Hanan mengatakan reses merupakan kewajiban anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Melalui kegiatan itu, berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat dihimpun dan diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan daerah.

“Reses kami laksanakan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan warga akan kami bawa sebagai usulan dalam proses perencanaan pembangunan daerah,” kata Hanan Kukuh Ratmono.

Dalam pertemuan tersebut, warga mengusulkan perbaikan jalan dan jembatan yang selama ini menjadi jalur utama aktivitas ekonomi. Infrastruktur tersebut melayani sekitar 600 kepala keluarga yang tersebar di lima RT di Dusun Lengkong.

Menurut Hanan, kondisi jalan yang rusak menghambat mobilitas masyarakat, terutama saat mengangkut hasil pertanian.

Padahal, Dusun Lengkong berada di kawasan perbatasan Jember dan Bondowoso yang memiliki potensi ekonomi cukup besar.

“Perbaikan infrastruktur menjadi aspirasi utama masyarakat karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi. Kami berharap usulan ini mendapat perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.

Hanan menambahkan seluruh hasil reses telah didokumentasikan sebagai bahan usulan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Ia berharap organisasi perangkat daerah dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran agar pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal.

Pemerintah Kabupaten Jember menilai keberadaan JLS akan memberikan dampak besar terhadap konektivitas wilayah selatan yang selama ini dinilai memiliki potensi besar, namun belum tergarap maksimal akibat keterbatasan akses infrastruktur.

Bupati Jember yang akrab disapa Gus Fawait mengatakan, pembangunan Jalur Lintas Selatan sebenarnya telah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Namun, proyek tersebut sempat mengalami hambatan sehingga penyelesaiannya tertunda.

Untuk mempercepat kelanjutan pembangunan, Pemkab Jember melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat agar proyek strategis tersebut kembali mendapatkan dukungan anggaran dan bisa segera dilanjutkan.

“Kami sudah melakukan komunikasi dan lobi ke pemerintah pusat, dan alhamdulillah telah disetujui pembangunannya pada tahun 2026 ini dan diproyeksikan selesai pada tahun 2029 mendatang,” ujar Gus Fawait saat dikonfirmasi, Selasa, 26 Mei 2026.

Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran jumbo untuk mendukung pembangunan JLS di wilayah Jember bagian selatan. Nilai investasi proyek tersebut disebut mencapai Rp3 triliun.

“Anggarannya yang disiapkan untuk pembangunan proyek JLS ini Rp3 triliun,” katanya.

Keberadaan Jalur Lintas Selatan diyakini akan membuka akses menuju sejumlah destinasi wisata di kawasan pesisir selatan Jember. Wilayah mulai Kecamatan Kencong, Gumukmas hingga Puger disebut memiliki potensi wisata yang tidak kalah dibanding daerah lain di Jawa Timur.

Gus Fawait menilai, pembangunan infrastruktur jalan akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan pantai selatan. Kondisi tersebut diharapkan memicu lahirnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah pesisir.

“Maka dengan adanya JLS ini, daya tarik wisatawan ke pantai selatan ini akan meningkat dan menjadi sumber perputaran ekonomi baru di sini,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, potensi kawasan selatan Jember bukan hanya terletak pada panorama pantai, tetapi juga kekayaan alam lain seperti pulau-pulau kecil yang indah hingga hasil laut yang melimpah.

“Bukan hanya pantainya, tetapi daya tarik lainnya berupa pulau-pulau yang indah hingga hasil ikannya yang melimpah,” lanjutnya.

Pemkab Jember optimistis pembangunan JLS akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Infrastruktur tersebut dinilai mampu membuka peluang usaha baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Gus Fawait menyebut, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, kawasan pesisir selatan masih menjadi salah satu wilayah dengan angka kemiskinan cukup tinggi di Kabupaten Jember. Karena itu, pembangunan JLS dianggap sebagai langkah strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi.

“Karena memang berdasarkan data, wilayah pesisir pantai selatan ini salah satu pusat kemiskinan dan jika JLS ini dikembangkan maka kesejahteraan masyarakat bisa terangkat,” terangnya.

Selain sektor wisata, keberadaan Jalur Lintas Selatan juga diprediksi akan mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sepanjang kawasan pesisir. Aktivitas ekonomi baru diyakini akan tumbuh seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan wisatawan.

“Kalau JLS ada pasti banyak UMKM yang tumbuh, termasuk juga wisatanya yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Bukan hanya dari lokal melainkan dari daerah lain ingin datang ke sini,” tutupnya.