Keputusan tersebut ditetapkan setelah Ardian Fajar Prastyawan terpilih secara Aklamasi yang sebelumnya telah melewati beberapa rangkaian proses mulai dari pendaftaran pengambilan dan pengembalian formulir pencalonan, verifikasi berkas persyaratan hingga digelarnya Muscab VII BPC HIPMI Kota Depok yang dilaksanakan, di kawasan Jalan Margonda Raya, Kota Depok pada Rabu (17/2/2026).

Ketua Terpilih BPC HIPMI Kota Depok, Ardian Fajar Prastyawan menerangkan bahwa langkah awal yang akan dilakukan setelah dirinya terpilih yaitu akan memperkuat struktur organisasi dan rekrutmen pengusaha di Kota Depok.

“Mungkin dalam beberapa waktu satu sampai dua bulan ke depan, kita akan coba bentuk kepengurusan baru dari kawan-kawan pengusaha, baik pengurus yang sudah ada dan juga akan melakukan beberapa rekrutmen lagi untuk pengusaha-pengusaha di Depok. Jadi kawan-kawan yang punya bisnis, punya usaha, mau berjejaring, ayo bersama-sama gabung di HIPMI Depok,” ujar Ardiansyah kepada awak media, usai mengikuti Muscab VII HIPMI Kota Depok, Rabu (17/2/2026).

Lebih lanjut Ardian juga memaparkan sejauh ini anggota BPC HIPMI Kota Depok yang tercatat berjumlah 81 orang. Maka itu, dia mengajak untuk membawa misi besar dalam rangka menjawab tantangan dari Pemerintah Kota Depok guna menciptakan ekosistem wirausaha yang masif.

“Targetnya, kita diberi target oleh Pak Wali Kota kalau bisa sampai akhir kepengurusan nanti tiga tahun ke depan bisa melahirkan 500 orang wirausaha baru di Kota Depok yang tergabung dalam wadah organisasi HIPMI Depok,” paparnya.

Mengenai program kerja, Ardian menegaskan dengan komitmen HIPMI yang notabene nya adalah mitra strategis Pemerintah. Yang menjadi salah satu fokus utamanya adalah membawa pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Depok bisa naik kelas melalui pendampingan dan akses permodalan.

“Salah satu program prioritas Pemkot itu adalah bagaimana caranya UMKM itu bisa naik kelas. Jadi ketika UMKM naik kelas, nah di situ HIPMI bisa berperan. Nanti kita akan mencoba membantu program-program Pemkot untuk bisa menaikkan kelas UMKM yang ada di Kota Depok. Caranya, UMKM yang banyak kita akan coba sortir data, jembatani dengan permodalan, kemudian juga dengan investor, dan dari sisi knowledge-nya nanti juga akan kita berikan pendampingan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum BPC HIPMI Kota Depok masa bakti 2023-2026, Herik Yosiswardinata menaruh harapan besar terhadap keberlanjutan kepemimpinan tersebut. Dia menekankan bahwa persatuan lebih penting untuk dikedepankan usai kontestasi Muscab berakhir.

“Seorang pemimpin harus melahirkan pemimpin baru. Pemimpin baru yang dilahirkan harus lebih baik, harus lebih besar dari pada dirinya. Artinya, kepengurusan nanti harus lebih baik dari kepengurusan sekarang. Itulah kesuksesan kita dikepengurusan sekarang,” harapnya.

Herik mengingatkan Ketua Umum terpilih nantinya juga harus bisa merangkul semua anggota yang telah tergabung guna kemajuan organisasi. Dirinya pun berpesan setelah Muscab usai, kini waktunya menjadi kesatuan gerbong untuk menjalani program-program yang akan dijalankan.

“Selanjutnya HIPMI Depok ke depan adalah HIPMI yang bersatu, merangkul. HIPMI itu bertanding untuk bersanding. Yang mungkin Muscab-nya bertanding, akan tapi setelah Muscab ini usai kita harus bersanding. Artinya semua teman-teman itu harus dirangkul, harus satu gerbong lagi, gerbong HIPMI Kota Depok,” tandasnya.

Selain itu, dia juga menitipkan sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) strategis, yang harus diperhatikan kepengurusan baru. Salah satunya yaitu pengukuhan HIPMI Perguruan Tinggi (PT) yang ada diberbagai kampus di Depok agar bisa mencetak pengusaha yang terdesain sejak dini.

“PR ke depan banyak pasti, yang namanya organisasi sangat dinamis. Tapi yang terpenting salah satunya nanti yaitu HIPMI PT (Perguruan Tinggi). Kita ada 21 kampus di Depok. Itu diperiode kita tidak sempat dikukuhkan. Insya Allah nanti diperiode kepengurusan berikutnya akan dikukuhkan di kampus-kampusnya. Pengusaha By Design, itu kita sudah desain dari tingkat kampus. Bagaimana dia bisa menjadi pengusaha yang besar, pengusaha yang tangguh ke depannya,” jelasnya.

