Menurut Roy, aturan tersebut menjadi salah satu hal yang membayangi proses praperadilan kelima yang diajukannya.

SEMA Nomor 3 Tahun 2026 mengatur penerapan Pasal 163 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk ketentuan yang berkaitan dengan mekanisme praperadilan.

Roy mengatakan, berdasarkan SEMA tersebut, permohonan praperadilan masih dapat diterima, diperiksa, dan disidangkan.

Namun, ia menyoroti adanya ketentuan bahwa putusan akhirnya harus dinyatakan NO atau niet ontvankelijke verklaard.

“Praperadilan kita yang terakhir ini kan dibayang-bayangi dengan munculnya SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 yang menyatakan bahwa praperadilan itu tetap bisa diterima, tetap bisa diproses, tetap bisa disidangkan, tapi putusan akhirnya harus NO,” kata Roy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jumat (11/9/2026).

Istilah NO merujuk pada niet ontvankelijke verklaard, yakni putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena terdapat persoalan atau cacat secara formil.

Meski demikian, Roy mengaku tetap menaruh harapan pada hakim tunggal yang menangani permohonan praperadilan kelimanya.

Ia berharap seluruh bukti yang telah diajukan dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum hakim menjatuhkan putusan.

“Karena sekali lagi, bahwa pertimbangannya adalah kami memberikan semua bukti-bukti yang ada,” ujarnya.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan penanganan perkara bermula dari laporan polisi Nomor LP/B/1494/VIII/2026 yang diterima pada 4 Agustus 2026.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 152/2026 yang diterbitkan Ditressiber Polda Jabar.

“Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, penyidik berhasil mengamankan tersangka di wilayah Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi,” ujar Hendra dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Barat, Kamis (6/8/2026).

Terungkap dari Video di TikTok

Kasus ini terungkap setelah seorang pelapor berinisial MSS menemukan sebuah video di aplikasi TikTok pada 3 Agustus 2026 sekitar pukul 13.00 WIB.

Video tersebut menampilkan sosok Presiden Prabowo Subianto yang diduga telah dimanipulasi menggunakan teknologi AI.

Dalam tayangan itu terdapat narasi yang menyebutkan, “Apabila K menjadi presiden maka negara akan kacau.”

Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diketahui berasal dari akun media sosial @talentastudio.id di TikTok dan Instagram.

Menurut Hendra, tersangka diduga memanfaatkan teknologi AI untuk merekayasa gambar Presiden Prabowo, kemudian mengolahnya menjadi video sebelum dipublikasikan melalui kedua platform media sosial tersebut.

“Peran tersangka adalah memanipulasi gambar Presiden Prabowo melalui AI, kemudian mengubahnya menjadi video dan mengunggahnya ke media sosial,” jelasnya.

Polisi Periksa Saksi dan Ahli

Dalam proses penyidikan, Ditressiber Polda Jabar telah memeriksa dua orang saksi serta empat ahli, masing-masing ahli bahasa, ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ahli sosiologi hukum, dan ahli pidana.

Keterangan para ahli digunakan untuk memperkuat pembuktian terkait dugaan manipulasi data elektronik.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit iPhone 15 Pro, akun TikTok dan Instagram yang digunakan mengunggah video, serta satu unit CPU komputer yang diduga dipakai dalam proses pembuatan konten.

Seluruh perangkat elektronik tersebut kini menjalani pemeriksaan digital forensik guna mengungkap proses produksi hingga penyebaran video yang diduga mengandung informasi palsu tersebut.

Dijerat UU ITE dan KUHP

Wakil Direktur Ditressiber Polda Jawa Barat AKBP Mujianto mengatakan tersangka diduga dengan sengaja memanipulasi informasi elektronik sehingga data tersebut tampak sebagai informasi yang asli atau autentik.

“Tersangka melakukan manipulasi terhadap gambar Presiden Prabowo Subianto melalui AI, kemudian mengubahnya menjadi video dan mengunggahnya ke TikTok serta Instagram,” kata Mujianto.

