Laporan tersebut mengungkap dugaan aktivitas penambangan, produksi hingga penjualan bijih nikel yang disebut masih berlangsung meski terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kuasa hukum PT Bososi Pratama, Teguh Satya Bhakti, mengatakan laporan itu juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana pertambangan mineral dan batubara hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Teguh, sejumlah pihak turut dilaporkan dalam perkara tersebut.

Di antaranya Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo, Direktur Utama PT Palmina Adhikarya Sejati, serta seorang advokat berinisial L.

“Kami meminta Kejaksaan Agung untuk mendalami seluruh pihak yang terkait, termasuk pihak yang berwenang dalam persetujuan RKAB di Kementerian ESDM serta pihak yang terkait dengan sistem AHU di Kementerian Hukum,” kata Teguh dalam keterangan pers, Rabu (19/8/2026).

Klaim Punya Dasar Hukum

Teguh menjelaskan, laporan tersebut berawal dari dugaan aktivitas penambangan di wilayah PT Bososi Pratama yang masih berjalan setelah adanya putusan pengadilan terkait kepemilikan dan kepengurusan perusahaan.

Ia menyebut posisi hukum PT Bososi Pratama telah ditegaskan melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 269 PK/Pdt/2024 dan Nomor 623 PK/Pdt/2026.

Menurut Teguh, putusan tersebut menegaskan keabsahan kepemilikan dan kepengurusan PT Bososi Pratama berdasarkan Akta Nomor 93 tanggal 16 Desember 2016.

Sementara Akta Nomor 43 tanggal 25 Agustus 2017 beserta turunannya disebut telah dinyatakan batal dan tidak sah.

Selain putusan Mahkamah Agung, Teguh juga merujuk Surat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Nomor T-1/HK.05/DJH/2026 tertanggal 6 Januari 2026.

Dalam surat tersebut, menurut Teguh, status hukum PT Bososi Pratama harus mengacu pada Akta Nomor 93.

Bahkan, otoritas penegakan hukum ESDM disebut telah merekomendasikan penangguhan aktivitas produksi berbasis RKAB 2024 hingga 2025 untuk mencegah potensi kerugian negara akibat dugaan kegiatan penambangan ilegal.

Namun, Teguh mengklaim aktivitas pertambangan di wilayah tersebut tetap berlangsung.

“Kami menduga kegiatan tersebut terjadi karena adanya pembiaran, fasilitasi, atau penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.

Dugaan 8 Juta Ton Nikel

Tak hanya melaporkan dugaan aktivitas pertambangan ilegal, PT Bososi Pratama juga mengungkap dugaan eksploitasi dalam jumlah besar.

Teguh menyebut, berdasarkan data awal yang dimiliki perusahaan, sedikitnya 8 juta metrik ton bijih nikel diduga telah dikeluarkan dan diperjualbelikan setelah terbitnya Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 269 PK/Pdt/2024 pada 24 April 2024.

Dengan asumsi harga konservatif sebesar 50 dolar AS per metrik ton dan kurs Rp18.000 per dolar AS, nilai transaksi tersebut diperkirakan mencapai Rp7,2 triliun.

“Nilai tersebut tentu bukan angka kecil. Karena itu, kami meminta Kejaksaan Agung melihat perkara ini sebagai dugaan tindak pidana serius yang berpotensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara,” kata Teguh.

PT Bososi Pratama juga meminta Kejagung berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dugaan aliran dana hasil penjualan bijih nikel tersebut.

Penelusuran itu dinilai penting untuk mengetahui pihak-pihak yang diduga menerima manfaat dari aktivitas tersebut, termasuk kemungkinan adanya aliran dana kepada penyelenggara negara.

Selain itu, perusahaan meminta aparat penegak hukum menghentikan aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki dasar hukum serta melakukan pemblokiran atau penyitaan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Teguh menegaskan laporan tersebut disampaikan dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Namun, pihaknya meminta seluruh pihak menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Kami meminta agar seluruh pihak yang diduga terlibat, baik dari unsur swasta, pengacara dengan inisial L, maupun penyelenggara negara, diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

PT Bososi Pratama juga meminta rekomendasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM terkait penangguhan produksi serta pemulihan data perusahaan dalam sistem AHU segera ditindaklanjuti.

Laporan tersebut kini diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan aktivitas pertambangan, aliran dana, serta pihak-pihak yang disebut berkaitan dengan kegiatan tersebut secara menyeluruh. [SF].

