Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Keputusan itu diambil setelah delapan fraksi menyampaikan pandangan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang telah dijalani para calon hakim.

Dalam proses seleksi, Komisi III mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari integritas, moralitas, rekam jejak, kompetensi, kapasitas keilmuan, hingga komitmen terhadap penegakan hukum dan keadilan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya sebelum komisi memberikan persetujuan terhadap 14 calon tersebut.

“Berdasarkan pandangan fraksi yang dibacakan tadi oleh masing-masing kapoksi atau yang mewakili, maka Komisi III DPR RI memberikan persetujuan atas nama calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung tahun 2026,” ujar Habiburokhman dalam rapat pleno.

14 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Berikut daftar calon yang mendapat persetujuan Komisi III DPR RI:

Kamar Pidana

1. Syamsul Arief
2. Sugiyanto
3. Sudharmawatiningsih
4. Dhifla Wiyani

Kamar Perdata
5. Sobandi
6. Nurmaningsih

Kamar Agama
7. Musthofa
8. Mamat Ruhimat

Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak
9. L.Y. Hari Sih Advianto
10. Maftuh Effendi
11. Yeheskiel Minggus Tiranda

Hakim Ad Hoc HAM
12. Edwin Partogi Pasaribu
13. Roki Panjaitan

Hakim Ad Hoc Tipikor
14. Soediyo.

Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman menanggapi momen kebersamaan Megawati dan Prabowo saat menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6).

Dalam kesempatan tersebut, keduanya terlihat berjalan berdampingan sambil bergandengan tangan.

Menurut Habiburokhman, sikap Megawati mencerminkan jiwa kenegarawanan yang patut dicontoh.

Ia bahkan membandingkannya dengan sikap mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang belakangan mengkritik pemerintah.

“Ini contoh kebalikannya dari yang ditunjukkan Pak Dino. Apa yang dilakukan Ibu Mega menunjukkan sikap yang elegan sebagai seorang negarawan, meski partainya berada di luar pemerintahan,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/6).

Ketua Komisi III DPR RI itu menilai Megawati, sebagai mantan presiden, tetap menghormati Prabowo sebagai kepala negara yang sedang menjabat.

Menurutnya, kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di DPR merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.

Namun, Megawati secara pribadi tetap menunjukkan penghormatan kepada Prabowo dan berupaya menjaga persatuan bangsa.

Langkah ini dilakukan usai jajaran Kejari Karo dipanggil dan dicecar seluruh anggota Komisi III DPR RI dalam rapat terkait penanganan perkara tersebut.

Selain Danke, pemeriksaan juga menyasar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Karo Reinhard Harve Sembiring, jaksa Wira Arizona, serta jajaran lain yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa para jaksa tersebut telah dibawa ke Kejagung untuk menjalani pemeriksaan internal.

“Benar, Kajari Karo, Kasipidsus, serta para jaksa yang menangani perkara Amsal Sitepu telah ditarik ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan (eksaminasi) oleh internal,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Minggu (5/4/2026).

Ia menjelaskan, saat ini seluruh pihak yang dipanggil masih berstatus sebagai terperiksa dan belum ada keputusan lebih lanjut terkait status maupun jabatan mereka.

“Untuk sementara mereka diamankan guna dimintai keterangan, apakah penanganan perkara tersebut sudah dilakukan secara profesional atau belum,” jelasnya.

Anang menegaskan, proses pemeriksaan akan dilakukan secara objektif dan transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

“Kami akan menyampaikan hasilnya kepada publik. Namun, proses ini membutuhkan waktu dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” tambahnya.

Diketahui, seluruh jaksa tersebut dijemput dan dibawa ke Jakarta pada Sabtu (4/4/2026) malam.

Sebelumnya, Amsal Sitepu divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan video profil desa di Kabupaten Karo.

Putusan tersebut sekaligus menggugurkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntutnya dengan hukuman penjara.

Kasus tersebut bermula ketika istri Hogi menjadi korban penjambretan. Mengetahui kejadian itu, Hogi spontan mengejar dua orang pelaku yang melarikan diri menggunakan sepeda motor. Pengejaran dilakukan dengan menggunakan mobil, dengan maksud untuk menghentikan pelaku dan mempertahankan barang milik korban.

Dalam peristiwa pengejaran tersebut, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan dua orang terduga penjambret meninggal dunia. Namun, menurut penjelasan Habiburokhman, kecelakaan tersebut bukan disebabkan oleh tindakan langsung Hogi.

