Pelatihan ini di inasiasi oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dan digelar di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 9 Kota Makassar, Selasa 21 Januari 2025.

Kepala Badan nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan, pelatihan teknisi AC ini merupakan upaya untuk memberdayakan mereka agar mampu mandiri secara ekonomi dan menjauh dari pengaruh negatif.

“Ini merupakan kolaborasi negara hadir untuk memberikan kewirausahaan kepada mantan Napiter. Ini sejalan dengan instruksi bapak Presiden Prabowo dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka,”ujar Komjen Eddy.

Komjen Eddy menuturkan, Presiden Prabowo menginginkan mantan Napiter ini memiliki keahlian berwirausaha agar langsung bisa dimanfaatkan di masyarakat.

“Kami ingin memberikan keterampilan praktis yang bisa langsung dimanfaatkan. Dengan pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu menciptakan penghasilan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain,” kata Eddy.

Menurutnya pelatihan terhadap mantan Napiter ini berkelanjutan, sebelumnya sudah ada di Solo, Jakarta dan hari ini di Kota Makassar.

“Diharapkan bahwa, kemandirian mereka untuk berusaha dan bekerja, ini kita cibtakan sehingga kesejahteraan itu dapat tercapai oleh mereka dan masyarakat secara umum,”harapnya.

Eddy menambahkan mantan Napiter ini tidak memiliki keahlikan khusus, sehingga diajari cara membersihkan AC dan memperbaiki, harapannya agar mereka mandiri saat kembali ke keluarganya masing-masing.

“Agar mereka punya penghasilan untuk menghidupi keluarganya,”pungkas Eddy.

Sementara itu Analisis Kebijakan Bidang Penindakan Densus 88 Brigjen Torik Triyono menambahkan, mereka yang diajari teknik memperbaiki AC tidak dipaksa.

“Densus 88 coba mendatakan. Ini tergantung daripada assesmen, mana yang berminat. Apakah berminat untuk kewirausahaan atau hal yang lain. Kita berkewajiban mengarahkan,”jelas Torik.

“Harus yang mau dan mampu. Program ini diharapkan akan membawa dampak yang cukup positif,”pungkasnya.

Ketua Majlis Fatwa Jemaah Islamiah, Imtihan Syafi’i yang bertanggung jawab dalam ilmu di Jemaah Islamiah mengatakan, pembubaran dan ikrar kembali ke NKRI ini setelah pihaknya melakukan kajian mendalam.

“Alhamdullilah hasil kajian kami sampai pada kesimpulan bahwa kami harus membubarkan diri karena apa yang kami pilih benar-benar telah mendatangkan kemudaratan dan kerusakan yang sebenarnya tidak diperkenankan di dalam Islam,”ujarnya di Makassar, Minggu 27 Oktober 2024.

Menurutnya apa yang mereka pilih kemarin, masih banyak kekurangan-kekurangan. Namun dengan bertambahnya ilmu akhirnya mereka sadari bahwa mereka telah salah jalan.

“Kami tidak ingin meneruskannya sebab yang kami lakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diperkenankan dalam Islam,”tuturnya.

“Jujur kami dulu masih ada kekurangan tapi dengan bertambahnya ilmu, alhamudilliha Allah SWT menunjukkan kami semuanya,”sambungnya.

Dia mengaku mungkin banyak masyarakat masih belum percaya pembubaran JI ini, namun dia berharap masyarakat benar-benar percaya bahwa mereka memang sudah membubarkan diri.

“Bagi sebagian masyarakat sulit dipercaya ini benar gak, Jemaah Islamiah ini bubar, kok dalam waktu singkat, namun pada akhirnya bisa diterima oleh seluruh warga dari berbagai provinsi,”ucapnya.

“Kami semuanya berkumpul karena ilmu dan kita terus belajar sampai pada perbaikan ilmu yang terakhir maka itulah yang akhirnya membawa kita kepada pembubaran ini,”tambahnya.

Dia mengaku ke depannya akan terus menjalankan amal Islam dengan di ikat dalam satu ikatan, tidak akan mendatangkan kerusakan kepada seluruh warga Indonesia baik muslim maupun non muslim.