Atas perbuatannya, FJ dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yakni Pasal 35 juncto Pasal 51, Pasal 32 juncto Pasal 48, serta Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2). Penyidik juga menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dugaan pemalsuan dokumen elektronik.

Mujianto menyebut ancaman hukuman bagi tersangka mencapai 12 tahun penjara dengan denda paling banyak Rp12 miliar.

Polda Jawa Barat menilai perkara ini menjadi salah satu penerapan awal pasal mengenai manipulasi data elektronik dalam revisi terbaru UU ITE.

Polisi juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi AI dan tidak menggunakannya untuk membuat maupun menyebarkan konten yang menyesatkan.

“Ancaman pidananya cukup berat, yaitu maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp12 miliar. Kami mengimbau masyarakat memahami bahwa penyalahgunaan AI untuk memanipulasi data elektronik dapat berujung pada proses hukum,” tegas Hendra. []

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengatakan keyakinan tersebut didasarkan pada jalannya persidangan yang telah berlangsung hingga tahap penyampaian kesimpulan.

“Kami berharap permohonan ini dikabulkan sebagaimana putusan-putusan praperadilan sebelumnya. Kami menilai alasan hukum yang kami ajukan cukup kuat sehingga seharusnya permohonan ini dapat diterima,” kata Refly usai mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2026).

Menurut Refly, selama persidangan pihak Polda Metro Jaya selaku termohon belum mampu memperlihatkan alat bukti yang mendukung sangkaan pelanggaran Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Roy Suryo.

Ia menilai tidak ada keterangan ahli yang dapat menjelaskan adanya dugaan tindakan mengubah, menambah, mengurangi, atau memindahkan data elektronik hingga menyebabkan informasi maupun dokumen elektronik tidak dapat diakses sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Refly menegaskan, pokok permohonan praperadilan yang diajukan pihaknya bukan membahas substansi perkara pidana, melainkan menguji apakah penyidik telah memiliki minimal dua alat bukti yang sah sebelum menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka.

Karena itu, lanjut dia, ketidakmampuan termohon menghadirkan bukti yang dianggap relevan selama persidangan menjadi alasan bagi pihaknya untuk meyakini permohonan praperadilan layak dikabulkan.

Sementara itu, setelah seluruh tahapan pembuktian dan penyampaian kesimpulan selesai, sidang praperadilan akan memasuki agenda pembacaan putusan.

Hakim tunggal I Ketut Darpawan menjadwalkan putusan akan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 20 Juli 2026.

“Pembacaan putusan sesuai jadwal akan kami laksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Juli,” ujar Hakim I Ketut Darpawan dalam persidangan. []

Ahmad Dhani menilai kabar yang menyeret nama istrinya itu sebagai bentuk fitnah serius yang tidak hanya merugikan secara pribadi, tetapi juga berpotensi mencoreng reputasi keluarga mereka. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar telah dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bagi Dhani, tuduhan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kehormatan dan integritas seseorang di ruang publik yang kini sangat mudah terpengaruh oleh arus informasi digital.

Dalam pernyataannya, Dhani juga menekankan bahwa profesi guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia dan memiliki peran penting dalam membangun masa depan bangsa. Ia menyebut bahwa dirinya dan keluarga justru sangat menghormati para pendidik. Oleh karena itu, tuduhan bahwa Mulan Jameela merendahkan profesi tersebut dinilai tidak masuk akal dan bertentangan dengan nilai yang selama ini mereka pegang.

Sebagai bentuk keseriusan menghadapi isu tersebut, Ahmad Dhani bahkan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Ia menyatakan keinginannya untuk melaporkan pihak-pihak yang diduga menyebarkan informasi tidak benar tersebut kepada aparat penegak hukum. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk memberikan efek jera sekaligus membersihkan nama baik Mulan Jameela dari tuduhan yang tidak berdasar.

Sementara itu, Mulan Jameela sendiri dengan tegas membantah tudingan yang diarahkan kepadanya. Ia memastikan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang merendahkan profesi guru, baik di media sosial maupun dalam kesempatan lainnya. Mulan mengaku terkejut ketika mengetahui isu tersebut menyebar luas dan dipercaya oleh sebagian publik.

