Sebanyak 500 ribu genteng produksi perajin Plered dikirim menggunakan 125 truk pada Jumat (2/10/2026). Pengiriman tersebut menandai dimulainya pelaksanaan Program Gentengisasi Nasional.

Peluncuran program di sentra genteng Plered itu dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, anggota DPRD serta sejumlah pejabat lainnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, Program Gentengisasi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan material bangunan. Pemerintah juga ingin menjadikan program tersebut sebagai momentum untuk meningkatkan kapasitas UMKM dan perajin lokal.

“Kita ingin memberdayakan UMKM, tapi kualitasnya di-upgrade dulu. Ada efek berantai yang diharapkan: UMKM tumbuh, kualitas meningkat, dan pasar terbuka lebar,” ujar Maruarar Sirait.

Plered selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi genteng dan kerajinan berbahan tanah liat di Jawa Barat.

Program Gentengisasi memberikan peluang baru bagi para perajin untuk memperluas pasar. Namun, peluang tersebut juga disertai tuntutan agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas.

Dalam proses persiapan yang berlangsung sekitar enam bulan, pemerintah menemukan masih ada perajin yang belum memenuhi standar mutu. Sebagian di antaranya bahkan belum memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pemprov Jawa Barat bersama Pemkab Purwakarta dan Pemkab Majalengka kemudian melakukan pendampingan dan pembinaan agar semakin banyak perajin yang mampu memenuhi persyaratan.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pemerintah daerah telah mengecek kesiapan produksi hingga proses pengiriman genteng dari Purwakarta.

Pembinaan terhadap pelaku usaha, kata Herman, juga terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah perajin yang memenuhi standar.

Pemerintah daerah juga mendorong terbentuknya ekosistem usaha yang mempertemukan kebutuhan atau permintaan dengan kemampuan produksi perajin secara langsung.

Dengan demikian, kebutuhan material untuk program perumahan dapat terserap oleh produk lokal sekaligus memberikan kepastian pasar bagi pelaku UMKM.

Penguatan sentra produksi tidak hanya dilakukan di Purwakarta. Pemerintah juga menyiapkan Kabupaten Majalengka sebagai salah satu daerah pemasok genteng untuk kebutuhan program tersebut.

Rencananya, sebanyak 2,4 juta genteng akan dikirim dari Majalengka menggunakan 600 truk pada 8 November 2026. Pengiriman itu melibatkan 45 perajin.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 perajin telah mengantongi sertifikasi SNI. Sementara 11 perajin lainnya dinyatakan telah lolos uji keandalan.

Besarnya kebutuhan material untuk pembangunan dan peningkatan kualitas rumah di Jawa Barat dinilai menjadi peluang bagi perajin lokal untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Pemerintah juga mendorong akses pembiayaan bagi UMKM melalui BRI dan Bank Jabar. Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mengembangkan usahanya.

Genteng Lokal Gantikan Atap Asbes

Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein mengatakan genteng produksi perajin lokal tersebut nantinya digunakan untuk menggantikan atap asbes dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Menurutnya, penggunaan genteng tidak hanya berkaitan dengan pemberdayaan industri lokal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat penerima bantuan.

Sementara itu, Kepala UPTD Sentra Keramik Plered Mumun Maemunah sebelumnya mengungkapkan terdapat 78 perajin yang berada di sentra tersebut. Namun, belum seluruhnya terlibat dalam program.

Dari jumlah tersebut, baru tiga perajin yang telah memiliki sertifikasi SNI. Dinas Koperasi dan UKM terus mendorong perajin lainnya untuk memenuhi persyaratan sertifikasi sesuai standar yang ditetapkan.

Produk genteng yang dikirim dari Plered juga telah dinyatakan lulus uji Balai Besar Keramik.

Program Gentengisasi dinilai menjadi momentum penting bagi industri genteng Plered. Namun, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari banyaknya genteng yang dikirim untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana para perajin mampu mempertahankan kualitas, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas pasar secara mandiri.

Pasalnya, pasar yang terbuka melalui program pemerintah diharapkan menjadi pintu masuk bagi perajin untuk berkembang lebih jauh, bukan menjadi satu-satunya sumber pesanan.

Jika mampu memenuhi standar dan menjaga kualitas, perajin Plered berpeluang meningkatkan posisi dari sekadar pemasok menjadi pelaku industri lokal yang lebih mandiri dan kompetitif.

