Kasus tersebut kini ditangani Polresta Pati setelah korban akhirnya berani menceritakan kejadian yang dialaminya kepada pihak keluarga.

Korban berinisial W, warga Kecamatan Pucakwangi, diduga mengalami kekerasan seksual sejak masih duduk di kelas VI sekolah dasar (SD) hingga kelas VII madrasah tsanawiyah (MTs). Dugaan perbuatan tersebut melibatkan ayah tiri dan kakak tirinya.

Peristiwa itu disebut terjadi ketika ibu kandung korban bekerja di sebuah pabrik roti dari pagi hingga sore hari.

Dalam situasi tersebut, korban diduga mengalami kekerasan yang selama ini tidak berani diungkapkannya.

Kasus ini mulai terungkap setelah W memberanikan diri menceritakan pengalamannya kepada keluarga.

Bibi korban kemudian mengajaknya menemui seorang warga setempat bernama Riana untuk mendapatkan bantuan.

Riana mengaku semula mengira kejadian yang diceritakan keluarga korban hanya berupa tindakan meraba.

Namun, setelah mendengar langsung penuturan W, ia menyadari bahwa dugaan kekerasan yang dialami anak tersebut jauh lebih serius.

“Awalnya saya mengira hanya sekadar dipegang-pegang. Namun, setelah anak itu saya ajak ke rumah dan bercerita sendiri, ternyata yang dialaminya jauh lebih berat,” kata Riana.

Menurut Riana, korban juga mengaku mendapat ancaman sehingga takut mengungkap kejadian tersebut.

Setelah mengetahui kondisi W, ia berupaya mencari pertolongan agar korban mendapatkan perlindungan dan kasusnya dapat diproses secara hukum.

Riana kemudian berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas untuk memperoleh arahan terkait langkah yang perlu dilakukan. Keluarga korban selanjutnya diarahkan membuat laporan kepada kepolisian.

Bersama suaminya, Riana turut mendampingi keluarga W saat mendatangi Polresta Pati untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut.

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mendukung penyidikan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tiga lokasi yang digeledah meliputi ruang Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang serta dua rumah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah tersebut.

“Dalam rangkaian tiga penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan ataupun penerimaan lainnya yang dilakukan oleh Bupati,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (12/10/2026).

Budi menjelaskan, seluruh dokumen dan barang bukti elektronik yang disita akan ditelaah dan dianalisis lebih lanjut.

Langkah tersebut dilakukan untuk membantu penyidik mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

Selain melakukan penggeledahan, KPK juga memeriksa 10 saksi pada Senin (12/10/2026) guna mendalami perkara tersebut.

Menurut Budi, penyidik turut mendalami pemenuhan unsur tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka, termasuk dugaan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e serta dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B.

“Hal itu termasuk juga pengumpulan unsur-unsur Pasal 12e terkait pemerasan ataupun Pasal 12B terkait dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dilakukan oleh tersangka dalam perkara ini,” jelasnya.

KPK Tetapkan Empat Tersangka

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Anom Widiyantoro sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 Juli 2026.

Selain Anom, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Mohamad Haris, Lilik Budi Suprianto, dan Setya Budi Dias Oktavianto.

Penyidikan masih berlanjut untuk mendalami dugaan tindak pidana serta mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam penanganan perkara tersebut. []

Peristiwa tersebut viral di media sosial setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah siswa menjalani perawatan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD RAA Soewondo Pati.

Dalam video tersebut, para siswa tampak terbaring di sejumlah bed IGD untuk mendapatkan penanganan medis.

Dinas Kesehatan Jawa Tengah mencatat sedikitnya 229 siswa mendapat perawatan. Mereka berasal dari MTs Negeri 3 Pati sebanyak 127 siswa, SMP Negeri 1 Gembong sebanyak 101 siswa, serta satu siswa dari MTs Manbaul Ulum.

Karena jumlah pasien cukup banyak, para siswa mulai dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan sejak Rabu (9/9/2026) pagi hingga siang.

Dinkes Selidiki Dugaan Keracunan MBG

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Heri Purnomo, mengatakan sejumlah siswa mengalami muntah saat mendapatkan penanganan di IGD.