]]> https://eranasional.com/100172/ahmad-dhani-buka-suara-soal-hoaks-mulan-jameela-tegaskan-akan-ambil-langkah-hukum/feed 0 Fyan Hadi https://dunia.eranasional.com/99687/viral-di-media-sosial-kabar-netanyahu-kabur-ke-jerman-ternyata-hoaks https://dunia.eranasional.com/99687/viral-di-media-sosial-kabar-netanyahu-kabur-ke-jerman-ternyata-hoaks#respond Thu, 12 Mar 2026 06:53:51 +0000 https://dunia.eranasional.com/99687/viral-di-media-sosial-kabar-netanyahu-kabur-ke-jerman-ternyata-hoaks Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Isu mengenai keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat menjadi perbincangan luas di media sosial setelah muncul kabar yang menyebutkan bahwa ia meninggalkan Israel ketika konflik dengan Iran memanas pada akhir Februari 2026. Rumor tersebut menyebar cepat di berbagai platform digital dan menimbulkan spekulasi bahwa Netanyahu berada di Jerman saat negaranya menghadapi serangan.

Namun berbagai laporan dari media internasional menunjukkan bahwa kabar tersebut tidak benar. Informasi yang beredar dinilai sebagai kesalahpahaman yang kemudian diperkuat oleh spekulasi di media sosial.

Laporan dari media Jerman Deutsche Welle menyebutkan bahwa isu tersebut muncul setelah pesawat kepresidenan Israel yang dikenal sebagai Wing of Zion tercatat berada di wilayah udara Jerman pada 28 Februari 2026. Data penerbangan menunjukkan pesawat tersebut sempat mendarat di Berlin pada hari yang sama ketika ketegangan militer antara Israel dan Iran meningkat.

Kehadiran pesawat pemerintah Israel di Berlin inilah yang kemudian memicu berbagai spekulasi di media sosial. Banyak pengguna internet menduga Netanyahu berada di dalam pesawat tersebut dan meninggalkan Israel di tengah situasi perang.

Namun laporan media internasional menegaskan bahwa Netanyahu tidak berada di dalam pesawat tersebut ketika mendarat di Jerman. Pesawat Wing of Zion memang melakukan penerbangan ke Berlin, tetapi perjalanan tersebut dilakukan sebagai bagian dari prosedur keamanan negara.

Menurut laporan kantor berita Reuters, keputusan untuk memindahkan pesawat kepresidenan ke luar negeri merupakan langkah perlindungan aset strategis negara ketika konflik militer meningkat. Langkah semacam ini bukan pertama kali dilakukan oleh pemerintah Israel.

Dalam beberapa eskalasi konflik sebelumnya, pesawat pemerintah Israel juga pernah dipindahkan sementara ke negara lain untuk menghindari potensi ancaman terhadap fasilitas penting negara. Dengan kata lain, penerbangan pesawat ke Berlin lebih berkaitan dengan pertimbangan keamanan logistik, bukan perjalanan pribadi Netanyahu.

Pada saat rumor tersebut beredar, berbagai laporan juga menunjukkan bahwa Netanyahu tetap berada di Israel dan menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Dokumentasi kegiatan resmi menunjukkan bahwa ia menghadiri sejumlah pertemuan penting dengan pejabat militer dan intelijen.

]]> https://dunia.eranasional.com/99687/viral-di-media-sosial-kabar-netanyahu-kabur-ke-jerman-ternyata-hoaks/feed 0 Editor Eranasional https://eranasional.com/99572/kementerian-atr-bpn-buka-suara-soal-program-pemutihan-sertifikat-tanah-itu-tidak-benar https://eranasional.com/99572/kementerian-atr-bpn-buka-suara-soal-program-pemutihan-sertifikat-tanah-itu-tidak-benar#respond Mon, 09 Mar 2026 16:27:47 +0000 https://eranasional.com/99572/kementerian-atr-bpn-buka-suara-soal-program-pemutihan-sertifikat-tanah-itu-tidak-benar Jakarta, ERANASIONAL.COM — Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) buka suara soal beredarnya informasi di media sosial mengenai pemutihan sertifikat tanah menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat.