Dengan begitu, Program Gentengisasi tidak hanya menghasilkan jutaan genteng untuk kebutuhan perumahan. Lebih jauh, program ini dapat menjadi momentum untuk menghidupkan kembali industri rakyat, memperkuat UMKM, sekaligus menjaga keberlangsungan sentra kerajinan yang telah menjadi bagian dari identitas Plered, Purwakarta. [NR]

Persoalan ini bermula pada tahun ajaran 2024. Novi, orang tua MDL, mengaku mendapat informasi bahwa anaknya dapat masuk SMAN 12 Depok melalui jalur tertentu dengan memberikan sejumlah uang.

Menurut Novi, proses tersebut awalnya melalui seseorang berinisial TY. Dari TY, ia kemudian diarahkan kepada WW, yang selanjutnya disebut berhubungan dengan seseorang berinisial WH atau Wahyu.

Novi mengaku telah menyerahkan uang kepada WW sebanyak dua kali dengan total Rp13,3 juta. Uang tersebut, menurut informasi yang diterimanya, kemudian diserahkan WW kepada Wahyu secara tunai.

Namun, meski uang telah diberikan, MDL ternyata tidak kunjung diterima sebagai siswa di SMAN 12 Depok.

Persoalan tersebut kemudian berlanjut pada dugaan adanya aliran dana kepada seseorang berinisial AS.

Wahyu Akui Transfer Rp8 Juta ke AS

Ketika dikonfirmasi, Wahyu mengakui bahwa dirinya memang mentransfer uang kepada AS sebesar Rp8 juta melalui dua kali transaksi.

“Iya, saya yang mentransfer ke beliau AS karena beliau yang mempunyai peran mampu untuk meloloskan di sekolah tersebut,” ungkap Wahyu kepada eranasional, Minggu (16/8).

Wahyu juga menjelaskan bahwa posisinya dalam persoalan tersebut bukan sebagai pihak yang menentukan penerimaan siswa, melainkan sebagai penghubung antara pihak yang memberikan uang dengan AS.

Menurutnya, setelah persoalan tersebut tidak kunjung selesai, dirinya bahkan telah berupaya menemui AS untuk meminta pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima.

Wahyu mengaku meminta AS membuat surat pernyataan bermaterai mengenai kesediaannya mengembalikan uang tersebut.

“Iya, saya di sini sebagai penjembatan, agar si AS itu bisa ada itikad baiknya untuk mengembalikan uang tersebut, dan dia sampai buat pernyataan bermaterai,” katanya.

Dalam surat pernyataan tersebut, AS disebut menyatakan kesediaannya mengembalikan dana pada Juni 2025. Namun, berdasarkan keterangan Novi, hingga kini uang tersebut belum juga dikembalikan.

Kondisi tersebut membuat Novi merasa dirugikan. Tidak hanya kehilangan uang belasan juta rupiah, anaknya yang semula diharapkan dapat bersekolah di SMAN 12 Depok akhirnya harus menempuh pendidikan melalui jalur Paket C.

“Saya kecewa. Anak saya akhirnya sekolah Paket C, uang juga hilang,” ujar Novi.

Novi berharap pihak-pihak yang disebut terlibat dalam persoalan tersebut memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang yang telah diberikan.

“Intinya saya ingin uang saya kembali. Itu saja. Kondisi keuangan saya sedang sulit,” katanya.

Istri AS Mengaku Kaget & Tidak Mengetahui

Sementara itu, dugaan keterlibatan AS turut dikonfirmasi kepada istrinya, Nuriyah. Nuriyah diketahui merupakan seorang guru di SDN Ratu Jaya 2, Depok.

Saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Nuriyah mengaku tidak mengetahui adanya transaksi maupun permasalahan terkait penerimaan siswa di SMAN 12 Depok.

“Waduh, saya nggak tahu, Mas. Kalau memang ada kejadian hal ini, setahu saya suami saya sih aktif di partai,” kata Nuriyah.

Nuriyah mengaku terkejut setelah mendapat informasi tersebut. Ia juga menyatakan akan mencoba menanyakan langsung persoalan itu kepada suaminya.

“Coba nanti saya tanyakan ya, Mas, ke suami saya,” ujarnya.

Novi menegaskan dirinya masih berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik dan uang yang telah dikeluarkannya dapat dikembalikan.

Namun, apabila tidak ada itikad baik dari pihak-pihak yang disebut dalam persoalan tersebut, Novi menyatakan siap membawa kasus itu ke ranah hukum.

