Kabar baik ini merupakan angin segar untuk para petani Kota Pekalongan, dan hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa) Kota Pekalongan, Lili Sulistyawati, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (23/10/2025).

“Alhamdulillah, kebijakan ini sangat membantu petani. Harga pupuk subsidi turun sekitar 20 persen. Petani kini bisa membeli pupuk dengan harga jauh lebih terjangkau menggunakan KTP dan Kartu Tani, sesuai kuota yang telah ditetapkan berdasarkan data by name by address dari e-RDKK,” terang Lili.

Ia merinci harga pupuk subsidi yang diturunkan, mulai dari urea dari Rp 2.250/kg turun Rp 450/kg menjadi Rp 1.800/kg atau per sak dari Rp 112.500 turun menjadi Rp 90.000 atau per kemasan 50 jg. Kemudian, untuk pupuk NPK Rp 2.300/kg menjadi Rp 1.840/kg.

Sementara harga pupuk NPK per sak dari Rp 115.000 menjadi Rp 92.000. Selanjutnya, Pupuk NPK untuk Kakao Rp 2.640/kg atau Rp 132.000 per sak kemasan 50 kg, Pupuk ZA Rp 1.360/kg atau Rp 68.000 per sak kemasan 50 kg dan Pupuk Organik Rp 640/kg atau Rp 25.600 per sak kemasan 40 kg.

Menurut Lili, pihaknya melalui tim pengawasan pupuk Dinperpa juga telah melakukan sosialisasi dan penyampaian resmi kepada seluruh Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Kota Pekalongan terkait penurunan harga ini.

Saat ini, terdapat dua KPL aktif yang melayani petani di wilayah kota, yakni KPL Tani Jaya di Kecamatan Pekalongan Selatan dan KPL Lancar Tani di Kecamatan Pekalongan Timur.

“Kuota pupuk subsidi di Kota Pekalongan sudah mencukupi kebutuhan petani. Untuk tahun 2025, alokasi pupuk urea mencapai 338.000 kilogram, sedangkan pupuk NPK sebanyak 375.000 kilogram,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa hingga akhir September 2025, realisasi penyalurannya sudah mencapai 240.387 kg (71,12%) untuk urea dan 254.357 kg (67,83%) untuk NPK, yang disalurkan ke seluruh empat kecamatan di Kota Pekalongan.

Lili menegaskan bahwa, sistem distribusi pupuk bersubsidi saat ini sudah semakin ketat dan transparan karena menggunakan sistem elektronik berbasis e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Dengan sistem tersebut, setiap petani penerima pupuk subsidi sudah terdaftar berdasarkan nama dan alamat, serta kebutuhan lahannya.

“Kami terus mengimbau petani agar membeli pupuk subsidi hanya di KPL resmi dengan menunjukkan KTP dan Kartu Tani. Jangan membeli di luar jalur resmi agar tidak dirugikan,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah sudah berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk sesuai kuota agar seluruh petani bisa memulai musim tanam dengan lancar.

Sementara itu, salah satu petani Kota Pekalongan, Slamet menyambut gembira kabar turunnya harga pupuk subsidi tersebut. Menurutnya, kebijakan ini sangat membantu mengurangi beban biaya tanam yang selama ini cukup tinggi.

“Alhamdulillah, akhirnya pupuk turun juga. Biasanya kami agak berat karena harga pupuk mahal, apalagi menjelang musim tanam. Sekarang bisa hemat lumayan, jadi biaya tanam bisa dipakai buat beli benih atau biaya tenaga kerja. Terima kasih pemerintah yang sudah peduli sama kami,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Dinperpa Kota Pekalongan yang langsung menyosialisasikan penurunan harga kepada para petani dan kios resmi, sehingga tidak ada kebingungan di lapangan.

Dengan turunnya harga pupuk bersubsidi ini, diharapkan produktivitas pertanian di Kota Pekalongan dapat meningkat signifikan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal.

Pemerintah pun terus berupaya menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi, dan memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para petani.

“Mari kita manfaatkan momentum ini untuk menyiapkan lahan, memperbaiki pola tanam, dan meningkatkan hasil panen. Dengan semangat gotong royong dan dukungan pemerintah, insya Allah petani semakin sejahtera,” pungkasnya. (em-aha)

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, relaksasi HET beras premium dan beras medium berlaku hingga terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.

