Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Rp 9,11 triliun pada 2025.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, penambahan alokasi anggaran tersebut ditujukan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

“Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp 9,11 triliun ini dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan,” ujar Basuki dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, dikutip dari Okezone, Rabu 18 September 2024.

Basuki menjelaskan alokasi anggaran IKN sebesar Rp 9,11 triliun tahun 2025 itu akan digunakan untuk 3 unit kerja, yaitu Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

Rincinya, Ditjen Bina Marga ditugaskan untuk mengerjakan jalan akses di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemenuhan akses jalan perumahan, pembangunan jalan sumbu kebangsaan barat dan timur, pembangunan jalan lingkar sepaku tahap 2, juga jalan feeder di kawasan IKN.

Selain itu, Bina Marga juga bakal menyelesaikan pembangunan Jalan Tol IKN seksi 6C – 1 simpang 3 ITCI – Simpang 1B, pemenuhan pembangunan Bandara VVIP IKN, serta pembangunan Tol IKN ruas 1A, 1B, 5B, 6A, dan seksi 6B.

Selanjutnya, alokasi tambahan anggaran IKN itu juga digunakan Ditjen Cipta Karya untuk mendukung pembangunan kawasan peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, JDU dan JDP SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Perpipaan Air Limbah KIPP IKN, sekolah, pasar dan puskesmas di kawasan rusun ASN.

Alokasi anggaran IKN juga digunakan oleh Ditjen Perumahan untuk melanjutkan pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam.

Sekedar informasi, penambahan anggaran IKN ini menyesuaikan kenaikan pagu anggaran Kementerian PUPR yang sebelumnya telah disetujui DPR RI Rp 40,59 triliun.

Sehingga totalnnya, anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp 116,23 triliun.

Selain untuk IKN, tambahan anggaran Rp 40,59 triliun tahun 2025 itu juga dialokasikan untuk revitalisasi sekolah Rp 19,5 triliun, dan penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi sebesar Rp 11,98 triliun. []

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bikrokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, rekrutmen itu khusus untuk fresh graduate atau lulusan baru.

“Kami dapat arahan dari Presiden terkait soal rencana rekrumen ASN fresh graduate yang jumlahnya lebih dari 200.000,” kata Azwar Anas di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Oleh karena itu, lanjut Anas, saat ini KemenPAN RB meminta seluruh Kementerian dan lembaga mengusulkan formasi untuk rekrutmen fresh graduate tersebut.

Meski begitu, usulan dari masing-masing instansi akan dicek ulang oleh Badan Kepegawaian Nasional (BPN).

“Jadi yang ke IKN punya kompetensi yang berbeda atau kompetensi lebih yang totalnya 250.000,” ujarnya.

Namun, Anas belum dapat memastikan kapan para fresh graduate itu akan ditempatkan di IKN. Menurut dia, bisa kapan saja.

“Bisa tahun 2024 ini, bisa 2025 atau 2026,” jelas Anas.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S Atmawidjaja .

Ini merupakan pembangunan tahap pertama infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara.

Nantinya, satu Gedung Kantor Kemenko bakal di isi oleh dua Kementerian.

Sehingga kapasitas Kantor Kementerian di IKN baru bisa menampung delapan Kementerian untuk pemindahan tahap awal.

“Ada Kantor Menko. Satu kantor Menko ada empat tower. Satu tower ada dua kementerian. Jadi satu Kompleks Menko ada delapan Kementerian,” ujar Endra S Atmawidjaja di Kantor Kementerian PUPR, Jumat 2 Februari 2024.

Endra membocorkan beberapa Kementerian yang bakal menjadi Penghuni IKN.

“Presiden Jokowi dengan tegas mengatakan untuk Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh rakyat,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Namun diakuinya, ada klausul dalam Daftar Isian Masalah (DIM) Rencana Undan-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dari DPR yang menyebutkan bahwa Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden.

Meski begitu, lanjut Azwar Anas, dalam rapat RUU DKJ, Kamis, 19 Januari 2024 kemarin, jokowi telah memutuskan pemilihan Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh rakyat bukan oleh presiden.

“Klausul Gubernur Jakarta dipilih oleh presiden ada di daftar DIM dari DPR. Tapi Presiden memutuskan pemilihan Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh rakyat,” ujarnya.