“Ya, intinya saya ingin uang saya balik, itu saja. Kalau sampai tidak, saya akan buat laporan ke polisi,” tegasnya.

Kasus ini menjadi sorotan lantaran menyangkut dugaan praktik percaloan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Novi mengaku datang ke sekolah untuk mempertanyakan persoalan tersebut setelah anaknya tidak kunjung dapat bersekolah di SMAN 12 Depok, meski uang belasan jutaan rupiah telah diberikan.

Hingga berita ini diturunkan, keterangan dari pihak-pihak lain yang disebut dalam pengakuan Novi dan Wahyu masih diperlukan untuk memperoleh penjelasan secara utuh dan berimbang mengenai dugaan aliran dana serta janji memasukkan siswa ke SMAN 12 Depok.

Pria tersebut belakangan diketahui merupakan warga Cianjur yang dilaporkan hilang selama sekitar tiga tahun.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pria itu ditemukan warga pada Senin (25/5/2026) di sekitar jalur pendakian tidak resmi Gunung Salak.

Saat itu, beberapa warga tengah memeriksa saluran air di area hutan dan menemukan korban dalam kondisi memprihatinkan.

Ketika ditemukan, pria tersebut tampak sangat kurus dan hampir tidak sadarkan diri. Ia berada di antara bebatuan sungai dan terlihat begitu lemah hingga tubuhnya dikerubungi lalat.

Dalam video yang beredar, korban terlihat duduk di atas batu berlumut dengan mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna biru yang sudah kusam serta kain sarung hitam yang menutupi bagian kakinya.

Dengan tenaga yang tersisa, ia berusaha membuka bungkus makanan ringan yang diberikan warga sebagai pertolongan pertama.

Relawan Ambulans Sukabumi Bersatu (ASB), Muh Irfan Maulana, yang terlibat langsung dalam proses penyelamatan, menjelaskan bahwa korban tampak kebingungan dan sulit diajak berkomunikasi akibat kondisi fisiknya yang sangat lemah.

Menurut Irfan, korban menunjukkan respons yang lambat saat diajak berbicara, seolah membutuhkan waktu untuk memahami pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menurut Wiyagus, penanganan TBC merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari Pemda.

“Tuberculosis ini salah satu ya boleh dikatakan endemik yang memang harus mendapat perhatian khusus,” ujar Wiyagus saat Pertemuan Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata dalam Upaya Percepatan Eliminasi TBC di Gedung Mohamad Toha Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/3/2026).

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan data kasus TBC agar strategi penanganan dapat dirumuskan secara lebih tepat. Dalam hal ini, Pemda diminta untuk tidak ragu menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

“Kita jangan malu untuk mengekspos data yang sesungguhnya sekalipun itu besar dari segi angka, justru di sinilah nanti kita akan menentukan strategi yang tepat penanganannya,” katanya.

Pentingnya Kolaborasi 

Selain itu, Wiyagus mengingatkan pentingnya kolaborasi dari tingkat kabupaten hingga desa dalam upaya percepatan penanganan TBC. Peran camat, kepala desa, hingga kader masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjangkau masyarakat secara langsung.

Ia menambahkan, penanganan TBC juga perlu memperhatikan berbagai faktor risiko, seperti kepadatan hunian, ventilasi rumah yang kurang baik, kemiskinan, hingga kondisi sanitasi yang tidak layak.

Oleh karena itu, lanjut ia mengatakan, upaya penanggulangan penyakit tersebut memerlukan kerja sama lintas sektor serta dukungan dari berbagai pihak.

Penanganan TBC yang terintegrasi diharapkan dapat menekan angka kasus sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sebagai bagian dari penguatan sumber daya nasional.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, serta pejabat terkait lainnya.

Hal tersebut dilakukan DPC PKB Depok guna menyusun strategi baru dalam menyongsong Pemilu 2029 mendatang. Sejumlah agenda tengah dipersiapkan mulai dari konsolidasi internal pengurus dan kader, pembukaan pendaftaran recrutment kader baru hingga plangisasi kesekretariatan Pengurus Anak Cabang (PAC).

“PKB karena Kick-Off sudah dibunyikan, agenda PKB mulai hari ini adalah membuka pendaftaran atau rekrutmen anggota baru DPC PKB. Jadi masyarakat nanti yang ingin bergabung dengan PKB, silakan bisa datang ke kantor DPC,” ujar Siswanto Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok usai mengikuti Fun Games Mini Soccer bersama pengurus anak cabang, Selasa (10/2/2026).

