Penegasan tersebut disampaikan Bima saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan Peran Pemda dalam Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Evaluasi Dukungan Pemda pada Program Tiga Juta Rumah. Rakor berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (17/11/2025).

“Nah di negara kita, Bapak-Ibu sekalian, inflasi di bulan Oktober 2025 ini, berdasarkan data memang tertinggi sepanjang tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan bulan September, angkanya naik 0,28 persen,” katanya.

Dia menjelaskan, angka inflasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika global, selain dipengaruhi faktor ekonomi domestik di daerah.

Ia mencontohkan situasi di Amerika Serikat (AS) yang baru-baru ini mengalami shutdown pemerintahan federal selama sekitar 43 hari. Shutdown terpanjang dalam sejarah tersebut menghambat pembaruan berbagai data penting dan turut memengaruhi aktivitas ekspor-impor.

“Namun tidak seperti Indonesia karena Amerika ini sistem pemerintahan federal, jadi yang shutdown itu adalah anggaran dari pemerintah pusat. Kalau di Amerika dengan sistem federal maka pajak-pajak di negara bagian masih terus berjalan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan pelayanan publik,” jelasnya.

Selain itu, Bima menyoroti kecenderungan deflasi di Cina yang dipicu krisis properti dan kelebihan kapasitas produksi sektor industri. Kenaikan harga emas juga turut berkontribusi terhadap dinamika inflasi global.

“Seperti selalu kita kaji, selalu Pak Menteri [Dalam Negeri] juga sampaikan, adanya kenaikan harga emas yang juga memberikan andil bagi kenaikan inflasi,” imbuhnya.

Pada sisi domestik, sambungnya, komoditas penyumbang inflasi month-to-month antara lain emas perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel. Melihat kenaikan sejumlah komoditas tersebut, Bima menegaskan perlunya kewaspadaan daerah dalam merespons tekanan harga, terutama yang dipengaruhi faktor cuaca serta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru.

Bima merinci lima provinsi dengan inflasi tertinggi yaitu Sumatera Utara (4,97 persen), Riau (4,95 persen), Aceh (4,66 persen), Sumatera Barat (4,52 persen), Sulawesi Tengah (3,92 persen), dan Jambi (3,71 persen).

Adapun provinsi dengan inflasi terendah adalah Papua (0,53 persen), Maluku Utara (1,18 persen), Lampung (1,20 persen), Papua Barat Daya (1,36 persen), Papua Barat (1,42 persen), dan Sulawesi Utara (1,48 persen).

Untuk tingkat kabupaten, inflasi tertinggi tercatat di Kerinci (6,70 persen), Tolitoli (6,69 persen), Pasaman Barat (6,67 persen), Deli Serdang (6,24 persen), dan Indragiri Hilir (6,14 persen). Sementara di tingkat kota, inflasi tertinggi terjadi di Padangsidimpuan (5,71 persen), Gunungsitoli (5,22 persen), Pematang Siantar (5,10 persen), Pekanbaru (5,01 persen), dan Dumai (4,94 persen).

“Kerja sama dengan daerah-daerah champion, saya kira itu penting,” tegasnya.

Sidak ini dilakukan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga barang kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) menjelang Puasa Ramadhan Tahun 2025, Jumat, 24 Januari 2025.

Selain itu, sidak ini juga untuk memastikan harga kepokmas dijual pedagang tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah.

Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf mengungkapkan bahwa, secara umum untuk harga kepokmas di Kota Pekalongan masih stabil, namun untuk komoditas Minyak Kita dan gula pasir sedikit mengalami kenaikan.

Sehingga, sidak ini bertujuan untuk terus memantau stabilisasi harga dan pasokan menjelang puasa Ramadhan dan lebaran 2025.

“Yang terpenting ketersediaan stok sembako tetap ada dan tidak terjadi kelangkaan,” ucapnya.

Pada kesempatan sidak tersebut, Mas Aaf juga menampung beberapa usulan dari pedagang pasar yang mengusulkan untuk pembersihan saluran air di sekitar Pasar Grogolan yang terkadang tersumbat.

“Tadi pedagang juga ada yang mengusulkan aspirasinya bahwa ada saluran yang tersumbat dan kiosnya ada yang bocor, nanti kami akan tindaklanjuti dengan koordinasi bersama dinas terkait agar bisa diperbaiki,” kata Aaf.

Selain di Pasar Grogolan, pihaknya juga akan meninjau ke pasar-pasar tradisional lainnya agar tidak ada kenaikan harga yang melambung tinggi.

Sementara itu, Kepala Dindagkop-UKM Kota Pekalongan, Supriono menerangkan, kegiatan sidak ini merupakan rangkaian kegiatan dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pekalongan dalam rangka menyambut Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025.

“Memang ada kenaikan Minyak Kita yakni dari HET Rp15.700,00 namun ata-rata pedagang menjualnya dengan harga Rp18.000. Kenaikan ini bukan karena pedagang menaikkan harga, tapi karena ia membelinya sudah Rp17.080,00 dari agen,”

“Persoalannya rantai pasokannya, sebab untuk di Jawa Tengah agennya ada di Semarang, dan disini belum ada agen atau distributor,” terang Supriono.

