehatan siswa, peningkatan literasi gizi ini juga diharapkan mampu mengurangi pemborosan makanan. Selama ini, masih ditemukan sisa makanan pada pelaksanaan MBG di sejumlah sekolah karena siswa belum terbiasa atau belum memahami pentingnya menu bergizi yang disajikan.

Nanik mengungkapkan hal tersebut dalam konteks pelaksanaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program MBG. Tim koordinasi ini terdiri atas 17 kementerian dan lembaga, dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai ketua.

Sementara itu, Nanik dipercaya mengemban tugas sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi MBG, yang bertanggung jawab mengawal pelaksanaan program secara teknis di lapangan.

“Berdasarkan Keppres tersebut, BGN tidak lagi bekerja sendiri dalam mengelola program MBG,” ujarnya.

Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini juga mencakup aspek sosialisasi gizi dan pemenuhan gizi, yang kini diperluas tidak hanya melalui petugas SPPG, tetapi juga melalui tenaga pendidik di sekolah.

Jika sebelumnya edukasi gizi dilakukan secara berkala oleh Kepala Satuan Pelaksanaan Pelayanan Gizi (SPPG), ke depan peran tersebut akan lebih banyak diambil oleh para guru. Guru diharapkan menjadi ujung tombak pendidikan gizi karena mereka memiliki interaksi langsung dan berkelanjutan dengan para siswa.

“Guru akan dilibatkan secara aktif, bahkan menjadi pemeran utama dalam memberikan pembelajaran gizi di sekolah masing-masing,” kata Nanik.

Tak hanya menyasar lingkungan sekolah, BGN juga berupaya memperluas edukasi gizi ke masyarakat melalui kerja sama dengan perguruan tinggi. Nanik menyebutkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie untuk menjajaki kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat.

Melalui kerja sama tersebut, BGN berencana melibatkan para akademisi dan pakar dari perguruan tinggi, khususnya di bidang pangan, gizi, dan kesehatan masyarakat, untuk melakukan riset terkait pelaksanaan program MBG.

Riset ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas menu, efektivitas distribusi, hingga dampak MBG terhadap status gizi dan kebiasaan makan anak-anak sekolah.

Selain itu, mahasiswa yang tengah menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga akan dilibatkan sebagai agen penyuluhan gizi di desa-desa tempat mereka bertugas. Para mahasiswa diharapkan dapat memberikan edukasi sederhana namun aplikatif kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang.

“Mahasiswa KKN nanti bisa menjadi penyuluh gizi, baik untuk anak-anak sekolah maupun masyarakat di desa,” jelas Nanik.

Langkah ini dinilai strategis karena mampu memperluas jangkauan edukasi gizi hingga ke tingkat akar rumput. Dengan melibatkan guru, mahasiswa, dan perguruan tinggi, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi pangan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan budaya hidup sehat berbasis pengetahuan.

BGN berharap, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan perguruan tinggi ini dapat memastikan program MBG berjalan berkelanjutan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Peristiwa penculikan tersebut terjadi pada Sabtu (24/5/2025), saat korban S baru tiba di lingkungan tempatnya mengajar, di sebuah SD di Kecamatan Susukan Cirebon.

Saat tiba di sekolah, tiba-tiba korban didatangi oleh empat orang dengan membawa sebuah mobil. Empat orang itu mengancam dengan menggunakan senjata tajam.

“Berdasarkan keterangan saksi dan korban, korban diculik di sekolahnya dengan diancam senjata tajam,” ujar Kasatreskrim Polresta Cirebon, AKP I Putu Ika Prabawa, Kamis (29/5/2025).

Putu menuturkan, korban kemudian dibawa oleh para pelaku ke salah satu daerah di Indramayu Jawa Barat. Kemudian, di lokasi tersebut, korban mendapatkan penganiayaan dari para pelaku.

Menurutnya, di era digitalisasi saat ini banyak konten hanya mencari sensasi dan mengejar viral.