“Dalam peristiwa pengejaran itu, si penjambret menabrak tembok dan keduanya meninggal dunia. Jadi bukan ditabrak oleh Pak Hogi. Mereka dikejar dan sempat dipepet beberapa kali, tapi akhirnya mereka sendiri yang menabrak tembok,” ujar Habiburokhman melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @habiburokhmanjkttimur, Minggu (25/1).

Meski demikian, aparat penegak hukum menetapkan Hogi sebagai tersangka dan menjeratnya dengan Pasal 310 dan Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua pasal tersebut berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.

Habiburokhman menyatakan keprihatinan mendalam atas penerapan pasal tersebut dalam kasus ini. Menurutnya, terdapat kejanggalan dalam penetapan status tersangka terhadap Hogi, mengingat tidak ada bukti bahwa korban meninggal akibat ditabrak secara langsung oleh yang bersangkutan.

“Ancaman hukumannya enam tahun. Kami di Komisi III sangat prihatin dan mempertanyakan bagaimana pasal tersebut bisa diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi,” tegasnya.

]]> https://daerah.eranasional.com/97100/kejar-jambret-berujung-perkara-komisi-iii-dpr-minta-keadilan-untuk-warga-sleman/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96023/kuhp-dan-kuhap-baru-resmi-berlaku-era-baru-hukum-pidana-dimulai https://eranasional.com/96023/kuhp-dan-kuhap-baru-resmi-berlaku-era-baru-hukum-pidana-dimulai#respond Fri, 02 Jan 2026 06:08:16 +0000 https://eranasional.com/96023/kuhp-dan-kuhap-baru-resmi-berlaku-era-baru-hukum-pidana-dimulai Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru mulai hari ini. Kedua regulasi tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan mulai berlaku efektif pada Januari 2026.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyambut berlakunya KUHP dan KUHAP baru dengan penuh haru dan optimisme. Ia menyebut pengesahan ini sebagai hasil dari perjuangan panjang reformasi hukum yang telah berlangsung hampir tiga dekade.

“Berlakunya KUHP dan KUHAP baru ini kami sambut dengan sukacita. Setelah 29 tahun reformasi, akhirnya Indonesia berhasil menggantikan KUHP warisan penjajah Belanda dan KUHAP peninggalan Orde Baru,” ujar Habiburokhman melalui keterangan tertulisnya, Jumat (2/1/2026).

Menurutnya, sistem hukum pidana nasional kini memasuki fase baru yang lebih berpihak pada keadilan dan hak asasi manusia. Ia menilai pembaruan hukum pidana seharusnya dilakukan sejak awal era reformasi, namun kerap tertunda karena berbagai hambatan.

“Hukum Indonesia kini tidak lagi berfungsi sebagai alat represif kekuasaan, melainkan sebagai sarana rakyat untuk mencari keadilan. Pembaruan ini semestinya dilakukan lebih awal, namun baru bisa terwujud sekarang,” jelasnya.

Habiburokhman menegaskan bahwa KUHP dan KUHAP baru memiliki semangat reformis, menjunjung tinggi HAM, serta diharapkan mampu menghadirkan keadilan secara lebih maksimal bagi masyarakat.

“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas hadirnya dua aturan hukum pidana utama yang lebih progresif, humanis, dan berorientasi pada keadilan,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-Undang KUHAP pada akhir Desember 2025. Penandatanganan tersebut dilakukan agar pemberlakuannya berjalan bersamaan dengan KUHP baru.

“Ya, undang-undangnya sudah ditandatangani Presiden,” kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Ia menegaskan bahwa penerapan KUHAP memang dirancang untuk berjalan serentak dengan KUHP mulai awal 2026 sebagai bagian dari pembaruan menyeluruh sistem hukum pidana nasional.

Hal ini disampaikan langsung Habiburokhman dalam rapat kerja bersama pemerintah di Gedung DPR, Senayan, Selasa, 8 Juli 2025.

Menurutnya, keputusan untuk tidak memindahkan rapat ke hotel bertujuan menjaga transparansi.

Dengan rapat di DPR, publik dan wartawan bisa memantau proses pembahasan secara lebih terbuka.

“Yang jelas pembahasan RUU ini kita lakukan di sini semua. Nggak ada cerita kita di hotel atau di apa, ya kita di sini semua supaya bisa diikuti oleh masyarakat, karena perangkat live streaming-nya itu lebih maksimal di sini,” kata Habiburokhman.

Ia juga menambahkan, akses bagi jurnalis jauh lebih terbuka jika rapat digelar di DPR. “Dan kawan-kawan wartawan juga punya akses lebih luas kalau di sini daripada di hotel, di tempat lain,” tambahnya.

Habiburokhman menegaskan, pembahasan RUU KUHAP akan dilaksanakan secara maraton hingga masa sidang berakhir.

