Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara nomor 38/PUU-XXIV/2026 yang berkaitan dengan pengujian materiil Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan pengujian yang diajukan pemohon. Dengan demikian, Jakarta secara hukum masih berstatus sebagai ibu kota negara hingga diterbitkannya Keputusan Presiden mengenai pemindahan resmi ibu kota ke Nusantara.

Menurut Raja Juli, putusan tersebut justru memberikan kepastian hukum terhadap proses pembangunan dan persiapan operasional IKN yang selama ini terus berjalan sesuai agenda pemerintah.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XXIV/2026 mempertegas bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berada di jalur konstitusional dan memiliki kepastian hukum yang kuat,” ujar Raja Juli.

Ia menilai penegasan status Jakarta sebagai ibu kota transisional tidak berarti menghentikan ataupun memperlambat proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Menurutnya, proses transisi ibu kota memang sejak awal dirancang dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan nasional, baik dari sisi infrastruktur, kelembagaan, maupun operasional pemerintahan.

Raja Juli mengatakan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN sesuai target yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut IKN masih dipersiapkan untuk menjadi pusat pemerintahan politik nasional secara bertahap pada tahun 2028.

“Status Jakarta sebagai ibu kota transisional tidak menghambat keberlanjutan pembangunan maupun persiapan operasional IKN,” kata Raja Juli.

]]> https://eranasional.com/102025/putusan-mk-soal-jakarta-dinilai-tak-hambat-persiapan-operasional-ikn/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/101739/mk-tolak-permohonan-uji-materi-uu-ikn https://eranasional.com/101739/mk-tolak-permohonan-uji-materi-uu-ikn#respond Thu, 14 May 2026 10:35:56 +0000 https://eranasional.com/101739/mk-tolak-permohonan-uji-materi-uu-ikn Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

‎Dengan begitu, MK memastikan ibu kota Indonesia hingga saat ini masih berkedudukan di Jakarta.

‎Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.

‎”Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Suhartoyo saat membacakan amar putusan, dikutip dari YouTube resmi MK, yang dikutip Kamis (14/5).

‎Permohonan uji materi itu mempermasalahkan Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN yang mengatur bahwa perpindahan resmi ibu kota negara harus ditetapkan melalui keputusan presiden (keppres).

Pemohon menilai belum diterbitkannya keppres tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status ibu kota negara.

‎Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menegaskan, Jakarta masih sah menjadi ibu kota negara selama keputusan presiden terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara belum diterbitkan.

‎”Selama keputusan Presiden berkenaan dengan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara belum ditetapkan, Ibu Kota Negara masih tetap berkedudukan di Jakarta,” katanya.

‎Mahkamah menjelaskan, Pasal 39 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2022 secara tegas menyebut kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi DKI Jakarta sampai adanya keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota ke IKN.

‎Menurut MK, secara legal dan politik, IKN memang telah ditetapkan sebagai ibu kota negara baru.

Namun, perpindahan secara konstitusional belum berlaku efektif karena masih menunggu penetapan keppres.

‎Artinya, secara legal dan politik, Ibu Kota Nusantara telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara.

‎”Namun, proses pemindahan masih menunggu keputusan presiden,” kata Guntur. []

‎Dalam putusan itu, MK memastikan ibu kota Indonesia hingga saat ini masih berada di Jakarta.

‎Pramono pun menegaskan, Jakarta masih sah menjadi ibu kota negara selama keputusan Presiden RI terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim), belum diterbitkan.

‎”Selama belum ada keputusan presiden untuk pemindahan maka Jakarta tetap ibu kota negara,” kata Pramono Anung di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Mei 2026.

‎Pramono mengetahui betul perihal status Jakarta ini. Sebab, dirinya mengetahui juga perihal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) lantaran kala itu sempat menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

‎”Soal keputusan MK berkaitan dengan DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota, memang saya memahami dan mengetahui sepenuhnya,” ujarnya.

‎Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menuturkan, status tersebut selama ini memang sudah dijalankan oleh Pemerintah DKI.

‎Maka itu, menurutnya, putusan MK menjadi bentuk penegasan status Jakarta yang sudah berlangsung.

‎”Maka kenapa sampai dengan hari ini, seluruh kegiatan yang ada di Jakarta, penggunaan DKI tetap digunakan, sampai dengan ada keputusan presiden untuk pemindahan ibu kota sehingga dengan demikian apa yang menjadi keputusan MK sudah kami jalankan selama ini,” ujar Pramono Anung. []

Jokowi akan berkantor selama 40 hari itu. Jokowi akan menjalankan tugas-tugas negara dari IKN.

