Djaka Budhi menegaskan kembali komitmen dan sikapnya kepada oknum pegawai Bea Cukai yang terlibat tersebut.

“Apabila dari proses pemeriksaan terbukti terdapat pegawai yang terlibat, maka sanksi tegas hingga pemberhentian akan dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Dirjen BC saat dikonfirmasi Eranasional di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Dikesempatan yang sama Budi Prasetiyo, Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan DJBC menegaskan komitmen pada zero tolerance terhadap setiap bentuk pelanggaran integritas. Dia menghargai perhatian dari rekan-rekan media dan masyarakat.

“Pengawasan publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan layanan dan penegakan hukum yang bersih. Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menyampaikan informasi atau laporan apabila menemukan indikasi pelanggaran,” tandas dia.

Selain biaya pemusnahan, pemerintah juga menanggung kebutuhan dasar mereka yang ditahan selama proses hukum berlangsung. Untuk setiap kontainer, biaya pemusnahan bisa mencapai sekitar Rp12 juta.

Angka ini belum termasuk pengeluaran lain seperti logistik, tenaga kerja, serta biaya penahanan orang yang terkait dengan kasus penyelundupan.

Menurut Menkeu, praktik ini tidak memberikan manfaat ekonomi yang berarti bagi negara, melainkan hanya membuang potensi nilai dari barang-barang tersebut.

“Gini-gini, saya selalu komplain itu balpres Saya tangkap barangnya orangnya enggak bisa didenda terus saya mesti memusnahkan barangnya Itu mahal satu kontainer itu sekitar Rp 12 juta kalau enggak salah,” kata Purbaya dalam Media Briefing, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Bendahara negara ini mengatakan, hal inilah yang mendorong pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan pemusnahan yang selama ini dianggap sudah menjadi prosedur baku.

“Rugi, abis itu ngasih makan orang yang ditahan rugi besar kita Jadi, kita ubah. Jadi, kita berpikir-pikir Bagaimana macamnya masalah itu,” ujarnya.

Penyitaan Tetap Dilakukan

Purbaya menjelaskan, tindakan penyitaan tetap dilakukan secara ketat sepanjang 2024–2025. Bea Cukai mencatat sudah melakukan penindakan atas komoditas balpres sebanyak 17.200 bal atau setara 1.720 ton. Totalnya mencapai sekitar 8,6 juta lembar pakaian yang diamankan dari aktivitas penyelundupan.

Namun, setelah penyitaan, pemerintah melihat perlunya skema penanganan yang lebih efektif dan efisien. Melihat tingginya volume penyitaan dan besarnya biaya pemusnahan, pemerintah kemudian merumuskan kebijakan baru.

“Ini sudah kita lakukan penahanan barang-barang itu, selama kurun 2024 sampai dengan 2025 Bea Cukai telah melakukan penindakan atas komoditi balpres sebanyak 17.200 bal, sama dengan 1.720 ton atau sekitar 8,6 juta lambar pakaian,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menegaskan komitmen institusinya untuk melakukan penindakan penambangan ilegal tersebut.

Operasi gabungan dilaksanakan bersama TNI, dimulai di Blok Ciear, Desa Cisarua, Kec. Sukajaya dan akan berlanjut ke lokasi-lokasi lain di bentang Halimun sesuai rencana operasi. Giat operasi ini sekaligus mengawali upaya penertiban kawasan hutan dalam kerangka penyelamatan hulu Daerah Aliran Sungai. Terlebih, saat ini sudah memasuki musim penghujan; risiko bencana hidrometeorologi—longsor, banjir bandang, dan aliran sedimen semakin meningkat bila PETI tidak segera dilakukan penindakan.

Direktur Jenderal Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif publik yang telah melaporkan kejadian PETI di TNGHS.