Rapat panitia kerja (panja) perdana dijadwalkan dimulai Rabu, 9 Juli 2025, dan akan terus berlanjut setiap hari kerja, bahkan bila perlu hingga larut malam.

“Lalu Rabu 9 Juli sampai dengan Rabu 23 Juli 2025, kita langsung yah rapat panitia kerja membahas DIM berapa hari. Pokoknya selama hari kerja ini, sampai habis masa sidang kita terus, kita marathon,” jelasnya.

Ia menegaskan komitmen Komisi III untuk bekerja total. Bahkan, ia membuka opsi lembur di hari Jumat yang biasanya dijadwalkan untuk agenda fraksi.

“Bila perlu mungkin teman-teman nanti yang di panja, kalau bisa sih menurut saya hari Jumat juga kita lembur lah ya, kan harusnya hari fraksi, tapi kita maksimalkan di sini,” ujarnya.

Habiburokhman kemudian meminta persetujuan anggota terkait jadwal padat tersebut. Usulan rapat marathon pun disetujui tanpa penolakan.[]

Hal itu saat disampaikan Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Polda dan Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) Kamis 22 Mei 2025.

Saat RDPU Habiburokhman mencecar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Patar Silalahi, apakah Fajar dites urine oleh pihak Polda NTT.

Kombes Patar mengaku proses tersebut tidak dilakukan.

“Itu masalahnya dicek enggak kemarin, tes urine enggak?” tanya Ketua Komisi XIII ke Kombes Patar, dikutip dari YouTube Kompas TV.

“Kami tidak melakukan tes urine,” jawab Kombes Patar.

Kombes Patar menjelaskan, alasan tes urine tidak dilakukan saat itu, hal tersebut lantaran saat menyelidiki kasus kekerasan seksual Fajar, pihaknya tidak mendapati indikasi terkait narkoba.

“Kami bergerak penyelidikannya terkait pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual ini bergerak dari surat dari Divhubinter Mabes Polri,” kata Kombes Patar.

“Terkait dengan pada saat rangkaian penyelidikan terhadap Fajar ini, kami tidak menemukan indikasi terkait narkoba. Kami tidak mendapat informasi juga kalau dia sebagai pengguna begitu,” sambungnya.

Ia mengaku, dugaan penyalahgunaan narkoba itu baru terungkap setelah Fajar menjadi tahanan Divisi Propam Mabes Polri.

“Kami juga kaget, terus terang kami kaget bisa muncul isu atau fakta ada penyalahgunaan narkoba. Terkait dengan indikasi pengguna narkoba, pada saat itu kami mendapatkan informasinya Fajar sebagai pengguna karena dilakukan tes urine di Mabes Polri,” jelasnya.

Mendengar penjelasan tersebut, Habiburokhman pun mendesak agar dugaan kasus narkoba Fajar untuk di usut.

“Menurut saya sudah di sidik aja, langsung narkobanya, bapak periksa lagi ya kan sidik saja langsung,” tegasnya.

Ia pun tak mempermasalahkan jika pengusutan kasus narkoba tersebut terpisah dengan penanganan perkara kekerasan seksual yang juga menjerat Fajar.

“Pokoknya harus ditindaklanjuti, silakan saja yang P21 (kasus pencabulan) lanjut ke sidang. Kan enggak apa-apa karena peristiwa pidana berbeda walaupun berkaitan, tapi pasal yang mengaturnya berbeda, yang penting diusut juga narkobanya, langsung disidik pidana narkobanya,” ucapnya. []

Pernyataan ini menanggapi draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sempat memuat ketentuan tersebut.

Habib menjelaskan, pencantuman pasal penghinaan presiden dalam daftar yang bisa diselesaikan dengan restorative justice merupakan kekeliruan redaksi.

“Ada kesalahan dalam draft yang kami publikasikan. Pasal 77 seharusnya tidak mencantumkan pasal penghinaan presiden sebagai pasal yang bisa diselesaikan dengan RJ,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Maret 2025.

Dalam draf terbaru RUU KUHAP yang diterima, dua ketentuan dalam Pasal 77 telah dihapus.

Kedua ketentuan tersebut adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, serta tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dengan revisi ini, kini terdapat tujuh tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice.

Habib menegaskan bahwa seluruh fraksi di Komisi III sepakat bahwa pasal penghinaan presiden justru merupakan pasal yang penting dan tidak boleh diselesaikan dengan RJ.

“Kami pastikan hal ini tidak akan berubah saat pembahasan dan pengesahan RUU KUHAP,” tegasnya.

