HAM – Daerah Eranasional.com

Kasus Air Keras Aktivis KontraS, Empat Prajurit TNI Didakwa dan Motif Mulai Terbuka

Aditya — Thu, 16 Apr 2026 08:55:19 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Perkembangan terbaru dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus mulai mengungkap latar belakang dugaan motif pelaku. Aparat penegak hukum militer menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tindakan tersebut diduga dilatarbelakangi oleh motif pribadi, bukan semata-mata terkait aktivitas korban sebagai pegiat HAM.

Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta, Kolonel Chk Andri Wijaya, menjelaskan bahwa kesimpulan sementara tersebut diperoleh dari proses penyidikan yang telah dilakukan terhadap para terdakwa. Ia menegaskan bahwa motif yang mengarah pada dendam pribadi masih terus didalami untuk memastikan keterkaitan langsung dengan tindakan kekerasan yang terjadi.

Menurutnya, informasi yang lebih rinci mengenai motif tersebut akan diungkap secara lengkap dalam sidang pembacaan dakwaan yang dijadwalkan berlangsung pada akhir April 2026. Dalam persidangan tersebut, jaksa militer akan memaparkan konstruksi perkara secara menyeluruh, termasuk kronologi, peran masing-masing terdakwa, serta latar belakang yang melandasi tindakan mereka.

Kasus ini sendiri menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat militer sebagai terdakwa, serta korban yang merupakan bagian dari organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam isu hak asasi manusia. Andrie Yunus diketahui menjabat sebagai Wakil Koordinator di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebuah lembaga yang kerap menyoroti berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Selain mengungkap motif, pihak oditurat militer juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Andri Wijaya menyampaikan bahwa proses hukum masih bersifat dinamis, dan tidak menutup kemungkinan munculnya tersangka baru apabila dalam persidangan ditemukan fakta-fakta tambahan.

Polemik Pernyataan Fadli Zon Dibawa ke PTUN

Aditya — Tue, 07 Apr 2026 20:42:47 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Gugatan terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dinilai sebagai langkah penting dalam membuka kembali diskursus publik terkait kekerasan seksual yang terjadi pada peristiwa Mei 1998. Sejumlah aktivis dan pendamping korban memandang proses hukum ini sebagai momentum untuk menguji kembali narasi yang selama ini diperdebatkan, sekaligus mendorong pengungkapan fakta yang lebih komprehensif.

Salah satu pendamping korban dan aktivis perempuan, Ita Fatia Nadia, menyebut bahwa persidangan ini memiliki arti historis karena membuka ruang bagi korban dan saksi untuk kembali menyuarakan pengalaman mereka setelah puluhan tahun menghadapi penyangkalan. Ia menilai bahwa isu kekerasan berbasis gender dalam tragedi tersebut tidak hanya menyangkut fakta hukum, tetapi juga menyangkut kemanusiaan dan keadilan bagi para korban.

Dalam keterangannya di kantor Amnesty International Indonesia di Jakarta, Ita mengungkapkan bahwa dirinya pernah terlibat langsung dalam pendampingan korban pada periode tersebut. Ia menyebut bahwa pada 1998 terdapat ratusan korban yang didata di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, hingga Solo. Data awal tersebut kemudian melalui proses verifikasi oleh Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk pemerintah saat itu.

Menurutnya, proses verifikasi menghasilkan jumlah korban yang lebih sedikit dari data awal, namun tetap menunjukkan adanya kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks kerusuhan sosial. Ia menegaskan bahwa data tersebut bukanlah rekayasa, melainkan hasil pendokumentasian yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian di tengah situasi yang sangat sulit.

Ita juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat menjadi bagian dari TGPF, meskipun hanya dalam waktu singkat. Ia mengaku menghadapi tekanan yang besar, termasuk permintaan untuk membuka identitas korban, yang menurutnya berisiko terhadap keselamatan mereka. Situasi tersebut menggambarkan betapa kompleks dan sensitifnya upaya pengungkapan fakta pada saat itu.