“Giat operasi ini secara kontinyu akan terus dilakukan. Penindakan di Blok Ciear dilaksanakan oleh tim gabungan Ditjen Gakkum Kehutanan, Balai Gakkumhut Jabalnusra, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), YONIF 315, Koramil Cigudeg sejumlah 60 personil. Dalam operasi tersebut Tim gabungan melakukan penghancuran 31 (tiga puluh) tenda biru,” jelasnya dalam keterangan rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (30/10).

Dwi menambahkan bahwa di lapangan, tim melakukan penghentian kegiatan, pengamanan barang bukti berupa bahan kimia sianida, jerigen bekas oli, timbangan manual, kayu pengaduk, penertiban sarana pertambangan yaitu tenda biru/gubug, serta penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 89 jo pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang (UU) Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pasal 33 ayat (2) huruf b jo pasal 40B ayat (1) huruf b UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1990.

Dwi mengatakan koordinasi dilaksanakan dengan pengelola TNGHS, pemerintah daerah, dan unsur penegak hukum untuk operasi lanjutan. Informasi dari pemberitaan, kata Dwi,  menguatkan bahwa upaya pengelola TNGHS sebelumnya kerap terkendala dan pola “kucing-kucingan” pelaku terus berulang, sehingga sinergi lintas instansi menjadi keharusan.

“Dukungan masyarakat adalah kunci pengawasan bersama untuk menjaga kelestarian hutan dan keselamatan warga, terutama pada musim hujan ini. Jika menemukan PETI, masyarakat dihimbau untuk melaporkannya melalui pengaduan.gakkum@kehutanan.go.id atau Balai Gakkum Kehutanan setempat,” tandas dia.

Raja Juli Antoni memastikan telah memerintahkan jajarannya untuk segera menindak praktik penambangan ilegal yang terus meluas di kawasan hutan lindung tersebut.

“Iya pasti ditindak-lah. Semua yang ilegal kita tindak, kita sudah instruksikan ke Dirjen Gakkum dan dia lagi koordinasi. Pasti semua yang ilegal yang merusak hutan kita, ditindak secara tegas,” kata Raja Juli saat usai mengikuti acara Pelepasliaran Satwa Liar Dilindungi Penyu bersama anggota Komisi IV DPR RI, di Pantai Saba, di Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (27/10) sore.

Keberadaan deretan tenda biru di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) viral di media sosial setelah foto-fotonya muncul dari citra satelit Google Maps.

Wilayah TNGHS mencakup tiga kabupaten di dua provinsi, yakni Kabupaten Lebak di Banten, serta Kabupaten Sukabumi dan Bogor di Jawa Barat.

Kepala Balai TNGHS, Budhi Chandra membenarkan bahwa tenda-tenda tersebut merupakan milik para penambang emas ilegal atau gurandil yang beroperasi di dalam kawasan taman nasional itu.

Keresahan masyarakat bermula saat puluhan truk tangki antri mengisi air di Kelurahan Tapos dan Cimpaeun.

Mereka mengkhawatirkan terganggunya pasokan air bersih, terutama saat musim kemarau tiba.

Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Abdul Khoir, mengaku geram. Dia menerima banyak laporan dari warga setempat yang resah akan dampak jangka panjang dari pengeboran masif ini.

“Ada beberapa tempat di Kecamatan Tapos ini dan mereka menjual [air] dengan tangki,” ungkap Khoir saat ditemui di kediamannya, Kamis (31/7/2025).

Khoir menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Perizinan, serta Camat dan Lurah setempat untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini.

“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas DLHK, Perizinan, Camat dan Lurah setempat terkait perizinannya,” jelasnya.

Dia mengungkapkan kekhawatiran utama yakni penurunan muka air tanah jika pengambilan air terus-menerus dilakukan dalam jumlah besar tanpa kontrol.

“Nanti kita pastikan izinnya legal atau tidak. Dan kami dari Komisi C berkaitan dengan leading sektor kami, maka kami akan secepatnya memanggil pihak-pihak terkait,” tegas Khoir.