“Jadi, kami hari ini sudah mengirimkan surat secara resmi kepada BPN untuk meminta supaya pengukuran atau pengembalian batas lahan klien kami. Kalau memang dalam waktu 14 hari surat kami tidak direspon, maka kami akan melakukan surat yang kedua, kalaupun tidak direspon lagi, BPN akan menjadi tergugat oleh kami,” ujar Andi Tatang dalam keterangannnya kepada awak media usai menggelar buka puasa bersama di Kantor DPC Peradi Kota Depok, Jumat (6/3/2026).

Dirinya menyayangkan sikap BPN yang terkesan menghambat hak hukum kliennya sebagai pemilik tanah yang sah. Menurutnya, alasan “sedang bersengketa” kerap dilontarkan BPN tidak relevan, karena pihaknya telah mengupayakan prosedur hukum yang benar.

“Dengan alasan katanya sedang bersengketa. Itu yang hari ini kan, sebelumnya beberapa bulan lalu kita sudah mengajukan pengukuran tapi BPN menolak. Yang jadi pertanyaan, dasarnya apa ini ditolak pengukuran? Ini kan kita sebagai pemilik, meminta kepada BPN untuk melakukan pengukuran atau pengembalian batas. Kok ditolak?” ungkap Andi Tatang.

Persoalan ini juga menyeret perhatian publik terhadap isu mafia tanah dengan oknum di instansi terkait. Dia menilai jika BPN ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka solusinya adalah harus segera dilakukan pergantian pejabat mulai dari hulu hingga ke hilir.

“Khususnya bagi para pencari keadilan dalam hal tanah, sudah lah menurut saya ganti saja semua itu dari hulu ke hilir, ganti semua, jangan rotasi. Karena pemainnya itu-itu juga kok, kalau selama mereka itu ada juga, ya tidak akan kelar-kelar ganti saja orang-orang baru semua yang memang punya jiwa menjalankan tugas amanah sebagai pegawai ASN,” kata Andi Tatang.

Kendati belakangan ini beredar kabar sudah adanya pergantian di seluruh jajaran pejabat BPN di Indonesia. Menurutnya, hal itu sepenuhnya tak menjadi sebuah jaminan untuk menjadikan pelayanan lebih baik lagi.

“Tapi kalau oknumnya masih bercokol di situ, ya percuma, yang lainnya harus diganti juga. Iya kan? Ibarat kerajaan, rajanya diganti. Tapi patinya tidak, sementara patinya yang punya kuasa, percuma rajanya diganti, percuma pion-pionnya diganti,” tandasnya.

Untuk meminta kepastian batas tanah, dia menegaskan bahwa kliennya memiliki dasar yang kuat, yakni sertifikat resmi.

“Alasan BPN katanya sampai dengan putusan, ada putusan. Kita sudah ada putusan nih, terus kita mengajukan, makanya saya mau tahu hasil dari pada pengajuan ini apa? Apakah tetap ditolak? Kalau pengukuran tetap ditolak, maka BPN akan menjadi tergugat yang dilakukan oleh saya. Saya akan gugat BPN. Kenapa? Kok dia menolak? Kan kami punya hak. Hak hukum si pemilik tanah untuk mengajukan permohonan pengukuran kepada BPN,” tegasnya.

Andi Tatang menjelaskan adapun objek bidang tanah yang dimiliki kliennya kurang lebih seluas 258 m² dengan memiliki sertifikat resmi kepemilikan yang kisaran harganya Rp 25 juta per meternya. Namun dia menyayangkan hingga kini belum menemui titik terang meski pihak pemilik telah mengantongi putusan hukum.

Lebih lanjut menurutnya bahwa permohonan pengukuran ini merupakan langkah administratif yang seharusnya dijalankan BPN, terlebih proses gugatan di pengadilan telah bergulir.

“Kita sudah melakukan gugatan yang tadi saya ceritakan, sebelumnya klien kami tidak pernah didampingi oleh kuasa hukum, setelah kalah baru minta bantuan hukum sama kita. Nah, kami sebagai kuasa hukum minta kepada BPN untuk dilakukan pengukuran tapi ditolak. Ada apa?,” ungkapnya.

Pengacara yang kerap membela warga Depok kalangan bawah itu menyoroti bagaimana birokrasi kerap kali justru mengikuti kemauan pihak tergugat dibandingkan menjalankan aturan yang berlaku.