Diketahui masa jabatannya Jokowi akan berakhir pada Minggu 20 Oktober 2024.

Jabatannya sebagai Presiden RI dan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang rencananya dilantik pada tanggal tersebut.

“Presiden Jokowi akan berkantor sampai tanggal 19 Oktober, kemungkinan dari tanggal 10 September sampai 19 (Oktober dan ada beberapa di sela selai itu kegiatan rapat dan lainnya, termasuk kunjungan kerja dari IKN ke kota lainnya,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Jumat 6 September 2024.

“Kalau sampai tanggal 19 Oktober berarti 40 harian,” tambahnya.

Menurut Heru, Jokowi berkantor di IKN sekaligus untuk mempercepat pembangunan kota baru tersebut.

“Beliau kerja di sana sambil mengundang yang terkait untuk rapat,” ujar Heru yang juga Penjabat Gubernur DKI Jakarta itu.

Heru membeberkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Negara (Setneg) sudah bertugas di IKN sebagai upaya persiapan pemindahan permanen.

Anggaran ini, jauh lebih besar jika dibanding biaya HUT RI tahun sebelumnya yakni Rp 53 Miliar.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, Selasa 13 Agustus 2024.

“Jadi tahun ini kami menyiapkan anggaran RP 87 miliar ya, Rp 87 miliar untuk kegiatan perayaan 17-an di IKN. Kalau dibanding tahun lalu di Jakarta itu Rp 53 miliar,” ucap Isa, dikutip dari kompas KompasTVa.

Menurut Isa, kenaikan anggaran untuk HUT RI dikarenakan ada kebutuhan untuk pengadaan alat-alat upacara yang baru di IKN.

“Kenaikannya memang terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana ya, itu terutama yang biaya rincian biaya besar itu alat-alat upacara,” ungkap Isa.

“Kemudian menyimpan sarana fisik yang memang perlu dilakukan di tempat yang baru, di sana jamuan juga cukup besar dibanding di Jakarta terutama mungkin karena memang alokasinya belum tersedia cukup sarana prasarana untuk jamuan ini,” tambahnya.

Sebagai informasi, peringatan HUT ke-79 RI pada tahun ini memang dilakukan di dua tempat, yakni di IKN dan di Istana Merdeka Jakarta.

Untuk di IKN rencananya akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Sementara di Istana Merdeka Jakarta, upacara dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amain dengan Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka. []

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan, Jokowi akan ditemani Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

“Hari ini Bapak Presiden dan Ibu Negara akan bermalam di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara,” kata kepada wartawan, mengutip detikcom, Minggu (28/7/2024).

Yusuf mengungkapkan, usai bermalam Jokowi akan bekerja di kantor presiden IKN selama 3 hari.

“Besok beliau akan berkantor di Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan pemasangan bilah terakhir garuda di Kantor Presiden Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, telah selesai. Total, ada 4.650 bilah yang telah dipasang.

“Alhamdulillah kita melihat dan melakukan pelaksanaan pemasangan bilah ke-4.650 yang menandai selesainya pembangunan garuda kita ini,” ungkapnya.

Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi (topping off) di Sayap Barat Selubung Garuda telah dituntaskan dengan pemasangan bilah ke-4.650. Pemasangan itu turut disaksikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Nyoman Nuarta yang merupakan perancang bilah-bilah tembaga pembentuk Sayap Garuda.

Pemasangan bilah tersebut merupakan bagian dari penyelesaian akhir gedung Kantor Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) IKN.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengatakan, persiapan Upacara HUT Ke-79 RI di IKN terus berjalan dengan cepat.

Untuk saat ini, pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Negara dan lapangan upacara, Kantor Presiden, serta kantor-kantor kementerian lainnya hingga pasokan air bersih, tengah dikebut untuk memastikan semua siap tepat waktu.

“Sumber air baku di IKN, termasuk Intake Sungai Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoi, memiliki kapasitas yang cukup dan akan siap digunakan. Sumber air baku Intake Sungai Sepaku berkapasitas 3.000 liter per detik, sedangkan bendungan Sepaku Semoi berkapasitas 2.500 liter per detik,” kata Danis dikutip dari Antara.

Proses penyediaan air bersih menjadi langkah yang krusial karena memerlukan beberapa tahap.