Habib juga menginformasikan bahwa draf terbaru RUU KUHAP telah dikirimkan kepada pemerintah. Pembahasan lebih lanjut rencananya akan dilakukan pada masa sidang berikutnya, setelah DPR memasuki masa reses.

Ia menargetkan pembahasan RUU ini dapat diselesaikan dalam satu hingga dua kali masa sidang.

“Kami berharap KUHAP yang baru bisa rampung secepat mungkin,” pungkasnya.[]

“Kami tentunya akan segera menyusun dan membahas Rancangan UU Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada masa sidang ini. Kami targetkan proses penyusunan draft dan naskah akademik selesai pada masa sidang ini dan masa sidang berikutnya akan segera dibahas sebagai RUU inisiatif DPR,” ungkap Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (22/1/2025).

Habiburokhman juga menargetkan KUHAP yang baru bisa berlaku bersamaan dengan berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 2026. Menilai pentingnya pengesahan KUHAP ini karena KUHAP adalah hukum formil yang menghoperasikan pemberlakuan KUHP sebagai hukum materiil. Semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan politik semangat politik hukum yang terkandung dalamn KUHP.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP yang baru mengandundung spirit perbaikan yang revolusioner, dimana kita mengedepankan asas restoratif dan keadilan substantif. Karenanya KUHAp juga harus mengandung nilai-nilai yang sama,” kata nya.

Komisi III juga menyerap masukan dari masyarakat untuk memperbaiki KIUHAP. Masukan yang paling banyak adalah agar institusi penahanan diperbaiki.

“Jadi tidak gampang bagi penyidik untuk menahan orang. Diusulkan ada semacam mekanisme praperadilan aktif, di mana semua perkara harus diperiksa dahulu oleh hakim praperadilan untuk selanjutnya diputuskan apakah bisa dilalaikan penahanan atau tidak,” tutur Habiburokhman

Waketum Gerindra ini melihat, bagaimana implementasi hak-hak tersangka seperti hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan hak mendapatkan perawatan kesehatan.

“Kami akan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat dalam penyerapan aspirasi terkait penyusunan RUU KUHAP ini,” tutup Habiburokhman.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengaku telah menerima banyak pertanyaan terkait konstruksi hukum kasus tersebut yang dinilai masih sumir dan tidak klir di mata publik.

“Kejaksaan Agung hendaknya jelaskan ke publik kasus dugaan Tipikor Tom Lembong,”jelas Habib dalam keterangannya, Jumat 1 November 2024.

“Terus terang konstruksi hukum kasus tersebut masih cukup sumir atau abstrak di mata publik,” sambungnya.

Legislator dari Jakarta Timur ini juga mengatakan bahwa publik saat ini tengah bertanya apakah kasus itu dapat dikategorikan kriminalisasi terhadap kebijakan atau tidak.

Ditekankan Habiburokhman, bahwa jika tanpa penjelasan yang terang benderang dari Kejaksaan Agung, maka publik bisa curiga bahwa memang kasus ini adalah bagian dari kriminalisasi semata.

Menurutnya, kasus Tom Lembong bisa menimbulkan tuduhan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto telah menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik.

“Tanpa adanya penjelasan yang jelas dan detail, pengusutan kasus tipikor Tom Lembong bisa menimbulkan tuduhan bahwa pemerintahan Pak Prabowo menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik,” jelasnya.

Menurut Habib, upaya penegakan hukum harus selaras dengan cita-cita hukum pemerintah.

Dia menilai bahwa persatuan nasional tetap harus menjunjung tinggi penegakan hukum.

“Secara umum pelaksanaan tugas penegakan hukum harus selaras dengan cita politik hukum pemerintah. Kita memerlukan persatuan nasional yang kuat, dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum,” pungkas Habiburokhman. []

Alasannya karena saat ini anggota DPR akan memasuki masa reses hingga 13 Mei 2024.

“Yang jelas angket enggak jadi ya. Ini sudah ditutup ya, alhamdulillah angket tidak jadi,” kata Habiburokhman di gedung DPR, Jakarta, Kamis 4 April 2024.

Habiburokhman menambahkan saat reses DPR, tak boleh ada kegiatan apa pun terkait dinamika di DPR.

“Banyak hal yang mau dibahas di MD3. Di antaranya ketentuan terkait masa sidang dan masa reses pengaturan yang strict kayak gimana. Apakah di masa reses kita tidak boleh melakukan aktivitas. Itu akan ada usulan juga bukan soal susunan AKD,” ujar dia.

Diketahui, hak angket merupakan inisiasi yang dilakukan PDIP sebagai pengusung Ganjar Pranowo usai kalah dalam Pilpres 2024 untuk mengusut kecurangan pemilu.

