JAKARTA, Eranasional.com – Buntut dari viralnya video gaya hidup mewah istrinya dan anaknya, Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Massdes Arouffy, akan diperiksa Pemprov DKI Jakarta. Inspektorat DKI Jakarta akan menindaklanjuti persoalan ini.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan telah mengetahui kabar viral tersebut, dan mengatakan saat ini Pemprov DKI melalui Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tengah melakukan pemeriksaan terhadap Masses.

“Tentu untuk hal ini telah kami laporkan dan saat ini akan dilakukan pemeriksaan oleh unsur pengawasan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan unsur pembinaan kepegawaian. Inspektorat,” kata Syafrin Liputo, Jumat (31/3/2023).

Syafrin menyebutkan, Massdes diperiksa pukul 14.00 WIB hari ini.

Dalam video yang viral di media sosial, istri Massdes Arouffy kerap memakai tas mewah, salah satunya merek Hermes Birkin hitam senilai Rp1,5 miliar.

Tak haya istrinya, putri Massdes turut memamerkan tas-tas mewah, mulai dari Lady Dior Bag seharga Rp60 juta hingga Balenciaga seharga Rp17,6 juta.

LHKPN Massdes Arouffy

Berdasarkan catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Massdes memiliki harta senilai Rp1,8 miliar. Massdes melaporkan hartanya pada 12 Maret 2022. Harta yang dilaporkan itu merupakan hartanya di tahun 2021.

Diketahui, Massdes memiliki tanah dan bangunan di Tangerang Selatan perolehan sendiri senilai Rp982 juta. Ia turut melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp30 juta serta kas dan setara kas Rp277,118 juta. Selain itu, dia juga memiliki utang sebesar Rp 243 juta.

Massdes juga memiliki 3 unit kendaraan senilai Rp827,4 juta. Rinciannya yaitu Mobil Mitsubishi Jeep tahun 2021 senilai Rp504 juta, sepeda motor Honda Beat tahun 2010 senilai Rp4,4 juta serta Mobil Toyota Fortuner Tahun 2017 senilai Rp319 juta.

“Total harta kekayaan Rp1.873.491.712,” demikian dilansir dari laman e-LHKPN dilihat pada Jumat (31/3/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera memanggil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra perihal mengklarifikasi harta kekayaan sebesar Rp14,7 miliar.

Rencana klarifikasi ini buntut dari gaya hidup mewah atau hedonisme istrinya yang viral di media sosial termasuk Instagram.

Semenjak Viral tersebut, akun Instagram istri Sudarman telah dihapus.

“KPK akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap informasi tersebut,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Ali menjelaskan klarifikasi harta kekayaan tersebut merupakan kewenangan dari tim Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Lantas, Ia turut meluruskan sejumlah informasi yang menyebut pemeriksaan harta kekayaan dilakukan oleh tim penyelidik atau penyidik.

Menurut Ali, hal itu keliru lantaran tim penyelidik dan penyidik berada di bawah Kedeputian Penindakan dan Eksekusi.

Sementara, tim LHKPN di bawah Kedeputian Pencegahan dan Monitoring.

“Nanti minggu depan kami informasikan,” kata juru bicara berlatar belakang Jaksa ini ketika ditanya waktu klarifikasi Sudarman.

Ali menyatakan klarifikasi akan dilakukan setelah pemeriksaan LHKPN Sudarman rampung. Meskipun begitu, ia tidak ingin mengungkapkan detail materi klarifikasi nanti.

Termasuk mengenai pendalaman terhadap kepemilikan tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp5,3 miliar.

“Itu nanti kalau sudah dilakukan klarifikasi kan akan dijelaskan lagi oleh pencegahan,” terang Ali.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memanggil Sudarman terkait gaya hidup mewah istrinya yang viral di media sosial.

Namun, hingga saat ini kementerian tersebut belum membeberkan hasil klarifikasi.

Berdasarkan LHKPN yang disampaikan kepada KPK, Sudarman melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp14,7 miliar per 2021. Angka itu berasal dari harta Rp15,28 miliar kurangi utang Rp520 juta.

Beberapa harta kekayaannya yaitu tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp5,3 miliar, tanah dan bangunan di Malang senilai Rp2,6 miliar, tanah di Bogor senilai Rp1,08 miliar, dan tanah di Garut senilai Rp797,5 juta.

BANDUNG, Eranasional.com – para ASN untuk mempergunakan media sosial untuk produktivitas positif dan tidak untuk hal-hal negatif yang dekat dengan kesan hedonisme.

