Faomasi menyampaikan hal tersebut usai sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya, perkara yang peristiwa hukumnya terjadi pada tahun 2018 tidak seharusnya lagi disidangkan pada tahun 2026, terlebih setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara efektif sejak 2 Januari 2026.

“Jaksa sudah tidak memiliki dasar hukum untuk melanjutkan penuntutan. Ancaman pidana atas pasal yang didakwakan maksimal hanya tiga tahun, sementara peristiwa hukumnya terjadi pada 2018. Artinya, sudah lebih dari enam tahun dan kewenangan penuntutan jelas gugur,” ujar Faomasi.

Faomasi Laia menjelaskan, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP baru secara tegas mengatur mengenai hapusnya kewenangan penuntutan pidana apabila telah melampaui tenggang waktu tertentu. Ketentuan tersebut, kata dia, merupakan mandat undang-undang yang wajib dipatuhi oleh seluruh aparat penegak hukum.

Dalam ketentuan itu, jangka waktu kedaluwarsa ditentukan berdasarkan ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang didakwakan. Untuk tindak pidana dengan ancaman maksimal tiga tahun penjara, kewenangan penuntutan hapus setelah enam tahun.

“Ini bukan tafsir sepihak, tapi norma yang tertulis jelas dalam undang-undang. Ketika undang-undang menyatakan kewenangan menuntut gugur, maka negara tidak boleh lagi memaksakan proses hukum,” tegasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menyiapkan tujuh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk persidangan Mario Dandy Satrio (20) dalam kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17).

Asisten Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejati DKI Jakarta Danang Suryo Wibowo mengatakan, tujuh tim JPU itu merupakan bagian dari jaksa peneliti berkas perkara kedua tersangka.

“Kami sampaikan juga di sini, Jaksa Peneliti di dalam tim JPU sebanyak tujuh orang yaitu Sandy Andika, I Gede Eka Hariana, Eka Widi Astuti, Maidarlis, Bayu Ika Perdana, Suryani, dan Hafis Kurniawan,” kata Danang, Rabu (24/5/2023).

Untuk diketahui, salah satu JPU, yakni Sandy Andika merupakan jaksa yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo.

Selain itu, Sandy juga menjadi JPU dalam kasus ‘Kopi Sianida’ dengan korban Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Ade Sofyan menyebut bahwa jumlah JPU untuk persidangan Mario Dandy dan Shane Lukas masih bisa bertambah.

Sebagai informasi, berkas perkara Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas dalam kasus penganiayaan terhadap David ozora telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejati DKI Jakarta pada Rabu (24/5/2023). Mario dijerat dengan pasal tentang penganiayaan berat terhadap David.

David dianiaya Mario Dandy Satrio pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Mario adalah anak mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Rafael Alun Trisambodo yang kini menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi.

JAKARTA, Eranasional.com – Seorang jaksa baru dalam sidang Irjen Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (20/2/2023), menarik perhatian. Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum Teddy mempertanyakan perubahan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus sabu yang melibatkan kliennya.

Lebih lanjut, Hotman mengatakan, bahwa jaksa tersebut merupakan tim JPU yang juga mendampingi kasus Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Untuk itu, Hotman meminta diperlihatkan surat tugas terkait perubahan tim jaksa penuntut.

Diketahui, jaksa yang dimaksud Hotman Paris adalah Paris Manalu. Sosoknya ini merupakan jaksa yang ada di sidang perkara Ferdy Sambo. Ia bahkan menjadi jaksa yang membacakan tuntutan 12 tahun penjara kepada Richard Eliezer.

Dalam sidang tuntutan itu, Paris Manalu tampak terdiam dan mengatur napas. Suaranya bahkan sempat terdengar bergetar seperti menahan tangis saat membaca tuntutan untuk Richard Eliezer, salah satu terdakwa pembunuhan Brigadir J.

Aksinya itu lantas menerima sindiran dari jaksa senior Jasman Mangadar Pandjaitan. Ia menyebut bahwa hal tersebut tak biasa lantaran tidak pernah ada jaksa yang menangis saat membacakan tuntutan untuk terdakwa dalam sebuah persidangan.