Narasi tersebut menyiratkan seolah ada kemudahan dalam pengurusan sertipikat tanpa perlu membayar kewajiban tertentu.

Kesimpangsiuran informasi ini berpotensi menyesatkan dan merugikan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami menegaskan bahwa informasi mengenai adanya program pemutihan sertifikat tanah yang mengatasnamakan BPN itu tidak benar. Sampai saat ini, Kementerian ATR/BPN tidak pernah memiliki ataupun menyelenggarakan program pemutihan sertipikat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian, saat ditemui di Kementerian ATR/BPN Jakarta, Senin (09/03/2026).

Tak hanya program pemutihan sertifikat tanah, Karo Humas dan Protokol ATR/BPN juga menyampaikan bahwa informasi lain yang beredar mengenai penghapusan pajak tanah, serta gratis balik nama sertipikat, juga merupakan informasi yang tidak berdasar.

“Tidak ada yang namanya pemutihan atau penghapusan kewajiban di luar ketentuan, program percepatan pendaftaran tanah yang ada salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan” terang Shamy Ardian.

Lebih lanjut, Kepala Biro Humas dan Protokol mengingatkan bahwa berbagai informasi yang menjanjikan kemudahan berlebihan atau pembebasan biaya patut masyarakat cermati secara kritis.

Ia mengatakan bisa jadi informasi tersebut tidak benar dan merupakan bentuk penipuan yang bisa merugikan masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi ATR/BPN, baik lewat situs web, media sosial yang terverifikasi, maupun dengan datang langsung ke kantor pertanahan setempat,” tegas Shamy Ardian.

Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan pertanahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Komitmen itu juga diperkuat dengan upaya menjaga masyarakat dari paparan informasi keliru yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau kerugian,” tandasnya.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) BGN, Rahman, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum membuka tahapan rekrutmen PPPK Tahap 3.

“Perlu kami luruskan, BGN tidak pernah mengeluarkan pengumuman pembukaan PPPK Tahap 3 sebagaimana yang beredar. Informasi tersebut tidak benar dan bukan berasal dari kanal resmi kami,” ujar Rahman, Jakarta, Jumat (27/2).

Dia menjelaskan, setiap proses rekrutmen di lingkungan BGN selalu mengikuti mekanisme dan regulasi yang berlaku serta diumumkan secara terbuka melalui saluran komunikasi resmi lembaga. Masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh oleh unggahan yang mencatut nama BGN tanpa verifikasi.

Rahman juga mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan informasi rekrutmen palsu untuk kepentingan penipuan. “Kami tegaskan bahwa seluruh proses seleksi resmi pemerintah tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Jika ada pihak yang meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan rekrutmen BGN, itu dipastikan bukan bagian dari proses resmi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan bahwa klarifikasi ini penting untuk mencegah keresahan publik sekaligus menjaga kredibilitas institusi.

“Penyebaran informasi palsu dapat merugikan masyarakat dan mencoreng nama lembaga negara. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kembali,” kata Hida.

BGN berkomitmen menjaga transparansi dalam setiap kebijakan, termasuk dalam hal rekrutmen pegawai.

“Apabila di kemudian hari terdapat pembukaan formasi PPPK atau jenis rekrutmen lainnya, pengumuman akan disampaikan secara resmi melalui website dan akun media sosial terverifikasi milik BGN,”ujar dia.

BGN juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melawan hoaks dengan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi. Langkah ini penting untuk menciptakan ruang informasi publik yang sehat dan terpercaya.

Dalam narasari berita yang beredar tertulis “Purbaya tertipu Bank Himbara Rp200 triliun meguap, para banker penghianat rakyat Indonesia”.

Narasi tersebut disertai foto Purbaya saat melakukan konferensi pers. Selain itu, tertulis juga Purpaa kalah 1 – 0 dengan para banker. Terkait hal ini, Kemenkeu menyatakan berita yang menyebut adalah hoaks.