Anas mengungkapkan, nantinya RUU DKJ akan dibahas oleh DPR RI pada 6 Februari 2024.

Di RUU DKI ditekankan soal status Jakarta yang bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara, dan berganti menjadi pusat ekonomi nasional.

Beberapa waktu lalu, Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR RI terkait RUU DKJ Achmad Baidowi mengatakan tidak menutup kemungkinan pemilihan Gubernur Jakarta secara langsung oleh rakyat ditiadakan setelah Jakarta tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara.

Dia memaparkan, hal itu mengacu pada draf RUU DKJ yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.

Pada Pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ berbunyi, ‘Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD’. 

Meski menghilangkan Pilkada langsung, Awiek, panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa proses demokrasi tetap terjadi tapi melalui usulan DPRD.

Untuk diketahui, RUU DKJ telah disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 pada 5 Desember 2023 lalu.

RUU DKJ dirancang karena Ibu Kota Negara akan berpindah dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. (*)

Jokowi menyampaikan itu dalam pertemuan dengan sejumlah pengusaha Brunei Darussalam yang tergabung dalam konsorsium investor di Assarraaa Guest House, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Sabtu, 13 Januari 2024.

Dalam pertemuan itu Presiden Jokowi memaparkan potensi investasi dan rencana pemerintah Indonesia dalam membangun IKN.

Dia menyebut, pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah insentif pajak bagi para investor di IKN, baik berupa super tax decuction, tax holiday, hingga pembebasan bea masuk.

“Saya berharap minat investasi dari Your Highness (Yang Mulai) dapat segera direalisasikan,” kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Minggu, 14 Januari 2024.

Jokowi menjelaskan, AKN adalah agenda strategis Indonesia dan bagian dari misi Indonesia Emas 2045 yang telah disetujui oleh DPR RI.

Dia menegaskan, UU IKN sebagai landasan pembangunan Ibu Kota Negara baru Indonesia dibuat dengan persetujuan 93 persen suara di parlemen.

Joe Biden mengatakan itu pada tahun 2021 ketika berbicara soal perubahan iklim dalam pidato sambutan di kantor Direktur Intelijen Nasional AS kala itu.

Menurut Biden, perubahan iklim adalah ancaman terbesar akibat perubahan iklim yang saat ini sedang menghantui seluruh dunia.

Perubahan iklim menyebabkan naiknya permukaan laut dan akan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, serta kehidupan.

“Jika permukaan laut naik dua setengah kaki lagi, Anda akan melihat jutaan orang yang bermigrasi, memperebutkan tanah yang subur,” katanya dalam pidato itu sebagaimana dipublikasikan oleh Gedung Putih.

Biden lalu memproyeksikan Indonesia terpaksa memindahkan ibu kotanya dari Jakarta, karena wilayah itu akan tenggelam.

“Apa yang terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar? Dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena mereka akan berada di bawah air,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Antariksa AS atau NASA, mengatakan, meningkatnya suhu global dan lapisan es yang mencair membuat banyak kota di pesisir seperti Jakarta menghadapi resiko banjir dan juga luapan air laut yang semakin besar.

NASA memprediksikan kenaikan laut global yang rata-rata sebesar 3,3 mm per tahun dan adanya tanda badai hujan makin intens saat atmosfer memanas, akan mengakibat kerap terjadinya banjir.

Sejak tahun 1990-an banjir besar telah terjadi di Jakarta, bahkan pada musim hujan tahun 2007 telah merusak dab merendam sekitar 70 persen wilayah Jakarta.

NASA juga mengunggah gambar landsat yang menunjukkan evolusi Jakarta dalam tiga dekade terakhir.

Adanya pembabatan hutan dan vegetasi lain dengan permukaan kedap air di daerah pedalaman di sepanjang sungai Ciliwung dan Cisadane telah mengurangi jumlah air yang dapat diserap. Ini menyebabkan adanya limpahan serta banjir bandang.

Sementara itu, jumlah populasi masyarakat di Jakarta mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat antara tahun 1990 dan 2020, menyebabkan lebih banyak orang yang memadati dataran banjir dengan risiko tinggi.

