Kepala Bagian Pengawasan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, Suryana Yusuf mengatakan pihaknya tidak akan berhenti melakukan pengawasan dan penertiban ketika ditemukan pelanggaran kegiatan pembangunan di wilayahnya.

“Yang kami berikan jumlahnya lebih dari 80 bangunan. Ini terhitung dari Januari hingga November 2023 ya,” kata Suryana, Rabu (15/11/2023).

Adapun SP tersebut diberikan setelah DPMPTSP Kota Depok menerima aduan dari pengawas yang bertugas pada masing-masing wilayah.

“Ada 11 pengawasan di kecamatan. Setiap wilayah, dimana tiap hari mereka mobile mengawasi wilayahnya masing-masing,” jelas Suryana Yusuf.

Dalam kerjanya, jelas Suryana, petugas akan mendatangi kegiatan pembangunan pada wilayah masing-masing. Selanjutnya, petugas akan meminta klarifikasi soal izin yang harus dipenuhi.

“Ketika ada yang hendak membangun, langkah pertama adalah menegur dan melakukan klarifikasi perizinan. Kita periksa izinnya, apa sudah atau belum, atau sedang diproses,” ujar Suryana.

Dia memastikan, setiap pembangunan tidak dapat dilanjutkan jika belum mendapatkan beberapa izin yang harus didapatkan.

“Seperti izin lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin lingkungan setempat, izin rencana umum tata ruang, izin pemanfaatan lahan, izin prinsip, izin lokasi, izin badan lingkungan hidup, izin dampak lalu lintas, izin pengesahan site plan, dan lainnya,” terang Suryana.

Kata Suryana, apabila pengelola bangunan hingga mendapatkan SP3 maka pihaknya akan melimpahkan berkas ke Satpol PP Kota Depok yang selanjutnya akan melakukan penindakan.

“Sanksinya sangat tegas, kami tidak akan berkompromi dengan pelanggaran. Tim penertiban bangunan yaitu gabungan dari Satpol PP dan lintas dinas terkait. Tahun ini banyak bangunan-bangunan yang sudah kita minta klarifikasinya,” pungkas Suryana. (fyan)

JAKARTA, Eranasional.com – Lurah Rawa Badak Selatan Suhaena menjelaskan surat izin mendirikan bangunan (IMB) era Anies Baswedan di kawasan Tanah Merah yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Suhaena mengatakan warga setempat hanya mengantongi IMB kawasan. Menurutnya, IMB tersebut sebatas mengakui bangunan, bukan kepemilikan lahan di wilayah tersebut.

“Iya kalau itu, IMB kawasan. Jadi untuk mengakui bangunan saja, tapi bukan untuk lahan,” kata Suhaena kepada wartawan, Minggu (5/3).

Suhaena menyebut masyarakat memiliki legalitas untuk tinggal di sana. Namun masyarakat tidak memiliki IMB atas lahan yang didudukinya.

“Untuk bangunannya, bukan tanahnya. Bukan IMB-nya, IMB untuk bangunan saja. Bukan untuk lahan,” ujarnya

Polemik IMB muncul saat PDIP DKI Jakarta mengungkit IMB yang diterbitkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada warga permukiman yang terkena dampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

“Sejak awal sudah diketahui bahwa Depo Pertamina Plumpang tidak boleh ditempati dengan jarak tertentu. Lahan tersebut adalah milik PT Pertamina yang ditempati warga, akan tetapi oleh Anies sewaktu menjabat gubernur diberi izin mendirikan bangunan, yang jelas bertentangan dengan peraturan,” kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta F-PDIP Gilbert Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/3).

Gilbert meminta warga sekitar Depo Pertamina Plumpang direlokasi untuk keamanan dan keselamatan. Namun, berdasarkan catatan, Anies mengeluarkan IMB di permukiman Tanah Merah, Rawabadak, Jakut, pada 2021.

“Saat ini dengan adanya korban kebakaran, sepatutnya warga direlokasi agar terhindar dari musibah yang berulang di kemudian hari,” ujarnya.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim heran IMB yang dikeluarkan Anies dikaitkan dengan kebakaran Depo Plumpang. Menurutnya, Anies sudah tuntas mempertanggungjawabkan jabatannya di Jakarta.

“Ha-ha-ha… secara hukum Anies kan sudah mempertanggungjawabkan kerjaan selama masa jabatannya sebagai gubernur,” ujar Hermawi.

Hermawi mendorong PDIP bertanya kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, yang merupakan kader PDIP, terkait keberadaan Depo Pertamina Plumpang.

“Sebaiknya PDIP menanyakan hal tersebut kepada Ketua DPRD DKI yang adalah kader PDIP. Apakah ada catatan khusus atas Depo Plumpang? Kalau tidak ada, berarti Anies clear, sudah tidak bisa dituntut apa pun,” ucapnya.

Terpisah, Geisz Chalifah, relawan Anies Baswedan, menyentil balik Gilbert setelah mengungkit IMB di kawasan permukiman yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Geisz menilai pola pikir Gilbert aneh.

“Anies memberi IMB pada warga, agar warga bisa mendapatkan keadilan dalam pelayanan publik. Diberi IMB atau tidak, warga Kampung Tanah Merah sudah tinggal di daerah itu puluhan tahun lalu,” kata Geisz, kepada wartawan, Minggu (5/3).

“Kebakaran yang sudah terjadi dua kali itu, disebabkan kelalaian dalam maintenance atau karena warga tinggal di daerah situ. Pola pikirnya Gilbert itu aneh bin ajaib sama seperti para buzzer di medsos,” ujarnya.

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok Taufiqurakhman mengatakan penyegelan dilakukan pada Senin (11/7) kemarin pukul 09.00 WIB. Selain penyegelan, Satpol PP memberikan teguran tertulis.

“Penyegelan bangunan tower oleh Satpol PP Kota Depok karena belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Sanksi, teguran tertulis dan penyegelan bangunan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda Satpol PP Kota Depok Taufiqurakhman kepada wartawan, Selasa 12 Juli 2022.

Menurut Taufiq, begitu Taufiqurakhman disapa, penyegelan dilakukan Senin 11 Juli 2022 dengan menurunkan 25 personel, ditambah 5 personel dari TNI. Pihaknya juga memberikan pemahaman kepada instansi untuk memiliki legalitas.

“Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada suatu badan atau instansi mengenai pentingnya memiliki izin atau legalitas sebelum mendirikan suatu bangunan,” kata dia.

Eranasional.com – Bupati Bogor Ade Yasin mengeklaim tidak terlibat dalam kasus suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah di wilayahnya. Menurutnya, dia dipaksa menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Iya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya, sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab,” kata Ade di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 28 April 2022.

Ade mengeklaim tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. Ade ngotot kasus ini tidak berkaitan dengannya.

“Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana,” ujar Ade.

Sebanyak delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap pengurusan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor, Ade Yasin; Sekdis PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik ditetapkan sebagai tersangka pemberi.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, empat orang pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.