Menurutnya, keluhan yang dialami para siswa diduga berkaitan dengan konsumsi menu MBG.

Namun, pihaknya masih melakukan penyelidikan epidemiologi untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

“Jadi ada dugaan usai konsumsi MBG,” kata Heri, Rabu (9/9/2026).

Untuk memastikan penyebabnya, petugas telah mengambil sampel makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sampel tersebut selanjutnya dikirim ke Dinas Kesehatan Jawa Tengah untuk diteruskan ke laboratorium guna dilakukan pemeriksaan.

Selain sampel makanan, petugas juga mengambil sampel muntahan dan feses dari sejumlah siswa untuk keperluan pemeriksaan.

Heri mengatakan penanganan medis terhadap para siswa telah dilakukan dengan merujuk pasien ke puskesmas maupun rumah sakit terdekat.

“Kami sudah melakukan pertolongan awal dan merujuk pasien ke puskesmas dan RS terdekat,” pungkasnya. []

Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widyaama menjelaskan, kasus pencabulan ini dilaporkan oleh korban pada Juli 2024.

Dalam laporan tersebut, korban yang merupakan santriwati mengaku mendapatkan kekerasan seksual (pencabulan) berturut-turut sejak Februari 2020 hingga Januari 2024 di Ponpes.

”Saat kejadian tahun 2020 korban berusia masih 15 tahun,” ujar Dika, Senin (4/5/2026).

Dia menambahkan, yang dilaporkan berinisial A, yang merupakan kiai pengasuh salah satu ponpes di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati.

Setelah mendapatkan laporan pencabulan, pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan.

”Kita dari satreskrim sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Mulai pengasuh dan juga orang tua korban. Mengingat saat itu korban masih di bawah umur,” jelasnya.

Dalam penanganan kasus pencabulan ini, pihak kepolisian juga melibatkan beberapa pihak.

Di antaranya adalah Pekerja Sosial (Pesos), Bapas dan Dinas terkait untuk mendampingi anak.

”Kami sudah mengumpulkan barang bukti yakni surat seprinsita pada bulan November 2024 terhadap yang bersangkutan yakni sebuah handphone dan juga terhadap korban dan saksi. Baik pakaian dalam dan juga atribut yang digunakan korban, maupun pelaku saat kejadian,” ungkap dia.

Pihaknya pun mengungkapkan modus kiai cabul dalam kasus pencabulan ini, dalam upaya mengelabui para korban.

Kiai cabul itu mendoktrin korban harus taat terhadap guru, sampai akhirnya diduga bisa melakukan aksi pencabulan santriwati.

”Modusnya mendoktrin santriwati dengan doktrin tarikah yang intinya di situ yang namanya murid harus ikut dengan guru. Dalam hal ini santriwati menurut ustadz dan juga Kiai,” tandas dia.

Kasus pencabulan ini pada akhirnya memancing amarah warga setempat, PCNU, Fatayat NU hingga GP Ansor Pati.

Mereka mengutuk keras. Bahkan warga, GP Ansor Pati dan Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) juga menggelar demo di ponpes tersebut pada Sabtu (2/5/2026) lalu.

Belakangan terungka total 50 santriwati yang sudah dicabuli oknum Kiai tersebut bahkan ada santriwati yang sudah melahirkan. []

Konten pribadi milik sepasang muda-mudi asal Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tiba-tiba menyebar luas di media sosial dan memicu keresahan publik.

Video tersebut awalnya direkam pria berinisial SE (26) bersama pasangannya, TA (19), di sebuah penginapan.

Berdasarkan pengakuan keduanya kepada polisi, rekaman itu dibuat untuk konsumsi pribadi dan tidak pernah dimaksudkan untuk disebarluaskan.

Namun, dalam perjalanannya, file video syur itu bocor dan menjadi konsumsi publik.

Menindaklanjuti hal ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Batang memanggil keduanya untuk dimintai klarifikasi.

Kanit PPA, Ipda Maulidya Nur Maharanti, mengatakan penyelidikan tak hanya berfokus pada asal-usul video.

