Pemalsuan ini terbongkar saat tengah mengurus kewarganegaraan Indonesia itu berhasil dibongkar Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat. Keduanya harus mendekam di tahanan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta R Andika Dwi Prasetya mengungkapkan, awalnya JA bertemu deng CZ di Belanda saat sedang liburan. Dari pertemuan tersebut, CZ yang berprofesi sebagai chef, langsung suka dengan JA.

Singkatnya CZ dan JA pun berpacaran di negeri Belanda tersebut dan berkomitmen untuk membina rumah tangga. Namun, karena JA seorang WNI dan CZ WNA asal China sangat sulit melakukan pernikahan di Belanda.

Akhirnya JA mengajak CZ untuk ke Indonesia dalam melakukan pernikahan.
Agar tidak ada kesulitan mengurus ini dan itu, CZ pun memalsukan kewarganegaraannya menjadi Indonesia.

Dengan dibantu seorang wanita berinisial SS, WNA asal China itu pun berhasil mendapatkan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran palsu.

Beragam rangkaian kegiatan digelar mulai dari pembuatan paspor, pendaftaran merek, pendaftaran PT dan lain sebagainya. Kegiatan ini dibuka langsung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly.

“Dalam rangka memperingati hari Pengayoman tahun ini kami menyediakan kuota 500 pemohon paspor, dan itu sudah penuh, terisi semua 500 sesuai kuota dan seluruh pemohon melakukan pendaftaran secara online,” kata Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Ronald Arman Abdullah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Ronald menyebut dalam pembuatan paspor sudah dilaksanakan seminggu yang lalu dimana para pemohon mengirimkan berkas administrasi. Kemudian, di GBK pemohon hanya melakukan perekaman data dan biometrik.

Lebih lanjut, Ronald menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon paspor baru yakni KTP, Kartu Keluarga, Ijazah atau akta lahir atau buku nikah, kemudian surat penetapan ganti nama jika pernah mengganti nama.

Sementara untuk perpanjang paspor yang masa berlakunya sudah habis, pemohon hanya memperlihatkan KTP dan paspor lama.

“Biaya pembuatan paspor biasa Rp350.000 sementara untuk paspor elektronik Rp650.000,” ujar Ronald.

“Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah untuk memberikan layanan yang inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini guna memperluas jangkauan pemberian informasi melalui pendampingan secara berkelanjutan oleh Petugas Imigrasi Pembina (Pimpasa),” kata Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Ronald Arman Abdullah dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Ronald mengatakan Kelurahan Kebon Kosong menjadi kolasi pertama desa binaan Imigrasi di Jakarta Pusat. Hal ini bertujuan untuk pencegahan terkait TPPM dan TPPO di wilayah Kebon Kosong, Kemayoran.

“Program ini kami berharap dapat memberikan layanan yang inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Sehingga menjadi senjata terbaik dalam melindungi

masyarakat dari berbagai modus penipuan,” ujar Ronald.

Sementara, Camat Kemayoran Asep Mulyawan menyampaikan terima kasih kepada Imigrasi Jakpus yang menjadikan Kelurahan Kebon Kosong sebagai desa bina imigrasi. Khususnya untuk mencegah Tindak Pidana Pencegahan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

“Dengan adanya Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi ini diharapkan mampu mencegah. Kemudian menjadikan warga Kelurahan Kebon Kosong lebih hati-hati bila mendapatkan informasiterkait penawaran untuk bekerja maupun wisata ke Luar Negeri,” kata Asep.

Program ini diharapkan bisa berkontribusi mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

“Kami dari kantor Imigrasi tengah melakukan kunjungan ke berbagai instasi. Mulai dsri kantor Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri, Komando Distrik Militer 0501 dan Kanwil Bea Cukai untuk gaungkan program ‘desa binaan,” ucap Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas 1 Non TPI Jakarta Pusat, Ronald Arman Abdullah saat diwawancarai, Selasa (12/6/2024).

Ronald mengatakan pihaknya menggandeng Pemkot untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai aspek pelayanan publik dan penegakan hukum keimigrasian.

Salah satunya ada program Desa Binaan. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat,” kata Ronald.

Ronald menjelaskan program itu rencananya akan diselenggarakan di setiap kelurahan se-Jakarta Pusat. Program ini merupakan program kolaborasi antara imigrasi dan perangkat desa atau kelurahan.

“Perangkat kelurahan yang menjadi perpanjangan tangan imigrasi dalam penyampaian informasi tentang keimigrasian pada tingkat kelurahan di Jakarta Pusat,” ujar Ronald.

Keberadaan program desa atau kelurahan binaan, kata Ronald diharapkan, dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah perdagangan orang atau penyelundupan manusia.

“Melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Jakarta Pusat, kami yakin dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien dan edukatif, serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat,” tegas Ronald.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengatakan jajaran Pemkot Jakpus mendukung program Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan siap bekerja sama. Dhany berharap, kerja sama yang selama ini sudah terjalin agar semakin kuat demi tercapainya kesadaran hukum khususnya di masyarakat Jakarta Pusat.

“Kami berharap sinergi yang terjalin lebih erat dan hasilnya maksimal,” pungkas Dia.