“Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab, tetap gunakan itu,” kata Heru dikutip dari Antara, Kamis (15/8/2024).

Heru Budi yang terlibat dalam penyelenggaraan upacara HUT RI ini mengaku menyaksikan Paskibraka putri yang berjilbab tetap mengenakan jilbab dalam gladi bersih di IKN Rabu (14/8) pagi.

Heru yang juga Pj Gubernur DKI Jakarta ini juga menyebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak melaporkan terkait perintah Paskibraka putri melepas jilbab kepada pihaknya.

Disebutkan, BPIP telah berkoordinasi dengan kantor Sekretariat Presiden. Hasilnya, para Paskibraka putri yang berjilbab bisa tetap mengenakan jilbab sebagaimana saat mereka mendaftar.

“Kami Sekretariat Presiden mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa memeriahkan, mengikuti kirab yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus pukul 08.00 WIB,” kata Heru dalam keterangannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/8/2024).

Heru mengatakan bahwa kirab bendera dan teks proklamasi itu akan dimulai dari Monumen Nasional (Monas) menuju Bandara Halim Perdanakusuma. Kemudian diterbangkan menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Kirab bendera merah putih dan teks proklamasi yang akan dilaksanakan mulai dari Monas, Halim dan sampai dengan IKN,” kata Heru.

Sebelumnya, Kasetpres Heru Budi Hartono mengatakan bahwa nantinya dari Bandara Halim Perdanakusuma, Paskribraka akan diberangkatkan menggunakan pesawat TNI AU. Mereka akan diterbangkan menuju IKN

“Di Halim nanti ada prosesi sedikit dan ada pesawat AU lalu langsung dibawa ke IKN. Di bandara juga di IKN ada prosesi lanjut ke Istana,” ujar Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan kirab ini dilakukan secara resmi pada 10 Agustus 2024 mendatang. Masyarakat diperbolehkan menyaksikan kirab menuju IKN.

“Masyarakat juga turut serta memeriahkan ini ada di titik tertentu di Patung Kuda, Bundaran HI, Semanggi, Cawang itu memberikan keramaian menunjukkan kemeriahan rangkaian kirab ini,” pungkas dia.

Hal ini disampaikan saat Heru memantau Tahun Ajaran Baru di SDN 07 Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

“Kalau anak-anaknya belum bisa baca, bulan depan orang tuanya akan dipanggil untuk dijelaskan. Supaya di rumah intens untuk belajar membaca dan menulis,” kata Heru dikutip dari laman Antara, Senin (5/8/2024).

Heru mengatakan peran orang tua sangat penting. Orang tua dapat ikut memantau anak-anaknya dan melatih mereka untuk belajar membaca dan menulis di rumah.

Dalam kunjungan itu, Heru juga meminta kepala sekolah dan guru memperhatikan peserta didik agar terhindar dari kasus perundungan. Heru berharap kasus perundungan tidak lagi terjadi di lingkungan pendidikan.

“Saya tadi sudah pesan kepada Kepala Sekolah untuk memperhatikan anak-anak yang baru masuk agar tidak menjadi korban bully,” kata Heru.

Inisiatif ini diambil sebagai respons terhadap pemutusan kontrak sepihak ratusan guru honorer akibat kebijakan cleansing yang dilakukan sebelumnya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemetaan dan penataan tenaga pengajar di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Heru mengajak para guru honorer untuk mendaftar melalui mekanisme yang telah ditentukan sembari menunggu proses penerimaan.

Saat ini, 107 guru honorer tengah diverifikasi untuk mencari solusi terbaik.

“Untuk para guru honorer silakan nanti mendaftar melalui mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku. Sambil menunggu proses penerimaan,” kata Heru Minggu 21 Juli 2024 dikutip dari Kompas TV.

Heru juga mengimbau agar kepala sekolah tidak lagi merekrut guru honorer secara mandiri yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan perekrutan tenaga pendidik diharapkan dilaksanakan secara berjenjang dan bertanggung jawab oleh Disdik.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah tidak diizinkan mengangkat pegawai non-ASN dan kebutuhan pegawai hanya dipenuhi melalui seleksi penerimaan ASN, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Jika ada kebutuhan seharusnya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, sehingga nanti dapat dilakukan perekrutan sesuai peta kebutuhan,” ucap Heru.

Sementara itu Budi Awaluddin, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan, sejak 2017 banyak kepala sekolah yang merekrut guru honorer secara mandiri, yang beberapa di antaranya menerima honor di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Oleh karena itu, verifikasi dan identifikasi data guru honorer dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan sekolah melalui mekanisme yang lebih terukur.

