Dalam perkembangan terbaru, penyidik telah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Sitti Husniah yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Pemeriksaan difokuskan pada dugaan perubahan elemen data kependudukan, khususnya informasi mengenai pekerjaan tersangka.

Diduga Ubah Pekerjaan dari Bupati Menjadi Wiraswasta

Kasubdit II Harda Ditreskrimum Polda Sulsel, Kompol E Sibarani mengungkapkan, salah satu modus yang diduga dilakukan Husniah adalah mengubah keterangan pekerjaan dalam dokumen kependudukan.

Data pekerjaan yang sebelumnya tercatat sebagai bupati diduga diubah menjadi wiraswasta.

“Jadi, tersangka sudah kita periksa. Modusnya, tersangka mengubah elemen data kependudukan, yakni pekerjaan yang tadinya Bupati menjadi wiraswasta,” ungkap Sibarani di Mapolda Sulsel, Kamis 5 November 2026 sore.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, perubahan data tersebut diduga dilakukan untuk mempermudah proses pengajuan perceraian.

Pasalnya, pejabat tertentu yang hendak mengajukan perceraian harus memenuhi ketentuan administratif dan memperoleh izin sesuai aturan yang berlaku.

Ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Dijerat Pasal Pemalsuan

Atas dugaan perbuatannya, penyidik menjerat Sitti Husniah dengan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 394 KUHP Tahun 2023 serta Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Pihak kepolisian menyatakan pemeriksaan terhadap tersangka masih berlangsung untuk mendalami perkara tersebut.

“Jadi, sampai saat ini penyidik Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan media,” ujarnya

Penyidik selanjutnya akan melengkapi berkas perkara berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang telah dikumpulkan untuk proses hukum lebih lanjut. []

Penundaan tersebut dilakukan karena kondisi kesehatan tersangka dilaporkan menurun sehingga harus mendapatkan perawatan medis.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Didik Supranoto, mengatakan HT telah ditetapkan sebagai tersangka sejak pekan lalu.

Penyidik sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada Kamis (29/10/2026).

“Jadi terkait penetapan tersangka saudara HT, ini sudah ditetapkan tersangka minggu kemarin. Kemudian dijadwalkan hari Kamis kemarin untuk dilakukan pemeriksaan,” ujar Didik saat dikonfirmasi, Jumat (30/10/2026).

Didik menjelaskan, pemeriksaan urung dilakukan setelah kuasa hukum tersangka mendatangi penyidik dan mengajukan permohonan penundaan.

Permohonan tersebut disampaikan dengan alasan tersangka sedang sakit.

Menindaklanjuti informasi itu, petugas kepolisian kemudian melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kondisi kesehatan H di rumah sakit.

Hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka memang sedang sakit dan membutuhkan perawatan medis.

Meski demikian, Didik memastikan H saat ini telah kembali berada di ruang tahanan Ditreskrimum Polda Sulsel.

“Kemarin cuma dicek, memang lagi sakit dan dirawat. Artinya masih di rutan sekarang,” jelasnya.

Terkait proses hukum, Didik menegaskan penyidikan terhadap tersangka tetap berjalan sesuai ketentuan.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada permohonan penangguhan penahanan yang dikabulkan terhadap H.

Penyidik telah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap tersangka pada 5 November 2026.

“Jadi tanggal 5 November akan kita lakukan pemeriksaan ulang sebagai tersangka,” tegas Didik.

Polda Sulsel memastikan proses penyidikan perkara dugaan penggelapan tersebut tetap berlanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku. []

Langkah ini dilakukan setelah Sitti Husniah Talenrang diberhentikan dari jabatannya.

Wakil Ketua DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, mengatakan rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Jadi malam hari ini kita telah melaksanakan rapat paripurna, kemudian usul bupati definitif. Ini tentu kita lakukan sebagai respons DPRD Kabupaten Gowa atas instruksi dan penyampaian Bapak Menteri Dalam Negeri,” kata Hasrul, Jumat (16/10).

DPRD Gowa menargetkan usulan penetapan Darmawangsa sebagai bupati definitif dapat dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (19/10).

“Iya, jadi semoga hari Senin bisa kita kirim,” ujarnya.

Hasrul menjelaskan, saat ini DPRD memusatkan perhatian pada penyelesaian proses penetapan Darmawangsa. Langkah tersebut dinilai penting agar Kabupaten Gowa segera memiliki bupati definitif.

Sementara itu, pembahasan mengenai calon wakil bupati belum menjadi agenda utama.

DPRD akan membicarakan pengisian jabatan tersebut bersama partai-partai pengusung setelah Darmawangsa resmi dilantik sebagai bupati definitif.

“Untuk calon wakil, kita belum bicarakan. Jadi fokus kami bagaimana Pak Bupati bisa segera dilantik sebagai bupati definitif. Setelah definitif, baru kita bicarakan dengan teman-teman partai pengusung,” ungkapnya.

