Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, mengatakan, akibat perbuatan para pelaku, negara mengalami kerugian sebesar Rp 84 miliar.

Pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari implementasi Asta Cita, delapan program prioritas nasional selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Republik Indonesia.

“Polda Sulsel melalui Diskrimsus Tipikor berhasil mengungkap tiga kasus besar,” ujar Irjen Yudhiawan saat merilis kasus tersebut di Mapolda sulsel, Selasa 12 November 2024.

Yudhiawan mengatakan, Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sulsel menggarap berbagai kasus yang melibatkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan sektor perbankan di wilayah Sulawesi Selatan.

Beberapa kasus yang ditangani meliputi pembangunan Jalan Ruas Sabbang-Tallang di Kabupaten Luwu Utara sepanjang 18 Km pada 2020, serta pembangunan Pasar Labukkang di Kota Parepare pada 2019.

Modus yang teridentifikasi dalam kasus-kasus ini kata dia, yakni melibatkan penggunaan perusahaan fiktif, ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak, serta perubahan spesifikasi pekerjaan tanpa prosedur yang benar.

“Ini modus operandinya, yaitu memakai atau pinjam pakai perusahaan, PPK dan PPTK tidak melakukan pengendalian kontrak,”jelas Yudhiawan.

Kapolda Sulsel, Irjen Yudhiawan mengatakan, kekuatan penuh dikerahkan karena seluruh wilayah di Sulsel masuk dalam wilayah rawan konflik Pilkada.

“Kebetulan semua wilayah di Sulsel rawan konflik Pilkada. Saya dapat informasi dari Bawaslu pusat bahwa Sulawesi Selatan ini menduduki posisi keempat daerah rawan konflik Pilkada dari 27 provinsi di Indonesia,” jelas Yudhiawan, di Mapolda Sulsel, Kamis 3 Oktober 2024.

“Untuk itu kita harus cibtakan agar wilayah Sulsel naik rangking 37 dari seluruh provinsi di Indonesia,” tambahnya.

Dia juga mengajak masyarakat untuk menjaga Kamtibmas jelang Pilkada serentak di Sulsel agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Yudhiawan juga pastikan anggotanya netral di Pilkada serentak 2024. Karena ada landasan hukumnya UU nomor 2 tahun 2002 tentang netralitas Polri, juga di Propol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik Polri pasal 4 bahwa Polri harus netral.

“Tolong masyarakat saling menjaga termasuk anggota saya yang bertugas mengamankan para Paslon,”pungkasnya. []