Respons Mahfud MD Soal Pernyataan Natalius Pigai Tentang MBG dan Hak Asasi Manusia

Aditya — Fri, 27 Feb 2026 17:34:39 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Prof. Dr. Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, secara tegas menyatakan kesetujuannya terhadap pendapat Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi perdebatan publik. Mahfud menilai bahwa pihak yang secara aktif menghalangi pelaksanaan program tersebut dapat dilihat sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas pangan layak bagi seluruh warga negara.

Namun demikian, Mahfud juga menambahkan dimensi penting yang sering tertutup dari wacana ini: apabila pemerintahan atau pihak yang mengelola kebijakan publik bersikap sewenang-wenang, tidak profesional, atau bahkan korup, perilaku tersebut juga dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Pandangan ini menurutnya tak boleh diabaikan begitu saja oleh masyarakat maupun pelaku kebijakan.

Dalam pernyataannya, Mahfud menjelaskan bahwa narasi tentang siapa yang “melanggar HAM” tidak bisa dipahami secara sempit. program pemerintah seperti MBG, yang digagas untuk memastikan setiap warga bisa mendapatkan makanan bergizi, sejatinya memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia—yakni menjamin hak atas kehidupan, kesehatan, dan standar gizi manusia. Menurut Mahfud, pihak yang tanpa alasan objektif menghambat program ini bisa dipandang sebagai menentang pemenuhan hak tersebut.

Mahfud MD menambahkan bahwa HAM itu tidak hanya soal larangan diskriminasi atau kebebasan politik yang selama ini umum dibahas. Ia menekankan bahwa HAM mencakup tiga aspek utama:

Hak sipil dan politik
Hak ekonomi, sosial, dan budaya
HAM generasi ketiga, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Pandangan ini mirip dengan kerangka internasional hak asasi manusia yang diterapkan di banyak negara, di mana kewajiban negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga merupakan bagian tak terpisahkan dari HAM.

Demonstran Anti Khamenei Terancam Hukuman Gantung, Iran Disorot Global

Aditya — Wed, 14 Jan 2026 12:58:57 +0000

Iran, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Iran dilaporkan akan melaksanakan eksekusi terhadap seorang demonstran anti-pemerintah, yang disebut sebagai eksekusi pertama sejak gelombang protes besar mengguncang negara tersebut. Informasi ini memicu keprihatinan mendalam dari kelompok hak asasi manusia dan menarik perhatian luas komunitas internasional.

Seorang pria bernama Erfan Soltani (26) dilaporkan dijadwalkan menjalani hukuman gantung pada Rabu, 14 Januari 2026. Soltani ditangkap bersama sejumlah demonstran lainnya saat mengikuti aksi protes di Karaj, wilayah barat Teheran, pekan lalu.

Informasi tersebut disampaikan oleh kelompok Iran Human Rights (IHRNGO) dan National Union for Democracy in Iran (NUFD), sebagaimana dilansir sejumlah media internasional.

“Keluarganya telah diberitahu bahwa ia dijatuhi hukuman mati dan eksekusi akan dilaksanakan pada 14 Januari,” kata seorang sumber kepada IHRNGO.

Menurut NUFD, Soltani dituduh melakukan kejahatan berat berupa “melancarkan perang melawan Tuhan”, sebuah dakwaan yang dalam sistem hukum Iran dapat dijatuhi hukuman mati. Tuduhan tersebut kerap digunakan oleh otoritas Iran terhadap individu yang dianggap mengancam stabilitas negara atau menentang pemerintahan teokratis.

NUFD juga menyatakan bahwa Soltani diduga tidak diberikan akses untuk bertemu pengacara, yang semakin memperkuat kekhawatiran terkait pelanggaran hak atas peradilan yang adil.