Selain itu, Siswanto mengungkapkan bahwa yang tak kalah penting yang menjadi fokus utama bagi pihaknya adalah Konsolidasi. Hal itu dilakukan guna mengejar target penambahan kursi legislatif sebagaimana yang telah dimandatkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat.

“Target dari DPW PKB Jawa Barat untuk Depok pada pemilu 2029 nanti adalah delapan kursi, meningkat dari perolehan yang ada saat ini yakni lima kursi,” ungkap Siswanto.

Dirinya optimis bahwa target penambahan kursi dapat terlampaui mengingat dengan adanya kesolidan kader partai dan strategi baru yang tengah dibangun.

“Tapi kalau melihat kesolidan dari para kader, pengurus, kemudian instrumen-instrumen yang kita bangun, ini bisa lebih dari 8 kursi,” kata Siswanto.

Langkah strategis selanjutnya seiring ditekannya tombol kick-off perjuangan menuju Pemilu 2029 tersebut. Siswanto menyampaikan bahwa DPC PKB Kota Depok akan memperluas basis massa melalui pembukaan pendaftaran dan rekrutmen anggota baru yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Partai kini tengah bersiap menyambut siapa pun yang ingin berkontribusi bagi kemajuan kota, melalui jalur politik,” terangnya.

Masih kata Siswanto, PKB bahkan tidak akan sekadar menunggu untuk merangkul bergabung dalam bagiannya. Melainkan akan menerapkan strategi aktif untuk menjangkau warga lebih dekat.

“Kalau memang memungkinkan, kita yang akan menjemput bola. Menjemput bola itu artinya kita akan mendatangi ke masyarakat, kemudian menawarkan untuk bergabung dengan PKB,” jelasnya.

Selain itu Siswanto juga mempercayai bahwa dengan struktur partai yang diisi banyaknya anak muda akan dapat membantu mendulang suara pada pemilu 2029 mendatang. Mengingat bonus demografi pemilih pada pemilu mendatang akan didominasi oleh kalangan Gen Z dan Millenial.

Oleh karenanya, strategi yang akan diterapkan agar kader muda yang saat ini tengah mengisi kepengurusan dapat semakin percaya diri. DPC PKB akan melakukan ‘Plangisasi’ (Pemasangan Plang-RED) di setiap kesekretariatan Pengurus Anak Cabang (PAC).

“Kemarin kita ditargetkan ada Plangisasi Kesekretariatan PAC. Jadi 11 Kecamatan ini, nanti ada kantor PAC yang itu bisa dilihat oleh publik dan masyarakat, karena Plangisasi itu nanti kita akan pasang di tempat-tempat titik strategis yang bisa dilihat banyak orang,” pungkasnya.

Melalui semangat baru ini, PKB memastikan bahwa politik bukan lagi hal yang eksklusif, melainkan wadah pengabdian yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, dengan kombinasi rekrutmen aktif dan penataan administrasi yang lebih baik. PKB optimis kehadiran mereka ke depan akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya warga Kota Depok. (**)

Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tajuk Anak Terlindungi Menuju Indonesia Emas 2045: Hentikan Kekerasan Sekarang! Tajuk ini dinilai menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat 10.517 anak yang menjadi korban kekerasan hingga pertengahan 2025. Angka ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup tajam antara visi perlindungan anak dan realitas di lapangan.

Berikut ini adalah lima provinsi dengan jumlah kekerasan anak tertinggi di Indonesia:
1. Jawa Barat

Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kekerasan anak tertinggi. Tercatat 1.280 anak menjadi korban kekerasan di wilayah ini. Tingginya angka ini menjadi alarm bahwa perlindungan anak di wilayah padat penduduk seperti Jawa Barat masih memerlukan perhatian serius.

Pemutihan pajak periode kedua tersebut tidak jauh berbeda dengan periode awal di mana para wajib pajak yang masih punya tunggakan, hanya membayar pajak kendaraan mereka satu tahun ke depan.

Program pemutihan periode pertama yang berakhir pada 30 Juni diperpanjang mulai 1 Juli hingga 30 September 2025. Perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut dilakukan karena masih banyaknya para penunggak pajak yang belum membayar pada periode pertama.