“Sekarang ini banyak konten yang hanya mencari sensasi untuk sesuap nasi. Yang penting viral, padahal isi kontennya belum tentu kebenarannya,” kata Abdul Mu’ti saat membuka Pekan Olahraga dan Seni SMK Muhammadiyah (Porsikam) di SMK Muhammadiyah 3 Metro, Provinsi Lampung, dikutip dari Antara Sabtu (26/4/2025).

Mendikdasmen juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati jika mencari kerja melalui jalur online. Pasalnya, banyak yang menjadi korban penipuan dan perdagangan manusia.

“Masyarakat Indonesia yang saat ini tertahan di negara Kamboja dan Myanmar itu rata-rata karena korban penipuan. Jadi harus hati-hati betul jika mencari kerja lewat jalur online,” imbaunya.

Dalam kesempatan ini, Prof. Abdul Mu’ti menambahkan Kemendikdasmen saat ini tengah mengembangkan kurikulum deep learning atau pembelajaran yang mendalam.

Kurikulum ini lebih mengedepankan pembelajaran yang mindful, meaningful dan juga joyful. Melalui pembelajaran ini, siswa tidak hanya dipaparkan pada banyak materi, tetapi juga diajak untuk benar-benar memahami dan memaknai setiap topik yang dipelajari.

Kita ingin pendidikan yang dalam pelaksanaannya guru semangat memberikan pendidikan yang terbaik, semangat mencintai ilmu, mencintai murid dan murid mencintai guru,” katanya.

“Pendidikan tanpa bullying, tanpa perundungan, semua murid merasa bahagia dan murid merasa terhormat,” katanya.

Aksi bejat pelaku terbongkar usai orang tua korban mengetahui video tak senonoh yang dilakukan pelaku kepada anaknya.

“Di situ isi videonya itu menunjukkan alat kemaluan,” kata Kasi Humas Polres Lumajang, Ipda Untoro Abimayu.

Secara beramai-ramai wali murid dan warga yang geram mendatangi sekolah. Saat itu, aparat kepolisian cepat datang sehingga pelaku selamat dari potensi amuk massa.

“Mengetahui itu, orang tua datang ke kepala sekolah. Setelah itu, gurunya dipanggil kepala sekolah. Karena di situ situasinya ramai (jadi) diserahkan ke polsek,” ucap Untoro.

Polisi kini telah menangkap pelaku guna kepentingan proses penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

“Pemenuhan jam kan sudah kita atur, guru itu tidak harus mengajar 24 jam seminggu,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, di Kantor Kemendikdasmen, Rabu (22/1/2025).

Aturan mengajar 24 jam dalam seminggu hanya berlaku di luar bulan Ramadan, sementara pada bulan Ramadan terdapat aturan khusus. Namun, guru akan diberikan kegiatan lain yang akan memenuhi jam mengajar.

“Ada kegiatan lain yang kita konversikan setara dengan jam mengajar,” ucap dia.

Kegiatan yang dimaksud masih belum diungkapkan sebab, konsepnya sedang tahap finalisasi. “Sekarang konsepnya sedang kami finalisasi bersama dengan Dirjen Guru Tenaga Kependidikan,” kata Mu’ti.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati setiap 2 Mei, dalam momen tersebut Wakil Wali Kota Pekalongan, H Salahudin berharap, para guru bisa menjadi role model atau teladan bagi siswa-siswinya.

“Kita harus bisa menjaga nama baik orangtua dan guru dengan tetap menjalankan apa yang diajarkan dengan tetap berperilaku baik dan berkontribusi ke masyarakat,” kata Salahudin di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Selasa (2/5/2023) sore.

Menurutnya, melihat program merdeka yang dicanangkan Mendikbudristek, implementasi di Kota Pekalongan sendiri sudah mulai terlihat hasilnya, tinggal bagaimana bisa terus meneguhkan saja di sisi-sisi mana yang harus ditingkatkan.

“Belum lama ini, para guru di Kota Pekalongan sudah menampilkan produk pembelajaran pada kegiatan panen hasil belajar lokakarya 7 program Pendidikan Guru Penggerak angkatan 6,”

“Disana banyak inovasi yang sudah dilakukan mereka dalam  mengajar secara lebih efektif dan tepat sasaran kepada anak-anak didiknya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menambahkan, secara khusus DPRD Kota Pekalongan terus melakukan komunikasi secara intensif kepada jajaran Dinas Pendidikan.