Namun, juga pada pihak-pihak yang diduga menyebarkan konten tersebut.

“Pemanggilan ini untuk klarifikasi terkait konten yang beredar dan menimbulkan keresahan di masyarakat,” kata Ipda Maulidya, dikutip pada Kamis, (23/4/2026).

Ia menambahkan, penyidik akan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam distribusi video tanpa persetujuan.

Polisi juga mengingatkan bahwa penyebaran konten pribadi tanpa izin berpotensi melanggar hukum, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Jika terbukti ada unsur pidana, pelaku penyebaran dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa jejak digital sangat rentan disalahgunakan. []

Longsor dipicu hujan deras berkepanjangan yang mengguyur wilayah tersebut dan menimpa permukiman warga di tiga dusun, Cibeunying, Cibaduyut, dan Tarakan.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap bersama tim SAR gabungan langsung bergerak ke lokasi untuk evakuasi dan pencarian korban begitu laporan diterima.

“Hingga Jumat dini hari pukul 03.00 WIB, tim gabungan telah mengevakuasi 23 warga dalam kondisi selamat, tiga orang mengalami luka ringan, dan dua orang ditemukan meninggal dunia. Saat ini masih ada 21 warga yang terus kami upayakan pencariannya,” ujar Abdul Muhari melalui keterangan resminya di Jakarta (14/11/2025).

Ia menambahkan, kondisi kontur tanah yang labil menjadi tantangan utama bagi tim di lapangan, terlebih pencarian dilakukan dalam periode golden time yang sangat krusial.

“Stabilitas tanah masih sangat rentan. Karena itu, kami meminta seluruh personel SAR tetap mengutamakan keselamatan diri mengingat potensi longsor susulan,” jelasnya.

Tim gabungan melanjutkan operasi pencarian pada Jumat pagi (14/11) dengan mengerahkan satu unit alat berat untuk mempercepat proses evakuasi.

Selain korban jiwa, kerusakan materil sementara tercatat mencakup 12 rumah rusak dan 16 rumah lain masuk kategori terancam.

BNPB juga akan mengirimkan tim reaksi cepat guna memperkuat koordinasi dan membantu percepatan penanganan di lapangan.

Sementara itu, berdasarkan prakiraan cuaca, hujan berintensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di Kecamatan Majenang hingga Minggu (16/11).

“Kami mengimbau masyarakat di sekitar lokasi untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas, terutama mengingat kondisi cuaca yang masih berpotensi memperburuk situasi,” tutup Abdul Muhari.

Langkah tegas ini diambil setelah adanya laporan masyarakat serta temuan dari sejumlah instansi yang menunjukkan maraknya penambangan tanpa izin di area yang seharusnya dilindungi.

Dari hasil penyelidikan, aparat menemukan 36 titik lokasi tambang ilegal serta 39 depo pasir yang tersebar di lima kecamatan: Srumbung, Salam, Muntilan, Mungkid, dan Sawangan.

Dalam operasi gabungan tersebut, tim menyisir lokasi tambang di Alur Sungai Batang, Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, serta depo pasir di Tejowarno, Tamanagung, Muntilan.

Hasil pemeriksaan dari Tim Ahli Dinas ESDM Jateng dan Balai TNGM memastikan bahwa seluruh lokasi tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan dan berada di dalam kawasan taman nasional.

Dari operasi itu, penyidik menyita enam unit excavator dan empat dumptruck yang digunakan untuk menambang pasir.

Aktivitas ilegal tersebut diketahui sudah berjalan sekitar 1,5 tahun dengan luas lahan 6,5 hektar dan nilai transaksi mencapai Rp48 miliar. Jika ditotal, nilai perputaran uang dari tambang ilegal di wilayah Magelang selama dua tahun terakhir ditaksir mencapai Rp3 triliun.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni menegaskan, penambangan pasir di kawasan konservasi bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga bentuk perusakan lingkungan yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Tambang ilegal di kawasan Taman Nasional Merapi menyebabkan kerugian besar bagi negara dan merusak ekosistem yang seharusnya dijaga. Kami tidak berhenti di pelaku lapangan, tapi juga menelusuri seluruh jaringan yang terlibat,” ujar Brigjen Irhamni.

