Hal tersebut dilakukan DPC PKB Depok guna menyusun strategi baru dalam menyongsong Pemilu 2029 mendatang. Sejumlah agenda tengah dipersiapkan mulai dari konsolidasi internal pengurus dan kader, pembukaan pendaftaran recrutment kader baru hingga plangisasi kesekretariatan Pengurus Anak Cabang (PAC).

“PKB karena Kick-Off sudah dibunyikan, agenda PKB mulai hari ini adalah membuka pendaftaran atau rekrutmen anggota baru DPC PKB. Jadi masyarakat nanti yang ingin bergabung dengan PKB, silakan bisa datang ke kantor DPC,” ujar Siswanto Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok usai mengikuti Fun Games Mini Soccer bersama pengurus anak cabang, Selasa (10/2/2026).

Selain itu, Siswanto mengungkapkan bahwa yang tak kalah penting yang menjadi fokus utama bagi pihaknya adalah Konsolidasi. Hal itu dilakukan guna mengejar target penambahan kursi legislatif sebagaimana yang telah dimandatkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat.

“Target dari DPW PKB Jawa Barat untuk Depok pada pemilu 2029 nanti adalah delapan kursi, meningkat dari perolehan yang ada saat ini yakni lima kursi,” ungkap Siswanto.

Dirinya optimis bahwa target penambahan kursi dapat terlampaui mengingat dengan adanya kesolidan kader partai dan strategi baru yang tengah dibangun.

“Tapi kalau melihat kesolidan dari para kader, pengurus, kemudian instrumen-instrumen yang kita bangun, ini bisa lebih dari 8 kursi,” kata Siswanto.

Langkah strategis selanjutnya seiring ditekannya tombol kick-off perjuangan menuju Pemilu 2029 tersebut. Siswanto menyampaikan bahwa DPC PKB Kota Depok akan memperluas basis massa melalui pembukaan pendaftaran dan rekrutmen anggota baru yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Partai kini tengah bersiap menyambut siapa pun yang ingin berkontribusi bagi kemajuan kota, melalui jalur politik,” terangnya.

Masih kata Siswanto, PKB bahkan tidak akan sekadar menunggu untuk merangkul bergabung dalam bagiannya. Melainkan akan menerapkan strategi aktif untuk menjangkau warga lebih dekat.

“Kalau memang memungkinkan, kita yang akan menjemput bola. Menjemput bola itu artinya kita akan mendatangi ke masyarakat, kemudian menawarkan untuk bergabung dengan PKB,” jelasnya.

Selain itu Siswanto juga mempercayai bahwa dengan struktur partai yang diisi banyaknya anak muda akan dapat membantu mendulang suara pada pemilu 2029 mendatang. Mengingat bonus demografi pemilih pada pemilu mendatang akan didominasi oleh kalangan Gen Z dan Millenial.

Oleh karenanya, strategi yang akan diterapkan agar kader muda yang saat ini tengah mengisi kepengurusan dapat semakin percaya diri. DPC PKB akan melakukan ‘Plangisasi’ (Pemasangan Plang-RED) di setiap kesekretariatan Pengurus Anak Cabang (PAC).

“Kemarin kita ditargetkan ada Plangisasi Kesekretariatan PAC. Jadi 11 Kecamatan ini, nanti ada kantor PAC yang itu bisa dilihat oleh publik dan masyarakat, karena Plangisasi itu nanti kita akan pasang di tempat-tempat titik strategis yang bisa dilihat banyak orang,” pungkasnya.

Melalui semangat baru ini, PKB memastikan bahwa politik bukan lagi hal yang eksklusif, melainkan wadah pengabdian yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, dengan kombinasi rekrutmen aktif dan penataan administrasi yang lebih baik. PKB optimis kehadiran mereka ke depan akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya warga Kota Depok. (**)

Sebagaimana diketahui berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan melalui tahapan Musyawarah Cabang (Muscab) VII bahwa pembukaan pendaftaran Bakal Calon Ketua BPC HIPMI Depok periode 2026-2029 dimulai Senin, 2 Februari 2026 hingga berakhir pada Rabu, 5 Februari 2026 pukul 24.00 WIB.

“Hingga saat ini baru satu kandidat yang mengambil formulir, yakni atas nama Ardian Fajar Prastiawan yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum di BPC HIPMI Depok. Sementara untuk kandidat lainnya yang mengambil berkas formulir, menurut isu berkembang, seperti Bendahara, Isam Syamsul, dikabarkan belum ada konfirmasi,” ujar Ketua Steering Committee (SC) Muscab VII HIPMI Depok, Deri Hafiz kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).

