Hal itu dilakukan untuk menertibkan aset pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Imbauan ini disampaikan langsung di hadapan organisasi keagamaan yang ikut dalam pertemuan di Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten pada Jumat (20/02/2025).

“Yayasan Islam yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial dengan adanya peraturan yang berlaku diperbolehkan mempunyai hak milik. Jadi sekarang boleh punya SHM. Tidak perlu lagi pakai Hak Guna Bangunan (HGB) atau dititipkan asetnya atas nama pengurus, tapi langsung atas nama yayasan sebagai lembaga,” ujar Menteri Nusron.

Selama ini, menurut Menteri Nusron, banyak yayasan yang memilih menitipnamakan kepemilikan tanah kepada seseorang untuk menyertipikatkan asetnya. Hal itu berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan tanah di kemudian hari.

Melalui aturan ini, tanah pesantren dan sekolah keagamaan kini dapat dicatat secara langsung atas nama yayasan. Dengan begitu, penataan asetnya bisa lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan sesuai ketentuan hukum pertanahan. Keberlangsungan lembaga pendidikan pun diyakini bisa lebih terjaga ke depannya.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan mekanisme penetapan yayasan keagamaan sebagai subjek hukum pemegang hak milik.

Skema subjek hukum pemegang hak milik tersebut, penetapannya dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada Menteri ATR/Kepala BPN. Permohonan harus disertakan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama sehingga proses pencatatan hak atas tanah dapat dilakukan secara sah dan terintegrasi.

“Karena itu, kami kasih jalan keluar seperti ini, ada jalan keluar, tetapi saya melihat yang memanfaatkan masih belum banyak,” tutur Nusron Wahid.

Menteri ATR/Kepala BPN berharap, organisasi keagamaan dapat segera memanfaatkan mekanisme tersebut untuk menata aset pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan.

“Dengan begitu, aset terkait bisa tertib secara administrasi, memiliki kepastian hukum, serta terjaga keberlanjutannya untuk kepentingan pendidikan dan sosial umat,” tandas dia.

Kawasan yang diresmikan pada 2023 tersebut kini menjadi contoh pemanfaatan lahan produktif skala kecil yang mampu menghasilkan nilai ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran pertanian modern.

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, bersama Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia dan Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Freddy A. Kolintama, melakukan kunjungan langsung ke lokasi.

Kehadiran rombongan disambut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis.

Dalam kunjungannya, Embun Sari menegaskan bahwa reforma agraria tidak hanya berhenti pada pemberian sertifikat tanah, tetapi harus diikuti pemanfaatan yang produktif.

“Reforma agraria bukan sekadar memberikan kepastian hak atas tanah, tetapi bagaimana tanah itu dimanfaatkan. Jika tanah dibiarkan tidak produktif, maka tujuan redistribusi bisa tidak tercapai,” ujar Embun kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).

Ia menjelaskan, sejak 2006 reforma agraria dirancang melalui pendekatan asset reform dan access reform, yakni pemberian tanah yang disertai pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, agro eduwisata Al Markaz menjadi contoh nyata bagaimana lahan dapat memberikan nilai tambah ekonomi jika dikelola secara optimal.

Embun juga menyoroti pentingnya peran tokoh penggerak dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

“Program tidak akan berjalan tanpa sosok penggerak. Peran pimpinan pesantren sangat penting dalam mengembangkan kawasan ini,” katanya.

Kawasan Argo Eduwisata

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia menilai kawasan agro eduwisata Al Markaz sebagai praktik pemberdayaan lahan yang inspiratif.

“Dengan luas sekitar 1,5 hektare, kawasan ini mampu menghasilkan produk pertanian yang bermanfaat bagi kesehatan sekaligus meningkatkan perekonomian,” ungkap Rezka.

Di kawasan pesantren terdapat 14 greenhouse, tiga di antaranya telah menggunakan sistem Internet of Things (IoT). Berbagai tanaman seperti anggur, melon, dan sayuran dibudidayakan di dalamnya.

Selain pertanian, kawasan ini juga dilengkapi fasilitas outbound dan flying fox, sehingga pengunjung tidak hanya belajar pertanian tetapi juga membangun karakter.

Sebanyak 95 persen aktivitas agro eduwisata melibatkan para santri, baik sebagai bagian dari pembelajaran maupun pengembangan keterampilan.

Pimpinan Ponpes Al Markaz, Ustadz Amirul Faruk, menegaskan bahwa bertani bukan sekadar profesi, tetapi bagian dari filosofi kehidupan.

“Mau jadi apa pun, harus bisa bertani. Dari pertanian kita belajar tanggung jawab, kesabaran, dan ketahanan,” tuturnya.

Melalui kunjungan ini, diharapkan model agro eduwisata Al Markaz dapat menjadi inspirasi pengelolaan lahan produktif di berbagai daerah sekaligus memperkuat peran reforma agraria dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Elfidian Iskariza, Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang Taufik Rokhman, serta jajaran pejabat teknis lainnya.

Total nilai ekonomi tambahan (Economic Value Added) yang dihasilkan mencapai sekitar Rp87,3 triliun.