Hal ini kemudian diperparah oleh saluran sungai dan kanal yang menyempit atau tersumbat secara berkala oleh sedimen dan sampah. Sehingga sangat rentan terhadap luapan.

RUU Daerah Khusus Jakarta

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara masih diupayakan oleh Pemerintah Indonesia. Kabar yang berkembang menyebutkan, Jakarta akan dijadikan sebagai provinsi kawasan aglomerasi setelah tak lagi menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

Hal ini termuat dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang telah disepakati sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Kawasan aglomerasi didefinisikan sebagai kawasan perkotaan dalam konteks perencanaan wilayah yang menyatukan pengelolaan beberapa daerah kota dan kabupaten dengan kota induknya, sekalipun berbeda dari sisi administrasi.

Dalam Pasal 51 ayat 2 draf RUU itu disebutkan bahwa kawasan aglomerasi mencakup tak hanya Jakarta, tapi juga mencakup Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. (*)

Ganjar mengungkapkan itu saat menyambangi IKN, Kalimantan Timur, Kamis, 7 Desember 2023.

“Ya mulai banyaklah calon investor. Negara-negara sahabat mulai berkomunikasi dengan tim kita, ngobrol dengan tim kita. Itu sebenarnya mereka ingin tahu, kira-kira nanti dari para kandidat capres ini akan ke mana dan bagaimana terhadap mereka,” kata Ganjar.

“Saya melihat mereka masih menunggu iklim politik Indonesia saja. Wait and see,” sambungnya.

Ganjar kemudian berbicara mengenai skema pendanaan IKN. Menurut dia, aset negara yang kelak dibangun di IKN Nusantara sebaiknya menggunakan APBN sebagai sumber pembiayaan.

“Kalau mengajak investor bisa saja, tapi tidak wajib, karena scheme-nya tidak tunggal. Ini membangun ibu kota loh. Kalau bangun ibu kota seoptimal mungkin kita menggunakan kekuatan sendiri,” ucapnya.

Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyatakan tak menutup skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha maupun investor.

“Tapi ketika kemudian ada private sector yang nantinya memungkinkan untuk kita ajak investor kerja sama, umpama di tengah ibu kota ada ekosistem. Itu nanti sampai ke Balikpapan, sampai ke Samarinda, jadi ada industri yang tumbuh disini,” jelas Ganjar.

“Tapi tidak akan menarik jika kita tidak memberikan tidak bisa memberikan insentif,” tambahnya.

Menurut Ganjar, para investor hanya membutuhkan satu hal, yakni kepastian hukum. Dia lantas berbicara mengenai visinya bersama cawapresnya, Mahfud Md, yaitu perihal pemberantasan korupsi hingga penegakan hukum. Dan, persoalan ini merupakan problem besar di Indonesia.

“Maka ketika saya bersama Pak Mahfud, Insya Allah ini jadi energi buat kami dan tentunya buat Indonesia. Karena kami mempunyai komitmen yang sama untuk memberantas korupsi, membuat kepastian hukum dan menegakkannya,” pungkasnya. (*)

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan partainya masih tetap ingin status ibu kota berada di Jakarta.

“Kita berharap kalau Allah menakdirkan PKS menang di Pemilu 2024 maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta,” kata Syaikhu di acara Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu, 26 November 2023.

Meski menolak pemindahan ibu kota negara, Syaikhu memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan dihentikan.

Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, bukan ibu kota negara.

“Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia,” kata Syaiku.

Dia menilai, Jakarta masih layak menyandang status sebagai ibu kota negara dari Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, terkait dengan sejarah.

“Bahwa DKI Jakarta tempat dimana Ir Soekarno mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan. Begitu juga dengan Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta,” kata dia.

Alasan kedua, lanjut Syaikhu, yakni terkait dengan pembangunan. Dia menegaskan, PKS memahami pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Tetapi, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat.

“Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah,” jelasnya.

Alasan terakhir yakni terkait keberlanjutan. Dia berpendapat, pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antargenerasi. Hal ini penting demi keberlanjutan melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi.

“Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia, tapi juga paru-paru dunia,” pungkas Syaikhu. (*)

“Sampai saat ini belum ada investasi asing masuk IKN,” kata Jokowi di sela KTT APEC di California, Amerika Serikat, Kamis (16/11) waktu setempat.