Lembaga tersebut menegaskan bahwa satu-satunya “kesalahan” Soltani adalah menyerukan kebebasan dan menyuarakan penentangan terhadap kebijakan pemerintah.

Pemkot Makassar dan Kemenham Sulsel Perkuat Penanganan Isu HAM

Rio Anthony — Tue, 27 May 2025 10:52:44 +0000

Makassar, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Kota Makassar mendorong terjalinnya kolaborasi yang lebih erat dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Sulsel dalam menangani isu-isu hak asasi manusia (HAM) di wilayah Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa penyelesaian persoalan HAM membutuhkan kerja sama lintas sektor. Hal ini disampaikan, saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Kakanwil HAM Sulsel), Daniel Rumsowek, di Balai Kota Makassar, Selasa (27/5/2025).

Menurutnya, pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota dan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) dalam menangani isu-isu terkait hak asasi manusia (HAM).

“Perlu kolaborasi yang kuat antara Pemkot dan Kementerian HAM. Dalam konteks Kota Makassar, persoalan hak asasi harus disikapi bersama. Jika terjadi pelanggaran, maka solusi harus dicari secara kolektif,” jelas Munafri.

Munafri terus berkomitmen untuk memberikan ruang partisipatif bagi seluruh pihak dalam mengawal kebijakan dan isu yang berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia.

Ia juga menekankan pentingnya saling membuka ruang antar instansi guna memperkuat sinergi dalam perlindungan HAM.

“Kami di Pemkot sangat berharap bisa saling membuka ruang. Ini penting agar setiap isu hukum atau pelanggaran hak bisa dikawal bersama,” tambahnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk saling menguatkan dan menjaga keterbukaan dalam penanganan masalah HAM.

“Kami di Pemkot sangat berharap bisa saling membuka ruang. Ini penting agar setiap isu hukum atau pelanggaran hak bisa dikawal secara bersama-sama,” tuturnya.

Sedangkan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Kakanwil HAM Sulsel), Daniel Rumsowek mengatakan, menyampaikan komitmennya dalam menegakkan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) di wilayah kerjanya yang kini juga mencakup Sulawesi Tenggara.

“Perkenalkan, saya mulai menjabat sejak 19 Maret. Kemenham saat ini telah terbentuk sesuai nomenklatur baru. Kami membawahi wilayah hingga Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Daniel menjelaskan bahwa Kemenham hadir sebagai fasilitator, pemantau, evaluator, dan pencari solusi atas berbagai isu pelanggaran HAM di lintas daerah.

“Kami menjalankan tugas dan fungsi dalam menyelesaikan urusan hak asasi manusia, termasuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya aktif melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dari masyarakat. Pihaknya juga fokus terhadap program nasional.

“Seperti satu juta sertifikat HAM dan pemberian bantuan hukum sebagai instrumen HAM, dengan target lebih dari seribu penerima manfaat,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Daniel menekankan keterbukaan instansinya terhadap laporan masyarakat. Hal ini sebagai prioritas kedepan nantinya.

“Jika ada pelanggaran HAM, kami siap menerima laporan aduan dan menindaklanjutinya dengan langkah kongkrit,” tutupnya. []

TNI Nyatakan OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat ke Danramil Aradide

Angie — Sat, 13 Apr 2024 00:06:44 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – TNI menyinggung pelanggaran HAM berat terkait kematian Danramil 1703-04/Aradide, Letda Inf Oktovianus Sokolray yang tewas ditembak gerombolan OPM di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Paniai, Papua Tengah.

“Kami TNI berduka atas gugurnya prajurit TNI atas nama Letda Inf Oktovianus Sokolray, Danramil 1703-04/Aradide karena diserang dan ditembak oleh gerombolan OPM,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar dalam keterangannya Jumat (12/4/2024).

“Secara keji pascaditembak kemudian diparang di bagian kepala dan tangan, apa yang dilakukan OPM adalah pelanggaran HAM berat,” sambungnya.