Ia menambahkan, penegakan hukum dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan kerja sama lintas instansi untuk mencari solusi jangka panjang.

“Penertiban ini bukan sekadar penindakan, tapi bagian dari upaya menjaga kelestarian alam dan memastikan kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Brigjen Irhamni juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan tokoh lokal yang aktif memberikan informasi terkait aktivitas tambang ilegal di sekitar lereng Merapi

Dari total 49 anggota DPRD, sebanyak 36 orang menyatakan tidak setuju dengan rekomendasi pemakzulan, sementara 13 anggota lainnya memilih setuju.

Jika dilihat dari komposisi fraksi, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang secara bulat menyuarakan dukungan untuk pemakzulan.

Sementara, fraksi lainnya sepakat agar Bupati Sudewo melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan, bukan diberhentikan dari jabatannya.

“Dengan demikian, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada hari ini menyatakan pendapat anggota dewan berupa rekomendasi perbaikan kinerja bagi Bupati Pati ke depannya,” ujar Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, saat membacakan hasil keputusan rapat.

Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa proses politik di DPRD Pati berakhir pada tahap rekomendasi, bukan pemberhentian.

Publik kini menantikan langkah konkret Bupati Sudewo dalam menindaklanjuti catatan dan kritik yang disampaikan oleh para wakil rakyat.

Sementara hujan ringan berpeluang mengguyur sejumlah daerah terutama di kawasan pegunungan dan dataran tinggi.

Warga diminta untuk sedia payung sebelum hujan meskipun cuaca pada umumnya berawan sepanjang hari sejak pagi hingga awal malam.

Kondisi di perairan selatan Jawa Tengah juga masih berlangsung gelombang tinggi 2,5-4 meter, demikian di perairan Karimunjawa, Kabupaten Jepara ketinggian 1,25-2,5 meter dan air laut pasang (rob) juga terjadi di perairan utara.

“Rob masih berlangsung di perairan utara dengan ketinggian 1 meter pada pukul 08.00-12.00 WIB,” kata Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang, Usman Effendi, Sabtu (26/7/2025).

Usman menjelaskan air laut pasang (rob) tersebut berdampak terhadap sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah seperti Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, dan Pati karena menimbulkan banjir rob yang berpotensi mengganggu aktivitas warga seperti transportasi, bongkar muat barang di pelabuhan, budidaya perikanan darat dan petani garam.

Polisi menggerebek gudang ilegal di Semarang pada 29 April 2025, mendapati praktik penyuntikan gas 3 Kg ke tabung non-subsidi (5,5 Kg & 12 Kg) menggunakan regulator modifikasi dan es batu. Pelaku mengakui menjual gas subsidi dengan harga industri.

“ Dari pengembangan, empat tersangka diamankan di dua lokasi: TN alias E (pemilik pangkalan kamuflase di Karawang) serta FZSW alias A (pemodal), DS, dan KKI (penyuntik) di Semarang. “ Ujar Dirtipidter Brigjen Pol Nunung Syaifuddin.

Sindikat di Karawang menggunakan pangkalan resmi untuk mengumpulkan gas subsidi, lalu memindahkannya ke tabung 12 Kg ilegal untuk dijual. Di Semarang, modus serupa diterapkan ke berbagai ukuran tabung non-subsidi.

Polri menyita ribuan tabung gas berbagai ukuran, regulator modifikasi, dan barang bukti lainnya dari kedua lokasi. Keuntungan ilegal sindikat Karawang diperkirakan Rp 1,2 miliar per tahun, dan sindikat Semarang Rp 3 miliar dalam enam bulan.

“ Para tersangka dijerat pasal tentang penyalahgunaan minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda Rp 60 miliar. Bareskrim Polri menegaskan komitmennya memberantas penyalahgunaan subsidi dan mengajak masyarakat aktif mengawasi. Penyidikan lebih lanjut masih dilakukan.,“ pungkas Brigjen Pol Nunung Syaifuddin. []

Akibatnya sebanyak empat orang santri meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Insiden itu terjadi sekitar pukul 10.30 WIB. Saat itu sejumlah santri tengah mandi dan menunggu giliran di kamar mandi yang berada tepat di bawah kolam.