Selain HIPMI Perguruan Tinggi, kata Herik adapun Pekerjaan Rumah (PR) berikutnya adalah mengenai Badan Otonom seperti HIPMI Womenpreneur, HIPMI Culinary, hingga komunitas olahraga seperti HIPMI Run dan Golf juga direncanakan akan segera dikukuhkan guna memperkuat jejaring pengusaha muda di Kota Depok.

Melalui sinergi kolaborasi antara pengusaha senior dan kader muda, ditambah dengan penguatan basis di Perguruan Tinggi. Pihaknya berharap hal tersebut menjadi fondasi kokoh bagi dunia usaha di Depok agar tidak hanya sekadar menjadi kota hunian, namun juga pusat inkubasi wirausaha tangguh di Jawa Barat. (**)

Sebagaimana diketahui berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan melalui tahapan Musyawarah Cabang (Muscab) VII bahwa pembukaan pendaftaran Bakal Calon Ketua BPC HIPMI Depok periode 2026-2029 dimulai Senin, 2 Februari 2026 hingga berakhir pada Rabu, 5 Februari 2026 pukul 24.00 WIB.

“Hingga saat ini baru satu kandidat yang mengambil formulir, yakni atas nama Ardian Fajar Prastiawan yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum di BPC HIPMI Depok. Sementara untuk kandidat lainnya yang mengambil berkas formulir, menurut isu berkembang, seperti Bendahara, Isam Syamsul, dikabarkan belum ada konfirmasi,” ujar Ketua Steering Committee (SC) Muscab VII HIPMI Depok, Deri Hafiz kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).

”Berdasarkan informasi dan juga berkas yang kami terima sampai saat ini, dengan ditutupnya batas waktu pendaftaran dan penutupan ini. Hanya satu berkas yang kami terima atas nama saudara Ardian Fajar Prastiawan,” tambahnya.

Dalam proses pendaftaran, sambungnya Deri menyebut bahwa panitia juga menetapkan sejumlah persyaratan krusial dan wajib bagi para bakal calon ketua. Diantaranya seperti biaya pengambilan formulir sebesar Rp100 juta, rekomendasi dukungan anggota aktif minimal 10 orang, sumbangan biaya penyelenggaraan acara dan berkas administrasi lainnya.

Namun kendati demikian, untuk nilai besaran biaya sumbangan penyelenggaraan acara. Pihaknya menjelaskan hingga saat ini masih dalam tahap diskusi oleh tim SC dan OC. Selain itu, dari sisi administrasi, para calon juga harus memenuhi kriteria normatif sesuai peraturan organisasi, termasuk melampirkan surat keterangan tidak pernah dipidana dan tidak dalam kondisi pailit.

Sementara dalam teknis pembiayaan sumbangan, Deri Hafiz menerangkan biaya tersebut selanjutnya akan dibebankan kepada masing-masing kontestan bakal calon ketua.

“Sumbangan wajib itulah yang nantinya akan ditentukan dan disepakati untuk membiayai Muscab ini. Karena akan dibebankan kepada para kontestan atau bakal calon ketua,” ucap Deri.

Terkait kepastian besaran sumbangan tersebut, dia juga menambahkan, bahwa angka riilnya masih dalam tahap finalisasi dengan menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan Muscab VII BPC HIPMI Depok.

“Sumbangan wajib itu kan sebenarnya menyesuaikan dari biaya penyelenggaraan Muscab. Makanya tadi kan Abang-abang lihat kita juga ada rapat bersama EO, nah kita masih mendiskusikan berapa sih angka riilnya. Tentu kan kalau misalkan ada dua calon itu berbeda dengan satu calon. Mungkin nanti ada penyesuaian terkait penyelenggaraannya seperti apa,” jelas Deri.

Setelah pendaftaran bakal calon ketua, dia menjelaskan selanjutnya pihaknya akan melaksanakan tahap verifikasi berkas bakal calon ketua pada 5 Februari 2026, hingga dinyatakan penetapan resmi sebagai calon ketua. Kemudian sampai puncak acara Muscab VII yang rencananya akan digelar pada 17 Februari 2026 mendatang, di salah satu hotel Kota Depok.

Jika kemungkinan akan dilakukan proses aklamasi, Deri menjelaskan bahwa hal itu akan dilakukan pada saat puncak acara Musyawarah Cabang (Muscab).