Nugraha mengatakan, peristiwa tersebut mencederai perdamaian di Papua, termasuk percepatan pembangunan.

“Bahwa aksi keji OPM ini telah mencederai upaya untuk menciptakan perdamaian dan kedamaian serta percepatan pembangunan di tanah Papua,” ungkapnya.

Nugraha menambahkan, saat ini jenazah Oktovianus telah dibawa ke Nabire.

“Saat ini di wilayah Paniai dalam situasi kondusif. Aparat keamanan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap OPM pelaku biadab ini,” ujarnya.

Jokowi Pimpin Ratas Soal Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat

Harfa Gandhi — Wed, 03 May 2023 09:11:17 +0000

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (02/05/2023). (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pelaksanaan Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (02/05/2023).

“Baru saja Presiden memimpin rapat internal kabinet yang dihadiri oleh 19 menteri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri, dan kepala lembaga negara terkait yang membicarakan tentang follow up, rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu, sebagaimana diputuskan atau ditetapkan oleh Komnas HAM HAM,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dalam keterangan pers usai menghadiri Ratas.

Sebelumnya, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 Presiden memerintahkan kepada 19 menteri dan pejabat setingkat menteri untuk mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi guna melaksanakan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu. Mahfud mengatakan, penyelesaian nonyudisial ini menitikberatkan kepada korban dan bukan pelaku.

“Ini ditekankan bahwa rekomendasi ini adalah menitikberatkan perhatiannya pada korban, bukan pada pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. Karena kalau menyangkut pelaku, itu menyangkut penyelesaian yudisial yang nanti harus diputuskan oleh Komnas HAM bersama DPR, untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah,” ujar Mahfud.

Selain itu, dalam rekomendasi penyelesaian nonyudisial tersebut pemerintah mengakui bahwa peristiwa pelanggaran HAM berat telah terjadi di Indonesia. Pemerintah, lanjut Mahfud, menyesali terjadinya peristiwa tersebut.

“Jadi yang kita lakukan ini adalah fokus pada korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang berdasar temuan Komnas HAM ada 12 peristiwa dan peristiwa itu tentu tidak bisa ditambah oleh pemerintah karena menurut Undang-undang yang menentukan pelanggaran HAM berat atau bukan itu adalah Komnas HAM, dan Komnas HAM merekomendasikan 12 [peristiwa] yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu,” lanjutnya.

Selanjutnya, pemerintah akan melakukan peluncuran upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara nonyudisial yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Juni di Aceh. Namun, Mahfud menyampaikan bahwa rencana peluncuran tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut.

“Data sudah ada sumbernya nanti akan di-crosscheck lagi. Bentuk yang akan diluncurkan sebagai bentuk penyelesaian di dalam kick off itu mungkin bentuknya adalah taman belajar atau living park tentang hak asasi,” ujarnya.

Pihak-pihak yang Tidak Setuju Ferdy Sambo Dihukum Mati

Fyan Hadi — Tue, 14 Feb 2023 22:00:15 +0000

Mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

JAKARTA, Eranasional.com – Ferdy Sambo telahvdijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kelompok pemerhati hak asasi manusia (HAM) hingga keagamaan menolak vonis mati untuk terdakwa pembunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat itu.

Kelompok yang menolak hukuman mati untuk Sambo adalah Amnesty International Indonesia, Indonesia Police Watch (IPW), hingga Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

Amnesty International Indonesia menilai Ferdy Sambo memang harus dihukum berat, tapi mantan Kadiv Propam Polri tersebut tetap punya hak untuk hidup. Maka, hukuman mati tidaklah tepat dijatuhkan untuknya.

“Amnesty tidak anti penghukuman, kami sepakat bahwa segala bentuk kejahatan di bawah hukum internasional yang dilakukan aparat negara harus dihukum yang berat tetapi tetap harus adil, tanpa harus menjatuhkan hukuman mati. Ini hukuman yang sudah ketinggalan zaman,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dikutip dari situs resminya, Selasa (14/2/2023).