Seketika, kolam tersebut roboh dan langsung menimpa kamar mandi serta menyebabkan sejumlah santri terjebak di bawah material beton.

Pengurus pondok dan sejumlah santri segera memberikan pertolongan awal hingga menghubungi tim penyelamat.

Dikutip dari Kompas, Guru senior Pondok Gontor 5, Muhib Huda Muhammady, mengatakan kamar mandi yang tertimpa tembok kolam biasa digunakan oleh santri kelas IV, V, dan VI.

Tim dari Basarnas, BPBD, dan relawan yang dihubungi pengurus pondok kemudian tiba di lokasi dan melakukan proses evakuasi.

Menurut Koordinator Basarnas Unit Siaga SAR Borobudur, Basuki, penyelamatan tidak berjalan mudah karena kondisi lapangan sangat menyulitkan.

“Tebalnya fondasi yang menimpa tembok kamar mandi cukup mempersulit kami evakuasi juga dengan celah ruangan yang sempit,” ujarnya, Sabtu 26 April 2025.

Oleh karena itu, kata Basuki, proses evakuasi berlangsung 13 Jam dan dinyatakan selesai pada pukul 23.30 WIB.

Basuki menuturkan dalam proses evakuasi sebanyak 24 santri berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke RSUD Merah Putih untuk mendapat perawatan medis. []

Penetapan ini berlangsung usai Pembukaan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) III APEKSI yang digelar di Hotel Santika, Kota Pekalongan, pada Kamis, (24/4/2025).

Pengukuhan Mas Aaf itu ditandai dengan penyerahan bendera pataka APEKSI oleh Ketua Umum APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Dalam kepengurusan baru ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Prihatin didapuk sebagai Wakil Ketua Komwil III APEKSI.

Wali Kota Aaf menegaskan bahwa, APEKSI bukanlah wadah untuk berkompetisi, melainkan forum kolaboratif antar pemerintah kota di seluruh Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, terutama menyangkut berbagai isu nasional yang seringkali tidak serta-merta bisa diimplementasikan di tingkat kota.

“Banyak kebijakan nasional yang dirancang secara top-down, namun dalam pelaksanaannya di daerah, sering kali kita harus melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik lokal,” ujar Aaf.

Menurutnya, disinilah peran APEKSI sebagai jembatan komunikasi dan kerja sama antar pemerintah kota menjadi sangat penting. Forum-forum yang diselenggarakan APEKSI diharapkan dapat menjadi wadah diskusi strategis sekaligus ruang bertukar gagasan dan praktik baik antar daerah.

Salah satu agenda penting ke depan adalah pertemuan APEKSI nasional yang akan berlangsung di Surabaya pada 6–10 Mei 2025, yang selanjutnya akan dilanjutkan di Bogor.

“Semoga seluruh rangkaian forum APEKSI mendatang berjalan lancar dan sukses. Ini menjadi momentum penting dalam memperkuat solidaritas antarpemerintah kota serta mendorong terwujudnya pembangunan perkotaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Aaf juga mengajak seluruh kepala daerah di wilayah Komwil III APEKSI untuk terus menjaga kekompakan, membuka ruang dialog yang konstruktif, serta saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan.

“Mulai dari kemiskinan, permasalahan sampah, pengangguran, ketimpangan pembangunan, hingga dampak perubahan iklim,” tegasnya.

Muskomwil III APEKSI di Kota Pekalongan ini sendiri diikuti oleh para wali kota serta perwakilan dari sejumlah kota anggota Komwil III yang meliputi wilayah-wilayah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y), DKI Jakarta dan Banten.

Selain memilih kepengurusan baru, forum ini juga dimanfaatkan untuk merumuskan rencana kerja Komwil III APEKSI dalam lima tahun mendatang.

