“Pagi ini, kami melepasliarkan ular-ular hasil evakuasi dari rumah warga yang berada di Kota Pekalongan. Ada sekitar 10 ekor ular jenis sanca. 2 ekor sanca kecil dan sisanya sanca dewasa. Yang paling besar berukuran 4 meter,” kata Yudha Wijaya, Pelaksana Lapangan Damkarmat.

Yudha menambahkan, ular-ular sanca tersebut dilepasliarkan ke lokasi yang sangat jauh dari pemukiman warga agar dapat hidup dan mencari makan di alam bebas selayaknya hewan lain yang hidup bebas.

“Ini merupakan tanggung jawab dan komitmen kami, bahwa ular hasil rescue tidak diperjualbelikan, namun dilepasliarkan ke alam habitat asalnya. Dengan pelepasliaran ular ini diharapkan dapat menjaga  kelestarian ekosistem dan rantai makanan pada alam,” tegasnya.

Menurut Yudha, pada tahun 2023 lalu, pihaknya  berhasil mengevakuasi 107 ekor ular. Sedangkan untuk tahun 2024 ini hingga menjelang akhir bulan April 2024, pihaknya berhasil mengevakuasi 37 ekor ular.

“Kegiatan ini sebenarnya sudah menjadi rutinitas kami. Jika sudah ada minimal 4 ekor ular yang kami dapatkan, maka langsung kami lepasliarkan ke alam habitatnya,” tutur Yudha.

Pihaknya mengimbau kepada warga, jika rumahnya kemasukan ular dimohon untuk tidak panik. Perhatikan kemana arah ular lari, dan segera telepon ke Damkarmat Satpol P3KP Kota Pekalongan di nomor (0285) 435301 atau 085624549112.

“Sembari menunggu tim kami datang ke rumah, awasi pergerakan ular tersebut. Misalnya, kalau ada ular terlanjur masuk ke kamar, kamar tersebut bisa ditutup dari luar. Perhatikan dan awasi dari luar sampai tim kami datang mengevakuasi ular tersebut,” tandasnya. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kebijakan perdagangan karbon di Indonesia bersifat terbuka namun harus teregistrasi.

“Tadi sudah diputuskan bahwa karbon di Indonesia sifatnya itu terbuka tapi harus teregistrasi,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (03/05/2023).

Bahlil menambahkan, mekanisme tata kelola perdagangan karbon di Indonesia berada di dalam bursa karbon yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan untuk registrasi akan dilakukan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Registrasinya cuma sekali doang. Sebelum masuk ke bursa karbon diregistrasi dulu oleh LHK, setelah itu baru bisa melakukan perdagangan di bursa karbon. Setelah melakukan perdagangan bursa karbon, dia bisa melakukan trading seperti trading saham biasa,” ujarnya.

Selain itu, kata Bahlil, pemerintah juga memutuskan untuk melakukan penataan perizinan di wilayah-wilayah konsesi seperti hutan lindung dan hutan konservasi.

Menurut Bahlil, saat ini konsesi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah.

“Nanti semuanya dikendalikan, akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah supaya karbon yang pergi ke luar negeri, bisa dijual, kalau tidak tata kelola dibuat sertifikasi, kita tidak akan pernah tahu berapa yang pergi. Kemudian ini juga menjadi sumber pendapatan negara kita,” jelasnya.

Lebih lanjut Bahlil mengungkapkan bahwa di dalam rapat tersebut pemerintah juga menyepakati bahwa harga karbon di Indonesia tidak boleh dijual di pasar karbon yang lain di luar negeri.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin potensi penangkapan karbondioksida di Indonesia yang sangat besar justru dikapitalisasi oleh negara tetangga.

“Jangan negara tetangga yang tidak mempunyai penghasil karbon, tidak punya tempat CO2, tapi dia membuka bursa karbon itu, kita tidak ingin. Barang, aset milik negara harus dikelola maksimal oleh negara dan harus pendapatan untuk negara,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perdagangan karbon akan menggunakan sistem berbasis elektronik yang memudahkan dalam melakukan penelusuran.

“Perdagangannya kan menggunakan elektronik, electronic trading system, dan berbasis kepada teknologi yang tentunya bisa melakukan traceability terhadap situasi karbon itu berasal dari hutan yang mana, ataupun industri yang mana, ataupun energi yang mana. Sehingga walaupun diperdagangkan berkali-kali, itu asal-usul dan traceability-nya itu tetap ada,” ujar Airlangga.

Pemerintah Indonesia menetapkan target nationally determined contribution (NDC) sebesar 29 hingga 41 persen pada tahun 2030 serta net zero emmision (NZE) atau nol emisi pada 2060.

Dalam dokumen NDC tersebut, Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri, dan sebesar 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

“Indonesia kan punya NDC, target NDC. Nah, perdagangan karbon ini tentu juga untuk mengukur kepatuhan Indonesia terhadap NDC,” tandas Airlangga.