Karena menurutnya,  secara struktur APBD di sektor pendidikan yang dikelola Dindik dialokasikan sekitar 20 persen dari total APBD Kota Pekalongan.

“Kami berharap, komunikasi kami bersama Dindik bisa lebih intensif ke depan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan di Kota Pekalongan agar bisa berjalan lebih baik lagi,”

“Sehingga, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nya bisa meningkat jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya,” jelas Azmi.

Ia menyebutkan, diantara 6 kota di Jawa Tengah, Kota Pekalongan masih berada pada urutan nomer 6 untuk angka IPMnya, dimana salah satu komponen penilaian IPM ini adalah sektor pendidikan.

“Kami berharap, kinerja Dindik bisa lebih baik lagi, penyerapan anggarannya bisa lebih tinggi dan program-programnya bisa tersasar ke masyarakat, agar anak-anak didik di Kota Pekalongan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya yang diukur dengan angka IPM ini,” tandasnya. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sebagai salah satu organisasi guru nasional merasa pemerintah belum berpihak terhadap kesejahteraan guru. Nasib guru apalagi status honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih terlunta-lunta.

Berbanding terbalik dengan tunjangan kinerja pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan tunjangan sangat fantastis. Berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, level pranata komputer pelaksana pemula paling rendah mendapat tunjangan sebesar Rp 12,3 juta setiap bulan

Sementara itu, para guru TIK justru mata pelajarannya hilang dalam kurikulum 2013. Para guru honorer masih banyak yang diberi upah 500 ribu/bulan.

“Para guru bukan meminta Pemerintah menyamakan gaji dan tunjangan dengan pegawai pajak, namun hanya berharap penuhilah kewajiban minimal negara kepada guru sesuai pasal 14 ayat 1 UU Guru dan Dosen,” kara Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim dalam keterangannya diterima Eranasional.com Senin (27/2).

Satriawan menjelaskan, Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial

“Tunjangan pegawai pajak jabatan terendah saja sebesar 5,3 juta/bulan. Jumlah yang sangat fantastis dibanding nasib guru P3K Kabupaten Serang yang tak terima gaji sampai 6 bulan, bahkan di Bandar Lampung sampai 9 bulan. Padahal statusnya sama-sama ASN,” lanjut Satriwan

P2G menilai, profesi guru belum dimuliakan di republik ini dibanding profesi lain. Sementara tugasnya amat mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa

“Kami masih ingat sekali Bu Menkeu Sri Mulyani sering bilang, tunjangan sertifikasi guru besar tapi guru tetap tak berkualitas. Mestinya Bu Menteri berkaca, sebesar-besarnya tunjangan sertifikasi, untuk guru swasta 1,5 juta perbulan. Coba bandingkan dengan tunjangan pegawai terendah Dirjend Pajak,” ungkap guru SMA ini.

Satriwan melanjutkan, Sri Mulyani sebenarnya tahu, hingga 2023 ini sebanyak 1,6 juta guru belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Namun, banyak guru sabar menanti belasan tahun demi kesejahteraan keluarganya, yang nominalnya jauh bagaikan langit dengan bumi dibanding tunjangan pegawai pajak

Ditambah lagi fakta, nasib pilu guru honorer yang hanya digaji 500 ribu – 1 juta perbulan. Jauh di bawah UMP/UMK buruh.

“Lagi-lagi para guru P3K ‘dighosting’ terus-menerus oleh Pemerintah. Sudah dua tahun nasib guru P3K ga jelas, digantung,” pungkas Satriwan

JAKARTA, Eranasional.com –Aksi mencukur rambut guru yang dilakukan orang tua siswa SD Negeri 13 Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, menuai kecaman. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengecam sikap orang tua mencukur paksa rambut seorang guru bernama Ulan Hadji (27).

Bagi P2G, Guru adalah profesi sangat terhormat yang harus dijaga martabatnya sesuai perintah UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen.