Berdasarkan aturan tersebut, relaksasi tetap menaikkan HET beras premium dari Rp13.900 menjadi Rp14.900 per kg pada wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan. Sedangkan, HET beras medium pada wilayah tersebut masih naik dari Rp10.900 menjadi Rp12.500 per kg.

Angka yang sama ditetapkan pada HET beras premium dan beras medium di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

Pada wilayah 2 yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung; HET beras premium masih naik dari Rp14.400 menjadi Rp15.400 per kg. HET beras medium naik dari Rp11.500 menjadi Rp13.100 per kg.

Angka yang sama juga ditetapkan pada HET beras premium dan beras medium di wilayah Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan.

Sedangkan wilayah Maluku dan Papua, pemerintah menetapkan HET beras premium masih lebih tinggi dari Rp14.800 menjadi Rp15.800 per kg. Sedangkan HET beras medium naik dari Rp11.800 menjadi Rp13.500 per kg.

Sebelumnya, pemerintah sudah beberapa kali memperpanjang relaksasi peningkatan HET beras premium dan beras medium. Hal ini terjadi saat memperpanjang pada 23 Maret, 24 April, hingga 31 Mei lalu.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) berjanji pendistribusian minyak goreng Minyakita dan minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET) dalam waktu satu minggu ke depan.

“Kami akan memastikan pendistribusian dan pemenuhan sesuai harga eceran tertinggi (HET) dalam waktu satu minggu ke depan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Zulhas, Senin (30/1/2023).

Selain itu, kata Zulhas, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pendistribusian minyak goreng, baik kemasan merek Minyakita maupun curah di pasar rakyat maupun retail modern.

Adapun HET minyak goreng Minyakita di tingkat konsumen sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram untuk minyak goreng curah. Sementara per 27 Januari 2023, rata-rata harga eceran minyak goreng Rp14.700 per liter, naik 3,52 persen dari HET tersebut.

Sedangkan minyak goreng kemasan merek Minyakita sebesar Rp14.700 per liter, naik 5 persen dibandingkan dengan bulan Desember 2022. Harga tersebut lebih tinggi dari HET yang ditetapkan sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.

Hal tersebut merespons kelangkaan minyak goreng kemasan sederhana Minyakita selama sepekan terakhir, Kemendag pun telah memerintahkan produsen untuk menambah suplai minyak goreng kemasan dan curah sebanyak 450.000 ton per bulan. Penyaluran itu akan dilakukan selama tiga bulan, mulai Februari-April 2023.

Sebelumnya, Kemendag menggelar Rapat Evaluasi Pendistribusian Minyak Goreng Rakyat dengan produsen minyak goreng dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi pada Senin (30/1/2023) .

Zulhas menuturkan, penambahan suplai pasokan minyak sawit ke dalam negeri ini seiring dengan keputusan Kemendag untuk menaikan pemenuhan kebutuhan domestik (DMO) untuk mengatasi kelangkaan Minyakita saat ini.

Artinya, terjadi peningkatan DMO sebesar 50 persen dari DMO bulanan yang sebelumnya dialokasikan sebesar 300 ribu ton per bulan.

Menurut Zulhas, produsen minyak goreng telah berkomitmen mengikuti kebijakan ini. Para pelaku usaha nantinya harus melaporkan realisasi pada hari Jumat setiap minggunya dengan tembusan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.

Selain itu, pelaku usaha juga akan melakukan pembinaan kepada jaringan distribusi masing-masing agar HET diimplementasikan dengan baik.

Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya akal-akalan produsen minyak sawit dalam mengatur pasokan Minyakita sehingga harganya naik dan sulit ditemukan di pasaran. Hal itu disampaikan oleh Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala saat memaparkan hasil investigasi awal KPPU, Senin (30/2023).

Seperti diketahui, Minyakita diluncurkan pada Juli 2022 oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk meredam kenaikan harga minyak goreng kala itu. Namun, produsen dan distribusinya dilakukan oleh perusahaan swasta yang selama ini memproduksi minyak goreng premium.

Dugaan ini juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengatur DMO. Aturan itu membuat pelaku usaha sawit harus memenuhi kuota pasokan dalam negeri dahulu untuk bisa melakukan ekspor.

Sehingga, KPPU akan mempelajari juga bagaimana dampak kebijakan DMO tersebut terhadap kelangkaan pasokan Minyakita saat ini.

“Akan kami diskusikan untuk bisa menyimpulkan apakah ini perilaku para pelaku usaha produsen yang mungkin menyimpang. Apakah DMO ini terlalu berkekuatan dalam industri minyak goreng,” tuturnya.