JAKARTA, Eranasional.com –Pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Jakarta, Rabu (25/1/2023). Mereka menolak kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

Para pengemudi ojek online meramaikan gerbang gedung DPRD Jakarta sekira pukul 11.36 WIB. Mereka mengenakan atribut ojol dan membawa sejumlah bendera serta spanduk bertuliskan jalan raya hanya untuk pejabat dan orang kaya.

Mereka datang dari perkumpulan rakyat menggugat dunia transportasi (Predator menggugat). Salah satu masa aksi menyebut jumlah pengemudi ojol yang datang berkisar lebih kurang 500 orang.

Dalam orasinya, para pengemudi ojol menyampaikan hendak menemui langsung Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Salah satu anggota dewan Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail yang hendak menemui masa aksi untuk bermediasi pun ditolak kehadirannya.

“Tolak jalan berbayar alias ERP,” kata salah satu massa aksi.

“Kita sudah bayar pajak, masih saja diterapkan jalan berbayar, hati nurani kalian dimana anggota dewan,” lanjut orator massa aksi lainnya.

Para pengemudi ojol masih berorasi secara bergantian di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.Massa aksi menyebut bakal memaksa masuk Gedung DPRD apabila anggota dewan tak menemui mereka.

“Kalau bapak tidak mau menemui kami, maka kami yang akan menemui bapak ke dalam. Tolong jangan mendengar saja, keluar,” ucap salah satu orator.

Sementara itu, Gedung DPRD DKI Jakarta dijaga ketat petugas kepolisian Polda Metro Jaya dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, ojol bisa saja kebal aturan ERP.

Dengan syarat, moda yang digunakannya merupakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, atau motor listrik.

“Motor listrik termasuk EV (electric vehicle). Ojol dengan EV, gratis ERP,” kata Djoko kepada awak media.

Adapun menurut draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, Pasal 15 ayat 1, mobil listrik dan sepeda motor listrik memang jadi kendaraan yang dikecualikan kena tarif ERP

Selain itu, perusahaan penyedia transportasi online di Jakarta pun kini turut memfasilitasi mitra driver-nya untuk bisa menggunakan motor listrik, dengan biaya sewa sekitar Rp 40.000 per hari.

Djoko menilai, penerapan tarif jalan berbayar di Jakarta ERP ke depan bakal turut menggenjot program transformasi menuju kendaraan ramah lingkungan yang dicanangkan pemerintah.

Alhasil, angka penjualan motor maupun mobil listrik bakal ikut terdongkrak, bahkan tanpa dikenai insentif pembelian sekalipun.

“(Penerapan ERP) bisa melariskan penjualan EV di Jakarta, tanpa subsidi,” ujar Djoko.

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang membahas regulasi pengendalian lalu lintas jalan berbayar atay Electronic Road Pricing (ERP). Rencananya, pengendara sepeda motor juga akan dikenai tarif ERP saat melintas di ruas jalan berbayar.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan penambahan jumlah sepeda motor di Jakarta dan Jabodetabek cukup masif.

“Berdasarkan itu, pengendalian lalu lintas selanjutnya adalah secara elektronik. Dan, prinsip penggunaan secara elektronik itu berdasarkan conjunction pricing,” kata Syafrin, Selasa (17/1/2023).

Merujuk pada dokumen Dishub DKI Jakarta dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI, jumlah sepeda motor di Jakarta meningkat hingga 5,3 persen dalam kurun waktu 2018-2019.

Di dalam dokumen itu juga menyebutkan pelaksanaan ganjil genap tidak berlaku pada sepeda motor, sehingga menyebabkan 37 persen pengguna mobil beralih ke sepeda motor, serta 17 persen lainnya beralih ke transportasi online. Sementara itu, hanya 27 persen warga yang beralih ke transportasi publik.

Menurut Syafrin, perlu ada program untuk mengendalikan jumlah sepeda motor di jalanan. Dia berharap hal itu bisa membuat masyarakat beralih ke transportasi umum.

“Bagaimana permasalahan transportasi yang saat ini kita hadapi bersama akibat kepemilikan kendaraan pribadi dan kemampuan daerah menambah panjang jalan yang sangat terbatas. Ini menjadi salah satu penyebab, dan karena itu kita harus melakukan upaya-upaya holistik terkait pemecahan permasalahan ini,” tuturnya.

“Oleh sebab itu, pengendalian lalu lintas secara elektronik menjadi penting,” sambung Syafrin.

Dia menyebut, ada sejumlah kendaraan yang dikecualikan membayar tarif layanan ERP, yaitu sepeda listrik kendaraan bermotor umum berpelat kuning, kendaraan dinas operasional instansi pemerintah dan TNI/Polri selain pelat hitam, kendaraan korps diplomatik negara asing, ambulans, kendaraan jenazah, dan kendaraan pemadam kebakaran.

Dia menegaskan, sepeda motor termasuk kendaraan yang dikenai tarif. “Di dalam usulan kami, kendaraan roda dua termasuk,” ungkapnya.

Nantinya, kendaraan yang melalui kawasna pengendalian lalu lintas secara elektronik wajib dilengkapi dengan perangkat identitas kendaraan elektronik atau perangkat elektronik tertentu lainnya.

Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem jalan berbayar (ERP) di 25 ruas jalan di Ibu Kota. Rencana tersebut tertuang dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Raperda itu sudah dikeluarkan sejak era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pada beleid Raperda tersebut dijelaskan, kebijakan sistem ERP akan diberlakukan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. Hal itu diatur dalam Pasal 10 beleid tersebut.

Pada pasal yang sama dijelaskan juga, Gubernur DKI dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan jalan berbayar.