“Penataan kembali data tenaga pendidik dilakukan untuk memverifikasi dan identifikasi data guru honorer sesuai kebutuhan sekolah melalui mekanisme yang lebih terukur dan terarah,” ujar Budi dikutip dari Kompas. []

Namun Heru mengaku tidak tertarik dengan penawaran tersebut.

Heru mengatakan, hingga saat ini tidak ada komunikasi yang terbangun antara dirinya dan Partai Demokrat.

“Tidak ada komunikasi dengan Partai Demokrat. Tidak tertarik, tertariknya ya bagi-bagi Sembako saja ini sama awak media,” ucap Heru saat menghadiri acara Sembako murah di RPTRA Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin 1 Juli 2024, dikutip dari Antara.

Alasan Heru, karena dirinya aparatur sipil negara (ASN) dan tidak berpengalaman di bidang politik.

“Saya kan ASN, tidak pengalaman, tidak pengalaman di bidang politik. Gimana?,” ujarnya.

Dia berharap para calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju di Pilkada Jakarta 2024 lebih memiliki pengalaman yang mumpuni dan layak.

“Ya ke depan banyak, banyak tantangan kan, calon-calonnya bagus-bagus ya,” kata Heru.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jakarta mengusulkan Heru sebagai bakal cagub pada Pilgub 2024.

“Yang keliatan sekarang adalah Pj Gubernur Heru. Ini bagian dari usulan. Gubernurnya yang ini (Heru Budi) dan wakil gubernurnya yang ini (Jansen Sitindaon) kan bisa saja,” ucap Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono di Jakarta, Jumat 28 Juni 2024 lalu.

Menurut dia, Heru pantas masuk radar Partai Demokrat untuk Pilkada Jakarta 2024 karena berpotensi menang.

Terlebih, semasa menjabat sebagai Pj Gubernur, Heru menorehkan banyak prestasi yang tidak diungkap di media, salah satunya angka inflasi Jakarta. []

Hal itu disampaikan Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

“Tidak ada kendala berantas judi online di Jakarta,” kata Heru Budi, dikutip dari Kompas TV, Minggu 30 Juni 2024.

“Harus bersama-sama dengan kepolisian, kalau misal datanya sudah diberikan kami, bersama Kapolres, Pangdam, Kapolda untuk menindak,” tambahnya.

Sebagai informasi, Jakarta saat ini menempati peringkat kedua provinsi dengan jumlah pemain dan transaksi judi online terbanyak di Indonesia.

Total 238.568 orang yang bermain judi online dengan nilai transaksi fantastis yang mencapai Rp 2,3 triliun.

Jakarta hanya kalah dari Provinsi Jawa Barat yang memiliki 535.644 pemain judi online dengan nilai transaksi Rp 3,8 triliun.

Bahkan, wilayah Jakarta Barat jadi kota/kabupaten dengan transaksi judi online terbesar di Indonesia dengan nilai mencapai Rp 792 miliar. []

Menanggapi polemik itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sampai menyarankan Presiden Joko Widodo pecat Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Namun Heru menanggapi santai pernyataan Sahroni saat ditanya oleh wartawan.

Ia hanya memberikan senyum menanggapi pertanyaan wartawan ketika dimintai tanggapan atas pernyataan Sahroni.

“Sukses Jakarta untuk Indonesia,” kata Heru di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 7 Maret 2024.

Heru Budi pun menegaskan, bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk program KJMU pada 2024.

Pasalnya, saat ini Pemprov DKI Jakarta masih bisa membiayai para penerima manfaat KJMU.

“Enggak ada pemotongan anggaran. Artinya Pemda DKI masih bisa membiayai adek-adek ini kok,” kata dia di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 7 Maret 2024 sore.

Justin menyarankan, jika pembangunan rumah pompa dirasa sangat diperlukan, maka harus diajukan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPB).

“Tidak akan dan tidak pernah dipersulit dalam pembahasannya di DPRD,” kata Justin, Minggu, 3 Maret 2024.

Dia pun mempersilakan Pemprov DKI untuk mengajukan anggaran pembangunan rumah pompa di Kali Sunter selama kebijakan itu berpihak pada kepentingan rakyat.

Meski begitu, Justin mengingatkan bahwa penanggulangan banjir di Jakarta solusinya tidak hanya satu, tapi banyak hal yang harus dilaksanakan bersama.

“Penambahan rumah pompa harus diikuti dengan penertiban tata ruang, pengembangan dan revitalisasi jaringan mikro (jaringan tamping-alir air) sehingga pengaliran air ke sungai-sungai besar utama dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Selain itu, Justin juga mendorong dibangunnya terowongan bahwah tanah atau underground tunnel, sebagai penunjang pengaliran air di Jakarta.

Kata Heru Budi, Pemprov DKI bersama TNI dan Polri akan turun tangan menertibkan atribur kampanye yang mulai dilakukan pada Minggu, 11 Februari 2024.