Bahkan secara praktis di sekolah, aktifitas Guru dalam mengajar dan mendidik di sekolah sudah dilindungi melalui Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan.

“Dalam perseptif regulasi, profesi guru itu berhak mendapatkan empat (4) jenis perlindungan hukum, profesi, kesehatan dan keselamatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual,” jelas Satriwan Salim, selaku Koordinator Nasional P2G dalam keterangannya.

Guru berhak mendapatkan perlindungan dalam bekerja atas tindakan intimidasi, kekerasan, serta pelecehan terhadap profesi. Aturan ini tertuang jelas dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017, Pasal 2 ayat 1 sampai 5.

“P2G juga cemas, kejadian serupa sering terulang, baik di jenjang Sekolah Dasar maupun menengah. Bahkan berujung pada tindakan pemidanaan Guru oleh orang tua, seperti pernah terjadi di Banyuwangi dan Majalengka,” jelasnya

Oleh karena itu, P2G memberikan lima (5) rekomendasi agar peristiwa serupa tidak lagi berulang di masa mendatang.

Pertama, sekolah dan guru hendaknya mengubah metode pendisiplinan siswa. Mindset Guru mesti disegarkan kembali. Diberi wawasan dan keterampilan komprehensif mengenai UU Perlindungan Anak dan Metode Disiplin Positif. Siswa bukan lagi objek.

Sekolah harus mereformulasi aturan mengenai atribut siswa dan tampilan rambut siswa. Asosiasi siswa rambut gondrong adalah anak nakal merupakan warisan cara pandang lama dari Orde Baru yang mesti ditinggalkan. Bahwa ciri premanisme dan anak laki-laki nakal adalah berambut gondrong.

Bahkan sekolah seperti Pangudi Luhur tidak mempermasalahkan siswanya rambut gondrong. Dan prestasi siswanya tetap tinggi. Sepanjang anak-anak memahami tujuan dan peraturan sekolah secara umum.

Kedua, P2G fokus terhadap isu ini. Masyarakat khususnya orang tua siswa mesti memahami guru adalah profesi sangat terhormat, dilindungi oleh UU. Sudah seharusnya ortu menjaga kehormatan dan martabat guru.

Sebaliknya begitu pula siswa, sebagai pendidik, guru semestinya memahami UU Perlindungan Anak, yang menekankan upaya edukatif dan menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya sebagai anak. Mendisiplinkan anak tidak bisa lagi dengan mempermalukan anak, hukuman fisik, kekerasan, makian, dan teriakan. Jangan lagi mempermalukan anak di muka umum atau mencukur rambut mereka dengan asal-asalan sehingga mereka malu.

“Kami menyesalkan ortu tak menghargai martabat guru. Tapi kami juga menyayangkan hukuman mencukur rambut anak asal-asalan, masih berkembang di sekolah kita. Mendisiplinkan itu tujuannya bukan mempermalukan anak, melainkan pengembangan perilaku,” lanjut Satriwan.

Ketiga, Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mendorong perlunya sosialisasi aturan sekolah kepada ortu dan siswa secara intensif. Ortu harus sering-sering berkomunikasi dengan guru dan wali kelas dalam membimbing dan mengawasi anak.

“Kejadian ini kan menjadi indikasi terhambatnya komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua,” kata Iman.

P2G mendorong harus dimulainya gerakan transformatif oleh sekolah. Seperti libatkan anak dan orang tua siswa dalam membuat aturan disiplin sekolah.

“Jangan lagi aturan hanya dibuat eksklusif oleh guru. Siswa dan ortu pasif menerima saja. Harus ada kesepakatan bermakna. Jika itu dilakukan, maka akan terbentuk ekosistem sekolah yang demokratis, dialogis, dan partisipatif,” jelas Iman.

Tidak seperti sekarang, dimana aturan sekolah masih dirasakan semata-mata sebagai alat untuk menghukum siswa.

