Pandangan itu mengemuka dalam peluncuran buku “Pontjo Sutowo: Jihad Melawan Ketidakadilan” yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/6/2026).

Acara tersebut menghadirkan mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, serta pemilik PT Indobuildco, Pontjo Sutowo.

Dalam kesempatan itu, Bagir Manan menyoroti penggunaan putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara Hotel Sultan.

Menurutnya, instrumen hukum tersebut sejatinya bersifat luar biasa dan hanya digunakan dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak, ketika fakta dan pembuktian perkara sudah jelas.

Setelah mempelajari penjelasan mengenai sengketa yang berlangsung, Bagir menilai perkara Hotel Sultan justru memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan persoalan hak atas tanah, bangunan, investasi, hingga hubungan hukum antara negara dan warga negara.

“Perkara yang kompleks antara negara dan warga negara tidak semestinya diperlakukan sebagai perkara sederhana yang dapat diselesaikan melalui putusan serta-merta,” ujar Bagir.

Ia mempertanyakan apakah perkara tersebut benar-benar memenuhi syarat untuk dilaksanakan melalui mekanisme putusan serta-merta.

Menurutnya, proses tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan hukum serta mempertimbangkan hak-hak para pihak yang terdampak.

Pernyataan itu disampaikan Hamdan menyusul beredarnya informasi mengenai penetapan eksekusi yang disebut telah diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap kawasan Hotel Sultan pada 30 April lalu.

Hamdan menegaskan, keberadaan penetapan eksekusi tidak serta-merta menandakan seluruh persoalan hukum telah selesai. Ia menyebut masih terdapat ruang penyelesaian melalui jalur negosiasi maupun mediasi antara pihak terkait.

“PT Indobuildco menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Namun pelaksanaan eksekusi tidak boleh dipaksakan dan harus tetap memperhatikan hak-hak yang sah, termasuk pekerja, tenant, serta pihak lain yang terdampak,” ujar Hamdan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/5).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013–2015 itu menjelaskan, dalam putusan perdata Nomor 208 Tahun 2025, majelis hakim juga mempertimbangkan pentingnya penyelesaian yang adil melalui perdamaian antarpihak.

Menurut Hamdan, hal tersebut sejalan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK/Pdt/2011 yang menegaskan keberadaan hak investasi PT Indobuildco di kawasan tersebut.

Ia mengatakan, putusan PK itu menilai penyelesaian melalui negosiasi merupakan langkah yang tepat demi menjaga rasa keadilan sekaligus kepastian investasi.

“Atas dasar itu, apabila proses mediasi dan negosiasi masih berlangsung serta peluang damai terbuka, maka pelaksanaan eksekusi seharusnya dapat ditunda,” katanya.

Hamdan juga menyoroti objek sengketa yang disebutnya hanya berkaitan dengan lahan kawasan Hotel Sultan, bukan kepemilikan bangunan maupun bisnis hotel yang dikelola PT Indobuildco.

Menurut dia, bangunan Hotel Sultan bukan merupakan skema Build, Operate, Transfer (BOT), sehingga tidak dapat langsung diambil alih tanpa mekanisme hukum yang jelas.

“Bangunan dan kegiatan usaha hotel merupakan hak PT Indobuildco. Jika ada upaya pengambilalihan, maka harus melalui mekanisme hukum serta disertai penyelesaian dan ganti rugi yang sesuai,” ujarnya.

Selain itu, Hamdan mengingatkan bahwa kawasan Hotel Sultan selama ini menjadi tempat bergantung banyak pihak, mulai dari pekerja, tenant, hingga mitra usaha yang telah menjalankan aktivitas bisnis selama puluhan tahun.

Ia menilai langkah eksekusi yang dilakukan secara tergesa-gesa berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap dunia usaha dan iklim investasi nasional.

“Persoalan ini bukan hanya soal lahan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia,” ucapnya.

Hamdan menegaskan, PT Indobuildco tidak bermaksud melawan negara. Pihaknya hanya menginginkan agar seluruh proses hukum berjalan secara adil, proporsional, dan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki para pihak. [SF]

Untuk diketahui, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) dengan dasar hak penguasaan (HPL) berusaha mengambil alih kembali lahan yang selama ini digunakan Hotel Sultan tersebut.

Perusahaan Pontjo Sutowo, PT Indobuildco sudah menempati lahan tersebut sejak puluhan tahun, dan kini dipaksa angkat kaki oleh pemerintah.

Ponjto menyatakan pihaknya bersedia angkat kaki dari lahan tersebut asalkan diberi gan rugi sebesar Rp28 triliun.