Pemanfaatan air tanah di Indonesia diatur ketat oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2024.

Kegiatan pengeboran tanpa izin jelas merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung pada konsekuensi hukum dan kerusakan lingkungan.

JAKARTA- Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan sektor teknologi finansial (tekfin) dengan menciptakan ekosistem yang kondusif dan aman bagi masyarakat. Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pihaknya akan mengambil tindakan tegas tanpa kompromi atas pelanggaran yang terjadi.

“Kami tegaskan di sini, kami akan sangat tegas dan tidak kompromi terkait dengan pelanggaran pelanggaran sektor finansial tersebut,” ujarnya dalam High Level Meeting dan Penandatanganan Pernyataan Bersama dalam Rangka Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal dari Jakarta, Jumat (20/08/2021).

Menurut Menteri Johnny langkah itu ditujukan untuk mendukung pertumbuhan sektor tekfin di Indonesia. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak menciptakan ekosistem yang kondusif dan aman.

“Kami mengajak untuk mewujudkan ekosistem pinjaman online yang kondusif dan aman. Yang bermanfaat bagi masyarakat, yang mendorong perekonomian nasional. Dan tidak menjebak dan menjerat peminjam agar terus berkembang mengisi kebutuhan pasar keuangan nasional yang terus tumbuh dan terus berkembang,” ajaknya

Menurut Menkominfo, kemajuan terutama peer-to-peer lending fintech atau platform pinjaman online, merupakan suatu hal yang membanggakan. Meskipun demikian, Menteri Johnny menegaskan semua pihak harus berhati-hati.

“Kita tetap harus berhati-hati. Sejak tahun 2018 sampai 17 Agustus 2021, Kementerian Kominfo telah memutus akses 3.856 konten terkait fintech yang melanggar peraturan perundangan, termasuk platform pinjaman online tanpa izin/ilegal,” jelasnya.

Menteri Johnny menjelaskan perkembangan industri fintech tidak terlepas dari berbagai ancaman online, seperti: (1) manipulasi korban melalui social engineering; (2) peretasan informasi melalui metode sniffing; dan (3) modus money mule, di mana pelaku meminta korban melakukan transaksi ke rekening orang lain.

Guna mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Kominfo telah melakukan langkah strategis dari hulu ke hilir yakni strategi upstream atau arus hulu; midstream atau arus tengah dan downstream atau arus hilir.

“Dalam strategi upstream atau arus hulu, melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Kementerian Kominfo melaksanakan kegiatan Literasi Digital untuk mengkultivasi kultur kesadaran perlindungan privasi dan data pribadi,” papar Menkominfo.

Menteri Johnny menyatakan Gerakan Nasional Literasi Digital menargetkan menjangkau 12,48 juta peserta di 514 kabupaten dan kota setiap tahunnya.

“Hingga mencapai 50 juta peserta di tahun 2024, melalui kurikulum di empat pilar utama, yaitu (1) digital skill, (2) digital ethics, (3) digital safety, dan (4) digital culture,” jelasnya.

Sementara, untuk menjalanan strategi kedua di midstream atau arus tengah, Kementerian Kominfo mengambil tiga upaya yaitu pertama, pemutusan akses terhadap platform pinjaman online ilegal secara langsung maupun melalui Appstore/Playstore. Kedua berkaitan dengan pengamanan data pribadi pengguna dan penanganan jika terjadi indikasi kebocoran data pribadi.

“Serta ketiga penerbitan klarifikasi terhadap hoaks atau disinformasi melalui kerja sama lintas pihak, dengan kementerian dan lembaga diantaranya OJK, BSSN, Kementerian Agama, Kemendikbudristek, Kementerian Investasi, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemendag dan PPATK serta kementerian lainnya,” jelas Menkominfo.

Adapun strategi ketiga Kementerian Kominfo berkaitan dengan downstream atau arus hilir. “Kominfo mendukung upaya penegakan hukum melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait seperti BSSN, Bareskrim Polri, dan Kejagung,” tutur Menteri Johnny.