Keempat, cara pandang pemberian sanksi bagi siswa, seperti yang berambut panjang tidak bisa lagi dengan cara-cara lama, yaitu rambut siswa dipotong dengan asal-asalan oleh guru. Padahal usia remaja masih didorong oleh perasaan “jaim” (jaga image) yang tinggi dalam diri anak.

Anak remaja secara psikologis pantang untuk dipermalukan, apalagi menyangkut fisik mereka. Sebaliknya anak remaja inginnya didengarkan apa yang menjadi isi hatinya, dihargai pendapatnya, dan diajak dialog bersama.

“Seandainya mencukur siswa ada di aturan sekolah, mengapa guru memotongnya asal-asalan? Ini rasanya kurang pas. Coba misalkan guru memotongnya rapi, enak dipandang, besar kemungkinan anak dan orang tua tidak mempermasalahkannya,” ujarnya.

Poinnya adalah harus ada perubahan paradigma dalam mendisiplinkan siswa, dengan mengembangkan “disiplin positif” diantaranya.

Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara ortu dan anak.

Dalam praktiknya anak diajarkan memahami konsekuensi perilaku mereka. Disiplin positif mengajarkan anak rasa tanggung jawab dan penghormatan dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Kelima, dengan maraknya kejadian seperti ini, agar tak ada lagi korban dari guru atau siswa, P2G mendesak perlu disosialisasikannya “Kode Etik Guru Indonesia”, yang sudah disepakati para organisasi profesi guru tingkat nasional, yang difasilitasi Kemdikbudristek baru-baru ini. Agar guru, orang tua, dan siswa memahami dan menghargai peran, kedudukan, fungsi, dan martabat masing-masing.

JAKARTA, Eranasional.com – Menjadi seorang artis memang sudah tak diragukan lagi jika memiliki kemampuan untuk terjun ke dunia hiburan. Namun, tak sedikit pula yang ternyata memiliki ketertarikan lain di bidang selain dunia hiburan.

Seperti misalnya saja Prilly Latuconsina. Selain mampu membuktikan bahwa dirinya adalah artis multitalenta, ia ternyata juga memiliki ketertarikan di bidang pendidikan. Bahkan, kegemarannya mengajar membuatnya berniat untuk menjadi seorang dosen.

Oleh sebab itu, jika ia mendapat kesempatan maka ia akan berusaha mewujudkan cita-citanya itu.

“Rencananya aku pengen keliling gitu, jadi bisa nyobain ngajar di beberapa kampus di daerah berbeda,” kata Prilly

Namun tentu saja, untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan itu bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, Prilly sendiri juga sangat sibuk dengan profesinya di dunia hiburan.

Jadwalnya yang cukup padat membuatnya harus mempertimbangkan hal itu secara matang.

“Cuman ya disesuaikan lagi dengan waktu, bagaimana aku bisa komit sama waktunya,” ujar Prilly. Baginya, menjadi seorang dosen adalah sebuah tanggung jawab besar.

Apalagi jika dia memiliki mahasiswa di berbagai daerah. Ia juga harus menyiapkan materi apa saja yang harus dibawakan ketika mengajar.

“Itu tanggung jawab besar harus bikin materi ngajar, harus terbang ke daerah-daerah” tambahnya.

Diketahui, Prilly pernah menjadi dosen praktisi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ia mengajarkan materi public relation dan juga strategi pemasaran

Eranasional.com – Ada 11 ribu voucher gratis tiket KA jarak jauh disiapkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) bagi tenaga guru, kesehatan dan veteran.

Voucher ini disiapkan untuk periode keberangkatan dari 8 hingga 30 November 2021. Sementara khusus di Daerah Operasi 8 Surabaya, mendapat jatah sekitar 2.206 voucher.

Seperti disampaikan Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif, program ini merupakan bentuk penghargaan KAI kepada para pahlawan yang telah berjuang dan berbakti kepada masyarakat baik di masa pandemi maupun di masa kemerdekaan.

Adapun yang berhak mendapatkan voucher tersebut adalah guru pendidikan formal untuk anak usia dini sampai tingkat menengah atau sederajat baik negeri maupun swasta dengan status PNS maupun honorer.