Mulai dari pengolahan air di pabrik Instalasi Pengolahan Air (IPA), pemompaan air ke Istana dengan pipa sepanjang 16 km, penampungan di reservoir induk, hingga distribusi ke kantor-kantor melalui pipa sepanjang 22,8 km.

“Pembangunan instalasi dan infrastruktur sudah selesai, tetapi seperti mobil baru, perlu test drive yang memerlukan waktu,” tutur Danis.

Persiapan sarana dan prasarana lainnya seperti Istana Negara, Kantor Presiden, Perkantoran Kementerian Koordinator (Kemenko), dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) turut dikejar pula penyelesaiannya.

Berdasarkan data Kementerian PUPR per 18 Juli 2024, progres pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara mencapai 87,6 persen, sementara pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 88,5 persen.

kata Danis saat ini ada 1.300 orang yang bekerja menyelesaikan interior Istana Negara dan 1.400 orang di Kantor Presiden.

Sedangkan untuk pembangunan Sumbu Kebangsaan/Plaza Seremoni tahap I sudah selesai 100 persen dan siap digunakan untuk kegiatan Upacara 17 Agustus 2024.

Untuk Kantor Sekretariat Presiden dan bangunan pendukungnya, pembangunannya sudah mencapai 93,86 persen dan sudah beroperasi secara fungsional Juli 2024.

“Progres pembangunan Kantor Kemensetneg saat ini sudah mencapai 84 persen. Sementara, progres pembangunan Kantor Kemenko bervariasi, Kemenko 1 mencapai 83,4 persen; Kemenko 2 mencapai 42,7 persen, Kemenko 3 mencapai 87,9 persen; dan Kemenko 4 mencapai 91,5 persen,” ungkapnya.

Danis menambahkan, seluruh gedung Kemenko sudah bisa dioperasikan secara fungsional di bulan Agustus 2024, dan akan digunakan untuk mendukung kegiatan Upacara 17 Agustus 2024.

Kemajuan juga terjadi di pembangunan jalan tol dari Balikpapan menuju IKN.

Nantinya jalan tol dapat difungsikan saat Presiden berkunjung ke IKN Agustus 2024 yang bakal mampu mengurangi waktu tempuh perjalanan darat dari dua setengah jam menjadi satu setengah jam.

Untuk memastikan semua persiapan berjalan sesuai rencana, Tim Publikasi dan Kehumasan Panitia Pelaksana Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kemensetneg, beserta Kantor Staf Presiden (KSP) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebelumnya telah melakukan kunjungan kerja ke IKN pada 19 Juli 2024.

Kunjungan tersebut mencakup inspeksi di beberapa lokasi penting seperti Plaza Seremoni/Sumbu Kebangsaan, Kantor Presiden, dan Intake Sungai Sepaku.

Dengan segala persiapan yang sedang dilakukan, Tim Publikasi dan Kehumasan Panitia Pelaksana Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI yakin bahwa upacara bendera tahun ini akan berjalan lancar dan sukses.

“Persiapan ini diharapkan memberikan semangat baru bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menyongsong kemajuan dan perkembangan Ibu Kota Nusantara,” tutup Danis. []

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeyakinan, siapa pun Presiden RI terpilih hasil Pilpres 2024, Indonesia akan menjadi negara besar. Keyakinan Jokowi itu diucapkan saat berpidato di acara Ecosperity Week di Singapura yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/6/2023).

Presiden Jokowi mengawali pidatonya di depan para pengusaha yang hadir dengan candaan.

“Saya senang bisa berada di sini dan di hari yang indah ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk bertanya kepada Anda, siapa yang akan menang di Pemilihan Presiden tahun depan,” ucap Presiden Jokowi berpidato di acara Ecosperity Week di Singapura yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/6/2023).

Mendengar pertanyaan Jokowi itu, para tamu yang hadir tertawa. Kemudian, Jokowi menimpalinya dengan candaan kembali. “Ah, wrong speech (salah pidato),” lanjut Jokowi disambut tepuk tangan.

Namun, Jokowi berkeyakinan bahwa semua orang penasaran siapa yang akan memenangi Pilpres 2024 Indonesia.

“Saya meminta maaf atas pidato yang salah. Meskipun saya tahu Anda semua sebenarnya penasaran soal itu. Saya minta maaf,” ujarnya.

Pastinya, kata Jokowi, siapa pun yang akan menggantikan dirinya,  akan fokus menjadikan Indonesia menjadi negara raksasa di Asia. Dia pun meminta para pengusaha Singapura tidak khawatir untuk berinvestasi di Indonesia.