Usman Hamid Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. (Foto: ISTIMEWA)

Ketimbang menjatuhkan vonis mati, kata dia, lebih baik negara fokus membenahi keseluruhan sistem agar kejahatan serupa tidak terulang serta tidak melanggengkan impunitas atau kekebalan hukum terhadap aparat yang melakukan kekerasan. Menurutnya, hukuman mati bukan jalan pintas untuk membenahi akuntabilitas kepolisian. Hal yang dapat membenahi kepolisian adalah pembenahan internal serius.

“Kami menghormati putusan hakim yang telah berusaha untuk memenuhi rasa keadilan korban dan juga khalayak umum. Namun hakim bisa lebih adil, tanpa harus memvonis mati Sambo,” ujar Usman Hamid.

Jokowi Akan Segera Gelar Rapat soal Pelanggaran HAM Berat

Harfa Gandhi — Thu, 12 Jan 2023 13:01:04 +0000

Presiden RI Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (11/1/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo akan segera menggelar rapat untuk membahas langkah konkret pemulihan untuk para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam keterangan pers secara virtual pada Kamis (12/1/2022).

Mahfud mengatakan, rapat tersebut bertujuan untuk memastikan pemulihan para korban dapat berjalan efektif. “Dalam waktu dekat ini Presiden atau kabinet akan melakukan rapat khusus bicara tentang ini.

Dan nanti akan dibagi tugas oleh presiden. Menteri A melakukan rekomendasi nomor sekian atau jenis pemulihan nomor sekian, menteri B nomor sekian, menteri C nomor sekian, LPSK nomor sekian, dan seterusnya. Kita bagi tugasnya dan diberi target waktu,” ujar Mahfud.

Dia melanjutkan, nantinya pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawal proses pemulihan tersebut. Satgas ini akan melaporkan proses pemulihan kepada Presiden Jokowi.

“Satgas ini setiap pelaksanaannya, perkembangannya, problemnya apa, lapor kepada presiden sampai ini terpenuhi. Dan satgas itu nanti sementara ini disepakati juga berkantor di Polhukam.

Meskipun saya sendiri sebenarnya si ini seharusnya di kantor Menkumham, tapi di sana banyak sekali pekerjaannya, tidak apa-apa,” kata Mahfud.

“Kita bantu karena ini bentuknya koordinasi. Itu pun nanti kita usulkan alternatif-alternatif pembanding kepada presiden, siapa orangnya dan tempatnya di mana untuk mengawal ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) di Istana Negara pada Rabu (11/1/2023).

Presiden mengatakan, dirinya sudah secara seksama membaca laporan tersebut. Dari laporan yang diberikan oleh PPHAM, Presiden mengakui bahwa pelanggaran HAM berat terjadi di Indonesia.

“Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa,” ujar Jokowi dalam keterangannya usai menerima laporan.

“Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada 12 peristiwa,” lanjutnya.

Kepala Negara kemudian merinci 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang dimaksud. Keduabelas peristiwa terjadi dalam rentang waktu sejak 1965 hingga 2003. Berikut rinciannya :

1) Peristiwa 1965-1966.

2) Peristiwa Penembakan Misterius (petrus) 1982-1985.

3) Peristiwa Talangsari, Lampung 1989.

4) Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989.

5) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998.

6) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

7) Peristiwa Trisakti dan Semanggi I – II 1998-1999.

8) Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999.

9) Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999.

10) Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002.

11) Peristiwa Wamena, Papua 2003.

12) Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Merujuk 12 peristiwa di atas, Presiden menyatakan simpati dan empati mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Presiden berjanji pemulihan hak korban akan dilakukan secara adil.

“Saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial (hukum),” tutur Jokowi. **

Tidak Sediakan Vaksin Halal, Pigai : Negara Abaikan HAM dan Umat Islam

Redaksi Era — Sat, 15 Jan 2022 00:12:08 +0000

Eranasional.com – Eks Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mendorong pemerintah terutama Menkes untuk mendengar omongan masyarakat menyediakan vaksin halal.

Natalius Pigai mengatakan bahwa penyediaan kebutuhan kesehatan bagi masyarakat merupakan amanat Konstitusi Hak Asasi Manusia serta amanat UUD 1945.

“Sesuai dengan amanat konstitusi Hak Asasi Manusia (HAM) pada pembukaan Deklarasi Universal HAM dan amanat Konstitusi UUD 1945 pasal 28 maka negara memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan warga negara termasuk menyediakan vaksin halal sebagai pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi umat Islam” katanya.

Selain itu, Pigai mengatakan berdasarkan Konfrensi Kairo tahun 1991, PBB telah mengesahkan Hak Asasi Manusia (HAM) Partikular tentang HAM berbasis pada Islam.

Salah satu pasalnya berbicara tentang menghormati kebutuhan Umat Islam.

“PBB mengesahkan HAM Particular berdasarkan konsensi deklarasi Kairo tahun 1991 tentang hak asasi manusia berbasis pada Islam hukum-hukum kitab suci

Salah satu yang diadobsi itu adalah bagaimana HAM menghormati kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam dan itu sudah diadobsi,” ucap Pigai.

Oleh karena itu, Menurut Pigai, jika pemerintah tidak memenuhi kebutuhan Umat Islam tentang vaksin halal maka pemerintah telah mengabaikan HAM.

“Kalau Negara tidak menyediakan vaksin halal, sudah pasti negara mengabaikan Hak Asasi Manusia dan warga negara khususnya umat Islam,” ungkapnya.
(pojoksatu)

Kompolnas Menilai Festival Mural Polri Bentuk Penghormatan pada HAM

Redaksi Era — Sun, 31 Oct 2021 10:12:50 +0000

JAKARTA – Komisioner Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, Bhayangkara Mural Festival 2021 menunjukkan keterbukaan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terhadap kritik, juga merupakan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

“Saya senang melihat keterbukaan Kapolri terhadap kritik. Beliau mendengar kritik dan asprirasi masyarakat, serta menindaklanjutinya,” kata Poengky, di Jakarta, Minggu (31/10/2021).

Menurut Poengky, apa yang dilakukan Kapolri harus menjadi contoh para pimpinan dan anak buah di bawahnya agar terbuka, tidak antikritik, mau berdialog dengan masyarakat, sehingga segala permasalahan dapat diatasi dengan baik.

“Apa yang ditunjukkan Kapolri ini juga merupakan bentuk penghormatan pada HAM, khususnya kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat melalui seni melukis mural,” ujarnya.

Poengky optimistis, keterbukaan yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo secara gradual (berangsur-angsur) akan mengubah mindset anggota Polri, karena polisi pascareformasi adalah polisi sipil yang humanis dan menghormati HAM.

“Selain sudah ada seperangkat aturan hukumnya, Kapolri juga sudah memberikan contoh nyata. Kompolnas mendukung dan berharap pelaksanaan reformasi kultural Polri akan menjadi lebih baik,” tutup Poengky.

Polri menggelar Bhayangkara Mural Festival 2021 Piala Kapolri untuk pertama kalinya. Diikuti 803 karya yang dikirim oleh peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Lalu diseleksi menjadi 154, dan dikurasi hingga terpilih 80 karya yang berkompetisi di tingkat Mabes Polri pada 30 Oktober kemarin.

Dari 80 mural bertema penanganan pandemi Covid-19 dan sub tema kritik untuk Polri, dipilih 10 pemenang untuk menjadi juara 1,2 dan 3, serta 7 juara harapan.