“Dengan amanah baru yang diemban ini, Saya optimistis bahwa kolaborasi dan sinergi yang dibangun melalui APEKSI akan menjadi kekuatan besar dalam memajukan kota-kota di Indonesia secara berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya. (em-aha)

Berdasarkan informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani, cuaca Jateng pada hari ini umumnya diramal bakal cerah berawan hingga berawan.

Namun pada siang hingga awal malam nanti, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tersebar di wilayah Jateng dengan waktu yang bervariasi.

Selain itu, BMKG juga memprediksi adanya potensi hujan hingga dengan intensitas lebat, khususnya di wilayah pegunungan, dataran tinggi, Jateng Timur, Solo Raya, dan sekitarnya.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, potensi hujan dengan intensitas lebat ini terjadi di sebagian besar wilayah Jateng, kecuali Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Rembang, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Semarang, Tegal, yang hanya mentok hujan sedang.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk waspada akan adanya potensi bencana hidrometeorologi dan dampaknya, seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, sambaran petir, hujan es, dan bencana lainnya.

Selain cuaca, BMKG juga merilis informasi terkait prakiraan suhu udara yang rata-rata pada hari ini diprediksi bakal berkisar antara 19 – 32 derajat celcius, dengan kelembaban di rentang 60 – 95 persen.

Selanjutnya untuk kecepatan arah angin pada hari ini juga diprediksi bakal berhembus dari arah Barat ke Utara, dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 30 kilometer/jam.

Adapun untuk prakiraan tinggi gelombang di perairan Jateng bakal berkisar di angka 0,5 hingga 1,25 meter untuk wilayah Utara Jateng. Sedangkan wilayah Selatan Jateng bakal berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. []

Gerakan tanah itu mengakibatkan rayapan/amblesan pada jalan penghubung antara Kecamatan Pejawaran dan Kecamatan Batur.

Hasil kaji cepat sementara, terdapat lima titik rekahan dengan kedalaman amblesan sebesar 70 hingga 200 sentimeter.

Perkembangan rekahan itu berangsur dari area ketinggian bagian timur menuju lereng ke arah barat.

Data sementara per Jumat 31 Januari 2025, peristiwa gerakan tanah itu telah mengakibatkan kerusakan jalan kabupaten, 16 rumah warga rusak berat, 39 rumah terancam dan menyebabkan kerusakan jaringan listrik.

Dari data laporan visual terlihat beberapa rumah roboh dan terbenam ke dalam tanah hingga setengah bangunan.

Ada juga sejumlah rumah yang rata dengan tanah hanya menyisakan atapnya saja.

Kondisi jalan kabupaten pun mengalami keretakan dan mustahil dilewati kendaraan roda empat atau lebih.

Pergeseran Lapisan Tanah Terus Terjadi

Hasil pemantauan gerakan tanah pada tanggal 25 Januari 2025 oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, dijumpai bahwa pergeseran lapisan tanah terus terjadi.

Hal itu dilaporkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Tanah longsor di Kabupaten Pekalongan yang terjadi pada 21 Januari 2025 menelan korban jiwa sebanyak 21 orang, dengan 58 jiwa lainnya harus meninggalkan tempat tinggal mereka,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Kamis 23 Januari 2025.

Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan selain korban jiwa, dilaporkan kerugian materil yang terjadi akibat peristiwa ini,

Sementara itu, dua unit rumah rusak berat, dua jembatan rusak, tiga unit kendaraan roda empat rusak berat, satu unit cafe terdampak, dan tiga akses jalan tertutup materil longsor.

Tim SAR harus menghadapi kendala berupa jalur menuju lokasi terdampak yang terputus akibat longsor.

Untuk sementara, akses menuju lokasi terdampak harus memutar melalui melalui Kali Bening Kabupaten Banjarnegara akibat akses jembatan di Kabupaten Pekalongan tidak bisa dilalui dikarenakan ada jembatan terputus.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pekalongan bersama dengan seluruh instansi terkait, masih terus melakukan pendataan dan penanganan korban dan lokasi terdampak.

“BNPB mengimbau kepada masyarakat dan tim yang sedang bertugas di lapangan untuk berhati-hati dan waspada terhadap bencana susulan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu dikarenakan kondisi cuaca yang belum menentu,” paparnya. []