“Jadi memang gaya hidup berlebihan itu kan sedang disorot masyarakat. Tetapi kalau sesuai dengan profil pendapatannya ya, saya pikir wajar saja,” ucap Yana.

“Seperti misalnya, ASN memakai jam tangan. Menurut saya wajar, masak enggak memakai jam tangan? Misalnya begitu. Tetapi itu untuk fungsinya saja (jam tangan sebagai penunjuk waktu atau aksesori),” katanya menambahkan.

Yana meminta, ASN Pemkot Bandung tidak menampilkan gaya hidup berlebihan di media sosial. Menurutnya, ada pengawasan berjenjang yang berlaku bagi para ASN dalam bersikap. “Setiap OPD memiliki pimpinannya. Di Pemkot Bandung pun ada lembaga yang mengawasi,” terangnya.

Di sisi lain, Yana juga meminta masyarakat tidak perlu kuatir untuk membayar pajak kepada Pemerintah. Ia menjamin, Pemkot Bandung memiliki pengawasan berjenjang, khususnya terkait pajak yang dibayarkan masyarakat yang nanti manfaatnya juga akan dirasakan oleh masyarakat.

Menurutnya, Pemkot Bandung memiliki inspektorat dan di dalamnya ada bidang-bidang yang mengawasi para ASN di bawah naungan Pemkot Bandung.

“Jadi tidak perlu kuatir. Bayar pajak sesuai nilai dan sesuai waktu. Terkait pengawasan, kita punya Inspektorat, ada APIP. Dan juga masyarakat bisa sama-sama mengawasi,” tuturnya.

Sebagai informasi, pada hari ini sebanyak 87 Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dilantik menjadi ASN di lingkungan Pemkot Bandung. Sebanyak 22 orang dari 87 ASN yang dilantik di antaranya menduduki jabatan fungsional.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah melakukan aksi bersih-bersih di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Hal ini buntut dari terungkapnya para pejabat di Kemenkeu yang bergaya hidup hedonisme dan memiliki harta kekayaan tak wajar.

Setelah memecat pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, mantan Direktur Bank Dunia itu juga menegur Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo yang ketahuan memiliki motor gede alias moge.

Terungkap juga, ternyata para pegawai Ditjen Pajak mendirikan komunitas moge yang diberi nama Belasting Rijder yang foto-fotonya tersebar di media sosial. Gerah, Sri Mulyani membubarkan klub moge tersebut.

Usut punya usut, ternyata suami Sri Mulyani juga pecinta dan memiliki moge. Hal itu disindir jurnalis Andy F Noya saat mewawancarainya dalam acara talk show Kick Andy.

“Menteri Keuangan punya moge. Anda punya?” tanya Andi F Noya seperti dikutip dari channel YouTube Kick Andy, Sabtu (11/3/2023).

Sri Mulyani menjawab bahwa moge itu kepunyaan suaminya. “Suami saya beli itu, berapa itu nilainya, Rp150 juta waktu itu. Ada satu,” jawab Sri Mulyani.

Ani, panggilan wanita ini menyadari moge identik dengan gaya hidup mewah. Meski begitu dia memperbolehkan suaminya membeli tapi tidak boleh mengendarainya.

“Iya, pasti (moge identik dengan kemewahan). Makanya saya bilang sama suami saya, ‘boleh beli tapi enggak boleh naik.’ Dia enggak pernah naik moge itu semenjak beli. Jadi ditaruh saja,” ucap Sri Mulyani.

Mendengar Andy pun berseloroh. “Suami Anda menderita sekali punya istri seperti Anda,” ujar Andy Y Noya sambil tersenyum.

Sri Mulyani membantah suaminya tidak bahagia karena memiliki istri seperti dirinya.

“Hmm, kita sudah berapa tahun ya menikah dari 1988. Kayaknya dia happy-happy saja, karena dia tahu banget konsekuensinya menjadi suaminya seorang Sri Mulyani,” jawab Sri Mulyani dengan nada suara yang mulai meninggi.

“Jadi jangan diputar lagi masalah suami saya happy atau enggak happy. Suara saya tinggi lagi ya, karena saya merasa pembicaraan ke mana lagi ini,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani pertanyaan yang diajukan Andy F Noya tentang suaminya itu hanya untuk kepentingan entertainment maka ia bersedia ladeni.

“Enggak perlu emosi,” kata Andy F Noya santai.