“Berita yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah tertipu Bank Himbara 200 T – para banker pengkhianat rakyat Indonesia. Purbaya kalah 1-0 dengan para banker adalah tidak benar atau Hoaks,” tulis Kemenkeu dalam akun Instagram @ppid.kemenkeu, Minggu (25/01/2026).

Kemenkeu mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Purbaya.

“Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya,” tandasnya.

Hal itu disampaikan langsung Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menyusul viralnya unggahan di platform TikTok yang memuat narasi menyesatkan tersebut.

“Beredar unggahan pada platform media sosial TikTok mengenai Menteri Keuangan yang mengusulkan MBG diganti dengan uang. Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks,” tegas Deni dalam keterangan resmi, Minggu (7/12/2025).

Ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan atau disinformasi yang mengatasnamakan pejabat maupun pegawai Kemenkeu.

“Harap berhati-hati terhadap berbagai penipuan yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan. Marilah kita bijak bermedia sosial,” lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Polda Sulsel menegaskan bahwa informasi yang tersebar tersebut tidak benar dan hoaks.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel AKBP Yerlin Tending Kate di Mapolda Sulsel, Selasa 21 Januari 2025

“Kami ingin menyampaikan tentang dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks soal besaran biaya pendidikan Akpol 2025,” tegas Yerlin kepada awak media.

Kata Yerlin, berdasarkan hasil penyelidikan, terungkap bahwa yang mengunggah informasi hoax tersebut merupakan lembaga bimbingan belajar.

“Kronologi kasusnya ini berawal pada awal bulan Januari, saat saudara AF melakukan meeting bersama saudara TM yaitu selaku Direktur PT DTI atau ASN Institute,” bebernya.

Yerlin menjelaskan, tujuannya adalah untuk menentukan dan menarik peserta agar bergabung di bimbingan belajar yang dikenal ASN Institute tersebut.

Setelah melakukan rapat, AF melihat iklan penerimaan Akpol dan menyarankan agar timnya membuat artikel yang berkaitan dengan penerimaan Akpol.

“Kemudian saudara AF mencari keyword pada website Ubersuggest terkait pencarian paling banyak dicari atau diakses dan menemukan keyword biaya pendidikan Akpol,” sebutnya.

Diceritakan Yerlin, dari artikel tersebut, pada Jumat 17 Januari 2025 AF mengunggah artikel ASN Institute dengan judul artikel, ‘Nominal Biaya Pendidikan Akpol 2025 yang Wajib Kamu Ketahui’.

Tidak lama setelah diunggah, artikel yang disebut menyudutkan Polri mendadak viral. Membuat Subdit V Ditreskrimsus Polda Sulsel turun tangan melakukan penyelidikan.

“Motifnya untuk menarik peserta (yang ingin lulus Akpol) agar dapat bergabung dan mengikuti program pada bimbingan belajar di ASN Institute,” jelas Yerlin.

Ia menegaskan, selain mengamankan pelaku yang masing-masing berinisial AF (28), AIS (22), dan TM (34), pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa handphone yang digunakan mengunggah postingan tersebut.

“Pasal yang diterapkan, pasal 45A, ayat 1 dan 2 Junto. Pasal 28, ayat 1 dan 2 undang-undang Republik Indonesia tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kasubbagselek Bagdalpers Biro SDM Polda Sulsel Kombes Pol I Made Suarma mengatakan bahwa dalam proses seleksi Akpol tidak dipungut biaya alias gratis.

“Jadi mungkin bisa sampaikan kepada masyarakat bahwasanya untuk proses seleksi Akpol tahun 2025 adalah gratis,” kata Made.

“Kami dari Biro SDM menyampaikan bahwasanya proses seleksi ini prinsipnya adalah BETAH yakni bersih, transparan, akuntanbel, dan Humanis,” pungkasnya.[]

Pada akun story Instagram Atta Halintar @attahalilintar yang mengunggah tangkapan layar konten Youtube yang berisi fitnah atas dirinya dan keluarga.

aAtta mengunggah dua video yang diambil dari channel gossip yang menampilkan layar kompilasi video kolaborasi Atta, Aurel, Ria Ricis, dan Teuku Ryan.