Horison menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil langsung dari berbagai layanan pertanahan yang dilakukan BPN bersama para mitra strategis.

“Nilai ekonomi tersebut bersumber dari sejumlah komponen penting, antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sekitar Rp2 triliun, Pajak Penghasilan (PPh) sekitar Rp1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp235 miliar, serta kontribusi terbesar dari hak tanggungan yang mencapai Rp84 triliun,” ujar Horison dalam Media Gathering di Graha Pena, Banten, Selasa (13/01/2026).

Menurutnya, sertifikat tanah yang digunakan sebagai agunan melalui skema hak tanggungan menjadi penggerak signifikan aktivitas ekonomi, mulai dari pelaku usaha besar hingga UMKM.

Namun, ia mencatat adanya penurunan nilai hak tanggungan pada 2025 menjadi sekitar Rp74 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp84 triliun.

“Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi masyarakat, perubahan kebijakan, dan dinamika ekonomi secara umum. Analisis lebih mendalam tentu memerlukan kajian lanjutan,” ujar Horison.

Ia juga menyoroti peran penting BPHTB sebagai indikator nilai tambah ekonomi daerah.

Sepanjang 2025, total BPHTB di Provinsi Banten tercatat sekitar Rp2,240 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Kota Tangerang Selatan, diikuti Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

“BPHTB merupakan kewenangan pemerintah daerah, sementara BPN mendukung dari sisi administrasi dan legalitas pertanahan. Ada sejumlah daerah yang bahkan mampu menyumbang hingga Rp10 miliar bagi pendapatannya,” tambahnya.

Dengan capaian tersebut, BPN Banten menilai sektor pertanahan tetap menjadi motor penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun sejumlah indikator mengalami perlambatan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Horison Mocodompis mengatakan semua peralihan hak perlu melalui proses balik nama dari pemilik awal ke pemilik baru di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat.

“Informasi mengenai syarat dan ketentuan proses balik nama itu, secara rinci bisa dicek masyarakat dalam aplikasi Sentuh Tanahku. Masyarakat bisa cek alur balik nama dari Sentuh Tanahku. Mulai dari syarat dokumen yang perlu disiapkan hingga tarif layanan peralihan hak,” ujar Harison Mocodompis, dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (12/09/2025)..

“Biaya untuk balik nama di BPN ditentukan dari nilai tanah dan luas tanahnya. Dalam Sentuh Tanahku ada fitur Simulasi Biaya yang bisa digunakan pemilik untuk mengetahui perkiraan biaya transaksi yang akan dilakukan,” lanjut Horison Mocodompis.

Sebagai panduan singkat untuk mengetahui syarat dan ketentuan peralihan hak, dari laman utama Sentuh Tanahku, pemilik tanah bisa memilih menu “Layanan” dan lanjut memilih submenu “Info Layanan”. Di dalam submenu itu, berbagai opsi layanan pertanahan bisa dipilih sesuai kebutuhan pemilik tanah, termasuk informasi “Peralihan Hak Pewarisan”.

Dalam proses balik nama peralihan hak pewarisan, ada sedikitnya delapan syarat, yaitu formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup; surat kuasa apabila dikuasakan; fotokopi identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; sertipikat tanah asli; Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan; serta Akte Wasiat Notariel.

Syarat berikutnya adalah membawa bukti lunas pembayaran pajak untuk hak atas tanah waris yang dimiliki. Dalam konteks tanah waris, dokumen pajak yang disiapkan, yaitu fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, dan bukti lunas Surat Setoran BPHTB atau SSB. Khusus peralihan hak pewarisan, penerima objek warislah yang perlu membayarkan biaya BPHTB atas tanah waris tersebut.

Aplikasi Sentuh Tanahku tidak hanya menyediakan informasi soal peralihan hak. Aplikasi ini juga menyediakan fitur yang dapat diakses dari _gadget_ masyarakat, seperti pengecekan status tanah dan informasi legalitas tanah. Sentuh Tanahku dapat diunduh melalui AppStore dan juga Playstore secara gratis.

Hal itu dikatakan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas ATR/BPN) Horison Mocodompis usai merespon adanya bencana banjir di Bali dan Nusa Tenggara Timur pada tengah pekan ini.

Menurut dia apabila terjadinya bencana alam maka produk yang berupa sertifikat tidak perlu lagi di risaukan karena sudah beralih ke sertifikat elektronik.

“Jadi sebenarnya kalau kerusakan sertifikat bukan isu lagi karena kita sudah bisa menggantikannya. Kalaupun misalkan mereka belum mempunyai sertifikat elektronik masih sertifikat biasa tetap bisa dilakukan penggantian sertifikat karena rusak,” ujar Karo Humas Horison saat dihubungi Eranasional di Jakarta, Kamis (10/09/2025).

Dia menjelaskan cara mekanisme pergantian sertifikat yang rusak bisa dilihat dari aplikasi layanan Sentuh Tanahku syaratnya seperti apa, tapi itu mudah untuk dilakukan. Apalagi dengan bencana alam yang sudah diketahui semua orang.

