Kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus menjaga kondisi jalan nasional agar tetap dalam kondisi baik.

Kepala Dishub Kota Pekalongan, M. Restu Hidayat, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Instansi yang membahas kebijakan pembatasan operasional kendaraan berat di jalur Pantura.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Dafam Kota Pekalongan, baru-baru ini, dihadiri oleh Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier, serta perwakilan dari tiga daerah, yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang.

Turut hadir pula unsur kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Semarang.

Dalam forum tersebut, Restu menjelaskan bahwa, Kota Pekalongan pada prinsipnya telah lama menerapkan pembatasan operasional truk berat di sejumlah ruas jalan kota.

Namun, dengan adanya kebijakan baru yang bersifat lintas wilayah, perlu dilakukan penyesuaian teknis di lapangan agar pelaksanaannya lebih efektif dan tidak menimbulkan masalah baru bagi arus lalu lintas dalam kota.

“Kota Pekalongan sangat setuju dengan pembatasan kendaraan berat ini, karena memang sudah kami jalankan sejak lama. Hanya saja, kami juga mengusulkan beberapa penyesuaian,” ungkap Restu saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (27/10/2025).

Salah satu usulan yang diajukan adalah penerapan jalur dua arah di Jalan Sriwijaya dan Jalan Slamet. Menurutnya, kebijakan tersebut akan membantu mengurangi beban lalu lintas di jalan-jalan utama yang sering dilalui kendaraan besar.

“Dengan jalur dua arah di Sriwijaya dan Slamet, truk tidak perlu lagi melewati Jalan KH Mansyur, Jalan Pemuda, atau Kajen Mata. Arusnya bisa lebih seimbang dan tidak menumpuk di satu titik,” jelasnya.

Selain itu, Dishub Kota Pekalongan juga mengusulkan pelebaran jalan di kawasan Simpang Pusri, salah satu titik rawan kemacetan terutama di sekitar perlintasan kereta api. Kondisi di lokasi tersebut seringkali menyebabkan antrean panjang, terutama saat kendaraan besar melintas.

“Kalau pelebaran bisa dilakukan, arus kendaraan akan lebih lancar. Kami juga mempertimbangkan relokasi sebagian lahan di sekitar Polsek Barat jika dibutuhkan untuk pelebaran jalan. Tapi tentu saja ini perlu dikaji lebih lanjut bersama Kementerian PUPR dan pihak kepolisian,” papar Restu.

Restu menegaskan bahwa, seluruh rencana masih dalam tahap kajian teknis. Dinas Perhubungan akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan analisis lebar jalan, kapasitas kendaraan, dan rekayasa lalu lintas di kawasan yang diusulkan.

“Iya, masih dalam kajian. Karena di titik-titik seperti Simpang Pusri itu memang macet parah, radius putarnya sempit. Jadi perlu kajian teknis dulu, dari sisi lebar jalan, kapasitas, dan rekayasa lalu lintasnya,” terangnya.

Restu menambahkan, Dishub telah mulai merancang beberapa opsi penataan lalu lintas kota, termasuk pembukaan jalur dua arah di beberapa titik strategis seperti Jalan Slamet dan sekitarnya.

Ia berharap, hasil kajian tersebut bisa segera ditindaklanjuti dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

“Harapannya, tahun depan sudah ada tindak lanjut yang nyata. Tapi ya, tetap menunggu dukungan pendanaan,” ujarnya.

Disampaikan Restu, kebijakan pembatasan kendaraan berat ini diharapkan tidak hanya berdampak positif bagi kelancaran arus lalu lintas di jalur Pantura, tetapi juga meningkatkan keselamatan pengguna jalan serta memperpanjang umur infrastruktur jalan di wilayah Kota Pekalongan.

“Dengan sinergi lintas daerah dan dukungan dari DPR RI, BBPJN, serta instansi teknis lainnya, kami optimistis kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (em-aha)

Mereka memblokade jalan, memarkirkan truk berjejer sepanjang Clapar Subah hingga Banyuputih. Hal ini praktis melumpuhkan arus lalu lintas di jalur vital penghubung Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Sejak pukul 08.00 WIB, kendaraan tak bergerak, kemacetan merambat, dan denyut distribusi logistik di jalur Pantura pun tersendat.