“Kalau kita menyampaikan ada (mafia tanah), sejauh ini kita secara pribadi personal saya belum bisa membuktikan. Dibilang tidak ada, faktanya banyak keluhan masyarakat. Kan sekarang keluhan masyarakat yang harus berhadapan dengan oknum-oknum. Iya kan? Kita sekarang harus berhadapan dengan oknum-oknum,” pungkasnya. (**)

Pasalnya, korban melalui Kuasa Hukum menilai bahwa kasus tersebut tak hanya sekadar perbuatan pelecehan seksual biasa, namun juga mengindikasikan bukti adanya unsur pelanggaran pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas dasar penyebaran stiker bermuatan asusila.

Korban dugaan tindak asusila, melalui Kuasa Hukumnya, Wanda Alfatih Akbar menerangkan atas dasar penelusuran dan pengembangan kasus yang telah diterima. Maka itu, pihaknya akan membawa kasus perkara ini lebih tinggi dari laporan sebelumnya.

“Ya, hari ini kita untuk melayangkan tambahan laporan. Ingin menambahkan satu orang lagi terlapor dengan pelaku inisial AM. Jadi kita sekaligus juga mencoba melakukan pengembangan terhadap kasus ini, karena setelah kita telusuri ternyata ada indikasi merambah ke Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 433 atau Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atas dasar penyebaran stiker bermuatan asusila,” ujar Wanda Alfatih Akbar kepada awak media usai membuat laporan di Mapolres Jakarta Timur, Selasa (24/2/2026).

Kaitan dengan adanya pihak terlapor baru di dalam laporan tambahan. Dia menilai bahwa di dalam laporan awal hanya ada satu orang nama tercantum sehingga dimungkinkan nantinya akan hanya menjadi bukti pendukung, padahal di dalam grup pesan WhatsApp tersebut terdapat beberapa orang yang terlibat.

“Di dalam grup WhatsApp itu ada beberapa orang yang ikut terlibat. Tetapi di laporan sebelumnya hanya satu orang terlapor yang tercantum, di mana dalam KUHP kita itu dikenal dengan istilahnya penyertaan. Nah, kalau kita cantumkan hanya satu nama rasanya tidak fair, karena oknum guru yang sebenarnya vokal di dalam grup itu ya yang berinisial AM,” ungkapnya.

Atas dasar itu, sambung Akbar mengungkap dalam kronologis perkara tersebut diduga pelaku secara bersamaan sengaja melakukan penyebaran konten yang menjurus kepada tindak asusila . Diantaranya berupa foto stiker WhatsApp yang disertakan kalimat kata-kata menjurus tindak asusila.

“Di mana di situ (Grup Pesan WhatsApp “Zoopardie”-RED) ada foto korban yang dijadikan stiker WhatsApp dengan disertakan kalimat-kalimat tidak senonoh yang disebar juga di dalam grup tersebut,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologis itu terjadi berawal dari aktivitas dalam Grup Komunitas Pesan WhatsApp “Zoopardie” yang memuat konten bermuatan seksual dan tidak pantas. Dalam grup tersebut diduga terjadi pengeditan foto wajah siswi menjadi stiker WhatsApp bermuatan kalimat cabul dan merendahkan martabat, serta intimidasi terhadap siswi yang mengetahui atau menentang keberadaan konten tersebut.

Atas kejadian itu pihak korban telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur dengan register Nomor Laporan : STBLP/B/432/II/2026/SPKT / POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA, atas Laporan Tentang Kekerasan Psikis Terhadap Anak, Pasal 76 C JO 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU Perlindungan Anak pada Senin, 2 Februari 2026.

Adapun pihak yang dilaporkan sebagai terlapor utama yakni bernisial A F M dan D A yang keduanya merupakan oknum guru di lingkungan SMA Budhi Warman II, Jakarta Timur. Korban merupakan siswi di bawah umur bernisial N. Akibat perbuatan tersebut, korban dilaporkan mengalami tekanan psikis berat dan trauma. Menyikapi kasus ini, pihak sekolah diketahui sudah menjatuhkan sanksi berupa Pemecatan Tidak Hormat terhadap kedua oknum guru tersebut pada 6 Februari 2026.

“Kalau untuk perkembangan kasusnya dari laporan sebelumnya. Sementara kami masih menunggu jadwal pemanggilan saksi ya, Karena sampai saat ini masih belum dipanggil saksinya,” ucap Akbar.

Lebih lanjut, Wanda Alfatih Akbar menegaskan pihaknya kini tengah menyusun konstruksi pasal berlapis yang akan menjerat para terduga pelaku. kemudian dirinya akan mendorong laporan ke Unit Reserse Kriminal atau Kriminal Khusus (Krimsus) Polres Metro Jakarta Timur sehingga memastikan penegakan hukum dapat berjalan optimal.