”Berdasarkan informasi dan juga berkas yang kami terima sampai saat ini, dengan ditutupnya batas waktu pendaftaran dan penutupan ini. Hanya satu berkas yang kami terima atas nama saudara Ardian Fajar Prastiawan,” tambahnya.

Dalam proses pendaftaran, sambungnya Deri menyebut bahwa panitia juga menetapkan sejumlah persyaratan krusial dan wajib bagi para bakal calon ketua. Diantaranya seperti biaya pengambilan formulir sebesar Rp100 juta, rekomendasi dukungan anggota aktif minimal 10 orang, sumbangan biaya penyelenggaraan acara dan berkas administrasi lainnya.

Namun kendati demikian, untuk nilai besaran biaya sumbangan penyelenggaraan acara. Pihaknya menjelaskan hingga saat ini masih dalam tahap diskusi oleh tim SC dan OC. Selain itu, dari sisi administrasi, para calon juga harus memenuhi kriteria normatif sesuai peraturan organisasi, termasuk melampirkan surat keterangan tidak pernah dipidana dan tidak dalam kondisi pailit.

Sementara dalam teknis pembiayaan sumbangan, Deri Hafiz menerangkan biaya tersebut selanjutnya akan dibebankan kepada masing-masing kontestan bakal calon ketua.

“Sumbangan wajib itulah yang nantinya akan ditentukan dan disepakati untuk membiayai Muscab ini. Karena akan dibebankan kepada para kontestan atau bakal calon ketua,” ucap Deri.

Terkait kepastian besaran sumbangan tersebut, dia juga menambahkan, bahwa angka riilnya masih dalam tahap finalisasi dengan menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan Muscab VII BPC HIPMI Depok.

“Sumbangan wajib itu kan sebenarnya menyesuaikan dari biaya penyelenggaraan Muscab. Makanya tadi kan Abang-abang lihat kita juga ada rapat bersama EO, nah kita masih mendiskusikan berapa sih angka riilnya. Tentu kan kalau misalkan ada dua calon itu berbeda dengan satu calon. Mungkin nanti ada penyesuaian terkait penyelenggaraannya seperti apa,” jelas Deri.

Setelah pendaftaran bakal calon ketua, dia menjelaskan selanjutnya pihaknya akan melaksanakan tahap verifikasi berkas bakal calon ketua pada 5 Februari 2026, hingga dinyatakan penetapan resmi sebagai calon ketua. Kemudian sampai puncak acara Muscab VII yang rencananya akan digelar pada 17 Februari 2026 mendatang, di salah satu hotel Kota Depok.

Jika kemungkinan akan dilakukan proses aklamasi, Deri menjelaskan bahwa hal itu akan dilakukan pada saat puncak acara Musyawarah Cabang (Muscab).

“Ya, artinya aklamasi itu kan proses nanti ketika di puncak acara muscab-nya ya. Namun secara legal formal, administrasi, yang masuk dalam batas waktu pendaftaran tutup ini hanya satu nama,” terangnya.

Mengenai kemungkinan adanya gugatan, Deri menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak bagi setiap orang, namun harus berdasarkan dasar hukum yang jelas.

“Kalau gugatan itu kan hak setiap warga negara ya, kita tidak bisa melarang maupun membatasi itu. Tapi kalau apa yang saya lihat, ini kan sudah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Dan kalaupun ada ya, saya pikir apa dasar hukumnya gitu,” tegasnya.

Namun demikian, dia menambahkan bahwa pihaknya masih memberi kesempatan untuk menyampaikan pada masa sanggahan atau keberatan yang akan dibuka sekitar dua hari setelah proses verifikasi selesai.

Melalui momentum ini, pihaknya berharap ke depan kepengurusan HIPMI Depok dapat terus menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah khususnya dalam hal membantu menggerakan roda ekonomi dan semangat kewirausahaan di Kota Depok.

“Saya harap ke depan BPC HIPMI bisa menjadi wadah rumah bersama pengusaha-pengusaha muda di Kota Depok. Dan juga menyatukan semua pengusaha yang ada, sehingga bisa menjadi sebuah bagian yang bersinergi baik antar pengusaha maupun Pemerintahan Kota Depok hingga akhirnya akan menghasilkan tambahan pemasukan PAD,” pungkasnya. (***)

Saat dikonfirmasi Wakil Kepala SDN Mekarsari 5, Ahmad mengungkapkan bahwa kondisi terbengkalai pembangunan rehabilitasi gedung sekolah tersebut sudah berlangsung cukup lama. Meski pembangunan sarana sekolahnya itu sudah lama terbengkalai, namun pihaknya memilih untuk mengikuti prosedur Pemerintah

“Kurang lebih sih sudah lima tahun. Saat setelah dibangun, terbengkalainya,” ujar Ahmad dalam keterangannya kepada wartawan.