“Pemprov DKI bersama Polda Metro dan Kodam, serta semua jajaran KPU dan Bawaslu mulai pukul 00.00 WIB Minggu, 11 Februari 2024 akan membersihkan semua atribut kampanye,” kata Heru dalam keterangannya, dikutip pada Sabtu, 10 Februari 2024.

Heru menjelaskan, pencopotan atribut kampanye itu telah sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023.

Sementara itu, Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan pihaknya akan turun tangan menertibkan atribut kapanye pada Minggu dini hari.

“Kami akan menurunkan semua atribut kampanye mulai pukul 00.00 WIB. Sebelumnya, kami apel pukul 22.00 WIB hari ini,” kata Arifin.

“Untuk teman-teman di Pemkot apelnya di kantor Wali Kota masing-masing. Semua bergerak, dari kelurahan hingga provinsi,” sambungnya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program pasar sembako murah yang digelar untuk menjaga kestabilan harga di pasaran.

“Selain sembako, kami bersama Kadin berencana menggelar menggelar pasar murah ikan dan daging,” kata Heru Budi, Rabu, 7 Februari 2024.

Namun, Heru Budi belum bisa memastikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Dia hanya mengatakan, pendistribusian daging dan ikan murah ini akan digelar saat bulan puasa.

“Digelar tersendiri, nanti saat masuk bulan puasa,” jelasnya.

Pasar Sembako Murah

Beberapa waktu lalu, Pemprov DKI Jakarta menggelar pasar sembako murah serentak di 44 titik.

Kegiatan ini digelar dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pokok di Jakarta. Salah satu lokasi pendistribusian sembako murah ini berlangsung di Kantor Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Sembako murah yang didistribusikan ini berisi beras, minyak, terigu dan gula pasir.

Setiap paket sembako itu dibungkus menggunakan tas bertuliskan ‘Sukses Jakarta Untuk Indonesia’.

Untuk mendapatkan satu paket sembako tersebut, warga di Kecamatan Duren Sawit membeli seharga Rp100.000.

“Kalau di luar harganya Rp135.000,” pungkas Heru Budi. (*)

Bawaslu Jakpus menyatakan Gibran telah terbukti melanggar Pergub Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) karena membagi-bagikan susu secara gratis kepada masyarakat di arena Car Free Day (CFD) Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Beberapa waktu lalu, saat ditanya hal itu, Heru Budi melengos, terkesan enggan menanggapi.

“Pak, soal sanksi yang diberikan kepada Gibran di CFD bagaimana?” tanya awak media kepada Heru di sela acara pembagian sertifikat rumah kepada warga di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Januari 2024.

Mendapat pertanyaan itu, Heru Budi hanya menghela napas panjang. Dia lalu membuang muka saat pertanyaan yang sama kembali ditanyakan.

Untuk diketahui, Bawaslu Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa kegiatan Gibran membagi-bagikan susu di area CFD sebagai pelanggaran Pergub Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Temuan pelanggaran itu diteruskan Bawaslu Jakpus ke Pemprov DKI Jakarta, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menduga Pemprov DKI memang sengaja mengulur-ulur waktu untuk memberikan sanksi kepada Gibran.

“Dalam kasus ini ada kesengajaan. Kalau saya melihatnya ada upaya mengaburkan persoalan ini,” kata Trubus, Rabu, 23 Januari 2024.

Menurut Trubus, kurang responsifnya para pejabat di lingkungan Pemprov DKI, tidak terlepas karena sosok Gibran yang merupakan putra Presiden Jokowi.

Sementara itu, pakar mikro ekspresi Kirdi Putra mengatakan, bungkamnya Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mencurigai ada hal yang ditutup-tutupi dalam kasus Gibran ini.

“Saya melihat, dalam persoalan ini Heru Budi memilih no comment. Dengan tidak menjawab, sama saja dia menutup-nutupi masalah,” ujar Kirdi.

Kirdi berkeyakinan, Heru Budi menutupi itu karena sosok Gibran yang adalah putra sulung Presiden Jokowi.

“Apalagi, Heru Budi menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta karena ditunjuk oleh Jokowi,” pungkasnya. (*)

Ketentuan besaran kenaikan pajak itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Pasal 53 ayat 2 disebutkan besaran pajak ini berlaku untuk tempat hiburan karaoke, diskotek, klab malam, bar, dan mandi uap atau spa.

“Khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas hiburan pada diskotek, karaoke, klab malam, bar, mandi uap atau spa ditetapkan sebesar 40 persen,” bunyi beleid tersebut yang dikutip, Selasa, 16 Januari 2024.

Kenaikan pajak tempat hiburan malam di Jakarta ini sudah diberlakukan sejak 5 Januari 2024.