Terpilih sebagai juara pertama karya seniman asal Jabodetabek La Ode Umar yang menggambar visual berisi berbagai persoalan terjadi di tubuh kepolisian, seperti pungli, hukum tembang pilih, momok polisi yang menakutkan, hingga pembungkaman terhadap karya seni.

Seluruh karya mural peserta akan dilukis kembali di media didik yang tersedia di fasilitas milik Pemerintah DKI Jakarta. Sedangkan 10 pemenang, karyanya dilukis kembali di tiang Jalan Tol Non Tunai Transjakarta depan Mabes Polri, Jalan Trunodjoyo, Jakarta Selatan.

Perlindungan LPSK Pada Tindak Pidana Terorisme, Perdagangan Orang dan Pelanggaran HAM yang Berat di Tahun 2020

Agung Nugroho — Thu, 14 Jan 2021 06:06:28 +0000

Eranasional.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyelenggarakan kegiatan penyampaian Laporan Kerja tahun 2020 yang bertajuk “Separuh Napas Perlindungan Saksi dan Korban di Tengah Pandemi: LPSK Menolak Menyerah”. Acara yang rutin digelar setiap awal tahun ini digelar selama dua hari pada Kamis – Jumat, 14-15 Januari 2021, bertempat di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Pada 14 Januari, pembahasan difokuskan di beberapa perlindungan LPSK pada perkara Terorisme, Pelanggaran HAM Berat dan TPPO.

Untuk perkara tindak pidana terorisme terorisme, angka permohonan ke LPSK untuk kasus terorisme di tahun 2020 sebesar 278 permohonan, mengalami penurunan sebesar 12,5 persen dibanding jumlah permohonan di tahun 2019 yang mencapai 318 permohonan. “Grafik permohonan untuk kasus terorisme meningkat akibat adanya permohonan dari korban terorisme masa lalu di November 2020 yang lalu” ujar Wakil Ketua LPSK Susilaningtias.

Sedangkan bila menilik jumlah terlindung yang ditangani LPSK di tahun 2020 seluruhnya mencapai 539 terlindung, para terlindung telah memberikan sebanyak 1.126 program perlindungan berupa kompensasi, bantuan medis, psikologis, dan beberapa program perlindungan lainnya. Termasuk didalamnya keberhasilan LPSK melaksanakan pembayaran kompensasi untuk 290 korban terorisme dengan nilai mencapai Rp 43.259.428.736 di tahun 2020.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mencatat bahwa LPSK telah melakukan langkah-langkah proaktif dalam menangani beberapa perkara terorisme di tahun 2020 seperti pada kasus terorisme di Kampar, Riau, penyerangan Wakapolres Karanganyar, kasus terorisme Daha, Kalimantan Selatan, perisitwa penembakan anggota Polres Poso dan yang teranyar dalam peristiwa terorisme di Sigi, Sulawesi Tengah.

Masih menurut Susi, LPSK menemukan sejumlah tantangan dalam upaya perlindungan kasus terorisme adalah terkait minimnya jumlah saksi perkara terorisme yang mengajukan permohonan ke LPSK. “Kami juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap kerahasiaan saksi terorisme dalam proses hukum” kata Susi. Untuk itu Wakil Ketua LPSK berharap agar Polri dapat lebih banyak merekomendasikan saksi dalam perkara terorisme untuk mendapatkan perlindungan LPSK. “Selain itu kami mendorong adanya implementasi atas jaminan kerahasiaan saksi dalam proses hukum” ujar Susi

Beralih ke Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), permohonan perlindungan tercatat mengalami kenaikan di tahun 2020, ditengah tren permohonan LPSK yang mengalami penurunan. Permohonan yang masuk ke LPSK berjumlah 203 permohonan, naik sebesar 15,3 persen dari tahun 2019 yang hanya berjumlah 176 permohonan.

Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo menyatakan, jumlah permohonan di tahun 2020 merupakan yang tertinggi sejak diundangkannya UU No 31 Tahun 2014, sehingga bila dihitung sejak tahun 2015, jumlah total pemohonan yang masuk ke LPSK dari TPPO mencapai 787 permohonan. Jawa Barat merupakan wilayah tertinggi asal pemohon disusul DKI Jakarta. LPSK mencatat kedua provinsi tersebut selalu menjadi wilayah tertinggi asal pemohon, setidaknya dalam dua tahun terakhir.

Anton menambahkan, hal yang menarik dalam permohonan perkara TPPO adalah terkait pihak yang mengajukan permohonan ke LPSK didominasi berasal dari Instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang disusul oleh pihak kepolisian. Tercatat 2 program perlindungan yakni pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi restitusi masih menjadi jenis layanan yang paling banyak dilakukan LPSK kepada para terlindung TPPO.

“Hal ini selaras jika melihat angka permohonan tertinggi justru datang dari instansi pemerintah dan aparat penegak hukum yang menyadari pentingnya posisi para terlindung untuk hadir dan memberikan keterangan” kata Anton

Namun Anton menyayangkan masih rendahnya kepatuhan pembayaran restitusi dari pelaku kepada korban. Persoalan restitusi masih ditemukan kendala dalam proses implementasinya seperti aspek regulasi, kemampuan pelaku untuk membayar, daya paksa hukuman dan masih belum ada kesamaan pandangan dari aparat penegak hukum terkait pembayaran resitusi kepada korban tindak pidana.

Beralih ke Pelanggaran HAM yang Berat, Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menyoroti perihal ikhtiar pemerintah dalam penuntasan perkara pelanggaran HAM Berat di masa lalu. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah menempuh langkah nyata dengan menyediakan mekanisme pengungkapan pelanggaran HAM yang berat dan mengakhiri impunitas bagi pelaku. “meskikpun sesungguhnya upaya pemerintah dalam menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang Berat di masa lalu sudah dimulai” ujar Nasution

Beragam upaya yang dimaksud seperti permohonan maaf oleh Presiden Abdurahman Wahid di tahun 2000 dan Wali Kota Palu Rusdi Mastura pada 2012. Selain itu pemerintah DKI Jakarta juga pernah membuat memorialisasi kerusuhan Mei 1998 di TPU Pondok rangon sebagai cara untuk mempertahankan ingatan masyarakat agar tragedi yang sama tidak terulang.

“Namun yang tidak kalah penting untuk dicatat, melalui LPSK, negara telah memberikan layanan perlindungan dalam bentuk bantuan medis, psikologis dan psikososial” tambah Nasution.

Hal menarik yang disampaikan oleh Nasution adalah hasil survei yang dilakukan oleh LPSK terhadap 353 korban pelanggaran HAM yang Berat yang menjadi terlindung LPSK di Jawa Tengah. Data menunjukan 50 persen responden hanya mengharapkan rehabilitasi medis, psikologis dan psikososial dari pemerintah sebagai penyelesaian dari peristiwa pelanggaran HAM yang mereka alami, ketimbang pengungkapan kebenaran (35 %), permintaan maaf (10 %) dan adanya hukuman pidana untuk pelaku (5 %).

“Para responden juga banyak memilih rekonsiliasi non yudisial sebagai cara penyelesaian atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang menimpa mereka di masa lampau, dan hampir seluruh responden meminta agar negara membayarkan kompensasi kepada mereka seperti yang juga diterima oleh korban terorisme” ujar Nasution

Manager menambahkan sepertinya pemerintah perlu memikirkan untuk melakukan affirmative action kepada korban pelanggaran HAM yang berat untuk mendapatkan kebutuhan dasar, misalnya berupa jaminan kesehatan kelas satu seumur hidup. “Atau pemerintah mengambil kebijakan untuk membebaskan Pajak Bumi Bangunan mereka” pungkas Nasution. (Nur Cahyono)