Hal ini disampaikan Presiden di dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Monas.

“Saya sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan satuan tugas mitigasi pemutusan hubungan kerja dan kesejahteraan buruh, jangan khawatir kita akan membela kepentingan buruh,” kata Prabowo, Jumat (1/5/2026).

Ia juga memastikan bahwa perusahaan akan tetap aman, sebab negara akan memberikan jaminan perlindungan kepada pengusaha agar tetap bisa eksis dan tidak sampai melakukan PHK kepada para pekerjanya.

“Kita akan membela dan kita akan melindungi. Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat, negara kita akan mengambil alih, negara kita akan membela rakyat Indonesia,” tegasnya.

Kemudian, ia juga mendengarkan semua masukan yang disampaikan oleh para pimpinan buruh kepadanya. Baginya, apa yang menjadi tuntutan buruh tersebut sangat masuk akal dan ia meyakini negara mampu merealisasikannya.

“Saya diberi banyak saran dan sebagian besar saran oleh pimpinan-pimpinan anda itu masuk akal, dan itu akan kita perjuangkan,” tutur Prabowo.

Sekadar diketahui, bahwa ribuan buruh hadir dalam puncak perayaan May Day 2026 di Monas.

Para pimpinan Konfederasi serikat buruh hadir, mulai dari KSPSI Andi Gani Nena Wea, KSPSI Jumhur hidayat, KSPI Said Iqbal, KPBI Ilhamsyah, hingga KSBSI Elly Rosita Silaban.

Selain mereka, hadir juga para pimpinan federasi pekerja lainnya di atas panggung, termasuk juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hingga para menteri di Kabinet Merah Putih. []

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel, Kamis (30/04/2026).

Apel kesiapan ini sebagai bentuk komitmen dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Dalam operasi ini, Polda Sulsel melibatkan total 2.181 personel yang terdiri dari 932 personel Polda Sulsel dan 1.049 personel dari Polres jajaran.

Selain itu, turut diperkuat oleh 200 personel dari instansi terkait, yakni TNI sebanyak 100 personel, Satpol PP Provinsi Sulsel 60 personel, Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel 30 personel, serta Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar sebanyak 10 personel.

Apel gelar pasukan dipimpin oleh Dansatbrimob Polda Sulsel Kombes Pol. Muhammad Ridwan.

“Apel ini bertujuan untuk mengecek kesiapsiagaan seluruh personel dan sarana prasarana pendukung dalam rangka menghadapi potensi gangguan kamtibmas, khususnya pada momentum peringatan Hari Buruh Internasional,”ujar Kombes Ridwan.

Secara umum, kata Ridwan, situasi kamtibmas di wilayah Sulawesi Selatan saat ini dalam keadaan aman dan terkendali.

“Namun seluruh personel diingatkan untuk tetap waspada dan profesional dalam pelaksanaan tugas guna menjaga stabilitas keamanan,”pesannya.

Sebelumnya, Polda Sulsel juga telah melaksanakan Tactical Wall Game (TWG) sebagai bagian dari langkah strategis dalam mengantisipasi potensi konflik sosial pada rangkaian pengamanan aksi unjuk rasa selama bulan Mei 2026.

Kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan profesionalisme dan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai dinamika di lapangan.

TWG tersebut diikuti oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Nasri, Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol. Hartoyo, serta para Pejabat Utama Polda Sulsel.

“Diharapkan seluruh jajaran Polda Sulsel semakin siap dalam menjaga stabilitas keamanan serta mampu memastikan setiap aksi unjuk rasa dapat berlangsung secara tertib, aman, dan kondusif, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan profesional,”pesan Irjen Djuhandhani Rahardjo Puro. []

Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan, ribuan personel tersebut akan di siagakan di titik-titik rawan dan strategis di Kota Makassar.

“Kami siagakan 1.200 personel gabungan amankan peringatan hari buruh,”ujar Arya, dikutip Rabu (29/4).