Meski begitu, Jokowi optimis para investor asing akan tertarik masuk ke IKN, karena saat ini sudah banyak pengusaha lokal Tanah Air yang menanam modal di IKN.

Jokowi menyebut ada tiga sektor menjadi prioritas yang ditawarkan kepada para pemilik modal yaitu pendidikan, kesehatan, dan teknologi,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi sempat menyatakan akan menyetop investasi asing di IKN Nusantara. Alasannya kala itu, ia ingin mengutamakan investor dalam negeri untuk ikut dalam pembangunan di IKN.

Menurut dia, banyak pengusaha nasional yang berminat membangun di ibu kota baru.

“Saya sampaikan kepada Kepala Otorita, rem untuk yang dari luar, berikan kesempatan kepada investor dari dalam negeri, kalau bisa joint dengan pengusaha dalam negeri,” kata Jokowi di IKN, Rabu (1/11).

Padahal, Jokowi mengklaim, ada 130 investor dari Singapura yang tertarik berinvestasi, 30 investor dari Jepang, dan 30 investor dari Malaysia, juga ada investor dari Uni Emirat Arab yang menunjukkan ketertarikan serupa. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah telah menyiapkan insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke IKN Nusantara. Jika tidak ada insentif, perpindahan ASN akan berjalan alot.

Awalnya Jokowi menjelaskan alasan perlunya pemindahan Ibu Kota Negara, karena Pulau Jawa sudah sangat padat.

“Ini yang saya sampaikan, kita butuh Indonesiasentris, buka Jawasentris, sehingga perlu pemerataan. Apalagi Jakarta begitu sangat padat, sangat kompleks permasalahannya, karena bisnis dan ekonomi ada di Jakarta, Pendidikan dan pariwisata juga ada di sini. Semua ada di Jakarta, sehingga perlu digeser agar Indonesiasentris, pindah ke Kalimantan Timur, ke Nusantara,” kata Jokowi dalam Rakernas Korpri di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Selasa (3/10/2023).

Jokowi pun mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan insentif bagi ASN yang pindah ke IKN Nusantara. Kalau tidak ada tawaran insentif maka proses pemindahan Ibu Kota Negara akan berjalan alot.

“Untuk memulainya di sana ASN harus pindah. Ini masa depan baru dan pemerintah sudah menyiapkan insentif. Kalau enggak ada itu, pasti alot. Kalau ada insentif kan beda,” ucapnya sambal tersenyum.

Lalu, Jokowi membeberkan fasilitas yang akan didapat ASN jika pindah ke IKN yaitu rumah dinas bisa berbentuk rumah tapak atau apartemen dan biaya pindah satu keluarga, termasuk anak.

“Ada tunjangan dan fasilitas-fasilitas lainnya,” ucap Jokowi.

“Memang dibutuhkan jiwa pelopor dari para ASN. Padahal sebelumnya ditempatkan di luar Pulau Jawa biasa-biasa saja, sekarang kok sepertinya jadi rumit? Kalau sudah ditunjuk, bapak pindah, ya bapak pindah, ibu pindah. Semoga semuanya selesai,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 harus mampu merespons dinamika perekonomian.

Selain itu juga mampu menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan, serta kesejahteraan secara optimal. 

APBN juga harus dapat mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Serta melindungi daya beli masyarakat dari guncangan, serta menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang.

Menurutnya, APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang.

Maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Tahap 1 di Kalimantan Timur, termasuk bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), selesai pada 2024.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengatakan, hingga saat ini progres konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 telah mencapai 38,1%.

Seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan (on schedule).

“Konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap satu ini yang kontrak pekerjaannya telah dimulai sejak tahun 2021 seperti pembangunan Jalan Tol Akses IKN tahap satu, Bendungan Sepaku Semoi, Istana Negara dan Kantor Presiden,” kata Danis dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/8/2023).

Kata dia, Kementerian PUPR juga telah memulai pembangunan IKN tahap kedua.