Narasi video itu menyebut Atta dan Ricis telah menikah siri. Bahkan, Atta dan ricis disebut-sebut sudah memiliki anak.

Pada video lainnya, ada narasi jika Aurel menggugat cerai Atta di pengadilan agama Jakarta Selatan. Bahkan, dinarasikan jika Aurel datang ke pengadilan ditemani Ashanty.

Melihat konten tersebut, Atta heran mengapa dirinya difitnah dengan narasi yang tidak masuk akal.

“Fitnah apalagi ini?,” tulis Atta dikutip dari story akun Instagram milik @attahalilintar, Senin (2/9/2024).

Selain itu, Atta heran kenapa banyak warganet yang percaya kepada informasi yang tidak berdasar dan tidak masuk di akal.

“Dan ngerinya banyak yang percaya lagi, udah makin-makin ini akun,” ujar Atta.

Menanggapi hal itu, Atta Halilintar mengonfirmasi bahwa ia tengah memproses laporan terhadap akun-akun yang menyebarkan berita hoax tersebut, bahkan sudah dalam proses pengambilan tindakan.

“Masyarakat tidak perlu termakan berita hoax. Pertalite akan terus kami salurkan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah,” kata Heppy melalui siaran tertulis, Sabtu (31/8/2024).

Pertamina Patra Niaga juga terus mendukung upaya-upaya pemerintah agar subsidi tepat sasaran dengan melakukan pendataan penggunaan BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code melalui www.sibsiditepat.mypertamina.id.

“Wilayah pendaftaran QR Code Pertalite akan dilakukan secara bertahap dan hanya khusus untuk kendaraan roda 4. Saat ini pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Kabupaten Timika. Diharapkan tahap 1 bisa tercapai 100% pada akhir September 2024. Sisanya, akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober-November 2024” pungkasnya.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informasi Publik Kemenkominfo, Prabu Revolusi berharap, kanal khusus itu mampu mendukung kelancaran pilkada dengan menangkal penyebaran hoaks yang dapat mengganggu proses demokrasi.

“Salah satu yang akan kita luncurkan dalam waktu dekat juga adalah kanal untuk bisa menginformasikan dan juga melaporkan temuan hoaks seputar pilkada,” ujar Prabu di Jakarta, Rabu 28 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Prabu menambahkan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan berbagai platform media sosial untuk memastikan komitmen bersama dalam merespons sebaran hoaks terkait pilkada.

Kata dia, itu merupakan hal yang sangat penting, karena hoaks dapat menyebar hingga 20 kali lebih cepat dibandingkan proses klarifikasinya.

Jika proses klarifikasi terlalu birokratis dan berbelit-belit, ia khawatir hoaks sudah menyebar terlalu luas sebelum bisa ditangani.

“Nah kami sedang membangun kesepakatan dengan platform dan juga tentunya didukung oleh media mainstream ya untuk bisa merespon cepat terhadap konfirmasi penyebaran berita hoaks,” ucap dia.

Ia juga menyebut, berdasarkan laporan dari mesin pemantau milik tim Aptika, setiap hari pihaknya menerima laporan ribuan hoaks yang beredar di ruang sosial media dan pemberitaan terkait pilkada.

Pihaknya pun telah mengambil tindakan tegas, termasuk meminta klarifikasi dari platform dan penerbit yang menyebarkan informasi tersebut, serta melakukan penutupan atau takedown terhadap konten yang terbukti hoaks. []

Hal itu disampaikan Gibran saat meninjau langsung uji coba program makan bergizi gratis di SD Negeri Sentul 02 dan 03 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa 23 Juli 2024.

“Nanti kita ingin dapat masukan dari anak-anak, murid-murid, orang tua murid, guru-guru, komite, siapa pun, ahli gizi juga silakan,” jelas Gibran.

“Nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi akan segera kita follow up,”tambahnya.

Gibran menambahkan, anggaran yang diperuntukkan bagi program makan bergizi gratis tidak akan ada pengurangan atau tetap Rp 15.000.

Penegasan itu disampaikan Gibran mengklarifikasi kabar yang menyebutkan anggaran makan bergizi gratis dipotong menjadi Rp 7.500.

“Untuk menu hari ini itu cost-nya itu Rp 14.900 sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan sama susu. Jadi menunya lengkap sekali dan ini juga sekaligus mengklarifikasi statement beberapa orang bahwa anggarannya akan dipotong sampai Rp 7.500, itu tidak benar,” tegas Gibran.

“Jadi kalau untuk anak-anak kita, untuk pada generasi-generasi penerus, kita tidak boleh pelit-pelit,”sambungnya.

Anak sulung Presiden Jokowi itu menambahkan, uji coba makan bergizi bagi anak sekolah akan dilakukan hingga bulan Oktober 2024.

Nantinya, kata Gibran, akan dilakukan uji coba beberapa skema untuk merealisasikan program makan bergizi bagi anak sekolah.

“Ada yang mungkin memanfaatkan UMKM, warung-warung kecil, warteg, ataupun katering-katering kecil dan juga memungkinkan untuk orang tua murid ikut bergotong royong untuk menyajikan makan siang gratis ini,” ucap Gibran.

“Hari ini kita dibantu oleh Gojek ya, jadi tadi satu orang kirim 20 kotak dari 3.000, jadi berbagai skema akan kita coba, yang paling penting nanti kita pengen masukan dari anak-anaknya, soalnya anak-anak yang menerima manfaat ini,”pungkasnya. []

Penghentian penyidikan kasus tersebut menurut Kabid Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks.

“Otomatis sangkaan dan dakwaan akan gugur karena Pasal 14 dan 15 Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta pada Kamis.

Ade Ary juga menegaskan penghentian kasus ini tidak bernuansa politis menyusul Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah rampung sehingga kasus dihentikan.

“Penyelidikan, penyidikan itu dasarnya aturan. Hak dan kewajiban siapapun yang berproses hukum akan dipatuhi penyidik,” katanya.

Polda Metro Jaya secara resmi telah menghentikan penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian oleh Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Aiman Witjaksono.

“Tadi malam (Rabu, 27 Maret 2024), kami sudah dikirimkan surat dari penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bahwa laporan yg berkaitan dengan saudara Aiman ini sudah dihentikan atau sudah dikeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dengan alasan demi hukum,” kata salah satu penasehat hukum Aiman Witjaksono, Finsensius Mendrofa saat ditemui di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Finsensius menambahkan pihaknya sangat bersyukur atas keputusan Polda Metro Jaya dan mengapresiasi atas penghentian kasus tersebut.

“Kami bersyukur bahwa kasus Aiman dihentikan demi hukum, memang sejak awal kami meyakini betul bahwa kasus Aiman ini bukan merupakan tindak pidana,” katanya.

Ia juga berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu layak diapresiasi karena sama-sama memiliki satu pemikiran terhadap kasus Aiman bahwa demi hukum harus dihentikan prosesnya.

MK RI mengabulkan sebagian gugatan uji materi yang diajukan Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty serta menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana perihal penyebaran berita bohong atau hoaks.

“Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara RI II Nomor 9) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan saat sidang pleno yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (21/3).

MK berpendapat, unsur “berita atau pemberitahuan bohong” dan “kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan” pada Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 mengandung sifat ambiguitas.

Menurut MK, sulit menentukan ukuran atau parameter kebenaran suatu hal yang disampaikan oleh masyarakat. Ukuran atau parameter yang tidak jelas dalam mengeluarkan pendapat atau pemikiran, justru dapat membatasi hak setiap orang untuk berpikir.

Selain itu, hal ini juga dinilai mahkamah dapat mengancam kebebasan masyarakat untuk berpendapat.

“Karena itu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong,” kata hakim konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan.