Dari pantauan, akun tersebut diduga mulai diretas sejak pukul 2.10 WIB saat menulis unggahan, “INDONESIA BAKAL GELAP SEPENUHNYA”.

Padahal sehari atau 11 jam sebelumnya, akun tersebut sempat mengunggah agenda kehadiran KPU di sidang pemilihan suara ulang (PSU) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Tercatat ada lima unggahan dalam akun tersebut hingga pukul 08.30 WIB diduga di luar kendali KPU. Salah satu unggahan bahkan berisi judi online. Unggahan yang lain juga sempat menyinggung jurnalis senior Najwa Shihab.

Unggahan juga turut mempromosikan situs judi online bernama Mahazeus.

“kalian jangan meributkan tentang ijazah, saya membenarkan itu dan juga anggota komisioner KPU, daripada kalian meributkan hal yang seperti itu mending kalian bermain di website MAHAZEUS”.

Yeo Siang Tiong, General Manager untuk Asia Tenggara di Kaspersky mengatakan jumlah ancaman siber berfluktuasi, dan tidak menurun secara seragam.

Dia menjelaskan, penurunan serangan yang dirasakan pada 2024 dapat berasal dari beberapa faktor, seperti peningkatan teknologi deteksi dan pencegahan yang menutupi volume ancaman sebenarnya; pergeseran taktik penyerang ke arah serangan yang lebih canggih.

Kemudian, fokus pada target bernilai tinggi tertentu dan mengurangi jumlah keseluruhan insiden yang kurang begitu berdampak yang dilaporkan ke publik; serta peningkatan investasi dalam pelatihan kesadaran keamanan siber, yang mengarah pada lebih sedikit kampanye phishing yang berhasil.

“Penjelasan komprehensif ini menunjukkan gambaran yang kompleks mengenai lanskap ancaman siber, dan bukan sekadar penurunan keseluruhan aktivitas siber yang berbahaya,” kata Siang Tiong dalam sebuah keterangan, Senin (3/2/2025).

Bjorka menyampaikan itu dalam sebuah cuitan di X, Rabu (5/2). Dalam cuitannya, Bjorka mengungkap bakal ada kejutan bagi bank-bank di Indonesia.

“Sebuah kejutan bagi bank-bank di Indonesia, jika tidak merespon hal ini maka, Bank BCA akan mengalami pembobolan [data] besar-besaran,” cuit Bjorka.

“Bank BSI dan BCA menjadi sasaran kelompok ransomware, dan mungkin mereka akan menyasar semua bank di Indonesia, tapi entahlah hanya mencoba menebak-nebak saja, hahahaha,” tambah dia.

Dalam rangkaian cuitan selanjutnya, Bjorka mengaku bakal terus menginformasikan jika ada serangan ransomware terbaru yang mengincar kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia.

Dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Sabtu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa keamanan siber merupakan fondasi utama untuk memastikan keberlanjutan transformasi digital di Indonesia.

“Keamanan siber adalah kunci untuk melindungi infrastruktur strategis kita. Kami tengah merancang Firewall Digital Nasional dan mendorong pembentukan Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) di setiap instansi pemerintah untuk memitigasi ancaman siber,” katanya.

Guna mendukung pelaksanaan transformasi digital, Kemkomdigi juga mengadakan program pelatihan dan sertifikasi untuk menyiapkan talenta digital yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Program ini tidak hanya mencakup sertifikasi tetapi juga memperkuat hubungan antara peserta dan dunia kerja, memastikan dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat,” kata Meutya.

Ia menyampaikan bahwa program peningkatan literasi digital telah menjangkau lebih dari 5,6 juta orang dan pesertanya mencakup perempuan dan kaum muda.

Ancaman dari dunia siber pun makin beragam dan nyata.

“Jadi kita waspada, juga dengan penggunaan teknologi elektronik dan sebagainya. Kita juga rawan terhadap gangguan melalui teknologi. Serangan-serangan siber berjalan,” kata Prabowo pada acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Prabowo sadar, Indonesia adalah negara yang kaya dan besar. Gangguan untuk menghambat kemajuan Indonesia pun ia rasakan. Ancaman dari dunia siber pun makin beragam dan nyata.

Lemahnya pelindungan data di Indonesia mengakibatkan maraknya kebocoran data. Terbukti dengan sering terjadinya kasus kejahatan siber.