Suasana semakin tegang ketika aksi yang awalnya terpusat di sekitar Jembatan Timbang Subah, menjalar ke kawasan Banyuputih. Pantura benar-benar lumpuh.

“Kami atas nama sopir se-Alasroban dan se-Kabupaten Batang menuntut pemerintah agar kegiatan atau aturan terkait ODOL dihentikan dan ditiadakan,” tegas Nurkholis, perwakilan dari Bawang Driver Community (BTC), yang menjadi salah satu orator di lokasi.

Menurut Nurkholis, kebijakan ODOL justru menambah beban para sopir, yang sejatinya “hanya rakyat kecil yang mengikuti perintah.

“Mereka berharap pemerintah mau “duduk bersama seluruh pihak terkait, mulai dari perusahaan pengirim barang (CV, PT) hingga pedagang, untuk membahas solusi yang adil,” katanya.

Penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bukan tanpa alasan. Salah satu pasal yang memuat ancaman pidana bagi pelanggar aturan ODOL dinilai sangat memberatkan bagi para sopir.

“Kami jelas tidak setuju kalau ada sanksi pidana. Sopir jadi takut kerja, bisa-bisa malah masuk penjara hanya karena muatan berlebih. Kami bukan menolak keseluruhan aturan, tapi meminta agar pasal-pasal yang merugikan sopir bisa direvisi karena banyak dari kami yang bukan pemilik kendaraan,” ujarnya.

Dari pantauan eranasional, aksi tersebut berlangsung selama 6 jam sebelum mereka membubarkan diri usai ditemui dan tuntutan mereka diterima oleh Bupati Batang, Kapolres, Forkopimda dan DPRD Batang.

“Sampean kabeh boloku, nanti tak sampaikan ke Gubernur dan Pemerintah Pusat. Sudah tenang saja. Intinya tiga poin tadi akan saya sampaikan ke pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Nanti kami juga akan segera bentuk Satgas Anti Pungli di Batang,” kata Bupati Batang, Faiz Kurniawan.

Untuk mengurai kemacetan parah yang sempat mencapai hampir tiga kilometer karena adanya aksi tersebut, pihak Kepolisian Batang mengalihkan arus lalu lintas melalui Jalan Panguragan dan wilayah Pemandangan.

“Kami sudah mengalihkan jalur-jalur yang mengarah ke lokasi demo. Tadi saya pantau, antrean tinggal sekitar satu kilometer,” kata Kapolres Batang, AKBP Edi Rahmat Mulyana. (em-aha)

PEKALONGAN, Eranasional.com – Meski intensitas belum terlalu padat, ratusan pemudik pengguna sepeda motor mulai ramai melintasi jalur pantura Kota Pekalongan pada Rabu (19/4/2023) pagi.

Keberadaan pemudik sepeda motor ini terpantau dari sejumlah pengendara dengan cara berkonvoi bersama saudaranya serta membawa tas berukuran besar saat berhenti di traffic light Jalan KH Mas Mansyur, Kota Pekalongan.

Aryo (38) pemudik dari Bogor, Jawa Barat yang mudik bersama saudaranya mengaku memilih menggunakan sepeda motor karena lebih efisien dan hemat.

“Lebih cepat dan hemat aja sih mas, dan budgetnya tidak sampai Rp 500ribu. Ini kita ada 4 motor bareng saudara mau pulang ke Semarang,” katanya kepada eranasional.

Hal serupa juga disampaikan Indra (46), pemudik dari Tangerang yang hendak pulang ke kampung halamannya di Demak.

“Lebih terjangkau. Untuk bensin sekira Rp 200ribuan, lebih murah daripada naik bus. Ini bareng keponakan,” katanya.

Menurutnya, sepanjang perjalanan dari Tangerang hingga kota Pekalongan, arus lalu lintas sudah ramai tetapi masih lancar.

“Dari sana malam supaya lebih santai dan tidak panas juga. Alhamdulillah masih lancar, meski tersendat di beberapa titik,” pungkasnya. (em-aha)