Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid yang meninjau pekerjaan fisik tersebut mengungkapkan kegembiraannya atas capaian hasil 100 persen itu.

Pasalnya, salah satu akses jalan menuju Obyek Wisata Pantai Slamaran itu telah rampung lebih awal dari target perencanaan yang seharusnya selesai pada 3 Oktober 2024.

“Ini menunjukan bahwa rekanan penyedia jasa konstruksi ini sudah semakin profesional sesuai dengan ketentuan. Kami apresiasi sekali peningkatan jalan disini sudah bisa selesai 100 persen, dan sesuai spek,” kata Aaf, sapaan akrabnya, Rabu, 28 Agustus 2024.

Pihaknya berharap, keberhasilan melampaui target ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan bagi jasa konstruksi. Sebab, pembangunan-pembangunan fisik seperti jalan ini manfaatnya nanti akan dirasakan sendiri oleh masyarakat setempat.

Selain Jalan Jlamprang, Pemkot Pekalongan sebenarnya juga sudah menganggarkan untuk pekerjaan fisik peningkatan jalan di Jalan Truntum, Kelurahan Krapyak. Akan tetapi, karena ada warga yang menggugat akhirnya harus tertunda terlebih dahulu.

“Memang dulu prosesnya kita tidak tahu seperti apa, apakah sudah diwakafkan atau tidak. Namun, yang jelas Pemkot Pekalongan sudah memiliki sertifikat. Sesuai aturan, fasum dan fasos itu harus diserahkan ke Pemkot sebesar 30 persen,” terangnya.

Aaf memastikan, bahwa untuk ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan di tingkat kota, semuanya menjadi lebih baik.

“Tinggal beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, kami akan terus bersinergi kepada mereka agar bisa segera diperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Konsultan Pengawas dari salah satu CV yang mengerjakan proyek tersebut, Asnil Amus menyebutkan, pekerjaan fisik Jalan Jlamprang ini meliputi panjang FS 45 333,5 meter, lebar rigid FS 45 antara 5,7-6,9 meter dan tebal rigid 20 cm.

Pekerjaan di awal lantai kerja 10 cm, leveling material Lapis Pondasi Atas (LPA), aspal menggunakan Laston Lapis Aus (AC-WC) manual panjang nya 120 meter.

“Untuk sumber dana pekerjaan dari dana  Bankeu sebesar Rp1.965.936.000 Milliar dengan kontrak pekerjaan mulai 3 Juni sampai dengan 3 Oktober 2024 atau selama 120 hari. Tapi, alhamdulillah pekerjaan sudah selesai lebih cepat dari target perkiraan,” pungkasnya. (em-aha)

JAKARTA – Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Manlian R.A. Simanjuntak mengatakan bahwa baru ada 5 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diajukan oleh lembaga profesi terakreditasi kepada Lembaga Pengembangan profesi Jasa Konstruksi (LPJK). Padahal LSP ini kan menjadi tokoh sentral dalam kegiatan jasa konstruksi di tanah air.

Berikut 5 LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang sudah terlisensi BNSP Diantaranya:

1. LSP K3 Konstruksi
2. LSP ASTEKINDO Konstruksi Mandiri
3. LSP GATAKI Konstruksi Mandiri
4. LSP PETAKINDO Konstruksi Mandiri
5. LSP Afiliasi Tenaga Infrastruktur

Diruang kerjanya 28 Oktober kepada Eranasional, Manlian R.A. Simanjuntak menjelaskan lebih jauh.

Sejak LPJK disahkan DPR RI  7 Desember 2020 lalu dilantik Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) 21 Desember 2020. Menurut Prof. Manilan, LPJK mempunyai fungsi registrasi, lisensi, akreditasi lalu penilaian ahli, kegagalan bangunan, penyetaraan tenaga kerja asing, pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Di samping itu LPJK  mendapat tugas dari menteri PUPR yaitu melanjutkan tugas sertifikasi namun tugas tersebut hanya sementara sebelum LSP berdiri sendiri dasn bertanggung jawab terhadap sertifikasi jasa konstruksi.

Proses sertifikasi sertifikat profesi adalah domainnya LSP. Sedangkan LSP direkomendasikan oleh asosiasi terakreditasi sedangkan LPJK hanya mengeluarkan rekomendasi.

Rekomendasi LPJK ini menjadi dasar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk membuat lisensi.

Prof. Manlian menambahkan, bahwa proses perpanjangan sertifikasi secara online sedang disusun oleh LPJK.  Sementara ini LPJK yang mengurus perpanjangan sertifikasi hingga akhir Desember 2021 sesudah itu semua proses sertifikasi akan dilakukan oleh LSP.

Penguatan LSP sebagai lembaga sertifikasi yang berasal dari masyarakat harus diwujudkan oleh LPJK. Saat ini Sertifikat Kompetensi Konstruksi secara online dari tenaga ahli ke pusdafin lalu ke portal perijinan ke Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) dan terakhir LSP.