Dalam interupsinya tersebut dirinya menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai kerap mengabaikan kehadiran dalam rapat-rapat resmi DPRD bersama Pemerintah Kota Depok.

“Saya sering menghadiri rapat-rapat. Salah satu tugas kami di Komisi A adalah memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Tetapi beberapa kali kami merasa diabaikan karena undangan tidak dihadiri dan tidak ada kabar yang jelas,” ujar H. Qonita Lutfiyah dalam keterangannya, di DPRD Kota Depok, Selasa (24/2/2026).

Dia mengaku kerap menghadiri rapat bersama dengan perangkat daerah untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di lapangan. Namun, kata H. Qonita dalam beberapa kesempatan undangan resmi yang dilayangkan DPRD tersebut tidak dihadiri OPD tanpa ada pemberitahuan atau alasan yang jelas.

“DPRD merupakan mitra pemerintah daerah, yang memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan. Karena itu, komunikasi dan kehadiran OPD dalam rapat-rapat kerja bersama DPRD menjadi penting dari mekanisme pemerintahan,” kata H. Qonita.

Bahkan tak hanya itu, Hj. Qonita juga mengungkapkan, DPRD banyak menerima laporan masyarakat serta menemukan langsung sejumlah persoalan yang memerlukan penjelasan dari Dinas atau Bidang terkait. Menurutnya, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan sepihak tanpa pembahasan bersama OPD yang memiliki kewenangan teknis.

Dia menilai bahwa ketidakhadiran perangkat daerah dalam rapat resmi berpotensi menghambat proses evaluasi dan memperlambat penyelesaian persoalan publik. Padahal, rapat itu merupakan bagian dari mekanisme formal untuk membangun komunikasi, mengklarifikasi data, serta merumuskan solusi lintas sektor.

“Kami membutuhkan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya sektor teknis yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Banyak kondisi di lapangan yang membutuhkan pembahasan bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keputusan yang diambil tepat,” tegasnya.

Lebih lanjut H. Qonita juga mengungkap bahwa kondisi tersebut terjadi lebih dari sekali sehingga perlu menjadi perhatian serius. Oleh karenanya, dia meminta Wakil Wali Kota Depok agar menyampaikan kepada Wali Kota untuk melakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang tidak disiplin memenuhi undangan rapat DPRD.

Menurut Politisi Partai Berlambang Ka’bah tersebut, bahwa Komisi A DPRD memiliki tugas memastikan roda Pemerintahan di Kota Depok berjalan baik, tidak hanya pada tataran kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaan program hingga menyentuh masyarakat.

Melalui komunikasi terbuka, sikap profesional, dan saling menghargai peran kelembagaan. Pihaknya berharap tidak ada lagi rapat resmi yang diabaikan tanpa konfirmasi guna menjaga marwah DPRD sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Depok.

“Semoga ke depan DPRD dan Pemerintah Kota Depok dapat membangun kerja sama yang lebih solid. Demi mewujudkan Depok yang maju dan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (**)

Menurut Qonita, semangat Sumpah Pemuda harus terus dihidupkan di tengah keberagaman suku, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Depok.

“Pemuda harus mampu membangkitkan semangat persatuan di tengah keberagaman. Menjaga keberagaman berarti menjaga kekuatan bangsa,” ujar Qonita kepada wartawan, Selasa (28/10).

Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menekankan pentingnya peran pemuda sebagai garda terdepan dalam mempersatukan bangsa dan negara.

“Bagaimana pemuda bisa menjadi ujung tombak dalam mempererat persatuan bangsa yang memiliki banyak suku dan bahasa, itu yang harus kita dorong bersama,” tegasnya.

Sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Depok, Qonita memastikan pihaknya mendukung penuh kiprah dan kontribusi pemuda.

DPRD berkomitmen memberi ruang bagi anak muda untuk berekspresi secara positif dan berpartisipasi dalam pembangunan Kota Depok.

“Kami ingin memastikan program-program pemerintah yang berkaitan dengan kepemudaan bisa berjalan optimal,” jelasnya.

Qonita menambahkan, pemuda memiliki posisi strategis sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan cita-cita Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera.