Seperti hacking (peretasan) maupun cracking (pembajakan) media sosial yang berujung pada pembobolan data pribadi, pemerasan, penipuan online hingga eksploitasi online.

Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kominfo (Dinkominfo) Kota Pekalongan menggelar kegiatan sosialisasi Lindungi Generasi Digital Mencegah Eksploitasi Online dan Melindungi Data Pribadi “Menuju Masyarakat Digital yang Aman dan Bertanggung Jawab”.

Kegiatan ini dibuka oleh Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin dan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat dan perangkat kelurahan se-Kota Pekalongan di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Selasa, 15 Oktober 2024.

Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin mengungkapkan bahwa, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dengan pemanfaatan perkembangan teknologi yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga.

Misalnya, adanya kasus grooming online, pencurian data pribadi, dan beberapa dampak negatif dari penggunaan teknologi yang berkembang pesat ini.

“Masyarakat harus mulai lebih aware terhadap anak-anaknya. Mengingat, jejak digital yang suatu saat bisa dengan mudah dibuka orang lain pada saat anak-anak ini tumbuh dewasa dan harus mulai diawasi serta diperiksa,” kata Salahudin.

Lanjut dia, jangan sampai 10 hingga 20 tahun kemudian, pada saat anak-anak ini membutuhkan image yang baik, data-data mereka sudah diakses dan dipegang akunnya oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab.

Menurutnya, jika data pribadi diketahui oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki niat jahat, tentunya hal ini dapat merugikan diri sendiri, seperti penyalahgunaan data diri hingga dicatut untuk peminjaman online.

“Yang berisiko, bila data diri dibagikan dan dimasukkan dalam akses internet. Dengan akses internet yang bisa dijangkau oleh semua orang secara bebas, terkadang pihak lain dengan sangat mudah bisa mendapatkan data diri tanpa kita sadari,” kata Plt Wali Kota Pekalongan.

Oleh sebab itu, data diri menjadi hak bagi setiap orang sebagai hal privasi yang perlu dijaga dan dirahasiakan dari pihak yang mencurigakan atau tidak dikenal.

“Terutama mereka yang suka selfie atau memfoto diri sendiri atau data diri dan diunggah ke internet. Hati-hati saat ini marak dengan mengambil data diri tersebut. Ketika smartphone miliknya rusak, sebelum diservis sebaiknya data yang ada harus diamankan dulu,” tuturnya.

Ia berharap, Kominfo juga turut mengamankan data masyarakat yang terekam di berbagai OPD, sehingga mereka tidak menjadi sasaran bullying, penipuan online, pinjaman online, dan sebagainya.

“Kita semua harus saling bahu-membahu antara pemerintah dan masyarakat untuk mencegah eksploitasi online dan melindungi data pribadi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Pekalongan, Arif Karyadi menjelaskan, pihaknya tak henti-hentinya menyosialisasikan pentingnya keamanan data pribadi maupun pencegahan eksploitasi online kepada masyarakat.

Kendati demikian, hal paling penting adalah adanya peran kesadaran masyarakat itu sendiri untuk bijak mencegah kejahatan siber di ranah daring.

“Kalau pengaduan kejahatan siber pernah ada yang masuk dan kami tindaklanjuti bersama dinas terkait. Misalnya terkait aduan kekerasan seksual kami libatkan LPPAR, penipuan online, kami kolaborasi dengan pihak kepolisian setempat sesuai dengan tupoksi masing-masing,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga selalu memberikan informasi dan himbauan melalui media sosial yang dimiliki Dinas Kominfo. Apabila ada nomer yang tidak dikenal dan mencatut salah satu nama pejabat untuk kepentingan tertentu, disertai harus mentransfer sejumlah uang agar bisa diabaikan.

“Sebab, informasi tersebut sudah dipastikan HOAKS,” pungkasnya. (em-aha)

Tercatat ada 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diduga dibocorkan dan dijual Bjorka di Breach Forums. Dari jutaan data itu, beberapa di antaranya adalah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu (18/9/2024).

“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” ujar Teguh dalam unggahannya.

“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” imbuhnya.

Teguh juga menyertakan tangkapan layar unggahan penjahat siber di Breach Forums. Dalam tangkapan layar tersebut, unggahan tampak dibuat oleh Bjorka pada September 2024.