Ia enggan memperpanjang polemik dan memilih kembali ke kehidupan pribadinya.

“Tidak ada (upaya tindakan atas putusan itu). Lebih fokus ke keluarga,” ungkap Sitti Husniah, Kamis (15/10).

Keputusan Kemendagri ini merupakan muara dari proses pemakzulan oleh DPRD Kabupaten Gowa yang sebelumnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Langkah politik tersebut didasari oleh temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Gowa mengenai tiga dugaan pelanggaran utama.

Pelanggaran pertama berhembus dari isu perselingkuhan Sitti Husniah dengan mantan konsultan politiknya, Muhammad Basri, pada Maret 2026.

Gelombang unjuk rasa warga mendorong DPRD membentuk Pansus tiga bulan berselang, yang bahkan turut meminta keterangan dari suami Sitti Husniah.

Masalah tak berhenti di situ. Pansus juga mendalami dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025 bernilai sekitar Rp16 miliar, serta dugaan penyalahgunaan wewenang akibat pencabutan beasiswa S3 milik seorang mahasiswi.

Rangkaian persoalan hukum Sitti Husniah kian panjang setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menetapkannya sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Untuk mengisi kekosongan pemerintahan setelah pencopotan Sitti Husniah, Kemendagri menunjuk Wakil Bupati Gowa, Darmawangsa Muin, untuk bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa. []

Husniah menilai dinamika politik yang berkembang saat ini telah mengarah pada situasi yang tidak sehat. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Husniah saat menggelar konferensi pers di Rumah Jabatan Bupati Gowa, Minggu (4/10/2026) malam. Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi tim kuasa hukum dari Trisula Law Firm.

Husniah mengatakan Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengetahui Putusan Mahkamah Agung (MA) yang dibacakan pada 1 Oktober 2026.

Namun, di tengah proses hukum tersebut, Husniah menyayangkan adanya dugaan sabotase dalam pengiriman surat tanggapan resmi yang ditujukan kepada MA melalui jasa pos.

“Saya menyayangkan adanya dugaan sabotase dalam proses pengiriman surat tanggapan resmi melalui pos,” ujar Husniah.

Menurutnya, surat tersebut semestinya menjadi bagian dari haknya untuk memberikan tanggapan kepada MA dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

Atas dugaan tersebut, Husniah menyatakan akan menempuh langkah hukum. Ia juga berencana mengirimkan surat resmi kepada MA dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menindaklanjuti dugaan penghalangan terhadap hak hukumnya.

Husniah berharap seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga mengimbau masyarakat Gowa tetap tenang dan menjaga situasi daerah agar tetap kondusif.

“Jangan mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang,” pesan Husniah.

Ia menegaskan tetap berkomitmen menghormati seluruh proses hukum yang berlaku.

Merujuk pada data perkara MA Nomor 1P/UP/2026 yang diajukan pada 21 Agustus dan diputus pada 1 Oktober, majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan tersebut.

Kuasa Hukum DPRD Gowa, Khairil Jalil, menegaskan bahwa langkah selanjutnya akan segera diambil dengan merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014.

Ia menyebut putusan MA tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

“Putusan ini bersifat final, sehingga DPRD akan menjalankan tahapan hukum berikutnya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” kata Khairil.

Menanggapi putusan tersebut, Kuasa Hukum Bupati Gowa, Adhi Bintang, membenarkan bahwa pihaknya telah mengantongi salinan putusan dari MA.

Namun, pihak bupati memberi sinyal akan melakukan perlawanan atas proses pemakzulan tersebut.

“Iya, tapi ada yang akan kami bongkar dalam proses kabulnya putusan itu,” tegas Adhi.

Sebelum bermuara di MA, usulan pemberhentian ini berangkat dari kesepakatan seluruh elemen di DPRD Gowa.

Anggota DPRD Gowa dari Fraksi Gerindra, Dian Purnamasari, mengungkapkan bahwa keputusan membawa perkara ini ke MA disepakati setelah Pansus Hak Angket menyelesaikan tugasnya.

“Secara kelembagaan kami menyetujui semuanya. Fraksi-fraksi semua menyetujui. Tujuh fraksi menyetujui secara bulat, semuanya,” jelas Dian.

Dian menambahkan, seluruh legislator yang berjumlah 45 orang menyepakati usulan pemakzulan tersebut tanpa terkecuali.

“Kami semuanya ada 45 anggota DPRD menandatangani persetujuan untuk pemakzulan. Dari partai kami, Gerindra, menyatakan pemakzulan bupati,” ungkapnya.

Setelah putusan MA dikeluarkan, pimpinan DPRD Gowa kini tinggal meneruskan berkas tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. []

Perkara tersebut berkaitan dengan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR/PKKPR), serta sejumlah perizinan lainnya di Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2025–2026.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto menyampaikan perkembangan perkara tersebut dalam keterangan resmi, Senin 28 September 2026.