Meliputi proyek-proyek yang penandatanganan kontraknya dimulai pada April – Mei 2023 seperti gedung kementerian koordinator 2 dan rumah rusun ASN IKN.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin peringatan HUT RI ke-78 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Kata dia, ini merupakan upacara memperingati HUT RI terakhir yang dilaksanakan di Jakarta. Tahun 2024 akan diadakan di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

“Insya Allah tahun depan sudah di IKN Nusantara. Kita lihat nanti,” kata Presiden Jokowi di istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Dia menjelaskan, dalam perayaan HUT RI kali ini dirinya hendak memperlihatkan keberagaman Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari para tamu undangan yang mengenakan berbagai macam baju adat khas daerah di seluruh Indonesia.

“Seperti yang kita lihat di Istana, keberagaman dipadukan dengan keberanekaragaman baju adat yang kita pakai,” jelasnya.

Jokowi menekankan, kekuatan yang dimiliki Indonesia adalah keberagaman. Apabila dipersatukan keberagaman ini akan menjadi kekuatanm besar bagi bangsa Indonesia.

“Keberagaman ini merupakan kekuatan negara kita. Kekuatan Indonesia ya keberagaman. Jadi, kalau kita Bersatu, solid, kompak, itulah kekuatan besar Indonesia,” tutur Jokowi.

Pada momentum HUT RI ke-78 ini, Presiden Jokowi mengenakan baju adat Ageman Songkok Singkepan Aheng dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berjanji jika partainya memenangi Pemilu 2024 maka akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang diinisiatori Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Megawati mengatakan itu saat berpidato di acara penutupan Rakernas III PDIP di Sekolah Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (8/6) kemarin.

“PDIP memastikan apa yang menjadi perhatian utama Presiden Jokowi berkaitan dengan pemindahan IKN Nusantara, hilirisasi indsutri, sebagai sebuah jalan berdiri di atas kaki sendiri dan percepatan pembangunan koridor strategis di seluruh wilayah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan,” kata Megawati.

Dia mengklaim PDIP memiliki pengalaman selama dua periode di pemerintahan. Maka, jika partainya menang, pemindahan IKN Nusantara dapat dipercepat.

Selain itu, Megawati juga berbicara soal pembangunan manusia Indonesia yang berlandaskan ilmu pengetahuan hingga teknologi. Hal itu diwujudkan dengan pembentukan BRIN oleh Presiden Jokowi, dan ditugaskan kepada PDIP.

“Pembangunan sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk dilakukan, agar Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dengan meletakkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menggalakkan riset dan inovasi,” tuturya.

BANDUNG, Eranasional.com – Nama Aulia Akbar (31), pemuda asal Bandung, Jawa Barat, menjadi sorotan publik Indonesia. Pasalnya, bersama sembilan temannya berhasil memenangkan sayembara logo IKN Nusantara dan dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tema pohon hayat yang kini menjadi logo IKN Nusantara, dibuat Aulia dan teman-temannya di studio POT Branding House yang terletak di Jalan Pesantren, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung.

Alumni DKV Kampus ITENAS Bandung angkatan 2010 ini mengungkapkan kebahagiaannya, karya yang dibuat dipilih oleh Presiden Jokowi.

“Kalau ngomongin perasan, surreal banget. Seperti enggak percaya aja,” kata Aulia dengan wajah berbinar-binar saat ditemui di Kampus ITENAS, Rabu (31/5/2023).

Aulia menceritakan, dirinya mengikuti sayembara desain logo ini melalui Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI). Pada perjalanannya ada 500 orang atau tim yang ikut sayembara ini.

“Dari 500 logo yang ditawarkan ratusan peserta tersebut, penyelenggara sayembara memilih 10 logo,” ujarnya.

Menurut Aulia, masuk 10 besar sudah senang bagi dirinya dan tim. Semakin tak disangka-sangka, masuk 5 besar.

Sekadar informasi, saat masuk 5 besar, Presiden Jokowi juga ikut memberikan penilaian.

Lanjut Aulia bercerita, dirinya bersama tim sebenarnya tidak memiliki ekspetasi berlebihan, malah terkesan pasrah.

“Mentalitasnya dari awal sudah pasrah aja dengan ikut berkontribusi 10 desain. Dengan hasil ini kita di kantor senang banget. Semoga bukan hanya saya saja, karena saya hanya representasi tim, yang kerja ada banyak, ada 10 orang, termasuk teman-teman dari komunitas, gather inside itu banyak banget. Yang fokus di literatur dan lain-lain,” ungkapnya.