Rencananya ada 25 ruas jalan di Jakarta yang dijadikan lokasi ERP. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 9.

Berikut daftar jalan tersebut:

– Jalan Pintu Besar Selatan

– Jalan Gajah Mada

– Jalan Hayam Wuruk

– Jalan Majapahit

– Jalan Medan Merdeka Barat

– Jalan Moh. Husni Thamrin

– Jalan Jend. Sudirman

– Jalan Sisingamangaraja

– Jalan Panglima Polim

– Jalan Fatmawati (Simpang Jalan Ketimun 1 – Simpang Jalan TB Simatupang)

– Jalan Suryopranoto

– Jalan Balikpapan

– Jalan Kyai Caringin

– Jalan Tomang Raya

– Jalan Jenderal S. Parman (Simpang Jalan Tomang Raya – Simpang – Jalan Gatot Subroto)

– Jalan Gatot Subroto

– Jalan M. T. Haryono

– Jalan D. I. Panjaitan

– Jalan Jenderal A. Yani (Simpang Jalan Bekasi Timur Raya – Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan)

– Jalan Pramuka

– Jalan Salemba Raya

– Jalan Kramat Raya

– Jalan Pasar Senen

– Jalan Gunung Sahari

– Jalan H. R. Rasuna Said.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengendara kendaraan bermotor atau berbasis tenaga listrik akan dikenai tarif sebesar Rp5.000 sampai dengan Rp19.000 saat melewati jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) di Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, besaran tarif ini masih sebatas usulan. Dengan demikian, besaran tarif itu belum finas hingga saat ini.

“Ada rincian kemarin, kalau enggak salah di angka Rp5.000 hingga Rp19.000. Di antara angka itu,” kata Syafrin Liputo, Rabu (11/1/2023).

Dia menjelaskan, besaran tarif tersebut masih berdasarkan formulasi yang dilakukan sebelum pandemi COVID-19. Karena itu, menurut Syafrin, Dishub DKI Jakarta akan menyesuaikan tarif tersebut usai peraturan berkait ERP disahkan.

Adapun aturan terkait ERP ini masih berbentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE).

“Oleh sebab itu, setelah Peraturan Daerah (Perda) terbentu, kami akan melakukan penyesuaian tarif ERP, sehingga sesuai dengan kondisi terkini,” terangnya.

Syafrin mengungkapkan, tarif ERP tidak akan dipukul rata, baik untuk pengendara kendaraan bermotor atau kendaraan berbasis listrik. Besaran tarif ERP akan disesuaikan dengan jenis hingga kategori kendaraan.

“Ada beberapa jenis kendaraan yang dibedakan. Ada kategori seperti mobil, angkutan umum, angkutan barang, itu ada perbedaan sesuai dengan klasifikasinya,” tutur Syafrin.

Raperda PPLE

Rincian penerapan telah sistem ERP tercantum dalam Raperda PLLE. Dalam Pasal 10 Ayat 1 Raperda PLLE, disebutkan bahwa pengendalian lalu lintas secara elektronik pada kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik berlaku setiap hari mulai 05.00 WIB-22.00 WIB.

“Dalam hal keadaan tertentu, Gubernur (DKI Jakarta) dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari tertentu dan/atau waktu tertentu setelah mendapatkan usulan dari Dinas,” demikian bunyi Pasal 10 Ayat 2 Raperda PLLE.

Sementara itu, dalam Pasal 11 Ayat 1 Raperda PLLE, dinyatakan semua jenis kendaraan bermotor atau kendaraan listrik bisa melalui kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik.

Dalam ayat yang sama, diatur bahwa kendaraan bermotor alat berat dilarang melalui kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik. Kendaraan yang bisa melewati kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik wajib dilengkapi dengan perangkat identitas kendaraan elektronik dan/atau perangkat elektronik tertentu lainnya.

Dalam Pasal 13 Ayat 1 Raperda PLLE, disebut pengguna jalan yang melalui kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik dikenakan tarif layanan pengendalian lalu lintas secara elektronik.

Penetapan tarif layanan pengendalian lalu lintas secara elektronik memperhatikan sejumlah prinsip, seperti yang diatur dalam Pasal 14 Raperda PLLE.

Beberapa prinsip dalam Pasal 14 itu adalah berdasar jenis kendaraan bermotor dan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik, efektivitas pengendalian kemacetan lalu lintas, kinerja lalu lintas jalan, dan efektivitas perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Daftar 25 Jalan di Jakarta yang Akan Terapkan Sistem Berbayar

1. Jalan Pintu Besar Selatan
2. Jalan Gajah Mada
3. Jalan Hayam Wuruk
4. Jalan Majapahit
5. Jalan Medan Merdeka Barat
6. Jalan M Husni Thamrin
7. Jalan Jend Sudirman
8. Jalan Sisingamangaraja
9. Jalan Panglima Polim
10. Jalan Fatmawati (Simpang Jalan Ketimun 1-Simpang Jalan TB Simatupang)
11. Jalan Suryopranoto
12. Jalan Balikpapan
13. Jalan Kyai Caringin
14. Jalan Tomang Raya
15. Jalan Jend S Parman (Simpang Jalan Tomang Raya-Simpang Jalan Gatot Subroto)
16. Jalan Gatot Subroto
17. Jalan MT Haryono
18. Jalan DI Panjaitan
19. Jalan Jenderal A Yani (Simpang Jalan Bekasi Timur Raya-Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan)
20. Jalan Pramuka
21. Jalan Salemba Raya
22. Jalan Kramat Raya
23. Jalan Pasar Senen
24. Jalan Gunung Sahari

25. Jalan HR Rasuna Said.