Seperti yang terlihat di kantor Samsat Rancaekek Kabupaten Bandung Jawa barat. Animo para wajib pajak, baik yang penunggak maupun tidak, masih memadati kantor Samsat Rancaekek. Aktivitas tersebut terjadi usai gubernur jawa barat dedi mulyadi memberikan perpanjangan masa pemutihan pajak hingga akhir september mendatang.

“Kami sebagai menerima informasi dan berita perpanjangan pemutihan kendaraan bermotor mulai 1 Juli sampai 30 September 2025 kami siap melaksanakan kembali program tersebut,” kata Kampus Samsat Kabupaten Bandung 1 Rancaekek Nenden Heniwati, Rabu (2/7/2025).

Polisi menggerebek gudang ilegal di Semarang pada 29 April 2025, mendapati praktik penyuntikan gas 3 Kg ke tabung non-subsidi (5,5 Kg & 12 Kg) menggunakan regulator modifikasi dan es batu. Pelaku mengakui menjual gas subsidi dengan harga industri.

“ Dari pengembangan, empat tersangka diamankan di dua lokasi: TN alias E (pemilik pangkalan kamuflase di Karawang) serta FZSW alias A (pemodal), DS, dan KKI (penyuntik) di Semarang. “ Ujar Dirtipidter Brigjen Pol Nunung Syaifuddin.

Sindikat di Karawang menggunakan pangkalan resmi untuk mengumpulkan gas subsidi, lalu memindahkannya ke tabung 12 Kg ilegal untuk dijual. Di Semarang, modus serupa diterapkan ke berbagai ukuran tabung non-subsidi.

Polri menyita ribuan tabung gas berbagai ukuran, regulator modifikasi, dan barang bukti lainnya dari kedua lokasi. Keuntungan ilegal sindikat Karawang diperkirakan Rp 1,2 miliar per tahun, dan sindikat Semarang Rp 3 miliar dalam enam bulan.

“ Para tersangka dijerat pasal tentang penyalahgunaan minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda Rp 60 miliar. Bareskrim Polri menegaskan komitmennya memberantas penyalahgunaan subsidi dan mengajak masyarakat aktif mengawasi. Penyidikan lebih lanjut masih dilakukan.,“ pungkas Brigjen Pol Nunung Syaifuddin. []

Penetapan ini berlangsung usai Pembukaan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) III APEKSI yang digelar di Hotel Santika, Kota Pekalongan, pada Kamis, (24/4/2025).

Pengukuhan Mas Aaf itu ditandai dengan penyerahan bendera pataka APEKSI oleh Ketua Umum APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Dalam kepengurusan baru ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Prihatin didapuk sebagai Wakil Ketua Komwil III APEKSI.

Wali Kota Aaf menegaskan bahwa, APEKSI bukanlah wadah untuk berkompetisi, melainkan forum kolaboratif antar pemerintah kota di seluruh Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, terutama menyangkut berbagai isu nasional yang seringkali tidak serta-merta bisa diimplementasikan di tingkat kota.

“Banyak kebijakan nasional yang dirancang secara top-down, namun dalam pelaksanaannya di daerah, sering kali kita harus melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik lokal,” ujar Aaf.

Menurutnya, disinilah peran APEKSI sebagai jembatan komunikasi dan kerja sama antar pemerintah kota menjadi sangat penting. Forum-forum yang diselenggarakan APEKSI diharapkan dapat menjadi wadah diskusi strategis sekaligus ruang bertukar gagasan dan praktik baik antar daerah.

Salah satu agenda penting ke depan adalah pertemuan APEKSI nasional yang akan berlangsung di Surabaya pada 6–10 Mei 2025, yang selanjutnya akan dilanjutkan di Bogor.

“Semoga seluruh rangkaian forum APEKSI mendatang berjalan lancar dan sukses. Ini menjadi momentum penting dalam memperkuat solidaritas antarpemerintah kota serta mendorong terwujudnya pembangunan perkotaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Aaf juga mengajak seluruh kepala daerah di wilayah Komwil III APEKSI untuk terus menjaga kekompakan, membuka ruang dialog yang konstruktif, serta saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan.

“Mulai dari kemiskinan, permasalahan sampah, pengangguran, ketimpangan pembangunan, hingga dampak perubahan iklim,” tegasnya.

Muskomwil III APEKSI di Kota Pekalongan ini sendiri diikuti oleh para wali kota serta perwakilan dari sejumlah kota anggota Komwil III yang meliputi wilayah-wilayah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y), DKI Jakarta dan Banten.