“Pasal 27 ayat (1) UU ITE, unsur delik terpenuhi karena terlapor diduga dengan sengaja mentransmisikan konten bermuatan asusila melalui media elektronik. Pasal 433 dan/atau Pasal 434 KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) karena perbuatan tersebut diduga menyerang kehormatan dan nama baik korban melalui tuduhan atau representasi asusila yang tidak benar,” tegasnya.

“Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindakan tersebut diduga merupakan kekerasan seksual berbasis elektronik, berupa pencitraan seksual terhadap korban tanpa persetujuan. Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan kekerasan psikis terpenuhi akibat dampak trauma yang ditimbulkan terhadap korban,” tambahnya.

Dengan mengambil langkah strategis untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan (Mens Rea). Pihaknya akan menyerahkan bukti digital forensik, termasuk metadata pembuatan stiker pesan WhatsApp. Serta mendesak dilakukannya gelar perkara khusus apabila laporan tidak ditindaklanjuti, serta mempertimbangkan pengaduan ke pengawas internal kepolisian apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan penyidikan.

“Bahwa transmisi konten asusila melalui media elektronik, meskipun dalam grup terbatas, merupakan tindak pidana, bukan sekadar pelanggaran etika,” pungkas Akbar.

Sementara itu, Eranasional berupaya memberikan ruang penjelasan lebih lanjut melalui konfirmasi kepada pihak terkait. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) maupun Polres Metro Jakarta Timur terkait perkembangan kasus tersebut. (**)

Penetapan tersangka ini dibenarkan Kabid Humas Polda Bali Kombes Aria Sandy. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyelidikan dan penyidikan sejak Januari 2025.

“Berawal dari pengaduan masyarakat tertanggal 26 Agustus 2024 kemudian dilakukan penyelidikan, dan ditingkatkan ke penyidikan sesuai dengan laporan polisi tertanggal 20 Januari 2025,” kata Aria saat dikonfirmasi, Senin (21/7/2025).

Aria menyebut pelapor merupakan salah satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang ada di Indonesia. Yaitu, Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI).

“Dalam hal ini diwakili oleh saudara Vanny Irawan, SH selaku Manajer Lisensi sesuai surat kuasa yang diberikan oleh Ketua SELMI,” ungkap Aria.

Menurut dia, kerugian yang ditimbulkan dari dugaan tindak pidana pelanggaran hak cipta ini mencapai miliaran rupiah. Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu kategori Restoran.

“Tarif royalti dihitung berdasarkan rumus, yaitu jumlah kursi dalam satu outlet x Rp120.000 x satu tahun x jumlah outlet yang ada, sehingga jumlahnya mencapai miliaran rupiah,”  jelas perwira menengah (pamen) Polri itu.

Menurut kejaksaan Agung menegaskan penundaan proses hukum calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2024, bukan untuk melindungi tindak pidana atau kejahatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Lapangan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI di Jakarta sebagaimana dikutip dari Antara, Senin 2 September 2024.

“Saya mau tegaskan, yang pertama bahwa bukan dimaksudkan akan melindungi kejahatan,” tegas Harli.

Kata dia, penundaan proses hukum dilakukan untuk menjaga objektivitas proses hukum dan demokrasi yang berjalan.

“Supaya tidak ada black campaign (kampanye hitam), supaya tidak ada satu calon yang menjadikan suatu isu untuk menjatuhkan calon yang lain,” tuturnya.

Harli memastikan, Kejagung akan melanjutkan proses hukum terhadap kepala daerah yang bermasalah setelah pilkada berakhir.

“Setelah Pilkada 2024, tentu proses hukum akan terus dilaksanakan dan dijalankan,” jelasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menerbitkan Instruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor 6 Tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pilkada.

Ia mengatakan, INSJA tersebut diterbitkan sebagai bentuk komitmen pelaksanaan memorandum Jaksa Agung Nomor 128 tentang optimalisasi peran intelijen kejaksaan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024.

Dalam keterangannya, Burhanuddin pun memerintahkan kepada jajaran bidang Tindak Pidana Khusus dan bidang Intelijen Kejaksaan untuk menunda pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi peserta Pemilu 2024.

“Menunda proses pemeriksaan, baik dalam setiap tahap penyelidikan maupun penyidikan, terhadap penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para peserta dalam kontestasi pemilu sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai dengan selesai rangkaian penyelenggaraan pemilu berjalan,” tuturnya. []

Andhi Pramono menyampaikan hal tersebut saat jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan mengenai penjelasan adanya setor tunai masuk ke rekening Andhi dari petugas kebersihan bernama Taufik Hidayat sebesar Rp 160 juta.