“Teman kami di Singapura tahu betul soal kami, bahwa siapa pun yang memimpin Indonesia akan fokus untuk mengubah negara besar ini menjadi negara yang memiliki kekuatan besar dan raksasa Asia. Jadi semuanya akan baik-baik saja,” tuturnya.

“Tidak perlu khawatir. Investasi Anda di Indonesia akan tetap aman dan juga keberlangsungan pembangunan Ibu Kota Nusantara, world-class smart city yang dikelilingi alam kota hijau dengan 65% hutan kota, carbon-neutral pertama di Indonesia, yang memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Nusantara akan menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali dan berbisnis),” sambung Jokowi.

Di kesempatan itu, Presiden Jokowi memamerkan keunggulan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan dia mengajak warga Singapura tinggal di IKN. “IKN akan menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali dan berbisnis,” katanya.

“Mungkin, tinggal di Nusantara bisa menjadi opsi,” pungkas Jokowi.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para investor Singapura menanamkan modalnya untuk pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Jokowi, ini merupakan kesempatan emas bagi para investor untuk menjadi bagian dalam pembangunan kota dengan konsep kota pintar masa depan berbasis alam. 

“Saya sarankan Anda untuk tidak menunggu terlalu lama. Ini adalah kesempatan emas yang sangat menarik di Indonesia, dan Anda bisa menjadi bagian Ibu Kota Nusantara,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya pada Ecosperity Week 2023 yang digelar di Sands Expo and Convention Center, Singapura, Rabu (7/6/2023).

Jokowi menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara merupakan tempat yang nyaman, baik untuk berbisnis maupun sebagai tempat tinggal. Saat ini, lanjutnya, pembangunan IKN sudah dimulai dengan pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan yang ditargetkan rampung tahun depan.

“Untuk sektor swasta, pada tahap awal, kami telah menyiapkan 300 paket investasi dengan total nilai US$2,6 miliar di berbagai bidang seperti perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan bidang lainnya,” terangnya.

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan komitmen Indonesia dalam pengembangan energi hijau dan industri hijau. Hal tersebut diwujudkan dengan pembangunan persemaian di dua lokasi berbeda di Tanah Air sebagai langkah awal pengembangan IKN.

“Persemaian dengan kapasitas 16 juta bibit per tahun di Rumpin dan 15 juta bibit per tahun di Mentawir,” kata Presiden Jokowi. 

Selain itu, Presiden Jokowi meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi besar pada energi baru terbarukan mencapai 434 gigawatt dari geotermal, angin, surya, biofuel, dan hidro. Presiden menyebut Indonesia memiliki 4.400 sungai dengan potensi besar seperti Sungai Kayan di Pulau Kalimantan yang menjadi sumber energi hijau bagi Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara.

“Ini potensi besar untuk menghasilkan produk hijau dari industri hijau yang saat ini menjadi prioritas di sektor hilirisasi, industri manufaktur panel surya dan baterai, serta industri kendaraan listrik,” tambahnya.

Selepas menyampaikan pidatonya, Presiden Jokowi berkesempatan meninjau stan Ibu Kota Nusantara. Di stan tersebut, para pengunjung acara bisa melihat konsep pembangunan IKN dan peluang investasi yang ada.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yaitu Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemprov DKI Jakarta mulai menyerap aspirasi publik terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta menjelang perpindahan status Ibu Kota Negara ke Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Hanya tersisa kurang lebih dua tahun lagi Jakarta sudah tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan RUU khusus tentang Jakarta,” kata Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dalam keterangan persnya, Jumat (31/3/2023).

Tepatnya, status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara akan berakhir ketika diberlakukannya UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Dalam UU dimaksud, sudah ditetapkan Ibu Kota Negara Indonesia berpindah ke wilayah Kalimantan Timur. Konsekuensinya UU No. 29/2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tidak akan berlaku lagi.

“Makanya, hari Jumat ini (kemarin), kami mendengarkan tanggapan dari sejumlah ahli dan aparat Pemprov DKI hingga tingkat kelurahan. Selanjutnya, kami akan mendengarkan masukan lagi dari kalangan kampus, dan banyak profesi masyarakat demi memperdalam RUU Jakarta yang baru,” jelas Suhajar.

Bagi Kemendagri, ada sejumlah kekhususan Jakarta yang harus tetap dipertahankan dalam RUU Jakarta yang baru, yakni di bidang pemerintahan dan perekonomian meliputi perdagangan serta jasa.