Kedua, tenaga kesehatan (bidan, perawat, apoteker, tenaga farmasi, tenaga administrasi, dan driver ambulance) baik dari klinik, puskesmas, atau rumah sakit kecuali Dokter. Ketiga, anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).

Voucher dapat diambil mulai 7 sampai 29 November 2021 di Loket atau Customer Service pada Stasiun Surabaya Gubeng. Voucher hanya berlaku untuk KA keberangkatan dari wilayah pengambilan voucher. Di Daop 8 Surabaya, lokasi pengambilan voucher berada di Stasiun Surabaya Gubeng.

“Voucher hanya berlaku untuk KA keberangkatan dari Daop 8 Surabaya. Terdiri dari KA Argo Bromo Anggrek, Argo Wilis, Gajayana, Bima, Sembrani, Turangga, Jayabaya, Ranggajati, Wijaya Kusuma, Malabar, Harina, Dharmawangsa Ekspres, Sancaka, dan Kertajaya,” kata Luqman seperti dikutip dari beritajatim.com, jejaring media suara.com, Sabtu (06/11/2021).

Apa yang harus dilakukan saat pengambilan voucher? Pertama, menunjukkan identitas asli dan fotocopy identitas / surat keterangan yang menunjukkan mereka adalah guru, tenaga kesehatan, dan veteran. Kedua, selama program berlangsung, satu identitas hanya berhak untuk satu voucher atau satu kali perjalanan.

Pengambilan voucher tidak dapat diwakilkan kecuali untuk veteran. Melalui program ini, KAI hanya menggratiskan tiket KA-nya saja melalui voucher yang diberikan. Adapun untuk biaya Rapid Test Antigen sebesar Rp45.000 jika dilakukan di stasiun, menjadi tanggung jawab pengguna voucher.

Jumlah voucher yang disediakan di tiap KA per tanggal terbatas, tiket KA yang sudah dicetak tidak dapat diubah jadwalnya.

Luqman Arif menjelaskan, pelanggan KA Jarak jauh tetap harus menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen maksimal 1×24 jam sebelum jadwal keberangkatan.

Pemesanan tiket kereta api harus memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom nomor identitas.

Penggunaan NIK ini berlaku bagi pelanggan dewasa ataupun anak-anak untuk memvalidasi status vaksinasi dan pemeriksaan Covid-19 calon pelanggan.

Hal tersebut dikarenakan, KAI telah mengintegrasikan aplikasi PeduliLindungi dengan sistem boarding KAI.

Selama menggunakan layanan KAI, pelanggan wajib mematuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga harus dalam kondisi sehat (tidak menderita flu dan demam), serta suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat celsius.

“Voucher gratis ini kami berikan untuk Anda sebagai penghormatan terbesar KAI kepada mereka yang sudah melayani sepenuh hati,” ujarnya menegaskan.

KABUPATEN SUKABUMI – Seorang Guru di Kabupaten Sukabumi menjadi sasaran kemarahan perangkat desa akibat  Posting  jalan rusak di Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan ke Facebook.

Dalam sebuah video yang beredar di grup-grup WhatsApp memperlihatkan sejumlah orang di sebuah ruangan penuh piala dalam etalase sedang berdebat bersama beberapa orang guru. Diketahui, video tersebut diambil di salah satu ruangan SMPN 1 Cicantayan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Datangnya perangkat desa itu karena tak terima atas Posting jalan rusak itu.

Dalam video berdurasi 4 menit 29 detik itu, nampak beberapa orang berkemeja putih dan celana bahan hitam sambil duduk dengan nada tinggi mempertanyakan postingan seorang Guru SMPN 1 Cicantayan bernama Eko di Facebook, soal Jalan Rusak mirip sungai yang sudah kering.

“Apa maksudnya? Tujuannya apa? Kenapa Posting di Facebook? Baca lagi! Ada Desa Cijalingan itu. Jangan nantang kamu, hah!,” kata salah seorang pria dengan kacamata dicantol di kepala dan masker di dagu. Belakangan diketahui, pria tersebut merupakan aparat Desa Cijalingan.