Total ada 6,6 juta yang dijual dalam forum tersebut. Data-data tersebut dibanderol dengan harga US$10 ribu atau sekitar Rp153,1 miliar.

“Dalam sampel ini kamu akan mendapatkan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan putra-putranya yang bodoh, selain itu ada juga data tentang Menteri Keuangan dan menteri lainnya yang tidak berguna,” demikian bunyi keterangan Bjorka dalam forum gelap tersebut.

Perusahaan keamanan siber Falcon Feeds, lewat akunnya di X, juga mengungkap penjualan data Ditjen Pajak yang bocor berisi informasi pribadi seperti NIK, NPWP, alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir.

“Seorang anggota forum pembobolan mengklaim telah membocorkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, otoritas pajak resmi Indonesia. Data yang bocor tersebut dilaporkan berisi informasi pribadi seperti nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir. NB: Keaslian klaim ini belum diverifikasi,” cuit Falcon Feeds.

Platform bursa kripto itu menemukan celah keamanan yang dieksploitasi oleh peretas (hacker). Berdasarkan analisis salah satu agensi keamanan kripto yang membantu Indodax, serangan siber berasal dari kelompok hacker yang terafiliasi dengan Korea Utara.

Indodax, bersama konsultan keamanan siber kelas dunia, melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh infrastruktur untuk memastikan tidak ada lagi celah di dalam sistem. Perusahaan memastikan aset penggunanya, baik dalam bentuk rupiah maupun aset kripto, akan tetap sama persis sebelum insiden.

“Saldo aset kripto dan rupiah di akun Indodax tetap 100% aman. Kami telah mengambil langkah-langkah keamanan yang ketat untuk memastikan bahwa tidak ada dana member yang terpengaruh oleh serangan ini” kata CEO Indodax, Oscar Darmawan, dalam akun instagram @indodax, dikutip Sabtu (14/9/2024).

Tertulis aplikasi pada fitur UMKM itu berisikan pesan dari hacker.

“Jika kebocoran data viral baru anda perbaiki, maka inilah yang akan kami lakukan kepada kalian. Kalian kurang menghargai para bug hunter lokal yang melaporkan kerentanan website pemerintah yang anda inginkan adalah kenaikan anggaran, tetapi kemampuan kalian tidak dapat mengimbangi anggaran tersebut. Lantas dimanakah letaknya tanggung jawab?” tulisi pesan dalam aplikasi Depok Single Window.

“Stop pengalihan isu, kami tetap kawal korupsi Rp271 triliun,” tambahnya.

Pemanggilan ini akan membahas peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN).

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian hadir paling awal sekitar pukul 13.29 WIB.

“Ya terkait kemarin lah, yang pasti akan melakukan evaluasi,” kata Hinsa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Disusul Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

PDN lumpuh karena diserang peretas. Akibatnya, 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital terganggu.

Peretasan terjadi sejak 20 Juni. Pusat data yang berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware.

Pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN. Peretas pun meminta tebusan hingga Rp131 miliar.

Dalam rapat bersama Komisi I DPR, BSSN menyatakan masih melakukan identifikasi forensik untuk melihat apa saja akibat dari peretasan PDN.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah membentuk crisis center buntut peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.

“Kita berusaha keras melakukan recovery dengan resources yang kita punya. Yang jelas data yang kena ransome ini sudah tidak bisa kita recovery,” kata dia saat jumpa pers di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Serangan ransomware terjadi pada 20 Juni 2024 dini hari.

Gangguan akibat ransomware pertama kali dilaporkan Imigrasi yang tak bisa optimal melayani penumpang pesawat di bandara internasional sejak pukul 04.00 WIB.

Herlan memaparkan bahwa yang pemerintah punya saat ini adalah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), sembari menunggu PDN permanen yang sedang dibangun di Cikarang, Jabar.

Dijelaskan, PDNS 1 berada di Serpong, Tangsel, dan PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya serta ada fasilitas cold storage di Batam.

“Jadi yang diserang ransomware adalah PDNS 2,” ujar Herlan.

Saat ini PDNS 1 masih aktif dan sekuritinya diperkuat.

Herlan juga menuturkan, sejak ada serangan ransomware yang minta tebusan USD 8 juta (Rp 131 miliar), pihaknya diasistensi oleh BSSN, Kominfo, para tenant yang menyimpan datanya di PDNS 2, serta Bareskrim.