“Enggak emosi, cuma mau negasin. Antara tegas sama emosi beda,” jawab Sri Mulyani dengan nada suara yang agak bergetar.

Sri Mulyani kemudian menjelaskan kebijakannya melarang para pegawai Kementerian Keuangan untuk mengendarai moge.

Menurutnya, keberadaan moge saat ini menjadi hal riskan. Karenanya, kebijakan itu ia ambil untuk memperbaiki citra Dirjen Pajak yang mulai dipandang kurang baik oleh publik.

“Kalau kita lihat prioritasnya, prioritas hari ini adalah mengembalikan kredibilitas dari Kementerian Keuangan,” pungkas Sri Mulyani.

Diketahui bahwa mantan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Kanwil Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo kedapatan memiliki moge yang kerap dipamerkan anaknya, Mario Dandy Satriyo (20), di sosial media.

Mario Dandy sendiri sekarang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan berat terhadap Cristalino David Ozora (17), anak dari salah satu Pengurus Pusat GP Ansor.

Selain Rafael Alun, pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan lainnya yang terciduk punya moge dan memamerkan di media sosial yaitu Eko Darmanto, pejabat Bea Cukai Yogyakarta yang telah dicopot Sri Mulyani dari jabatannya.

Dari situ, Eko Darmanto juga disorot KPK karena memiliki utang yang dinilai tidak wajar dengan pendapatannya.

Eko Darmanto memiliki gaji Rp500juta per tahun, tapi dia memiliki utang sebesar Rp9 miliar. KPK lantas menaruh curiga pada transaksi yang dilakukan oleh anak buah Sri Mulyani tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening Rafael Alun Trisambodo, eks pejabat Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). PPATK menemukan transaksi senilai Rp500 miliar dari rekening ayah tersangka penganiayaan berat, Mario Dandy Satriyo (17) terhadap Cristalino David Ozora (15) yang hingga kini masih terbaring di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan.

Imbas diblokirnya rekening Rafael Alun, membuat keluarganya yang konon dikenal doyan bergaya hidup hedon itu sudah tidak bisa lagi pamer harta.

Baru-baru ini beredar video Christofer Dhyaksadarma, diduga kakak Mario Dandy, mengeluh letih menjalani hidup miskin. Video ini beredar di TikTok.

“Bu, saya capek miskin Bu. Saya capek enggak punya duit, Bu, makan warteg Bu Rp5.000, saya capek Bu. Rezekinya beda Bu, mohon maaf. Capek Bu, jangan-jangan Bu, ya Allah,” keluh Christofer.

Video ini diketahui diambil jauh sebelum kasus Mario dandy mencuat. Waktu itu, Christo baru saja berpisah dari mantan kekasihnya yang juga selebgram Aphrodita Mayasari alias Avo.

Video ini ramai lagi saat kekayaan Rafael Alun dikuliti oleh PPATK.

Video ini sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan Mario Dandy. Chrito saat itu ditanya kemungkinan balik ke pelukan Avo, namun ditolak.

JAKARTA, Eranasional.com – Mario Dandy Satriyo adalah anak dari Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Kanwil Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Dia merupakan tersangka penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora alias David (17) yang sempat koma dan kini masih dirawat di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan II.

Dalam kesehariannya, Mario Dandy bergaya hedonisme alias bermewah-mewahan yang diyakini berasal dari harta kekayaan orang tuanya.

Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy terhadap David, anak Pengurus Pusat GP Ansor bisa merusak citra Kementerian Keuangan dan DJP. Bahkan, di media sosial Twitter ramai seruan untuk tidak membayar pajak dan lapor SPT tahunan.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar tindakan yang diambil oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan mencopot Rafael Alun serta memeriksanya perlu diapresiasi dan mulai meraih simpati publik.

“Saya kira jangka pendek bisa berdampak ke kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Orang Pribadi (OP),” kata Fajry Akbar, akhir pekan kemarin.

Menurut Fajry, penerimaan pajak dinilai masih aman karena penerimaan ditopang Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh penjual. Sedangkan orang pribadi juga didominasi oleh karyawan yang dipungut oleh pihak ketiga.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengungkapkan respons yang diberikan Kemenkeu atas masalah ini sangat cepat dan tepat.

“Dalam kondisi ini yang bersangkutan (Rafael Alun Trisambodo) sudah terhukum secara sosial. Soal dicopot dari jabatannya itu kewenang Kemenkeu, tapi dengan ini Kemenkeu diharapkan transparan sanksi apa lagi yang akan diberikan,” ujarnya.