“Taufik Hidayat adalah salah satu cleaning service yang ada di Kantor Bea Cukai Jakarta. Saya minta tolong untuk menyetorkan uang itu,” kata Andhi dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pusat, Jumat 1 Maret 2024.

Kejadian tersebut kata Andhi saat dirinya bertugas di Kantor Bea Cukai Jakarta, tepatnya pada tahun 2020.

Selain dari Taufik Hidayat, JPU KPK mengungkapkan terdapat pula penerimaan setor tunai ke rekening atas nama Yanto Andar senilai Rp8 14,5 juta selama periode 6 Desember 2021 hingga 15 Juli 2022 saat Andhi menjabat sebagai Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar.

Mengenai transaksi tersebut, Andhi mengatakan bahwa rekening atas nama Yanto Andar merupakan rekening baru yang ia minta dari temannya untuk transaksi bisnis dengan pihak swasta, yakni Sia Leng Salem.

“Jadi, rekening ini saya sampaikan kepada Pak Salem untuk menerima sisa-sisa usaha yang ada di Singapura. Jadi, sama Pak Salem dikirim ke rekening Yanto Andar,” jelasnya.

Sebelumnya, JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi senilai total Rp 58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor.

Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

Andhi didakwa dengan pasal gratifikasi, yakni Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Andhi tersebut bermula dari penyelidikan KPK terhadap video viral Andhi Pramono di media sosial yang terkesan memamerkan harta kekayaan rumah mewah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, awal 2023. (*)

Dimana jumlah perceraian sepanjang 2023 sebanyak 2030 orang.

Faktor pemicu perceraian dari data Pengadilan Agama kelas 1A Makassar dimana penggugat didominasi perempuan.

Menurut Sosiolog Anshar Aminullah, banyaknya kasus perceraian yang penggugatnya adalah perempuan cukup menyita perhatian masyarakat.

“Kita tidak boleh melakukan kanalisasi karakteristik sikap dari perempuan kelas-menengah dan kelas-bawah dari pengambilan keputusan mereka bercerai,”ujar kandidat doktor Universitas Indonesia (UI) ini, Kamis 11 Januari 2024 malam.

Menurut Anshar, dibebaskannya istri oleh suami untuk mencari pendapatan sendiri selain tugas utama sebagai ibu rumah tangga memang berpotensi menumbuhkan rasa mapan dan sanggup mandiri, bahkan walau tanpa didampingi suami kelak.

Di sisi lain, faktor kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan juga harus diakui tetap menjadi pemicu hingga meningkat tajam jumlah perceraian di Makassar.

“Meskipun ini menjadi ranah privasi bagi mereka namun ini menunjukkan bahwa era modern ini kesadaran membangun komitmen berlandaskan pentunjuk agama ini mengalami perubahan yang cukup signifikan,”tuturnya.

GOWA, Eranasional.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gowa melakukan pengeledahan di rumah sakit umum daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa 19 September 2023.

Dalam penggeledahan itu, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gowa menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang kini ditangani Kejari Gowa.

Selain dokumen, Penyidik Kejari Gowa juga menyita sejumlah barang, seperti laptop hingga komputer sebagai barang bukti dugaan korupsi penggunaan jasa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2018-2023.

Penggeledahan ruangan manajemen rumah sakit umum daerah (RSUD) Syekh Yusuf Gowa berlansung selama kurang lebih tiga jam lamanya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Gowa, Yeni Andriani mengatakan, penggeledahan dilakukan sebagai upaya penyidikan terkait adanya indikasi tindak pidana korupsi terhadap management rumah sakit dalam pengadaan JKN tahun 2018-2023.

JAKARTA, Eranasional.com – Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi Bareskrim Polri yang telah melakukan penyelidikan judi online yang menjadi sponsor Liga 1 sepak bola Indonesia atas laporan masyarakat. 

“Hal ini selaras dengan tekad pemerintah melalui Menkominfo Budi Arie Setiadi yang akan memberantas perjudian di Tanah Air,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Selasa, 22 Agustus 2023. 

Sebelumnya, Kementerian Kominfo dalam keterangan pers pada Kamis, 20 Juli 2023, menyebut akan terus melakukan pemantauan dan pemutusan akses terhadap segala bentuk penyebaran konten perjudian online, serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Kemudian Bareskrim Polri saat ini sedang menyelidiki laporan polisi nomor: LP/B/0192/VII/2023/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 13 Juli 2023 dengan pelapor Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali.