Selain memilih kepengurusan baru, forum ini juga dimanfaatkan untuk merumuskan rencana kerja Komwil III APEKSI dalam lima tahun mendatang.

“Dengan amanah baru yang diemban ini, Saya optimistis bahwa kolaborasi dan sinergi yang dibangun melalui APEKSI akan menjadi kekuatan besar dalam memajukan kota-kota di Indonesia secara berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya. (em-aha)

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat dalam perjalanan usai menghadiri HUT Kabupaten Sukabumi pada Kamis (10/4/2025) kemarin.

Di perjalanan, tiba-tiba Dedi Mulyadi berhenti dan turun dari mobilnya. Dia sempat menegur bapak-bapak yang sedang memungut dana untuk pembangunan masjid.

Dedi pun meminta agar kegiatan penggalangan dana di jalan raya untuk dihentikan.

“Mulai hari ini bapak hentikan mungut di jalan. Pertama membuat kemacetan. Yang kedua membangun citra buruk terhadap umat islam,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari akun YouTubenya, Minggu (13/4/2025).

Hal itu disampaikan Dedi dalam akun Instagram miliknya @dedimulyadi71, pertama-tama Dedi meminta kepada masyarakat Jabar apabila selama ini pelayanan yang diberikan Pemprov Jabar belum maksimal.

Dia juga memaafkan kesalahan para pemilik kendaraan bermotor yang masih menunggak pajak.

“Sebentar lagi Lebaran nih. Nah saya minta maaf nih apabila Pemprov Jawa Barat belum memberikan layanan terbaik untuk warganya. Kami juga memaafkan kesalahan warga Jabar yang sampai saat ini masih nunggak pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat,” kata Dedi, Rabu (19/3/2025).

“Apakah tidak bayar pajak karena sengaja atau tidak punya duit. Kalau punya duit pajak belum bayar jalan dipakai bolak balik jangan protes kalau jalannya jelek karena tidak bayar pajak,” imbuhnya.

Sebagai wujud kepedulian Pemprov Jabar, Dedi pun memberikan kemudahan yaitu dengan menghapus tunggakan pajak para pemilik kendaraan bermotor. Kebijakan ini hanya berlaku mulai 11 April 2025 sampai 6 Juni 2025 untuk perpanjangan pajak baru kendaraan bermotor. Apabila masih ada tunggakan maka tak perlu bayar.

“Nah kami Pemerintah Provinsi Jabar mengampuni memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya tetapi setelah Lebaran mohon diperpanjang. Jadi yang tunggakannya 2024 ke belakang berapa puluh tahun nunggak tak usah dibayar. Kami maafkan dihapuskan tetapi mulai tanggal 11 April 2025 sampai 6 Juni 2025 kami memberikan kesempatan untuk memperpanjang kembali dengan tarif pajak yang baru tahun 2025 tanpa bayar tunggakan,” bebernya.

Dengan kebijakan ini diharapkan bisa dimanfaatkan para pemilik kendaraan bermotor di Jabar. Dia pun memberikan peringatan bagi para pemilik kendaraan yang belum juga memperpanjang pajak kendaraan bermotornya.

“Gak bisa lagi nanti motor mobil yang tanpa pajak lewat di jalan kabupaten dan provinsi. Hayo mau lewat mana? mau lewat udara mumpung langit belum disertifikatkan,” serunya.

Polisi menyebut, korban pernah menikah siri dengan salah satu pelaku.

Diketahui, terdapat empat pelaku penculikan yakni berinisial AS (35), TA (51), AT (51), dan DAS (48).

Berdasarkan keterangan yang diperoleh polisi, korban mengaku pernah menikah siri dengan pelaku DAS yang merupakan otak dalam penculikan tersebut. Hal ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

“Keterangan yang kami peroleh dari si korban, mereka pernah nikah siri, tapi artinya kita perlu buka ada surat-surat yang perlu mendukung pernyataan tersebut,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung AKBP Abdul Rachman, Rabu 11 Desember 2024.

“Ini baru sebatas lisan dari si korban,” sambungnya, dikutip dari Kompas TV.

Dia menjelaskan, perkenalan korban dengan DAS terjadi saat korban tengah dalam proses perceraian dengan suaminya.

“Prosesnya dimulai dari 2014 ketika korban ini dalam proses perceraian dengan suaminya, kemudian mengenal pelaku yang berinisial DAS,” ujarnya.