“Peringatan Sumpah Pemuda bukan sekadar seremoni, tapi pengingat akan lahirnya semangat persatuan yang harus terus kita jaga dan wujudkan dalam tindakan nyata,” pungkasnya.

DEPOK, Eranasional.com –  Mendekati jelang pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jalur SMP dan SMA, orang kembali menyoroti kurangnya sekolah SMP dan SMA negeri di Depok.

Skala perbandingan antara sekolah negeri SMP maupun SMA di Depok dengan kebutuhan usia sekolah masih sangat jauh dari kebutuhan di setiap kecamatannya. Karena itu pembangunan SMP dan SMA di Depok harus tetap jadi salah satu prioritas pembangunan di Depok.

Hal ini diutarakan Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PPP Hj Qonita Lutfiyah saat melakukan kegiatan reses di kawasan Bedahan, Sawangan Depok, Selasa (31/1/2023).

Menurutnya pembangunan sekolah-sekolah SMP dan SMA harus tetap menjadi fokus pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan di setiap kecamatan.

“Memang keberadaan sekolah SMP dan SMA di Depok masih jauh dari kebutuhan. Ini masih jadi fokus pemerintah Depok. Pembangunan sekolah-sekolah ini tentunya juga disesuaikan dengan kajian antara kepadatan penduduk usia sekolah di setiap kecamatan. Jadi skala prioritas disesuaikan dengan lokasi dan kepadatan usia sekolah,” ujar Qonita yang juga anggota Komisi D DPRD kota Depok.

Terkait pembangunan MTs maupun MA Negeri yang sejak lama diidamkan warga Depok, Hj. Qonita berharap pemerintah kota Depok bisa membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Kementerian Agama.

“Kalau MTsN dan MAN itukan ranahnya Kementerian Agama, jadi kita berharap terus dilakukan komunikasi dengan Kementerian Agama agar pembangunan sekolah madrasah bisa terealisasi,” ujar Qonita.

Sementara itu, untuk pembangunan sekolah SMA Negeri, diharapkan pemerintah kota Depok juga berperan aktif juga untuk mendorong kerjasama dengan provinsi agar menambah jumlah sekolah SMA negeri di Depok.

Sementara itu terkait kegiatan reses di dapil, Kecamatan Sawangan, Bojongsari dan Cipayung Kota Depok, menurut Qonita usulan masyarakat kebanyakan masih berkisar pembangunan infrastruktur. “Rata-rata masih seputar infrastruktur,” ujar Qonita.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pun merinci, insfrastruktur yang dimaksud yakni jalan lingkungan, drainase hingga kebutuhan gedung Posyandu.

Qonita bersyukur hampir seluruh usulan yang disampaikan dapat terealisasi. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Depok yang telah berjuang bersama untuk peningkatan infrastruktur di lingkungan. “Alhamdulillah, semua terealisasi,” ujar Qonita.

Namun, Qonita menekankan kepada masyarakat, bahwa usulan yang masuk dan direalisasikan berdasarkan skala prioritas.

“Jadi, saya harap agar masyarakat dapat bersabar, karena kemampuan APBD Kota Depok terbatas, dan itu dibagi untuk 63 kelurahan di 11 kecamatan,” ujar Qonita.

Adapun rencana pokok pikiran Qonita Lutfiyah untuk Tahun Anggaran 2023, di antaranya pada Kelurahan Pengasinan, Betonisasi Jalan Podang, Betonisasi Jalan Kutilang Raya, Turap Aula wadga dan Paud di Jalan Kutilang Raya.

Kemudian, di Kelurahan Sawangan ada drainase jalan lingkungan RT01/11, drainase Jalan Lingkungan RT 2/11, Paving blok Jalan Lingkungan RT3/11 dan betonisasi jalan tembus antarwilayah RW02.

Sedangkan untuk Kelurahan Kedaung, drainase Jalan Kandang RT1/8, drainase jalan lingkungan RT2/9, drainase Gang Amsar-Armah RT2/9. Untuk Kelurahan Sawangan Baru ada drainase Jalan H. Maksum RT04/02, Pengaspalan/Hotmix Jalan Naidi RT02/03 dan Paving Block Jalan Muhri RT02/03. **