“Apa maksudnya? Mau nantang pemerintahan? Instansi? Silahkan. Saya siap,” kata pria itu lagi dengan nada yang masih tinggi.

Masih dalam video yang sama, saat dialog sempat sang Guru bernama Eko sempat menyampaikan permintaan maaf, namun pria yang didampingi aparat desa yang lain itu nampak masih emosi dan bicara dengan nada tinggi. “Gampang kalau minta maaf. Setelah orang memebuat kesalahan gampang minta maaf,” katanya lagi.

Tak cukup, satu orang pria memakai jaket kulit hitam dengan masker di dagu sambil berdiri sempat ikut mempertanyakan ihwal postingan Eko.

“Tenang dulu, pak. Saya nanya, fotonya sungai apa jalan? Bapak berpendidikan sampai mana? Pan itu seperti itu, pak. Kan jalan ketahuan semua,” ujarnya masih dalam posisi berdiri.

“Makanya kata-katanya bapak jangan berbelit-belit. Kalau toh merasa salah, salah, pak. Jadi jangan membawa emosi semua. Kan gitu maksudnya. Bapak mau apa tujuannya, kan kita tanya seperti itu. Sebelum kita melangkah lebih lanjut,” pungkas pria berjaket kulit tersebut. (***)

Eranasional.com – Ketua Umum Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2I) mengatakan, gaji guru honorer tidak manusiawi. Minimal gaji honorer disamakan dengan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK). Pasalnya, beban guru honorer dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sama.

“Mendidik penerus bangsa, tapi tidak diimbangi hak yang diterima guru honorer,” kata Ketua Umum PHK2I Titi Purwaningsih, pada Kamis (03/12/2020).

Menurut Titi, jika pemerintah tidak membuat regulasi standarisasi gaji guru honorer, jumlah guru honorer semakin berkurang. Sementara Indonesia masih banyak membutuhkan tenaga pendidik untuk memajukan bangsa.

“Berkurang karena terus dikurangi dengan pensiun,” ujarnya.

Titi menerangkan, guru honorer juga menempuh pendidikan yang sama seperti guru PNS. Guru honorer juga membayar dengan biaya yang tidak murah ketika belajar untuk menjadi seorang pengajar.

“Kalau pemerintah mau memakai tenaga guru honorer harus segera dibuatkan regulasi untuk standarisasi gaji guru honorer, bersama kementerian lembaga terkait juga,” tegas Titi, seperti diberitakan Medcom.id.

Seharusnya tak sulit diwujudkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ia menyebut Mendikbud Nadiem Makarim tinggal membuat regulasi tentang standarisasi gaji guru honorer.

“Langkahnya sebenarnya mudah bisa dibuatkan regulasi dari Mendikbud tentang standarisasi gaji honorer,” pungkasnya.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjanji akan terus berupaya demi kesejahteraan para guru. Hal tersebut ia sampaikan pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Upaya tersebut, kata Jokowi, misalnya terlihat dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembayaran guru honorer yang tidak lagi dibatasi hingga 50 persen.

Pemerintah juga memberikan Bantuan Bersubsidi Umum (BSU) sebesar Rp 1,8 juta, yang dibayarkan Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan kepada sekitar 1,8 juta guru dan tenaga honorer, bantuan paket pulsa internet untuk guru, dan berbagai program peningkatan kualitas guru yang diberikan. oleh pemerintah.

“Pada bulan September 2020 kemarin, saya juga telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Saya ingin guru-guru kita yang berstatus P3K memiliki gaji dan tunjangan setara dengan PNS yang lain,” kata Jokowi yang ditayangkan pada kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu, 28 November 2020.

Lebih lanjut, kata Jokowi, pemerintah memahami adanya masalah kecukupan jumlah guru yang harus segera dibenahi. Saat ini keberadaan guru honorer memegang peranan yang sangat besar dalam membantu kelangsungan pendidikan di Indonesia. Namun, tidak semua guru honorer dapat memenuhi persyaratan usia legal untuk menjadi PNS.