Hak angket pun disambut parpol pengusung Anies-Cak Imin yakni NasDem, PKB dan PKS.

Mereka pun secara lantang menyuarakan hak angket pada pembukaan masa sidang DPR.

Bahkan, PDIP, Nasdem, PKB mengaku sudah melakukan kajian dan mempersiapkan naskah akademik. []

DPP Partai Gerindra meyakini usulan hak angket di DPR itu tidak akan berjalan.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, sejauh ini perngajuan hak angket masih sebatas wacana.

Setelah adanya pengumuman KPU mengenai hasil Pilpres 2024, wacana hak angket tersebut seolah meredup karena diiringi ucapan selamat para pimpinan partai kepada Capres dan Cawapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya sekitar 70 persen anggota DPR yang sudah tidak ingin lagi membicarakan Pilpres 2024.

Hal itu diketahuinya setelah kerap berbincang ringan dengan sesama anggota DPR lintas fraksi partai politik.

Sebagian anggota DPR itu, sambung Habiburokhman, menganggap Pemilu 2024 sudah selesai dilihat dari hasil rekapitulasi suara oleh KPU.

JAKARTA, Eranasional.com- Komisi III DPR RI berharap kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang diotaki Irjen Ferdy Sambo berjalan hingga tuntas dan transparan.

Dengan alasan tersebut, lembaga legislatif tersebut akan menggelar rapat bersama dengan Komnas HAM, Kompolnas, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada hari ini, Senin (22/8/2022).

Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman rapat bersama dengan Komnas HAM dan LPSK sudah diagendakan lembaganya.

Menurutnya, rapat kali ini sejatinya dilakukan untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut dari Komnas HAM hingga Kompolnas. Hal itu, sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja dari tiap mitra Komisi III.

“Tentu yang juga akan dibahas adalah kinerja masing-masing mitra terkait kasus pembunuhan Brigadir J,” ujar Habiburokhman kepada awak media, Minggu (21/8/2022).

Masih menurut Habiburokhman, pihaknya ingin semua mitra Komisi III menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tujuannya untuk mempercepat pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J.

“Prinsipnya kami ingin semua mitra menjalankan tupoksinya masing-masing demi mempercepat pengusutan kasus tersebut,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, kasus tewasnya Brigadir J dipenuhi berbagai kejanggalan sejak awal mencuat. Brigadir J baru diketahui tewas setelah 3 hari terjadinya peristiwa penembakan pada Jumat (8/7) sore.

Pada awal kasus ini diungkap ke publik, disebutkan Brigadir J tewas usai terlibat baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer (RE atau E) di rumah dinas Kadiv Propam Polri di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan (Jaksel).

Atas kejanggalan-kejanggalan yang muncul, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk membuat terangnya kasus ini. Belakangan terungkap, Brigadir J tewas ditembak dan peristiwa meninggalnya direkayasa.

Polri menetapkan 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Di antaranya Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bharada E, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf. (scm)

Eranasional.com – Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman menyoroti dua kasus hukum terhadap Habib Bahar bin Smith dan Ferdinand Hutahaean. Menurutnya, kedua kasus itu bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif atau restorative justice.

Tanpa maksud membandingkan Bahar dan Ferdinand, Habiburokhman mengatakan bahwa kasus mereka menggambarkan belum berakhirnya ketegangan dua kelompok besar anak bangsa. Imbasnya bermunculan kasus-kasus hukum, fenomena saling melaporkan terkait ujaran kebencian.

“Setiap hari kita berganti peran, kadang meminta orang dibiarkan bebas berbicara, besoknya minta orang lain dipenjara. Mau sampai kapan kita seperti ini? Berapa banyak waktu, tenaga, biaya yang kita kuras?” kata Haiburokhman kepada wartawan, Senin (10/1/2022).

Habiburokhman mengatakan penegakan hukum dugaan ujaran kebencian tidak bisa dilakukan dengan semangat semata mencari kesalahan. Melainkan harus dilakukan dengan semangat restorasi berkeadilan atau keadilan restoratif.

Penyelesaian tindak pidana dengan keadilan restoratif mengedepankan untuk mencari penyelesaian bersama secara adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

“Aparat penegak hukum hendaknya berkomunikasi dengan para pihak terutama korban dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi,” kata Habiburokhman.

Habiburokhman menegaskan bahwa keadilan restoratif bukan berarti mengabaikan hukum. Tetapi justru menegakkan hukum dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan.

“Kami ke depankan dialog daripada saling menonjok. Kita hindari kesalahpahaman dan perkuat persaudaraan,” ujar Habiburokhman.