Di bidang pemerintahan, besar keinginan pemerintahan Jakarta itu cukup satu tingkat saja seperti saat ini. Jadi, tidak perlu dikembangkan DPRD Tingkat Kota/Kabupaten.

Dia juga berpendapat, jabatan Deputi Gubernur DKI yang ada saat ini tidak diperlukan di masa mendatang.

Suhajar mengatakan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah bagus di Jakarta harus dipertahankan. Karena separuh dari perekonomian Indonesia berkat pengaruh Jakarta, yakni 25 persen untuk Pulau Jawa dan 17 persen untuk Indonesia.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Pemprov DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan bahwa fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara segera berakhir.

Namun, kata Sigit, ada hal yang harus diingat bahwa Jakarta secara ekonomi selama ini dan masih sebagai pusat perekonomian nasional.

“DPRD DKI Jakarta menyumbang 17 persen PDRB nasional, sedangkan PDRD Jabodetabek sumbang 25 persen dari PDRB nasional,” tuturnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua KPK Firli Bahuri menyebut pihaknya yang pertama akan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Firli mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Mulanya, anggota Komisi III Johan Budi menyampaikan soal kantor cabang KPK di provinsi mesti digaungkan kembali. Ia menilai KPK semestinya diberi ruang untuk bisa masuk ke seluruh wilayah Indonesia.

“Dulu kajiannya sudah ada, Pak Ketua, mengenai kantor cabang KPK di provinsi. Saya kira itu perlu digaungkan lagi dalam rangka mendukung kerja-kerja KPK karena SDM KPK sangat terbatas, sementara ruang lingkup yang dikerjakan KPK begitu luas,” kata Johan Budi.

“Ini pendapat pribadi yang menginginkan KPK kuat ya, ke depan. Dan ini momentum yang pas menurut saya, KPK untuk mengusulkan kantor cabang di berbagai wilayah Indonesia,” sambung mantan Juri Bicara KPK ini.

Menanggapi itu Firli menyatakan pihaknya merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 19, yang menyebut memang benar pembentukan perwakilan di provinsi dapat dilakukan. Namun hal itu berubah setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menegaskan KPK mesti berkedudukan di Ibu Kota Negara.

“Tapi mohon maaf sekali lagi, itu tidak bisa kita wujudkan karena, setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 19 tersebut dicabut, mengatakan KPK atau lembaga pemberantasan korupsi berkedudukan di Ibu Kota negara,” kata.

Lanjut Firli, pihaknya sudah siap pindah ke Kalimantan Timur. Dia menyebut sudah diberi tahu tentang kepindahan itu.

“Jadi kami pun siap-siap untuk pindah ke Kalimantan Timur. Karena sudah ada pemberitahuan yang akan berangkat duluan adalah pertama Ketua KPK, Sekretariat Jenderal, Kedeputian Koorsup dan Kedeputian Pencegahan,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Perpres tersebut mengatur gaji dan tunjangan Kepala Otorita IKN mencapai Rp172 juta per bulan.

Perpres tersebut diteken pada 30 Januari 2023 oleh Jokowi. Ada 11 pasal dalam Perpres Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Seperti diketahui, Kepala Otorita IKN saat ini dijabat oleh Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN dijabat oleh Dhony Rahajoe.

Hak keuangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN itu meliputi gaji pokok, tunjangan melekat (tunjangan keluarga dan tunjangan beras), tunjangan jabatan, tunjangan kinerja.

Selain itu, Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN mendapatkan fasilitas lain berupa dana operasional.

“Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” demikian bunyi Pasal 8.

Untuk Kepala Otorita IKN, hak keuangan yang diterima sebesar Rp172.718.840 per bulan. Penghasilan itu terdiri atas gaji pokok sebesar Rp5.040.000, tunjangan melekat sebesar Rp648.840, tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000, dan tunjangan kinerja sebesar Rp153.422.000.

Selain itu, Kepala Otorita IKN menerima dana operasional sebesar Rp178.000.000. Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80 persen secara lumsum dan sebesar 20 persen untuk dukungan operasional lainnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN menerima hak keuangan sebesar Rp155.180.670. Penghasilan itu terdiri atas gaji pokok sebesar Rp4.899.300, tunjangan melekat sebesar Rp634.770, tunjangan jabatan sebesar Rp11.566.800, dan tunjangan kinerja sebesar Rp155.180.670.

Selain itu, Wakil Kepala Otorita IKN menerima dana operasional sebesar Rp145.000.000. Dana operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80 persen secara lumsum dan sebesar 20 persen untuk dukungan operasional lainnya.