Sehingga, pihaknya berupaya mengusulkan agen atau distributor agar pedagang bisa membeli langsung tanpa harus membeli melalui sales pemasarannya (pihak ketiga) untuk menekan harga yang ada.

Supriono menyebutkan, selain minyak Kita, kenaikan harga juga terjadi pada gula pasir dari harga sebelumnya Rp17.500,00/kg menjadi Rp18.000,00/kg atau naik Rp5.00,00.

Lanjutnya, kenaikan harga gula pasir ini, mengingat saat ini sebagian besar barang tersebut berasal dari impor dan produksi gula pasir dalam negeri masih berkurang karena pengaruh cuaca yang memasuki musim hujan, sehingga menyebabkan hasil panen tebu juga berkurang.

“Untuk harga yang fluktuatif terjadi pada cabai yang sering naik turun harganya. Namun, Alhamdulillah saat ini harga cabai cenderung turun dibandingkan minggu kemarin yang mencapai Rp80 ribuan dan sekarang sudah turun menjadi Rp63 ribu per kilogram,” pungkasnya.

Supriono menambahkan, bahwa ketersediaan bahan pangan di Kota Pekalongan masih aman dan mencukupi. (em-aha)

Salah satunya melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Promosi Penanaman Modal Kota Pekalongan di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Selasa, 19 November 2024.

Melalui kegiatan ini diungkapkan Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin bahwa pemkot melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggali dari para pelaku usaha, baik  yang sudah menanam modalnya maupun belum.

“Apakah yang perlu diperbaiki oleh pemkot terutama dalam perizinan yang tentunya harus memberikan kemudahan dan menarik bagi investor,” ujarnya.

Dikatakan Salahudin, sebagai komitmen pemkot, pihaknya siap melakukan perbaikan kaitannya pungli dan biaya yang tidak perlu saat perizinan.

“Ini sudah kami lakukan untuk meminimalkan hal tersebut. Komitmen lainnya yakni menyediakan SDM di Kota Pekalongan yang mumpuni,” katanya.

Mumpuni tersebut dalam artian SDM yang baik bagi perusahaan dari sisi keterampilan karakter jujur, disiplin, dan ulet bekerja. Sifat itulah yang dibutuhkan di dunia usaha. Percuma jika keterampilan sangat bagus jika karakter buruk.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Beno Heritriono menyebutkan Kota Pekalongan sudah punya peluang investasi, tahun 2022 sudah ikut investment challenge dan masuk 5 besar.

“Kita juga miliki Technopark perikanan yang sudah dilengkapi Dan masuk dalam website dan ARIS Jateng,” ujarnya.

Beno berharap berbagai potensi terus digali untuk meningkatkan inflasi dan investasi di Kota Pekalongan. (em-aha)

Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin mengapreasiasi kegiatan Gerakan Pangan Murah yang rutin digelar oleh Dinperpa dan berkolaborasi dengan BI Tegal, Perum Bulog, TNI, Polri, petani dan umum lokal.

Kegiatan bertema “Right foods for a better life and a better future” ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi daerah disaat terjadi kenaikan harga-harga pangan.

“Sesuai tema, GPM kali ini masyarakat diajak untuk mengonsumsi bahan pangan yang halal thoyyiban dan sehat untuk kelangsungan hidup yang lebih baik dan terhindar dari penyakit,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah memberikan subsidi harga untuk berbagai komoditas bahan pangan yang dijual di GPM ini, sehingga harganya lebih murah dibandingkan harga di pasaran dengan selisih Rp2 ribu-Rp10 ribu.

Adapun sasaran kegiatan Gerakan Pangan Murah ini adalah masyarakat umum guna pengendalian inflasi dan harga-harga pangan yang naik sehingga masih dapat dijangkau masyarakat.

“Kami berharap GPM bisa meringankan beban masyarakat, terutama yang berpendapatan relatif rendah, untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dan kualitasnya bagus,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinperpa Kota Pekalongan, Lili Sulistyowati mengaku bersyukur, Pemkot Pekalongan melalui Dinperpa setempat bisa kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka Hari Pangan Sedunia Tahun 2024.

Adapun beberapa komoditas yang dijual di GPM, diantaranya beras, minyak goreng, gula pasir, 300 paket sembako, olahan pangan, tempe, kentang, pisang, olahan daging, olahan minuman, sayur-mayur, buah-buahan, dan sebagainya.

Untuk sepaket sembako dijual dengan harga Rp80.000/paket berisikan beras SPHP kemasan 5 kg, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng. Telur ayam dijual dengan harga Rp24.000/kg, cabai Rp5.000/pack, daging ayam Rp33.500/kg, tomat Rp5.000/kg, dan lain-lain.

“Kegiatan GPM ini bisa dimanfaatkan masyarakat Kota Pekalongan untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga murah dibandingkan harga di pasaran. Semua masyarakat bisa langsung membeli tanpa ada batas maksimal pembelian dan tanpa kupon.

Ia berharap, kegiatan ini bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. (em-aha)