Dalam keterangannya di hadapan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebut Listyo diduga menjadi pihak yang memberikan instruksi penyadapan kepada sejumlah pejabat tinggi Polri.

“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP, melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ujar Suyudi.

Ia menjelaskan, instruksi tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp.

Namun, pelaksanaannya disebut tidak dilengkapi dokumen resmi berupa surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi.

Setelah menerima instruksi, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi sasaran ke dalam sistem LIMS tanpa terlebih dahulu menjalani proses verifikasi dan filterisasi.

Melalui sistem tersebut, petugas kemudian dapat memantau komunikasi target.

“Rekaman hasil penyadapan selanjutnya didengarkan, diekspor, dan diterjemahkan ke dalam bentuk transkrip,”jelasnya.

Hasil pemantauan itu kemudian disusun dan dilaporkan secara berjenjang hingga diterima Listyo.

Rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri dan jajarannya digelar untuk meminta penjelasan mengenai dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.

Kasus tersebut diduga tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pihak lainnya.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka.

Salah satu nama yang disebut dalam perkara ini adalah Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya menjabat Kapolri pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. []

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengatakan sidang etik belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat karena proses pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri masih berlangsung.

“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” kata Isir kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Ia menegaskan, seluruh personel yang diduga melakukan pelanggaran dalam perkara tersebut akan diproses melalui sidang etik, termasuk mantan Kapolri yang juga pernah menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” tegasnya.

Sebelumnya, mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution, telah lebih dahulu menjalani sidang etik terkait perkara tersebut.

Dalam putusannya, Ahrie Sonta dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela. Ia juga mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Pelanggaran itu diduga dilakukan ketika Ahrie Sonta menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.

Ia dinilai menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Dalam pengembangan perkara, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sidang etik terhadap tiga tersangka lainnya belum dapat digelar karena proses pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri masih berlangsung.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, pelaksanaan sidang akan dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap para tersangka selesai.

“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” ujar Isir kepada wartawan, Rabu (11/11).

Ia memastikan seluruh personel yang diduga melakukan pelanggaran etik dalam perkara tersebut akan diproses melalui sidang KKEP. Termasuk di antaranya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” tegasnya.

Sebelumnya, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta telah lebih dahulu menjalani sidang etik terkait perkara tersebut.

Dalam putusannya, ia dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela serta pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Pelanggaran itu diduga dilakukan Ahrie Sonta ketika menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.

Ia disebut menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang dinilai tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Kasus tersebut mencuat setelah seorang petugas yang mengetahui dugaan pelanggaran itu melaporkannya kepada kepolisian.

Dalam perkara ini, tiga jenderal aktif Polri telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Saat itu, Listyo Sigit masih menjabat sebagai Kapolri.

Menurut Asep, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan-penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ujar Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).

Ia menerangkan, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi.

Nomor-nomor tersebut kemudian disadap meskipun tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Penyadapan itu juga disebut tidak didasarkan pada kegiatan penyelidikan maupun penyidikan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Persoalan semakin berkembang ketika pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS.

“Niatan kan sudah, kita juga bertanya-tanya,” ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11).

Pihak Istana memilih untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum.

Menurut Prasetyo, Istana saat ini masih menunggu perkembangan penyidikan dari kepolisian dan belum mengantongi informasi detail mengenai aktor intelektual di balik aksi tersebut.

“Nanti pada waktunya pasti akan disampaikan,” tambahnya.

Atas penetapan status tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden, jajaran pejabat, tokoh publik, hingga media massa ini, posisi Listyo Sigit di lingkaran Istana resmi berakhir.

Presiden Prabowo telah menandatangani Surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentiannya dari jabatan Kepala KSP.

Sebagai langkah cepat untuk mengisi kekosongan kepemimpinan, Letjen TNI Ariyo Windutomo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KSP.

“Ada konsekuensi logis karena salah satu tersangka adalah Kepala KSP. Oleh karena itu, pagi ini Presiden telah menandatangani Keppres Pemberhentian Listyo Sigit dan selanjutnya menunjuk pelaksana tugas sementara, Letjen Ariyo Windutomo,” tegas Prasetyo. []

Saat memberikan keterangan pers di Banda Aceh pada Rabu (4/11), Yusril mengungkapkan bahwa kepolisian kini telah memegang bukti awal yang mengarah pada indikasi tindak pidana makar atau kejahatan terhadap keamanan negara.

“Hari ini sudah dapat kita pastikan bahwa ada indikasi serta bukti permulaan yang menunjukkan keterkaitan dengan pasal-pasal makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional,” ujar Yusril.

Ia merinci bahwa dugaan perbuatan tersebut berpotensi melanggar ketentuan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional.