“Kalau pemerintah tidak mau perpanjang HGB (Hak Guna Bangunan), artinya hak kami dicabut itu ada UU-nya. Presiden yang cabut bukan Setneg (Sekretariat Negara). UU Nomor 20 Tahun 61 tentang pencabutan hak itu sudah diatur dan ganti rugi harus secara penuh. Gugatan kita sebesar Rp28 triliun lebih, itu belum dihitung segala isinya,” kata kuasa hukum Indobuildco, Yosef Benediktus Badeoda, Senin (16/10/2023).

Yosef membeberkan permintaan angka tersebut untuk mengganti berbagai macam kerugian yang dialami PT Indobuildco.

“Kerugian terbesar yaitu pada lahan yang nilainya mencapai Rp13 triliun. Hal ini karena posisi Hotel Sultan yang sangat strategis, di jantung Ibu Kota dan area Senayan,” dijelaskannya.

“Ditambah lagi dengan nilai ganti rugi terhadap gedungnya juga tidak kalah fantastis, Rp5 triliun,” tambah Yosef.

Lalu, Rp10 triliun lainnya, kata Yosef mencakup kerugian materiil, nama baik, reputasi hancur.

Kata Yosef, nilai ganti rugi itu diklaim bukan asal-asalan dari pihak Hotel Sultan, sebaliknya Yosef menyebut nilai itu berasal dari Kemensetneg sendiri.

“Sebenarnya itu hitungan Setneg sendiri. Mereka kan pernah ajukan perhitungan, sama lah kita hitung-hitung juga. Dari Setneg minta ganti rugi seperti itu. Kita paling tidak mirip-mirip lah, dan itu angka jelas ada NJOP dan sebagainya, dan gedung kita sudah dihitung juga,” pungkasnya. (as)

Eranasional.com – Hotel Sultan termasuk salah satu hotel tua di Jakarta. Hotel bintang lima ini dibangun di atas tanah negara, padahal pemiliknya swasta. Belakangan, Pemerintah Indonesia secara resmi mengambil alih hotel yang berada di kawasan kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat tersebut.

Berdasarkan amar putusan PK-1 majelis hakim Mahkamah Agung (MA), PT Indobuilco sebagai pengelola Hotel Sultan dihukum membayar royalty kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang dalam hal ini diwakili Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK).

Perkembangan terakhir, hotel itu harus segera dikosongkan karena pemerintah telah menyiapkan rencana pengembangan kawasan GBK menjadi kawasan terintegrasi dan modern, juga berstandar internasional, di mana lahan yang digunakan Hotel Sultan masuk dalam perencanaan tersebut.

Rabu (4/10), merupakan batas akhir pengosongan Hotel Sultan. Spanduk berukuran besar di pasang di depan hotel sebagai penanda pergantian kepemilikan.

Sejarah Hotel Sultan

Hotel Sultan dikelola oleh PT Indobuildco dengan Direktur Utama Pontjo Sutowo, anak dari Direktur Pertamina era Orde Baru, Ibnu Sutowo.

Hotel ini didirikan berawal ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Pariwisara se-Asia Pasik yang dihadiri oleh 3.000 orang pada tahun 1971.

JAKARTA, Eranasional.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan ada potensi pelanggaran pidana terkait sengketa lahan Hotel Sultan antara PT Indobuildco dengan Sekretariat Negara (Setneg).

Kata Kapolri Sigit, ada keputusan eksekutorial yang berpotensi menimbulkan pidana baru yaitu putusan eksekutorial tersebut tidak dilaksanakan oleh PT Indobuildco.

“Kami melihat ada keputusan yang bersifat eksekutorial yang tak dilaksanakan oleh PT Indobuildco dan ini memunculkan potensi pidana baru. Mulai dari pidana umum maupun yang terkait UU Tipikor,” kata Jenderal Sigit di Kemenko Polhukam, Jumat (8/9/2023).

Diberitahunya, menyikapi persoalan ini Kemenko Polhukam telah menggelar rapat koordinasi dalam rangka mendalami dan mengambil langkah-langka strategis pengembalian aset milik negara yang dikuasai PT Indobuildco tersebut.

Dijelas Kapolri, negara sudah menang dalam gugatan perdata oleh Ponco Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco.

Dari penjelasan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto diketahui bahwa hak terhadap pengelolaan lahan HGB hotel tersebut telah berakhir dan tanah itu kembali menjadi milik negara, dalam hal ini Setneg.

“Langkah selanjutnya adalah negara akan mengambil langkah untuk mengambil kembali hak terhadap lahan atau aset, tentunya Polri akan mengawal proses yang akan dilaksanakan untuk mengembalikan aset lahan atau lahan tersebut kepada negara,” tegas Jenderal Sigit.