Oleh karena itu, lanjutnya, yang terpenting percepatan penambahan guru adalah melalui rekrutmen guru P3K berstatus ASN, sama dengan PNS, dengan kesejahteraan dan jenjang karir yang sama dengan PNS.

“Pada tahun 2021 ini kita akan melakukan rekrutmen guru ASN dengan status P3K dalam jumlah yang besar. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan P3K bahwa guru-guru yang berstatus P3K akan menerima gaji dan tunjangan setara dengan PNS lainnya. Saya berharap hal ini akan berdampak signifikan pada kesejahteraan guru di seluruh tanah air dan meningkatkan kualitas pendidikan kita,” tutur Jokowi.

(tempo.co/red)

Eranasional.com – Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa hingga 14 September 2020, subsidi gaji telah disalurkan kepada 398.637 pegawai honorer di sektor pendidikan.

Sebagaimana diketahui, Satgas PEN terus melakukan akselerasi penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional salah satunya adalah subsidi gaji untuk guru honorer, tenaga kependidikan, dan tenaga honorer Dinas Pendidikan di Pemerintah Daerah.

“Program tersebut dilaksanakan melalui subsidi sebesar Rp600 ribu per bulan diberikan dalam per dua bulan sejak diluncurkan pada 27 Agustus oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) bekerja sama dengan BPJamsostek,” ujar Ketua Satgas PEN dalam jumpa pers yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, Rabu (16/9).

Tenaga honorer pendidik yang mendapatkan subsidi gaji, menurut Budi, adalah bagi yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Ia menambahkan bahwa subsidi untuk guru honorer ini adalah bagian dari Program Subsidi Gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan yang terdaftar aktif di BPJamsostek, termasuk pekerja non-ASN di kementerian dan lembaga, namun tidak termasuk karyawan BUMN.

Hingga 14 September 2020, Program Subsidi Gaji telah tersalurkan sebesar Rp7 Triliun, atau 17,43% dari pagu Rp37,87 Triliun dan hingga akhir tahun, 15,72 juta pekerja ditargetkan dapat menerima subsidi ini.

“Saat ini data terkait guru honorer akan terus diverifikasi. Semoga jumlahnya dapat bertambah lagi,” ujarnya.

Sejak terbentuk pada 20 Juli, Budi menyampaikan bahwa Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), melalui Satgas PEN, sudah membantu menyalurkan anggaran pemulihan ekonomi nasional sebanyak Rp87,58 Triliun. Satgas PEN, lanjut Budi akan berupaya mendorong agar penyerapan anggaran mitigasi tersebut mencapai Rp100 Triliun hingga akhir kuartal III.

“Target agar penyerapan bisa mencapai Rp100 Triliun pada kuartal III merupakan bagian dari proses yang krusial untuk menetralkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang negatif pada kuartal II,” kata Budi.

Penjelasannya, Budi sampaikan PDB Indonesia sekitar USD 1 Triliun atau Rp14.500 Triliun dan jika dibagi empat kuartal, maka diperoleh PBD Rp3.600 Triliun per kuartal. Namun dengan pertumbuhan minus 5,3% pada kuartal lalu, tambah Budi, maka 5,3% dari Rp3.600 Triliun akan didapati angka pertumbuhan yang terkoreksi sekitar minus Rp188 Triliun.

“Hingga 14 September 2020, penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional sudah mencapai Rp240,9 Triliun atau 34,6% dari pagu anggaran Rp695,2 Triliun. Dari jumlah ini, penyerapan klaster program PEN yang didorong oleh Satgas PEN yaitu di sektor perlindungan sosial, UMKM, dan Kementerian/Lembaga/Pemda mencapai Rp204,97 Triliun,” imbuhnya.

Program baru lain yang diluncurkan pada Agustus 2020, sambung Budi, yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro sudah mencapai penyerapan sebesar Rp13 Triliun atau 61% dari total pagu anggaran Rp22 Triliun, menjangkau 5,5 juta penerima manfaat dari target 9,1 juga usaha mikro.

“Pemerintah juga berencana menaikkan penerima manfaat menjadi 12 juta untuk program ini,” pungkasnya. (red/riko)