Dia pun memastikan pengamanan akan dilakukan secara maksimal agar kegiatan berjalan dengan lancar dan tidak menganggu ketertipan umum dan lalu lintas.

Kombes Arya juga mengaku sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk TNI, unsur pemerintah dan juga dengan DPRD Sulawesi Selatan.

“Saya sudah menghadiri pertemuan dengan Ketua DPRD Provinsi Sulsel di Kantornya pada Minggu (26/4) untuk membahas pengamanan may day,”jelasnya.

Dia menyebut, kordinasi dan komunikasi lintas sektor sangat diperlukan guna memastikan kesiapan seluruh pihak menghadapi agenda tahunan tersebut.

Sebelum peringatan hari buruh beberapa agenda digelar oleh serikat buruh diantaranya donor darah dan baki sosial. Kegatan tersebut menurut Arya sangat bermanfaat secara langsung bagi masyarakat.

“Para buruh, dari SPSI juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif. Mereka mengadakan aski donor darah, juga bakti sosial, dan mungkin juga ada kegiatan-kegiatan sosial lain yang mereka lakukan,” sebutnya.

Arya menganggap hal itu menunjukkan bahwa peringatan Hari Buruh tidak selalu identik dengan demonstrasi dan aksi yang dapat menganggu ketertipan umum.

Meski diwarnai kegiatan sosial, Arya menyebut sejumlah kelompok buruh telah menyampaikan rencana turun ke jalan pada puncak peringatan 1 Mei mendatang.

Beberapa serikat pekerja juga disebut telah memasukkan surat pemberitahuan aksi (SPA) secara resmi ke Polrestabes Makassar.

“Untuk di tanggal 1 sendiri (May Day) mereka sudah menyatakan akan melaksanakan kegiatan unjuk rasa di jalan,” bebernya.

Dia mengaku pihak kepolisian telah memetakan titik-titik yang berpotensi menjadi pusat konsentrasi massa. Namun, dia memastikan para buruh berkomitmen menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. []

Bantuan ini disalurkan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian didistribusikan kepada para buruh di wilayah Sulawesi Selatan.

Penyerahan secara simbolis dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan dihadiri langsung oleh perwakilan manajemen Pelindo Regional 4 serta jajaran pejabat Disnakertrans Sulsel.

Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Abdul Azis menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap para pekerja yang telah menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, khususnya di sektor kepelabuhanan dan logistik.

“Hari Buruh Internasional bukan sekadar momentum untuk memperingati perjuangan kaum pekerja, tetapi juga menjadi saat yang tepat bagi kita semua untuk mengapresiasi kontribusi besar para buruh. Melalui bantuan ini, kami ingin berbagi dan mempererat hubungan dengan seluruh insan pekerja, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan,” ujar Abdul Azis.

Bantuan yang diserahkan terdiri dari paket sembako berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, dan bahan pangan lainnya.

Harapannya, bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi para buruh dan keluarganya, terutama di tengah kondisi sosial ekonomi yang menantang.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsos Disnakertrans Sulsel, Raodah mengapresiasi langkah Pelindo Regional 4 dalam mendukung kegiatan sosial di momentum May Day tahun ini.

Dia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha sangat penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkeadilan.

“Kami berterima kasih atas inisiatif Pelindo Regional 4. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap buruh bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut dan memperkuat solidaritas kita dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja,” tutur Raodah.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan yang secara berkelanjutan dijalankan oleh Pelindo di berbagai wilayah operasionalnya.

Melalui berbagai program sosial, Pelindo berkomitmen untuk tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor pelabuhan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan, termasuk kesejahteraan buruh dan pekerja.

Dalam suasana yang penuh kehangatan dan solidaritas ini, Pelindo Regional 4 berharap dapat terus berperan aktif dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, mempererat hubungan dengan para pekerja, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. []

Mirah mengatakan bahwa gerakan serikat pekerja/buruh selalu konsisten menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, termasuk dalam peringatan Hari Buruh Internasional, Rabu 1 Mei 2025.