“Mengenai proses penggantian sertifikat karena bencana ataupun hal lainnya maka pihak Kementerian ATR/BPN tentu saja siap membantu. Karena apapun bencana ini tidak diharapkan oleh kita semua. Tetapi sebagai bentuk penggantian dokumen-dokumen ini tentu saja negara akan hadir untuk memastikan rakyat tidak sampai ikut kesusahan dalam proses administrasinya,” pungkas Horison Mocodompis.

Pemprov Bali Tetapkan Tanggap Darurat

Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) Letjen TNI Suharyanto mengatakan Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Tanggap Darurat Bencana selama satu minggu atau satu pekan setelah dilanda banjir di sejumlah titik, Rabu (10/9).

“Betul. Jadi Bapak Gubernur malam ini sudah keluarkan dan tanda tangan. Tadi diskusi, semula tanggap darurat bencana itu akan ditetapkan dua Minggu. Tapi karena sifat bencananya ternyata tidak terlalu besar, maka akan diralat cukup menjadi satu minggu,” kata Suharyanto usai mengikuti Rapat Koordinasi Banjir Provinsi Bali yang digelar di Kerta Sabha, Rumah Dinas Gubernur Bali, Denpasar, Rabu malam.

“Sehingga, nanti langsung kita melakukan langkah-langkah untuk perbaikan, rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana,” imbuhnya.

Suharyanto juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu panik dengan status tanggap darurat bencana yang baru ditetapkan itu.[]

Di kunjungan ini, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, juga akan hadir sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN.

“Rapat koordinasi nanti diagendakan pada Sabtu, 23 Agustus, di Kota Ternate bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, serta para bupati dan wali kota. Agenda utama adalah membahas sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara. Bila tidak berhalangan, Gubernur Maluku, Papua, dan Papua Barat juga akan bergabung,” ungkap Harison Mocodompis saat dihubungi Eranasional di Jakarta, Jumat (22/08/2025).

Maluku Utara menjadi provinsi ke-17 yang dikunjungi Menteri Nusron dalam rangka menunjukkan komitmennya mengawal program-program pertanahan dan tata ruang. Hal ini dilakukan karena menurutnya koordinasi erat antara jajaran Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah merupakan kunci keberhasilan pengelolaan pertanahan dan tata ruang.

Harison Mocodompis menambahkan, selain agenda pertemuan dengan pemerintah daerah setempat, Menteri Nusron juga akan menyampaikan orasi kebangsaan di hadapan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang tengah melaksanakan kegiatan di Kota Ternate.

“Pak Menteri mendapat undangan dari KAHMI untuk memberikan orasi kebangsaan dalam acara Rapat Koordinasi Regional KAHMI se-Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Apresiasi ini tentu harus disambut, semoga bisa berjalan lancar,” ujar Harison Mocodompis.

Pada hari yang sama, Menteri Nusron juga dijadwalkan bertemu dengan perwakilan Kementerian Agama di Provinsi Maluku Utara, bersama sejumlah organisasi masyarakat Islam.

Selain itu, ia akan memberikan pengarahan khusus kepada jajarannya di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan yang ada di Provinsi Maluku Utara.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, menjelaskan bahwa aplikasi tersebut sebagai upaya memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertanahan.

“Masyarakat bisa ikut menjadi mata bagi kerja-kerja pemerintah. Di Kementerian ATR/BPN itu ada satu peta yang open access ya. Itu diberikan akses kepada masyarakat lewat alamat portalnya di bhumi.atrbpn.go.id,” terang Harison Mocodompis dalam keterangan rilis yang diterima Eranasional di Jakarta, Sabtu (23/08/2025).

Melalui aplikasi Bhumi, masyarakat dapat melihat peta seluruh wilayah Indonesia secara spasial, mana saja bidang tanah yang sudah memiliki hak dan mana yang belum. Saat ini, seluruh data bidang tanah yang sudah dipetakan telah dirilis ke publik. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat untuk ikut aktif mengawasi tata kelola pertanahan.

Pada aplikasi Bhumi, masyarakat tidak hanya dapat melihat data pertanahan, tetapi juga memanfaatkan sejumlah fitur yang mempermudah pemantauan dan penelusuran bidang tanah. Fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di antaranya Peta Interaktif; Alat Pencarian Lokasi; Informasi Bidang Tanah Terpetakan; Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT); dan Informasi Geospasial lainnya.

Selain memudahkan akses informasi pertanahan, Bhumi juga dilengkapi dengan berbagai keunggulan teknis yang menjadikannya lebih fleksibel dan informatif bagi pengguna. Adapun keunggulan yang bisa dinikmati publik, yakni free and open source, informatif, analisis spasial on screen/open standard serta menyediakan fitur visualisasi data 3D dari format BIM (Building Information Modeling).

Harison Mocodompis mengatakan, pemanfaatan teknologi dan data terbuka, seperti aplikasi Bhumi tidak akan optimal tanpa dukungan lintas sektor. Karena itu, kolaborasi antar instansi menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan dan akuntabel.

“Tidak hanya Kementerian ATR/BPN yang bisa memikirkan, tapi saya rasa adalah kolaborasi dari pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait,” pungkas Kepala Biro Humas dan Protokol.