“Insya Allah kami jamin tidak dapat kemudaratan dari kegiatan kami, walaupun kegiatan kami sifatnya bukan berjamaah lagi. Itu masih didiskusikan lebih lanjut. Pada prinsipnya kami bubar dulu, selanjutnya kami komitmen akan terus menyebarkan ilmu ini dan mengamalkan sesuai dengan putuskan sebelumnya ini tidak mendatangkan kerusakan dan dalam bingkai NKRI,”tutupnya.

Sebagai informasi, rincian total Jemaah Islamiah (JI) asal Pulau Sulawesi yang kembali ke NKRI, yakni dari Sulawesi Tengah ada 13 orang, Sulawesi Barat satu orang, Sulawesi Selatan 108 orang dan Sulawesi Tenggara 18 orang.

Sementara untuk jumlah keseluruhan Jemaah Islamiah di indonesia berjumlah 6.000an orang. []

Ikrar sumpah kembali ke NKRI berlangsung di gedung BPSDM Provinsi Sulsel, Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Minggu 27 Oktober 2024.

Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Yudhiawan mengatakan, pembubaran dan ikrar Jemaah Islamiah kembali ke pangkuan ibu pertiwi ini cukup menggembirakan.

“Ini hal yang menggembirakan kita semua, bahwa mereka adalah saudara kita yang kembali ke pangkuan ibu pertiwi yaitu dengan membubarkan diri,”ujar Yudhiawan.

Yudhiawan mengapresiasi Densus 88 anti teror dan Satgas prentif, baik dari Sulsel , Sulteng, Sultra, dan juga Pemprov Sulsel yang sudah memberikan dukungan dan fasilitasnya termasuk kepada pimpinan Jemaah Islamiyah dan seluruh eks Jemaah Islamiyah.

“Kami terbuka untuk melakukan komunikasi dan pembinaan berkelanjutan dengan saudara-saudara kita eks JI, guna menjaga ketertiban wilayah Sulsel terutama menjelang Pilkada,”jelasnya.

Yudhiawan mengimbau kepada semua eks anggota JI untuk aktif berperan dalam pelaksanaan Pilkada di Sulsel agar berlangsung kondusif dan aman.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Sulsel, untuk bergandengan tangan bekerja sama menjaga situasi Kamtibmas serta menghilangkan paham-paham inteloranisme, radikalisme dan terorisme, agar semua Aman dan kondusif,”ajaknya.

Diketahui ikrar kembali ke pangkuan NKRI ini ditandai dengan penyerahan senjata api dari mantan anggota JI ke pihak kepolisian.

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan, mereka berafiliasi dengan kelompok teroris seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD), jaringan Anshor Daulah (AD), dan Jamaah Islamiyah (JI).

Kelompok tersebut hendak mengagalkan jalannya Pemilu 2024 mendatang.

“Update terakhir terhadap kelompok AO. Kelompok AO ini pada bulan Oktober pernah kita rilis, ini adalah kelompok yang berencana untuk melakukan gangguan atau menggagalkan pesta demokrasi atau pemilu,” kata Aswin saat konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Rabu 20 Desember 2023.

“Yang pada saat penangkapan pertama jumlahnya itu sekitar 39-40 orang, kemudian kita lakukan pengembangan sampai dengan penangkapan yang terakhir kita total semuanya menjadi 59 orang,” sambungnya.

Aswin menjelaskan, bahwa jaringan dari kelompok AO ini ada di delapan provinsi.

Juru Bicara Densus 88, Kombes Aswin Siregar mengatakan, sembilan tersangka itu berinisial S alias A, TB, kemudian W alias T, S alias PA, S alias B, SW, TN alias L, lalu M alias J, dan AS.

“Sembilan orang ini ditangkap di Jawa Tengah. Mereka ini merupakan pentolan JI untuk wilayah yang mereka sebut sebagai Kodimah Timur,” kata Aswin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu 20 Desember 2023.

Menurutnya, Kodimah Timur itu, merupakan istilah yang digunakan kelompok JI sebagai salah satu pembagian wilayah di Jawa Tengah.

“Kelompok ini seperti sudah kita ketahui sangat menyuarakan tentang khilafah dan kemudian anti pancasila,”kata Aswin.

“Mereka ingin mengubah atau mengganti ideologi pancasila berdasarkan pemahaman dari kelompok tersebut,”sambungnya.