Terlapornya adalah CEO Persikabo 1973 Bimo Warja Soekarta dan Dirut PT LIB Ferry Paulus. 

Penyelidikan dari kasus ini dikuatkan dengan keluarnya Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/547/VII/RES.1.12./2023/Dittipidsiber tanggal 25 Juli 2023.

GOWA, Eranasional.com – Komplotan geng morot di Kabupaten Gowa kembali membuat warga resah.

Terbaru, mereka memanah warga Dewa Madalle, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Sulsel, Selasa, (28/3/2023).

Akibatnya, salah satu korban bernama Kadir Daeng Nhempo (50) meninggal dunia.

Sementara satu korban lainnya bernama Ardan (20) tertancap anak panah di pelipisnya.

“Dua korban merupakan warga sekitar tempat kejadian, satu diantaranya meninggal dunia akibat terkena anak panah di dada kirinya,”jelas Kapolsek Bajeng, AKP M Aidil, Rabu (29/3/2023).

Kata Aidil, korban yang meninggal dunia sempat dibawa ke rumah sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk mendapatkan perawatan,”jelasnya.

Setelah anak panah berhasil dicabut, korban dibawa pulang untuk disemayamkan.

Sementara satu korban luka lainnya juga dirawat di rumah sakit yang sama.

“Dia menjalani operasi pencabutan anak panah yang mengenai sekitar matanya,”pungkas Aidil.

JAKARTA, Eranasional.com –Aktor Ammar Zoni dan dua tersangka lainnya, M (35) dan R (37), telah resmi menjalani asesmen terkait kasus narkoba. Berdasarkan hasil asesmen, Ammar Zoni dkk direkomendasikan untuk direhabilitasi.

“Iya betul semua tersangka direhabilitasi 3 sampai 6 bulan. Jadi itu rehab inap, jadi nggak keluar benar-benar rehabilitasi,” kata Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jaksel Kompol Achmad Ardhy saat ditemui di Polres Jaksel, Senin (13/3/2023).

Permohonan rehabilitasi Ammar Zoni dikabulkan karena penyidik mengikuti kebijakan pemerintah tentang penanganan untuk pengguna narkoba.

“Jadi untuk pengguna, pasti kami sembuhkan. Namanya pengguna, orang yang terjerat ya kami bantu mereka dengan rehabilitasi. Agar saat mereka kembali ke masyarakat, tidak terjerat lagi,” kata Achmad Ardhy

Meski suami Irish Bella itu direhabilitasi, perkara nantinya akan tetap disidangkan.

“Proses hukum tetap berjalan,” ujar Kompol Achmad Ardhy

Diketahui Ammar Zoni ditangkap polisi atas penyalahgunaan narkoba di kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 8 Maret 2023

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan kalau penangkapan Lukas Enembe murni karena urusan hukum. Karena itu, Mahfud mengancam kepada siapapun yang hendak melakukan kerusuhan dalam membela Lukas Enembe.

Mahfud menerangkan kalau pemerintah akan menegakkan hukum kepada siapapun yang hendak melakukan pembelaan terhadap Lukas melalui jalur rusuh.

“Saya minta saudara kepada yang lain-lain supaya tidak melakukan langkah-langkah destruktif, untuk misalnya atas nama pembelaan dan sebagainya lalu melakukan perusakan-perusakan, hukum akan ditegakkan kepada siapapun tanpa pandang bulu,” kata Mahfud melalui konferensi pers yang digelar di kantornya, Rabu (11/1).

Mahfud juga meminta seluruh pihak untuk bisa memahami kalau penangkapan Lukas itu berkaitan dengan urusan kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun Lukas menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua

“Oleh sebab itu, semua pihak supaya memahami ini, jangan lagi dipertentangkan antara penegakkan hukum dan perlindungan HAM,” tuturnya

Sebelumnya KPK dikabarkan telah menangkap Lukas Enembe. Setelah ditangkap tersangka kasus korupsi tersebut langsung dibawa ke Mako Brimob Kotaraja, Jayapura, Papua.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Adi Prabowo menyebut penangkapan terhadap Lukas Enembe dilakukan oleh KPK.

“Iya informasi yang saya dapatkan dari Karo Ops Polda Papua bahwa dari KPK melakukan penangkapan Lukas Enembe. Itu upaya hukum yang dilakukan oleh KPK,” kata Ignatius kepada wartawan, Selasa (11/1/2023).

Memburu Ignatius pengamanan dilakukan oleh jajaran Brimob secara ketat.

“Infonya diamankan di Mako Brimob Kotaraja. Saat ini Polda Papua sedang mengerahkan pengamanan di sekitar Mako Brimob Kota Raja.”