“Ya, artinya aklamasi itu kan proses nanti ketika di puncak acara muscab-nya ya. Namun secara legal formal, administrasi, yang masuk dalam batas waktu pendaftaran tutup ini hanya satu nama,” terangnya.

Mengenai kemungkinan adanya gugatan, Deri menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak bagi setiap orang, namun harus berdasarkan dasar hukum yang jelas.

“Kalau gugatan itu kan hak setiap warga negara ya, kita tidak bisa melarang maupun membatasi itu. Tapi kalau apa yang saya lihat, ini kan sudah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Dan kalaupun ada ya, saya pikir apa dasar hukumnya gitu,” tegasnya.

Namun demikian, dia menambahkan bahwa pihaknya masih memberi kesempatan untuk menyampaikan pada masa sanggahan atau keberatan yang akan dibuka sekitar dua hari setelah proses verifikasi selesai.

Melalui momentum ini, pihaknya berharap ke depan kepengurusan HIPMI Depok dapat terus menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah khususnya dalam hal membantu menggerakan roda ekonomi dan semangat kewirausahaan di Kota Depok.

“Saya harap ke depan BPC HIPMI bisa menjadi wadah rumah bersama pengusaha-pengusaha muda di Kota Depok. Dan juga menyatukan semua pengusaha yang ada, sehingga bisa menjadi sebuah bagian yang bersinergi baik antar pengusaha maupun Pemerintahan Kota Depok hingga akhirnya akan menghasilkan tambahan pemasukan PAD,” pungkasnya. (***)

Eranasional.com – H. Yuliadi Setiyawan membuka acara Talkshow dan Bussines Forum BPC HIPMI se madura sekaligus menjadi narasumber dalam acara yang digelar di Pendopo Trunojoyo, (24/3/2022).

Hadir dalam acara tersebut Anggota DPR RI, Komisi VI Achmad Baidowi, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Rully Nuryanto, Ketua Bidang Ekonomi BPC HIPMI Jatim, Ketua BPC HIPMI Sampang Jufriadi beserta Ketua BPC HIPMI se Madura Raya, Kepala OPD dan Camat, yang juga diikuti oleh perwakilan organisasi kepemudaan di Kabupaten Sampang, organisasi wanita, dan para pelaku UMKM.

Selain menggelar acara Talkshow, BPC HIPMI Sampang juga melaunching 28 produk UMKM binaan dan dilanjutkan penandatanganan kerja sama dengan Staf Ahli Bidang Ekonomi Kemenkop UMKM.

Jufriadi, SE selaku Ketua BPC HIPMI Sampang mengatakan Sebanyak 28 produk UMKM binaan tersebut dilakukan di 100 hari kerja.

Menurutnya, seiring berkembangnya waktu di era digitalisasi diperlukan suatu terobosan baru agar UMKM di Sampang naik kelas.

Diakuinya, kegiatan tersebut dalam rangka mendukung keberlangsungan serta pemulihan bisnis para pelaku usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sampang utamanya para pengusaha muda.

“HIPMI Sampang berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan beberapa persoalan diantaranya masalah kemiskinan dan intens melakukan pendampingan kepada pemuda yang hendak maupun yang telah memiliki usaha agar terus maju dan berkembang,” ucapnya.

Sekdakab H. Yuliadi Setiyawan mengapresiasi atas inisiasi HIPMI sebagai wadah entrepreneur muda untuk mendorong para pengusaha untuk menembus era disruptif.

“HIPMI Sampang tidak hanya beretorika namun bisa memberikan aksi nyata, serta dapat bersinergi yang baik dengan pemerintah daerah perlu terus dipertahankan untuk mengurangi masalah bersama dan dapat menggali potensi yang ada di Kabupaten Sampang sehingga dapat membangkitkan perekonomian demi terwujudnya Sampang yang Hebat Bermartabat,” ungkap Sekdakab H. Yuliadi Setiyawan.

Reporter : Ali usman

Makassar,- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menyemangati Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Provinsi Sulawesi Selatan agar tak hanya menjadi pengusaha yang sukses bergerak di bidang konstruksi dan properti, namun juga menjadi pengusaha di sektor pertanian atau petani milenial yang dapat merubah pembangunan pertanian menjadi maju, mandiri dan modern berbasis ekspor.

Pasalnya, HIPMI memiliki peran memajukan sektor pertanian dalam mengurai tantangan-tantangan ke depan yang menuntut kebutuhan pangan yang lebih besar dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“HIPMI memiliki tanggung jawab menentukan kemajuan Sulawesi Selatan dan HIPMI bertanggungjawab hidupnya negeri, bangsa dan rakyat yang lebih baik ke depan. Bertani itu hebat, menjadi petani muda itu keren. Berusaha di sektor pertanian itu tidak pernah menghianati hasil. Jadi, HIPMI punya peluang menjadi petani dan pengusaha di sektor pertanian yang hebat,” demikian dikatakan Mentan SYL dalam Executif Seminar “Urban Farming For Millenials” yang diselenggarakan HIPMI Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu malam (27/11/2021).