Lebih lanjut Herlan menjelaskan, pihaknya melakukan isolasi ke PDNS 2 sehingga diharapkan data yang tersandera oleh ransomware tidak akan disalahgunakan.

Bocornya data tersebut membuat media sosial (Medsos) heboh.

Unggahan yang berupa tangkapan layar dari dark web itu diunggah ulang di X (Twitter) oleh akun @FalconFeedsio yang diunggah sejak Senin 24 Juni 2024.

Dari keterangan unggahan tersebut, data milik TNI, Polri dan Kementerian Perhubungan Indonesia itu diunggah di dark web oleh seorang hacker dari BreachForums bernama MoonzHaxor.

MoonzHaxor, seorang anggota terkemuka dari BreachForums, telah mengunggah berkas-berkas dari Badan Intelijen Strategis.

Kebocoran ini termasuk file sampel, dengan kumpulan data lengkap yang tersedia untuk dijual.

“Pembobolan ini menyusul insiden serupa pada tahun 2021 di mana jaringan internal Badan Intelijen Negara disusupi oleh kelompok-kelompok China,” tulis pengunggah.

Hingga Kamis 27 Juni 2024, unggahan tersebut telah dilihat 2,8 juta orang, disukai lebih dari 7.000 kali, dan ditayangkan ulang oleh 2.551 akun.

Sebagai informasi, data Inafis merupakan sistem data yang dikelola oleh Polri.

Nugraha saat dihubungi di Jakarta, Rabu, juga memastikan data-data yang diretas itu merupakan informasi lama yang sempat dirilis pada tahun ini.

“Data yang diretas adalah data lama dan di-release (siarkan, red.) pada tahun 2024. Saat ini server sudah dinonaktifkan untuk kepentingan penyelidikan yang lebih lanjut,” kata Kapuspen TNI.

Di lini masa media sosial X, akun ‪@‬FalconFeeds.io yang rutin memantau aktivitas siber, termasuk dari situs gelap (dark web) pada hari Senin (24/6/2024) mengumumkan aksi peretasan oleh peretas MoonzHaxor terhadap sistem BAIS sehingga mereka mengklaim telah menguasai sejumlah data milik BAIS TNI.

Peretas dalam forum jual beli data gelap di dark web BreachForum juga menyediakan contoh (sample) data yang mereka kuasai, dan menjanjikan data lengkap (full set data) kepada mereka yang ingin membayar.

Harga yang ditawarkan MoonzHaxor di forum itu sebesar 1.000 dolar AS untuk database 2.000 pengguna berukuran 773 kilobita (kb), dan 7.000 dolar AS untuk data-data rahasia berukuran 33,7 gigabita.

“Iya menurut tim (meminta) 8 juta dolar AS,” kata Budi Arie dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia mengatakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar konferensi pers di Kementerian Kominfo siang hari ini terkait serangan terhadap PDN.

Budi Arie mengungkapkan serangan tersebut merupakan virus ransomware jenis baru dari lockbit 3.0.

Sebelumnya pada Kamis (20/6) terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik. Salah satu layanan yang terdampak adalah keimigrasian.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan sejak Sabtu (22/4/2024) layanan keimigrasian sudah pulih.

Imigrasi memutuskan untuk memindahkan pusat data (data center) 12 jam sejak gangguan teknis di PDN Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) teridentifikasi.

Tahun 2022, misalnya, tercatat 56.463.262 insiden yang terdeteksi. Artinya mengalami penurunan 9,21% dibandingkan tahun lalu.

Jumlah serangan tertinggi tercatat pada 2020. Saat itu tercatat lebih dari 111 juta ancaman terdeteksi.

Ancaman lokal yang terjadi tahun lalu menempatkan Indonesia posisi ke-66 secara global dalam deteksi ancaman lokal. Urutan pertama ditempati Turkmenistan dengan 67,4% pengguna mengalami serangan ancaman lokal.

Kaspersky juga mengungkapkan penyebab insiden tersebut karena adanya serangan worm dan virus file.

Dalam keterangan resminya, Kaspersky juga menyinggung soal kebijakan Bring Your Own Devices (BYOD) di dalam negeri. Ini menjadi tantangan dalam menghadapi ancaman kejahatan siber.