Sebagaimana diketahui belum rampungnya pembangunan gedung lantai dua dan tiga di sekolah tersebut berdampak hingga pada manajemen kelas. Dengan total 17 Rombongan Belajar (Rombel), maka sekolah kekurangan ruang kelas sehingga harus memberlakukan sistem waktu belajar pagi dan siang.

“Mengganggu sih tidak, cuma ini doang, cuma istilahnya cuma kebagian siang. Kalau misalkan rampung kan pagi semua, sekarang kan kurang ruang, jadi ada dibagi dua shift antara pagi dan siang,” ungkap Ahmad.

Selain masalah efisiensi waktu kelas, orang tua siswa juga mulai mengeluhkan aspek keamanan bangunan tersebut. Menanggapi kekhawatiran orang tua siswa, Kepsek Ahmad berharap pembangunan segera dituntaskan agar standar keamanan bagi siswa dapat terpenuhi.

“Ya kalau saya mah biar sekolah ya rampung aja sih, biar pembelajaran KBM-nya berjalan lancar,” harapnya.

Lebih lanjut, dia mengaku bahwa pihak sekolah melalui Kepala Sekolah telah mengajukan permohonan lanjutan pembangunan ke dinas terkait pada tahun anggaran sebelumnya. Namun, hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian anggaran dari pemerintah agar pembangunan dapat dilanjutkan.

Menanggapi hal itu, MT selaku orangtua murid yang meminta namanya tak disebutkan menyatakan bahwa kondisi ini menimbulkan kekhawatiran baginya. Menurutnya, bangunan yang belum rampung tersebut dapat membahayakan para murid.

“Iya takut lah, karena bangunan belum selesai gitu, kan jadi membahayakan murid-murid. Lihat saja tuh bangunan ruangan kelas dan besi yang menonjol gitu, bahaya banget kan,” cetusnya.

Orangtua murid yang tiap hari mengantarkan anaknya ini berharap, agar pembangunan gedung sekolah segera selesai, sehingga para murid dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan waktu normal pagi semua.

“Ya kalau sekolah rapih kan, anak-anak tidak ada yang masuk siang, jadi masuk pagi semua. Siang atau sorenya bisa buat les-les gitu,” harapnya.

Sementara itu terpisah, Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) Dinas Pendidikan Kota Depok, Zakky Fauzan menjelaskan, berdasarkan aturan sebelumnya bahwa pembangunan sekolah yang dikerjakan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim), dan Disdik adalah hanya untuk penerima manfaat saja.

“Tadi saya sudah konfirmasikan ke Sarpras, untuk tahun ini, memang rencananya kan pemeliharaan SD itu akan dikembalikan ke Disdik, di bidang Sarpras (Sarana Prasarana-red). Yang kondisinya hampir sama seperti Mekarsari 5 itu memang ada beberapa, ada beberapa sekolah yang tidak selesai sampai dengan lantai tiganya. Jadi cuma diselesaikan lantai satu, lantai dua gitu. Jadi 100 persen yang dari Disrumkim itu, dari konsultan, kontraktor pekerjaan, itu memang sebatas sampai lantai dua. Jadi di atas itu dak, tapak untuk persiapan lantai 3,” kata Zakky saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (2/2/2026).

Lebih lanjut Zakky menerangkan, kondisi serupa juga dialami di SDN Depok 1 dan sekolah yang terletak di wilayah Duren Seribu. Namun kondisinya, tidak menganggu KBM karena masih ada bangunan ruangan yang sudah rapih. Disamping itu, dia juga meminta sekolah untuk bertindak preventif melakukan pengamanan serta pengawasan kepada siswa agar tidak bermain di sekitaran lokasi yang membahayakan.

“Nah, kalau untuk Mekarsari 5, tahun ini akan direncanakan nanti di Anggaran Belanja Tambahan (ABT), akan dikaji ulang, bisa DED (Detail Engineering Design) yang semula ada di Disrumkim oleh Sarpras. Baru DED-nya doang tapi, rencananya tahun ini. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan bisa diintervensi lagi untuk pembangunan sisanya,” terang Zakky.

Selain itu, Zakky beralasan bahwa ada skema lain untuk pembangunan lanjutan SDN Mekarsari 5 melalui Refit atau penyesuaian APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2026.

“Misalnya nanti diusulkan nanti melalui Refit APBN. Tapi kalau untuk tahun ini dari Refit, belum ada, belum ada yang untuk tahun 2026 ini. Baru sebatas rencana akan dikaji ulang DED nya. Lalu soal pekerjaannya nanti di ABT, baru direncanakan Sarpras, gitu,” pungkas Zakky. (**)