Oleh karena itu, mentan Gubernur Sulsel dua periode ini menekankan HIPMI harus mampu menemukan seperti posisinya, sehingga dapat meneruskan sesuatu agar Indonesia menjadi lebih maju, mandiri dan modern. Dan jika HIPMI tidak maju ke depan yakni tidak berakselerasi menjadi petani milenial, maka negeri ini dikuasai negara lain khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

“Dengan HIPMI terjun ke pertanian, tentu pertanian kita semakin modern. Kita tidak lagi mengendarai traktor dengan manual, tapi cukup pakai remot kontrol dari jarak jauh. Produksi komoditas pertanian kita pun naik dengan kualitas tinggi dan ekspor pun menjadi semakin tinggi. Kuncinya adalah dengan adek-adek HIPMI harus mengembangkan inovasi dan artificial intellingence,” tuturnya.

Lebih lanjut SYL menyebutkan peluang ekspor komoditas pangan Indonesia sangat tinggi. Saat ini, jajaran Direktorat Jenderal Hortikultura bersama eksportir milenial sedang berada di Belanda dalam rangka mempromosikan komoditas unggulan yakni kopi, buah dan bunga untuk meningkat volume ekspor.

Menteri SYL mengatakan ada peluang ekspor bunga kita ke Belanda nilainya mencapai Rp 5 triliun.

Belum lagi, SYL berujar, peluang ekspor komoditas pangan lainnya dengan negara tujuannya yang banyak. Peluang ini terbuka lebar, tinggal adek-adek HIPMI mau terjun dengan akselerasi yang dapat mendongkrak produksi, kualitas dan volume ekspor,” terangnya.

“Yang terpenting bagi adek-adek HIPMI agar menjadi pengusaha sukses di sektor pertanian adalah jangan berteori, tapi yang terpenting adalah melakukan aksi nyata di lapangan. Butuh modal, saya siapkan dana KUR dan butuh lainnya saya bantu, asal mau terjun ke lapangan menjadi petani,” sambung SYL.

Perlu diketahui, berdasarkan data BPS, di masa pandemi covid 19 hanya sektor pertanian yang nilai ekspornya tumbuh positif. Nilai ekspor pertanian di tahun 2020 sebesar 390,16 triliun, naik menjadi 451,77 triliun di tahun 2021.

Eranasional.com | Larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan pada 1 Januari 2020 membuat penambang nikel dalam negeri berada dalam kondisi mati suri. Kondisi ini terjadi akibat rendahnya harga jual bijih nikel domestik, yang dimana jika penambang memaksakan untuk melakukan penambangan, harga yang ditawarkan relatif lebih murah dari harga produksi dan akan mematikan perusahaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H. Maming menyampaikan dukungannya kepada Asosiasi Penambang Nikel (APNI) dalam memperjuangkan harga pokok mineral (HPM) nikel di atas Free on Board (FoB) tongkang.

“Kami mendukung dan mengapresiasi APNI sehubungan dengan penentuan HPM nikel di atas FoB tongkang. Kami berharap ada kesepakatan dua belah pihak antara smelter dan penambang yang dibuatkan regulasinya oleh Menteri ESDM untuk menetapkan harga HPM. Apabila ada smelter yang dibeli harga dibawah HPM harus diberikan sanksi,” ujar Maming di Jakarta (15/2/2020).

Maming mengatakan harga internasional saat ini, bijih nikel kadar 1.8% FoB Filipina dihargai antara USD 59-61/ wet metric ton (wmt) sehingga jika pemerintah mengajukan harga jual bijih nikel domestik kadar 1.8% FoB sebesar USD 38-40/wmt merupakan harga yang wajar.

“Jika kita bandingkan dengan harga internasional tentu tidak memberatkan kedua pihak baik smelter maupun penambang,” ujarnya.

Maming meminta Kementerian ESDM mewajibkan kepada penambang yang kadar 1.7%, yang dimana dilarang ekspornya bulan Januari 2020 lalu

“Karena ada larangan ekspor, maka Kementerian ESDM mewajibkan barang penambang diterima oleh smelter lokal yang kadarnya 1.7%,” ujar Maming.

Untuk saling menjaga kualitas barang, Mantan Bupati Tanah Bumbu itu pun menyarankan penambang dan smelter menunjuk masing-masing surveyor yang terdaftar di Kementerian ESDM agar kualitas barang mempunyai kepastian sehingga tidak merasa dicurangi satu sama lainnya.

(Red).