Menjanjikan

Menkominfo memaparkan lansekap industri peer-to-peer lending fintech Indonesia yang menjanjikan. “Baik dari pendanaan maupun penyaluran dananya, mencatat 25,3 juta masyarakat terjangkau layanan peer-to-peer lending fintech pada bulan Juni 2021, lebih banyak dari bulan Januari 2021 yang menjangkau 24,7 juta masyarakat,” tuturnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny mengapresiasi inisiatif kolaborasi bersama untuk meningkatkan komitmen pemberantasan aktivitas pinjaman online ilegal serta memperkuat pelindungan konsumen di Indonesia.

“Kominfo mengapresiasi inisiatif hari ini dalam meningkatkan komitmen pemberantasan aktivitas pinjaman online ilegal serta memperkuat pelindungan konsumen di Indonesia,” tambahnya.

Menkominfo kembali mengajak seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat kolaborasi dalam memastikan ruang digital, khususnya pinjaman online bisa tumbuh dan berkembang di Indonesia.

“Sekali lagi kami mengajak dan tentu siap untuk bersama-sama memperkuat kolaborasi kementerian dan lembaga terkait secara khusus OJK, BI, Kementerian Koperasi UMKM, dan Kepolisian RI yang hari ini menandatangani bersama untuk memastikan ruang digital kita secara khusus pinjaman online dapat bermanfaat dan berlangsung dengan baik bertumbuh subur di Indonesia,” ungkapnya.

Penandatanganan pernyataan bersama dilakukan oleh Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang diwakili Kabareskrim, Agus Andrianto; Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso.

JAKARTA- Mayor Jenderal (Mayjen) Purnawirawan, Kivlan Zen dituntut tujuh bulan penjara dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal dan peluru tajam. Tuntutan itu disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/8).

Menurut jaksa, Kivlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa menerima, menyerahkan, menguasai, menyimpan, dan menyembunyikan senjata api atau amunisi secara ilegal.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 7 bulan,” ujar jaksa Andry Saputra, saat membacakan berkas tuntutan.

Dalam tuntutannya, jaksa mengatakan, jumlah masa kurungan itu telah dikurangi selama Kivlan menjalani masa tahanan. Jenderal purnawirawan bintang dua itu telah lebih dari setahun sejak 2020 lalu, menjalani masa tahanan rumah.

Adapun hal yang memberatkan, kata Jaksa, Kivlan dinilai telah meresahkan masyarakat. Ia juga dinilai berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.

Sedangkan, hal-hal yang meringankan, antara lain, Kivlan belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di depan persidangan, berusia 74 tahun, dan dinilai berjasa bagi negara selama aktif di instansi militer.

Jakarta, eranasional.com | Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan Penghargaan kepada Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya yang berhasil membongkar dan mengungkap kasus praktik Aborsi ilegal di wilayah Paseban, Jakarta Pusat di bulan Februari lalu. Ketua KPAI Arist Merdeka Sirait memberikan langsung penghargaan tersebut secara simbolis kepada Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Iwan Kurniawan di acara apel pagi di halaman Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kamis pagi 12/3/20.

“Penghargaan ini disampaikan kepada jajaran Ditremkrimsus karena berhasil mengungkap kasus kejahatan kemanusiaan yang menginspirasi masyarakat untuk sadar tentang pentingnya memperhatikan anak sejak dalam kandungan,” kata Arist ketika menyampaikan sambutan.

Selain itu, kata Arist, pengungkapan kasus praktik aborsi ilegal di kawasan Paseban, Jakarta Pusat juga telah memicu wilayah lain dinegeri ini untuk lebih perhatian pada masalah anak.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Iwan Kurniawan dalam membalas sambutannya, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang disampaikan oleh Arist Merdeka Sirait. “Kami selalu berusaha untuk membongkar kasus yang sebelumnya juga pernah terjadi itu. Tapi kami tetap akan terus menegakkan hukum juga mencegah dan mengajak segenap lapisan masyarakat untuk menghindari kasus-kasus aborsi ilegal,” kata Kombes Iwan.