“Hari Buruh Internasional (May Day) tanggal 1 Mei 2024 masih diwarnai dengan tuntutan Gerakan Serikat Pekerja/Buruh Indonesia yang konsisten menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023,” kata Mirah, dikutip dari Kompas TV, Rabu, 1 Mei 2024.

Ia menerangkan bahwa penerapan Omnibus Law ini menyebabkan penetapan upah minimum tidak lagi melibatkan unsur tripartit dan kenaikan upah minimum tidak memperhatikan unsur kelayakan.

Hal inilah yang menyebabkan UU Cipta Kerja justru dinilai membuat pekerja Indonesia semakin miskin.

“Karena telah menghilangkan jaminan kepastian kerja, jaminan kepastian upah, dan juga jaminan sosial,” terangnya.

Pihaknya meminta agar pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 serta mengembalikan mekanisme penghitungan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten (UMK) dengan memperhitungkan tingkat inflasi, angka pertumbuhan ekonomi, dan hasil survei Kebutuhan Hidup Layak.

“Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak,” tegasnya.

Diketahui, Omnibus Law Cipta Kerja juga membuat sistem outsourcing diperluas tanpa pembatasan jenis pekerjaan yang jelas, sistem kerja kontrak dapat dilakukan seumur hidup tanpa kepastian status kerja menjadi pekerja tetap.

Pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak oleh perusahaan juga menjadi lebih mudah dilakukan, termasuk karena hilangnya ketentuan PHK harus melalui penetapan pengadilan.

Mirah menambahkan bahwa masih banyak perusahaan yang tak senang apabila pekerjanya berserikat.

Untuk itu, ia meminta pemerintah memastikan perlindungan hak berserikat dalam perusahaan.

Pihaknya juga meminta agar Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga untuk segera disahkan menjadi UU. []

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan ribuan personel tersebut terdiri dari pihak kepolisian maupun TNI.

“Ada 3.454 personel gabungan Polda Metro Jaya, polres jajaran, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI yang siap mengamankan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum dan juga kegiatan perayaan Hari Buruh,” ujar Ade Ary dalam keterangannya, Selasa (30/4/2024).

Ade menjamin pihaknya bakal mengedepankan langkah humanis saat melakukan pengamanan. Polri telah memerintahkan para personel yang berjaga untuk tidak membawa senjata api.

“Pengawalan mengedepankan aspek humanis, persuasif, dan kegiatan-kegiatan preventif,” sambung Ade Ary.

Polda Metro Jaya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas saat demo buruh, namun masih bersifat situasional.

Ketua Umum Partai Gerindra mendoakan agar seluruh pekerja termasuk buruh dapat semakin maju, bersatu dan sejahtera.

“Semoga seluruh pekerja di Indonesia dan keluarga besar buruh semakin maju, semakin sejahtera, semakin kompak bersatu untuk bersama-sama berjuang menuju Indonesia Emas,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Rabu (1/5/2024).

Prabowo mengajak seluruh rakyat termasuk buruh untuk turut serta membangun masa depan gemilang dengan mewujudkan Indonesia emas.

“Mari kita bangun masa depan yang lebih baik untuk seluruh warga negara Indonesia, semua pekerja, semua buruh dan keluarganya agar anak-anak dan cucu-cucu kita mengalami Indonesia emas yang lebih hebat lagi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa akan dilakukan sejumlah serikat buruh yang bakal digelar di sekitar kawasan Istana Presiden, Jakarta Pusat untuk menyuarakan kegelisahan mereka di Hari Buruh, yang jatuh tepat hari ini, Rabu (1/5/2024).

Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat mengatakan ada sederet tuntutan dari buruh yaitu pertama berupa penolakan Omnibus Law, Undang-undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Menurutnya, Undang Undang Cipta Kerja telah membuat pekerja Indonesia semakin miskin.