Eranasional.com – Diskon putusan Kasasi Hakim Mahkamah Agung (MA) kepada Edhy Prabowo selaku mantan Menteri Kelautan menunjukkan Mahkamah Agung kembali terperosok menambah catatan buruk dalam sejarah penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra saat merespons disunatnya hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari sembilan tahun menjadi lima tahun.

“Putusan majelis hakim dalam perkara ini sangat kering dalam pertimbangan hukumnya yang dijadikan alasan terkait pemotongan lamanya masa hukuman,” jelas Azmi kepada wartawan, Jumat (11/03/2022).

Menurutnya, putusan Hakim menyangkut pertimbangan hukumnya telah menyimpang, keluar dari aspek pertimbangan hukum, sepanjang hakim dalam putusan ini telah masuk keranah penilaian kinerja jabatan seorang Menteri.

Hal tersebut, kata Azmi, bukanlah wewenang hakim tingkat kasasi apalagi menjadikan ukuran kinerja diambil menjadi pertimbangan hukum.

“Ini suatu keganjilan dalam praktek hukum terkait putusan Hakim MA dimana pertimbangannya memberikan penilaan tentang kinerja seorang mantan Menteri Kelautan. Hakim sudah melampaui wewenangnya. Karena yang berwenang menilai kinerja seorang Menteri bukanlah majelis hakim Kasasi,” kata Azmi.

Azmi pun menilai, bahwa Majelis hakim sudah abai terhadap bahaya kejahatan korupsi, apalagi kasus ini telah menjadi perhatian publik, hakim MA tidak lagi memperhatikan hal-hal yang memberatkan atas perbuatan pelaku dan fakta hukum materilnya.

“Di mana pelaku mendapatkan fee dari izin ekspor tersebut dari perusahaan perusahaan yang “lulus” seleksi sebagai eksportir dimana panitia seleksi adalah orang orang terdekat terdakwa, termasuk pula pelaku terbukti menyalahgunakan kewajiban dari jabatannya semestinya menjadi alasan pemberatan hukuman bukan malah di diskon dari 9 tahun menjadi 5 tahun,” ucapnya.

Tak hanya itu, Azmi juga menilai, seolah-olah putusan Hakim itu juga tidak netral, salah memahami wewenang kasasi. Hakim nyata sudah melampaui wewenangnya, lari dari makna kemerdekaan hakim yang tidak boleh diartikan sebebas-bebasnya oleh hakim.

“Ini namanya Hakim bersembunyi di balik kewenangan bahwa putusan penilaian hakim menjadi independensi kehakiman dan mengaburkan asas kepatutan, dan rasa keadilan masyarakat sehingga putusan majelis hakim tingkat kasasi ini bertentangan dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP,” ungkapnya.

“Karenanya Putusan ini didorong untuk dilakukan eksaminasi khusus maupun eksaminasi publik,” tutupnya.

Diketahui, Edhy merupakan terpidana kasus korupsi penerimaan suap terkait budidaya dan ekspor benih benur lobster (BBL). Ia dinyatakan bersalah dan divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Kemudian Edhy mengajukan upaya banding. Namum majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta malah memperberat hukumannya menjadi 9 tahun penjara.

Kemudian di tingkat kasasi, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 majelis hakim memangkas vonis penjara Edhy menjadi 5 tahun penjara.

Tak hanya itu, pencabutan hak politik Edhy juga dikurangi. Sebelumnya di tingkat pertama hak politiknya dicabut selama 3 tahun. Namun hakim kasasi memutuskan mencabut hak politik Edhy hanya selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokoknya. (MI)

Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukim dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, minta akademisi tidak hanya sekadar menulis kembali potret cita hukum yang ideal, tetapi bagaimana membangun peta jalan untuk berhukum dengan baik.

Hal ini ditegaskan Mahfud MD saat menjadi Keynote Speech Seminar Nasional bertema “Cita Hukum dalam Pembangunan Nasional” di Universitas Brawijaya, Kamis (28/10).

“Tugas kita sebagai akademisi membuat peta jalan. Peta jalan untuk apa? untuk memperbaiki cara kita berhukum, saudara gampang saja bilang oh itu DPR nya salah, tapi bagaimana agar mereka tidak salah? peta jalannya gimana menurut saudara?” ujar Mahfud memaparkan tugas akademisi dalam pembangunan nasional.

Arti cita hukum, menurut Mahfud adalah ide atau gagasan tentang hukum yang digali dari kesadaran hukum dan budaya bangsa, kemudian dituangkan ke dalam sistem hukum dan harus dipraktikkan dalam berhukum.