Namun, korban meminta berpisah dengan DAS, dengan alasan rujuk dengan suaminya.

Hal tersebut membuat pelaku sakit hati dan cemburu, hingga akhirnya mendatangi kediaman korban bersama tiga rekannya untuk menculiknya.

Menurut keterangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang, Mahpudin, gempa pertama terjadi pukul 02.49 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,6 di kedalaman 10 kilometer.

Pusat gempa berada di Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, sekitar 5 kilometer dari wilayah Teluk jambe Timur.

Mahpudin menyatakan, meski terjadi dua kali gempa, hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau dampak signifikan di permukaan.

Ia tetap mengimbau masyarakat untuk waspada dan melaporkan setiap kejadian yang ditemukan di lapangan.

“Hasil pemantauan kami, tidak ada laporan kerusakan atau dampak di permukaan. Kami terus memantau situasi di lapangan dan meminta masyarakat agar tetap waspada dan siap siaga. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan kepada kami,” kata Mahpudin, Jumat 8 November 2024.

Mahpudin juga menambahkan bahwa potensi gempa di wilayah Karawang belum sepenuhnya terpetakan.

Untuk itu, BPBD Karawang akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk mendapatkan penjelasan mengenai gempa yang terjadi berulang kali di wilayah tersebut.

Dari catatan BPBD, sepanjang tahun ini Karawang telah diguncang empat kali gempa.

Sebelumnya, gempa terjadi pada 8 Oktober 2024 dengan magnitudo 4,1 di kedalaman 308 kilometer, serta pada 7 November 2024 dengan magnitudo 2,7.

“Dengan dua gempa yang terjadi hari ini, total sudah empat kali gempa melanda Karawang dalam waktu yang cukup dekat,” lanjut Mahpudin.

Guna memastikan penyebab dari rentetan gempa ini, BPBD Karawang telah mengadakan rapat koordinasi bersama BMKG. Saat ini, BMKG masih melakukan kajian untuk memahami lebih dalam fenomena gempa di Karawang. []

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat (Jabar), dari total tersebut, kerusakan paling banyak terjadi di Kabupaten Bandung sebanyak 491 unit rumah dan Kabupaten Garut 209 unit rumah.

“Hingga pukul 14.00 WIB, total rumah terdampak berjumlah 700 unit,” kata Pranata Humas Ahli BPBD Jabar Hadi Rahmat di Kabupaten Bandung, Rabu, 18 September 2024.

Kata dia, hingga saat ini BPBD Jawa Barat masih melakukan identifikasi tingkat kerusakan maupun pendataan dampak lain pasca gempa dari BPBD di tingkat kota maupun kabupaten.

“BPBD Provinsi Jawa Barat bersama BPBD kabupaten segera melakukan perbaikan fasilitas umum, pembersihan material dampak dari gempa, serta perbaikan rumah warga,” jelasnya.

Selain rumah, gempa bumi ini juga merusakkan fasilitas publik, seperti tempat ibadah, sekolah, perkantoran, dan sarana kesehatan atau rumah sakit.

Berikut Data Sementara Fasilitas Desa yang terdampak akibat Gempa di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung.

1. Desa Sukapura rumah terdampak 72 rumah, masjid 4, sekolah satu unit

2. Desa Cikembang, rumah terdampak 390 rumah, fasilitas umum 18, pustu satu, fasilitas ibadah 20, sekolah 7.

3. Desa Resmi Tinggal, rumah terdampak 38, fasilitas ibadah dua.

4. Desa Neglawangi, rumah satu, masjid satu.

5. Desa Ciwahuk, pengungsi 450 orang, rumah terdampak belum ada, rumah ibadah belum tercatat, faskes satu rusak berat, sekolah belum tercatat.

6. Desa Cibeureum belum terdata

7. Desa Santosa, rumah terdampak dua, masjid empat.

– Desa Tarumajaya, rumah terdampak 31, masjid 5, sekolah 4, faskes 0, korban luka ringan dua orang. []

Pusat gempa berada di 21 km Kabupaten Garut.

“Kedalaman 10 km,” tulis BMKG.

Menurut laporan, warga Bandung juga merasakan gempa ini. Seperti disampaikan Yudi, karyawan yang berkantor di Jalan Holis, Kota Bandung.

“Saya di lantai tiga, terasa getarannya beberapa detik,” jelas dia.