Sebagai informasi, sebelumnya pajak hiburan seperti karaoke dan diskotek di Jakarta sebesar 25 persen yang harus dibayarkan berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015.

Sedangkan, untuk tarif pajak panti pijat, mandi uap atau spa sebesar 35 persen. (*)

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Afan Adriansyah mengatakan para penghuni rusunawa tidak dibebankan biaya sewa pada periode Januari hingga Juni 2024.

Afan menjelaskan, relaksasi ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta.

“Dalam rapat kerja, Pemprov DKI dan Komisi D telah sepakat memutuskan penghuni rusunawa masih bisa mendapat relaksasi pembayaran sewa hingga Juni 2024,” kata Afan Adriansyah dalam keterangannya, Sabtu, 23 Desember 2023.

Afan menyebutkan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga mendukung penuh relaksasi penerapan tarif sewa rusunawa meski status pandemi COVID-19 dicabut.

Nantinya, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta akan bersama-sama membuat dasar aturan terkait penundaan penerapan tarif sewa rusunawa tersebut.

Kata Afan, keputusan ini merupakan bukti komitmen Pemprov DKI Jakarta memberikan pelayanan terbaik bagi warganya.

Sebagai informasi, penetapan tarif sewa rusunawa mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.

Di masa pandemi COVID-19, penerapan Pergub No. 55/2018 tidak dilakukan. Dan, begitu status pandemi COVID-19 di Indonesia dicabut, rencananya akan diterapkan kembali.

Menurut Afan, tarif sewa rusunawa akan kembali diterapkan karena melihat perkembangan ekonomi di Jakarta yang positif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020-2023, perekonomian di Jakarta tumbuh 4,93 persen pada triwulan ketiga 2023.

Kata Afan, kondisi perekonomian Jakarta pasca pandemi COVID-19 sudah semakin membaik.

Dengan begitu, Pemprov DKI Jakarta meyakini kembali diterapkannya tarif sewa rusun adalah langkah yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan keuangan daerah. (*)

Saat mengecek proyek tersebut, Presiden Jokowi ditemani Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Kata Jokowi, proyek dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju kawasan Kota tersebut melebihi target yang ditentukan.

“Target perencana 27 persen, sekarang sudah mencapai 28,4 persen. Lebih dari target, bagus,” kata Presiden Jokowi di Monas, Jumat, 15 Desember 2023.

Di kesempatan itu Jokowi menyempatkan diri melihat kondisi terowongan MRT dari Monas hingga Bundara HI. Dia memuji proyek MRT ini.

“Tinggal nanti diteruskan yang Fase 2B dari Jakarta Kota ke Ancol,” tuturnya.

Meski begitu, Jokowi tidak menyebutkan kapan pastinya proye MRT ini akan selesai. Dia memastikan tahun 2027 rute MRT dari Bundaran HI ke Ancol sudah bisa digunakan.

“Secepatnya akan selesai. Kita berharap akan berfungsi pada tahun 2027. Ini pekerjaan yang tidak mudah, karena harus bekerja di tengah keramaian Jakarta, juga di bawah saat membuat tunnel terowongannya,” ucap Jokowi.

Menurut website MRT Jakarta, pembangunan Fase 2A MRT Jakarta terdiri dari dua atap.

Tahap pertama yakni meliputi 6 stasiun di antaranya MH Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok dan satu Stasiun at Grade di Jakarta Kota.

Adapun panjang rel MRT Fase 2A sepanjang 5,8 kilometer. (*)

SE ini diterbitkan merespon kejadian beberapa waktu lalu di salah satu Sekolah Dasar ( SD) di Johar Baru, Jakarta Pusat, yang memulangkan anak didiknya di jam belajar karena guru-guru rapat.

“Ya, saya buat edaran hari ke sekolah-sekolah agar menjalani dan melayani KBM sesuai kalender pendidikan, sesuai ketentuan yang ada. SD masuk jam berapa, SMP masuk jam berapa,” kata Plt Kadis Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo, Selasa, 28 November 2023.

Dia menegaskan, sekolah tidak boleh mengurangi jam belajar siswa. Dengan begitu, rapat hanya boleh dilakukan setelah jam belajar selesai.

“Tidak boleh mengurangi atau mengganggu jam efektif sekolah. Jika ada kegiatan selain belajar mengajar, misalnya rapat, harus dilaksanakan setelah itu,” tuturnya.

Susilo memberitahu, apabila ada kondisi yang tidak memungkinkan diadakannya kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka harus ada izin dari sejumlah pihak, seperti pengawas hingga Suku Dinas Pendidikan.

Kepergok Pj Gubernur DKI

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang sedang melakukan peninjauan di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis, 23 November 2023 pagi mendapati sejumlah siswa pulang sekolah pada pukul 08.30 WIB.