JAKARTA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membantah pembangunan Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Heru Hermawanto mengatakan bahwa Pemprov dapat membangun apapun di tanah milik pemerintah daerah.

“Enggak juga (Langgar Perda), kan peruntukan lahan itu pada prinsipnya awalnya lahan pemerintah. Kalau di dalam RDTR kita, semua yang dulu pernah menjadi aset pemerintah biasanya di zonanya adalah merah. Jadi pada zona merah itu sesuai dengan kebutuhan pemerintah mau bangun apa,” kata Heru, Jumat (20/8).

Heru menjelaskan, makna dari zona merah menunjukkan kepemilikan pemerintah, sehingga dapat dipergunakan sesuai kebutuhan pemerintah.

“Misalkan untuk kesehatan. Pemerintah kan enggak mungkin mencari yang, intinya pemerintah melakukan kebutuhan sesuai rencana pemerintah,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya meresmikan pembangunan tahap 1 Kampung Susun Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (17/8). Ada 2 blok bangunan 5 lantai yang terdiri dari 107 unit hunian telah berdiri kokoh dan dapat mulai dihuni oleh warga Kampung Akuarium.

Pembangunan Kampung Susun Akuarium dilaksanakan melalui dana kewajiban pengembang sesuai Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah / Sederhana Melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang.

Jakarta – Pemprov DKI Jakarta berbicara mengenai kemungkinan kawasan Monumen Nasional (Monas) sebagai sirkuit Formula E pada Juni 2022. Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan prinsipnya venue sifatnya temporer atau sementara.

“Itu kan (sirkuit) temporer. Kalau temporer nggak usah dirancang. Contoh di luar negeri kan nggak perlu dirancang, tempatnya di mana saja, silakan,” kata Heru di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/8/2021).

Heru menilai penentuan venue balap Formula E di Monas bukan soal pilihan tepat atau tidak. Sebab, sirkuit balapan mobil listrik itu sifatnya hanya sementara dan tidak berpengaruh terhadap panduan rancangan kota. Dia pun memastikan desain venue akan mengikuti kondisi kawasan Monas.

“Saya nggak mengatakan salah atau tidak, nggak bisa. Tapi kalau panduan rancangan kota tak menetapkan yang temporer seperti itu,” jelasnya.

“Justru rancangan sirkuit ngikutin lapangan yang ada,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan target baru terkait balap Formula E. Anies berharap Formula E bisa digelar di Jakarta pada Juni 2022.

Target pelaksanaan Formula E itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022. Ingub ini diinstruksikan ke Sekda DKI.

“Melaksanakan penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022 dengan tugas memastikan tercapainya isu prioritas daerah tahun 2021-2022,” demikian isi Ingub Anies, seperti dilihat pada Senin (9/8/2021).

Terkait venue, Jakpro dan Pemprov DKI masih mencari alternatif lokasi balap Formula E yang ditunda ke 2022. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan lokasi awal diputuskan di Monas.

“Awalnya kan kita sudah putuskan di Monas, tentu ini jadi kebijakan sementara ini. Namun terus kita lakukan kajian apakah ada tempat lain dan sebagainya,” ujar Riza di Balai Kota, Jakarta, Rabu (24/3/2021) lalu.

Riza menyebut nantinya ada pihak panitia dan penyelenggara yang bisa menentukan lokasi terbaik untuk Formula E di Jakarta. Jadi, lanjut Riza, penyelenggaraan ajang balap internasional itu berjalan baik dan berdampak positif.