Ia didampingi Kapolres Gowa, Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kasat Reskrim Polres Gowa, serta sejumlah Kanit Ditreskrimsus Polda Sulsel.

30 Saksi dan 4 Ahli Diperiksa

Didik menjelaskan, Tim penyidik gabungan dari Kortas Tipidkor, Ditreskrimsus Polda Sulsel, dan Satreskrim Polres Gowa telah memeriksa 30 saksi dan empat saksi ahli untuk mendalami perkara tersebut.

Penyidik juga melakukan penggeledahan di empat lokasi untuk melengkapi alat bukti. Lokasi tersebut yakni Rumah Jabatan Bupati Gowa, Kantor Bupati Gowa, kediaman HA, serta kediaman RP alias Omar.

Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sulsel AKBP Jufri mengatakan, sejumlah langkah hukum telah dilakukan setelah penetapan tersangka dalam gelar perkara yang melibatkan Kortastipidkor Polri dan Polresta Gowa.

Menurut Jufri, penyidik telah menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kortastipidkor terkait status hukum Husniah. aPemberitahuan serupa juga telah disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

“Untuk tindak lanjut setelah penetapan tersangka, kami telah melakukan beberapa langkah hukum,” kata Jufri.

Penyidik juga mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Husniah. Selain itu, surat pemanggilan telah dilayangkan agar Husniah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Tak hanya itu, penyidik akan kembali memanggil sejumlah saksi untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Jufri menyebut sekitar 30 saksi kemungkinan akan dipanggil kembali. Penyidik juga membuka peluang memeriksa saksi baru yang dinilai memiliki informasi terkait perkara.

“Kami memanggil saksi-saksi untuk mendukung dugaan keterlibatan pihak lain yang punya peranan dalam kasus ini. Kemungkinan besar ada pihak lain yang terlibat,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan saudara Muhammad Basri menjadi tersangka, Jufri belum memberikan kepastian.

“Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya,” katanya.

Penahanan Husniah Menunggu Penilaian Penyidik

Terkait kemungkinan penahanan terhadap Husniah, Jufri mengatakan keputusan tersebut akan ditentukan berdasarkan penilaian penyidik terhadap proses pemeriksaan dan sikap tersangka.

Ia menyebut Husniah sejauh ini masih bersikap kooperatif dalam proses penyidikan.

“Selama ini saudari Husniah masih kooperatif dan bisa diajak kerja sama. Kami minta beliau tetap mematuhi aturan agar semua berjalan lancar dan selesai dengan baik,” ujar Jufri.

Mengenai rencana pengajuan praperadilan, penyidik menyatakan hal tersebut merupakan hak tersangka yang dijamin melalui mekanisme hukum.

“Upaya praperadilan adalah bagian dari hak tersangka yang difasilitasi oleh negara. Kami tidak bisa merintangi, silakan saja,” katanya.

Penyidik Dalami Dugaan Intimidasi terhadap Saksi

Selain mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, penyidik juga memeriksa informasi mengenai dugaan intervensi dan intimidasi terhadap saksi.

Jufri menegaskan, informasi tersebut masih dalam tahap pendalaman dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

“Kami mendalami informasi adanya saksi yang diintervensi atau diintimidasi. Namun itu baru informasi. Setelah pemeriksaan saksi-saksi lanjutan, baru bisa dipastikan kebenarannya,” jelasnya.

Terkait surat pemberitahuan kepada Kementerian Dalam Negeri, Jufri mengatakan pihaknya masih menunggu tindak lanjut karena surat tersebut dikirim pada hari libur.

“Karena kemarin hari libur, kita tunggu prosesnya pada minggu ini,” katanya.

Tiga Aset Disita

Dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan tersebut, penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset.

Barang bukti yang disita meliputi satu unit Toyota HiAce bernomor polisi DD 7010 HT dengan nilai estimasi Rp682 juta.

Kemudian satu unit rumah di kawasan Royal Spring dengan nilai estimasi Rp1,4 miliar serta satu unit rumah di kawasan Waterfront dengan nilai estimasi Rp3,5 miliar.

Untuk rumah di Waterfront, Jufri mengatakan aset tersebut masih berstatus kredit. Akad jual beli disebut ditandatangani langsung oleh saudara Muhammad Basri.

Jufri menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan gratifikasi dan pemerasan dalam sejumlah urusan, termasuk kasus Indomaret, rumah Royal Spring, serta pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menurutnya, penyidik tidak menggunakan penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk perkara tersebut.

Penanganan perkara didasarkan pada fakta dan keterangan saksi maupun korban terkait penyerahan sejumlah uang atau aset.

Sementara itu, dugaan korupsi pengadaan seragam dengan potensi kerugian negara sekitar Rp16 miliar merupakan perkara berbeda.

Kasus tersebut ditangani secara terpisah oleh Polda Sulsel dan masih menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dari BPK. []