“Cita hukum kita adalah cita hukum Pancasila yakni hukum yang berketuhanan, artinya hukum kita tidak sekuler, pertanggung jawabannya bukan hanya antar manusia tapi juga tanggung jawab pada Tuhan,” tambah Mahfud.

Berhukum, lanjut Mahfud adalah membuat dan menegakkan hukum. Jadi jika cita hukum itu dibuat dalam bangunan pemikiran, secara deduktif adalah kesadaran hukum dan budaya yang dituangkan dalam sistem hukum nasional. Sedangkan secara induktif adalah perkembangan masyarakat yang dituangkan ke  dalam sistem hukum secara eklektik, yaitu menghimpun nilai-nilai yang baik dari pluralitas masyarakat,” tambahnya.

Dalam acara yang digelar secara virtual ini. Mahfud menjelaskan implementasi cita hukum ke dalam sistem hukum, dilakukan melalui politik hukum, yaitu arah resmi tentang hukum yang dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan negara secara periodik.

Cita hukum nasional menurut Mahfud, sebagai ide yang dikristalkan dalam norma-norma yang ideal, sebenarnya sudah jelas dan banyak ditulis.

“Masalah kita adalah praktik berhukum kita, di dalam melaksanakan cita hukum itu, yaitu praktek hukum kita terkadang koruptif. Banyak hukum dibuat secara salah, koruptif, makanya saya banyak membatalkan undang-undang dulu dan saya pernah jadi anggota DPR,” pungkas Mahfud sembari menjelaskan saat dirinya menjadi Ketua Mahkamah Kostitusi sering membatalkan undang-undang yang dibuah secara salah.

JAKARTA – Pernyataan Direktur Penyidikan Jampidsus Febrie Ardiansyah baru-baru ini tentang adanya aliran dana dugaan korupsi PT Asabri ke dalam bentuk bitcoin, mengundang komentar rsejumlah pengamat. Mereka menganggap Febrie dalam menyampaikan keterangannya telah redmenyertakan opini pribadi sehingga tidak lagi obyektif.

Apalagi kejaksaan hingga saat ini belum menyelesaikan perhitungan kerugian negara sehingga dapat nilai yang pasti dari tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, seyogyanya Dirdik tidak membuat opini pada proses yang masih prematur.

“Meski dalam kerangka transparansi, namun jika membuat opini yang salah dikhawatirkan bisa menjadi bumerang bagi institusi kejaksaa. Proses penegakan hukum tidak boleh dibumbui dengan opini,” kata Suparji di Jakarta, Selasa 20 April 2021.

Ia pun menyarankan agar kejaksaan dalam memberikan pernyataan harus menjaga obyektivitasnya sebagai penegak hukum. Jika serampangan, lanjutnya, maka bisa menimbulkan kegaduhan nasional.

“Maka pernyataan penyidik juga harus memperhitungkan dampak negatif terhadap politik, sosial dan ekonomi. Dan penyidik Kejagung tak boleh membekukan rekening efek tanpa memeriksa emiten serta memastikan bahwa rekening tersebut terkait dengan tindak pidananya sebagaimana amanat Pasal 39 KUHP,” kata dia.

Menurut dia, jika tidak ada kaitannya dengan kejahatan, penyidik tidak boleh sembarangan beropini maupun menyita. Sebabnya, proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum tak boleh mengganggu sektor perekonomian. Apalagi di situasi pandemi seperti saat ini, ekonomi negara sudah sangat tertekan. Jadi sebaiknya jangan bikin gaduh.

Senada, pakar hukum Universitas Pelita Harapan, Rizky Karo-Karo menilai penegak hukum yang menangani kasus Asabri maupun Jiwasraya, sejatinya dalam melakukan tugas dan kewenangan harus berdasar bukti permulaan yang cukup, minimal terdapat 2 (dua) alat bukti dalam hukum acara pidana.

“Penegak hukum pun wajib tidak melupakan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) hingga akhirnya terdapat putusan peradilan dari hakim pemeriksa perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),” kata dia.

Sementara terkait tudingan kejaksaan soal aliran dana ke bitcoin, kuasa hukum Benny Tjokro, Bob Hasan membantahnya. Ia menegaskan bahwa penegak hukum diduga sudah serampangan.

“Wah saya baru tahu ada tudingan tersebut. Kami pun tidak tahu jika ada aliran dana ke bitcoin. Dasarnya memang jaksa segitu serampangan dalam memproses hukum ini,” kata Bob Hasan.

(red).