“Karena telah menghilangkan jaminan kepastian kerja, jaminan kepastian upah, dan juga jaminan sosial,” ujarnya dalam keterangan rilis, Rabu (1/5/2024).

Mirah Sumirat mengungkapkan dampak buruk penerapan UU Cipta Kerja, antara lain soal penetapan upah minimum yang tidak lagi melibatkan unsur tripartit dan kenaikannya tidak memenuhi unsur kelayakan.

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bertemu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pada Sabtu (1/5/2021) dalam rangka Hari Buruh 2021.

Dalam pertemuan itu, KSPSI dan KSPI menyampaikan beberapa keresahan mengenai hak-hak para pekerja.

“Kami sampaikam kepada Pak Moel juga sama dengan yang kami sampaikam kepada MK yang pertama tentang materi-materi yang kami rasakan dari sudut pandang buruh masih merugikan,” kata Presiden KSPI Said Iqbal di Gedung Bina Graha, Jakarta, Sabtu (1/5/2021).

Hal pertama yang disampaikan pada Moeldoko, kata Said, yakni berkaitan dengan upah minimum pekerja.

Menurut dia, seharusnya perusahaan besar bisa membayarkan upah yang lebih layak mengingat perusahaan juga banyak pendapat keuntungan.

“Rasanya adil kalau memberikan tingkat upah yang lebih dibandingkan perusahaan yang tidak mampu,” ujar Said.

Said menilai, upah yang layak bagi buruh juga akan bisa menaikan daya beli masyarakat. Ia melanjutkan, konsumsi masyarakat juga tetap menjadi penyumbang besar pertumbuhan ekonomi selain investasi.

“Yang kami minta tentang rasa keadilan dan keseimbangan yaitu hak buruh khususnya di klaster ketenagakerjaan,” ungkapnya.

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan parlemen akan selalu mengutamakan aspirasi pada buruh. Hal itu ditegaskan Puan pada momen peringatan Hari Buruh Internasional, Sabtu (1/5/2021).

Puan menjelaskan, DPR RI konsisten memperjuangkan kepentingan buruh dengan mendorong pemerintah melibatkan kelompok buruh dalam membahas aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Di antaranya pembahasan mengenai upah, hubungan kerja dan jaminan saat kehilangan pekerjaan, serta tenaga kerja asing.

“Itu sudah jadi komitmen DPR RI untuk konsisten memperjuangkan kepentingan buruh. Kami ingin perekonomian Indonesia bangkit dan para pekerja Indonesia sejahtera,” kata Puan, Sabtu (1/5/2021).

Selanjutnya, politisi PDI Perjuangan itu meminta pengusaha memenuhi hak para pekerjanya mendapatkan tunjangan hari raya (THR).

Hal itu sejalan dengan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah bahwa THR pada hari raya Lebaran tahun ini harus dibayar penuh dan tepat waktu oleh pengusaha kepada para tenaga kerjanya.

Kebijakan mengenai THR tahun ini berbeda dengan tahun lalu yang diberikan kelonggaran akibat pandemi Covid-19.

“Pemerintah harus aktif mengawasi supaya perusahaan memenuhi kewajiban membayar THR pada para pekerjanya,” ungkap Puan.

Selanjutnya, Puan berharap perekonomian nasional kembali bangkit, lapangan kerja bertambah, dan penyerapan tenaga kerja meningkat.

Dia mengaku amat sangat prihatin saat mendengar banyak tenaga kerja yang dikurangi beban kerja dan upahnya, bahkan ada yang sampai dirumahkan dan diputus hubungan kerja, akibat kondisi perusahaan yang sulit terkena dampak pandemi Covid-19.

“Selamat Hari Buruh, semoga tahun ini jadi tahun kebangkitan kita, menuju Indonesia maju dan buruh yang lebih sejahtera,” ujar Puan.