Kepada segenap jajaran Ditreskrimsus, Iwan berharap penghargaan ini menjadi dorongan semangat untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. “Sebagai informasi, Ditreskrimsus masih mengembangkan kasus ini dan mulai menemukan bukti-bukti baru yang akan diungkap,” ungkapnya.

Dalam perkembangan terakhir, Sub Direktorat Sumber Daya Manusia dan Lingkungan (Sumdaling) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mencari tenaga medis seperti dokter dan puluhan bidan yang terlibat dalam jaringan aborsi ilegal di kawasan Paseban itu. Jaringan aborsi ilegal ini mencakup berbagai wilayah di Indonesia karena memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui internet.

Berikut para penyidik yang mendapat penghargaan dari KPAI atas kinerjanya yang inspiratif dalam mewujudkan perlindungan anak di Indonesia terkait pengungkapan kasus aborsi ilegal di kawasan Paseban, Jakarta Pusat Kombes Pol. Iwan Kurniawan SIK, MSi (Dir Reskrimsus), Akbp Moh. Irhamni, SIK MH (Wadir Reskrimsus), Kompol Saufi Salamun SIK (Kasubdit 3 Sumdaling), Kompol Tuti Timor Purwanti SSos (Kanit 5 Sumdaling), Iptu Aman J Siregar SH MH, Iptu Indah Agustin SH, Ipda Bachtiar SH, Aipda Mangimpal Silaban SH MH, Bripka Ramdani, Bripka Aga Kurniawan, SH MH, Bripka Amudi Lubis, SH MH, Bripka Syahrul Ipik SH, Brigadir Achmad Hafiz SH, Brigadir Danang Sudira, Brigadir Danielh Pratama Bone, Briptu Rido P Sibuea, Briptu Army Hasan, Briptu Fajar.

(Red)

Jakarta [Eranasional.com] Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi menyaksikan pemusnahan barang ilegal hasil pengawasan di lapangan parkir Kementerian Perdangan.  Barang-barang ilegal itu merupakan hasil pengawasan sepanjang tahun 2019, maupun barang yang baru saja disita di pelabuhan karena tidak memiliki sertifikat perijinan kegiatan perdagangan dan tidak memiliki sertifikat mutu bagi produk yang telah diberlakukan SNI secara wajib tanpa terkecuali.

“Barang-barang ilegal yang dimusnahkan ini bernilai Rp.15 miliar rupiah. Produk-produk tesebut sebagian besar berisiko mengancam keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan,” kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di sela-sela acara pemushanan, Rabu (18/12/2019).

Adapaun 14 jenis barang ilegal hasil pengawasan yang dimusnahkan antara lain barang luminer sebanyak 4.727 buah, pompa air sebanyak 443 buah, produk kehutanan seperti wallpaper sebanyak 600 karton, meja dari kayu,kertas saring dan roll paper. Juga ada perkakas berupa cangkul lipat sebanyak 388 pcs, serta produk lainnya, mulai dari kabel, mesin pendingin, pakaian bekas, sepatu, mainan anak, sepeda, baja, meter air  hingga tepung dan gula kristal putih.

“Pemusnahan barang-barang ini juga untuk memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang tidak menaati peraturan. Sehingga pelaku usaha yang taat aturan terlindungi, begitu pula konsumennya,” jelas Mendag Agus.

Kebanyakan barang-barang impor tersebut merupakan produk impor dari negara Cina. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan dibuldoser. Selain di Jakarta, kegiatan pemusnahan barang ilegal hasil pengawasan juga dilakukan di Medan, Semarang, dan Surabaya.

(Fyan/red).