Di sisi lain, Paris Manalu merupakan Alumni Universitas Islam Bandung (UNISBA). Ia juga diketahui sempat aktif menulis di blog dengan tulisan terakhirnya membahas Tax Amnesty yang dipublikasikan pada 1 Juli 2016.

Paris Manalu saat ini tengah aktif sebagai Kasi Wil I Subdit Tut Kejaksaan RI. Sebelumnya, ia ditugaskan menjadi anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejaksaan Tinggi  Kepulauan Riau.

Selain itu, Paris Manalu juga pernah menjabat sebagai Kasie Intel di Kejaksaan Negeri Cirebon. Tak hanya perkara Ferdy Sambo, ia juga kerap menjadi jaksa dalam berbagai kasus, salah satunya kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI).

Kembali ke sidang Teddy Minahasa, jaksa lainnya menjelaskan bahwa Paris Manalu merupakan jaksa yang diberikan wewenang sebagai penuntut umum. Disebutkan pula, kehadirannya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyindir Habib Rizieq Syihab dan kuasa hukumnya soal penggunaan diksi-diksi tak pantas dalam eksepsi.

Hal itu terkait penggunaan kata pandir, zalim, hingga dungu yang termuat dalam eksepsi atau keberatan Habib Rizieq atas dakwaan jaksa dalam perkara data swab di RS Ummi.

“Sungguh sangat disayangkan seorang tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar dari sebuah organisasi keagamaan yang mempunyai visi misi untuk menciptakan akhlakul karimah dengan program revolusi akhlak tapi dari semua ucapan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, semua ucapannya bertentangan dengan program revolusi akhlak,” kata jaksa saat bacakan tanggapan atas eksepsi Habib Rizieq dan pengacaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (31/3).

Jaksa menyinggung bahwa Habib Rizieq serta pengacaranya sebagai pihak yang paham agama harusnya tak mengumpat macam itu. Menurut jaksa, tidak sepantasnya Habib Rizieq dan pengacaranya merendahkan orang lain.

“Karena sebagai seorang yang lebih paham tentang agama mempunyai strata pendidikan yang tinggi terdakwa dan PH terdakwa sering merendahkan orang lain khususnya jaksa penuntut umum yang diumpat dengan kata-kata yang kurang pantas dari segi akhlakul karimah,” kata jaksa.

“Apalagi diucapkan di sidang terbuka umum yang disiarkan secara live dan dapat disaksikan jutaan orang oleh seorang tokoh panutan yang mengaku imam besar dengan kata-kata biadab tidak beradab, keterbelakangan intelektual, zalim, pandir, dungu, dan lain-lain,” sambungnya.

Habib Rizieq sempat akan interupsi saat jaksa membacakan itu. Diduga terkait soal penyebutan bahwa sidang eksepsi disiarkan langsung. Sebab, ketika awal sidang, Habib Rizieq memprotes sidang eksepsi yang tidak disiarkan secara streaming.

Namun, hakim kemudian memperlihatkan gestur agar Habib Rizieq untuk tetap mendengarkan tanggapan jaksa terlebih dahulu hingga selesai.

Jaksa kemudian melanjutkan bahwa baik Habib Rizieq, kuasa hukum, hakim, maupun jaksa merupakan sama-sama manusia di mana derajatnya dipandang sama di hadapan Allah SWT.

“Apakah hanya karena terdakwa yang mengaku sebagai imam besar sehingga terdakwa diperbolehkan seperti itu? apakah karena terdakwa yang mengaku sebagai imam besar tidak bisa dihukum oleh karena hukum dunia?” kata jaksa.

“Sungguh sangat disayangkan sebagai terdakwa selalu mendalilkan hadis Rasul SAW karena pada prinsipnya semua manusia yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah yang mempunyai kesamaan derajat, yang membedakannya hanya ketakwaan,” pungkasnya. (***)