Oleh karena itu, Kemenhaj bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bareskrim Polri terus melakukan pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban.

“Pelaksanaan ibadah haji hanya diperbolehkan dengan visa haji. Di luar itu tidak diperbolehkan. Satgas ini menjadi upaya bersama untuk melindungi masyarakat dari praktik haji nonprosedural,” ujar Rizka di Media Center Haji, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Rizka menyampaikan, Satgas telah melakukan kegiatan pencegahan dan penegakan hukum di sejumlah daerah, antara lain Jakarta, Medan, Yogyakarta, dan Surabaya.

Langkah ini penting mengingat setiap tahun masih terdapat potensi hampir 20 ribu kasus haji nonprosedural.

Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri dan Organisasi Internasional Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji, menjelaskan bahwa Imigrasi telah menunda keberangkatan 80 WNI yang diduga akan berhaji secara nonprosedural melalui pengawasan di 14 bandara.

Rinciannya, 57 penundaan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, 5 di Kualanamu, 15 di Juanda, dan 3 di Yogyakarta International Airport.

Selain itu, terdapat 55 percobaan baru haji nonprosedural serta 2 orang yang teridentifikasi sebagai subject of interest untuk ditindaklanjuti bersama Polri dan Kemenhaj.

“Satgas ini saling menguatkan. Kami di Imigrasi menjalankan peran secara maksimal bersama Kemenhaj dan Polri agar masyarakat terlindungi dari berbagai modus haji nonprosedural,” ujar Tessar.

Sementara itu, Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri, KBP Pipit Subiyanto, menegaskan bahwa Polri mendukung kerja Satgas melalui pencegahan, pembinaan, dan penegakan hukum.
Bareskrim telah menerima 95 laporan awal, sebagian telah selesai ditangani dan sebagian lainnya masih dalam proses tindak lanjut.

“Kami mengimbau masyarakat agar melaksanakan ibadah haji sesuai aturan Kemenhaj. Jangan sampai terkena tipu muslihat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Pipit.

Kemenhaj mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur tawaran berhaji dengan visa nonhaji, jalur cepat, maupun paket tidak resmi.

Pelaksanaan ibadah haji harus dilakukan melalui mekanisme yang sah agar jemaah aman, tertib, dan terlindungi. []

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementeria Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sulsel, Ikbal Ismail mengatakan, dirinya telah menerima informasi terkait satu jemaah yang positif hamil 10 Minggu. Sehingga, jemaah tersebut harus menunda keberangkatannya.

“Ada satu jemaah hasil pemeriksaannya positif hamil 10 Minggu. Yang bersangkutan jemaahnya dari Kloter 1 dari Kabupaten Soppeng,” jelas Ikbal Ismail, Jumat, (24/4).

Ia menjelaskan, aturan Permenkes menetapkan JCH yang hamil 16 Minggu ke bawah harus batal berangkat. Begitu juga dengan jemaah yang tengah mengandung di atas 24 Minggu.

Aturan ini tertuang dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2021. Sehingga, jemaah yang hasil pemeriksaannya hamil 10 Minggu batal berangkat.

“Jadi dalam artian, jemaah yang hamil 16 Minggu ke bawah dan 26 Minggu ke atas itu tidak layak berangkat,” bebernya.

Sehingga, total Kloter 1 Embarkasi Makassar yang berangkat ke Tanah Suci hanya 386 dari sebelumnya 387. Adanya temuan ini juga telah dilaporkan ke Sistem Kompiterisasi Haji Terpadu (Siskohat).

Sebelumnya, Kloter 1 Embarkasi Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang pada Selasa (2/4) pagi.

Setelah tiba, jemaah langsung menjalani sejumlah pemeriksaan mulai kesehatan hingga pemeriksaan dokumen identitas.

Salah satu pemeriksaan kesehatan dengan mengecek kondisi jemaah wanita usia subur. Pemeriksaan yang dilakukan yakni tes urine untuk mengetahui kondisi jemaah apakah mengandung atau tidak. []

Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad mengatakan, ia mendapat informasi dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi bahwa ada kurang lebih 100.000 jemaah umrah asal Indonesia yang belum pulang ke Tanah Air.

Kemungkinan, beberapa di antaranya akan berhaji tanpa menggunakan visa haji yang resmi dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi.

Aziz mengingatkan kepada para jemaah bahwa ada aturan tidak boleh melaksanakan haji tanpa visa yang resmi.

Sanksi yang akan diperoleh yaitu Pemerintah Arab Saudi bisa mendeportasi jemaah hingga tidak bisa kembali ke negara tersebut hingga 10 tahun.

“Kalau jemaah nekat dan di luar kemampuan kami untuk mengatasi, maka harus menanggung risiko sendiri,” ujar Aziz, Minggu 12 Mei 2024, dikutip dari Kompas TV, Senin (13/5).

“Kalau memang datang ke sini dalam kapasitas sebagai tamu Allah, sebaiknya yang bagaimana lazimnya,” ucap Azis lagi.

Tak Bisa Wukuf di Arafah

Selain itu, Aziz menjelaskan bahwa jemaah dengan visa non-haji juga belum tentu bisa lolos untuk melaksanakan ibadah wukuf Arafah saat puncak haji karena Pemerintah Arab Saudi memperketat aturan saat puncak haji.

Konsul Jenderal Republik Indonesia Yusron B. Ambary menambahkan, ada proses penahanan yang harus dijalani sebelum jemaah calon haji non-kuota yang tertangkap dideportasi.