Meski demikian, temuan awal ini masih memerlukan pendalaman mendalam, baik dari aspek hukum materiil maupun hukum acara pidana.

Pemerintah berkomitmen mengusut tuntas perkara ini secara transparan agar penanganannya tuntas dan tidak setengah-setengah.

“Kami ingin kasus ini terungkap secara utuh. Perkembangan detailnya tentu akan disampaikan secara berkala oleh pihak Mabes Polri dari hari ke hari,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka dalam skandal penyadapan ilegal ini.

Ketiganya meliputi mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden, Listyo Sigit Prabowo (LSP); Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN); serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Sementara itu, satu jenderal lainnya berinisial SU (Irjen Slamet Uliandi) masih berstatus sebagai saksi.

]]> https://eranasional.com/107876/pemerintah-kantongi-bukti-permulaan-makar-di-kasus-dugaan-penyadapan-prabowo/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/106863/kata-terakhir-listyo-sigit-saat-lepas-jabatan-kapolri https://eranasional.com/106863/kata-terakhir-listyo-sigit-saat-lepas-jabatan-kapolri#respond Sat, 03 Oct 2026 06:00:55 +0000 https://eranasional.com/106863/kata-terakhir-listyo-sigit-saat-lepas-jabatan-kapolri Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sejumlah perwira tinggi Polri serta jajaran pimpinan TNI dan Kejaksaan Agung menghadiri Acara Pengantar Tugas untuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Jenderal Dedi Prasetyo di Aula Bareskrim Polri, Jumat (2/10).

Pertemuan internal yang digelar secara tertutup ini diselenggarakan mendahului prosesi tradisi pelepasan resmi di Gedung Tri Brata.

Seusai agenda internal tersebut, tampak hadir pimpinan jajaran kepolisian seperti Kabareskrim Komjen Syahar Diantono dan Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, bersama para kepala kepolisian daerah dari berbagai wilayah.

Jajaran eksternal juga turut hadir mendukung acara ini, di antaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, KSAU Marsekal Mohammad Tony Harjono, hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Menjelang malam, tepatnya sekitar pukul 21.27 WIB, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat beranjak keluar dari Gedung Bareskrim dengan didampingi pimpinan periode sebelumnya.

Rombongan berpindah menuju Lobi Utama Gedung Tri Brata menggunakan mobil golf untuk menyambung prosesi pelepasan. Tidak ada pernyataan panjang yang disampaikan para pimpinan Polri saat itu.

“Terima kasih, terima kasih ya,” ucap Sigit singkat saat berada di dalam mobil golf bersama Suyudi, Jumat (2/10).

Pada sore harinya, Mabes Polri telah menyelenggarakan Upacara Tradisi Penyerahan Panji-Panji Polri di Lapangan Bhayangkara sebagai bagian utama dari rangkaian sertijab Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto.

Sejumlah perwira tinggi terlihat hadir mengiringi prosesi tersebut, termasuk Komjen Wahyu Hadiningrat selaku Wakapolri baru dan Jenderal Dedi Prasetyo yang kini mengemban amanat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa rangkaian tradisi tersebut membawa filosofi mendalam bagi institusi.

“Ya tentunya makna ini sebagai bentuk penghormatan terhadap perjalanan, pengabdian pejabat di Polri yang telah melaksanakan tugas, sekaligus peneguhan kembali nilai-nilai dan tentunya adalah amanah institusi dalam menyongsong kepemimpinan berikutnya,” ujar Trunoyudo usai upacara, Jumat (2/10).

Ia menegaskan bahwa penyerahan Panji-Panji Polri Tribrata diposisikan sebagai simbol penghormatan atas rekam jejak pengabdian pejabat terdahulu, sekaligus pengukuhan nilai-nilai luhur dan amanah kepemimpinan bagi perwira yang melanjutkan tongkat estafet kepolisian. []

Isu tersebut mencuat usai nama Komjen Pol Suyudi Ario Seto diajukan oleh Presiden sebagai calon Kapolri baru dan resmi disetujui dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (1/10/2026) pagi.

Mengenai peluang bergabungnya Listyo Sigit ke kabinet, Puan enggan berspekulasi karena hal tersebut sepenuhnya merupakan keputusan presiden.

“Bergabung atau tidaknya beliau nanti bisa ditanyakan langsung kepada Presiden, sebab itu merupakan hak prerogatif Presiden,” ujar Puan saat konferensi pers usai sidang paripurna.

Politisi PDIP tersebut juga menyampaikan bahwa proses pelantikan Suyudi sebagai Kapolri baru bakal segera diproses oleh Presiden Prabowo pada siang harinya guna menghindari kekosongan kepemimpinan.

“Insya Allah agar tidak terjadi kekosongan posisi, berkas penetapan ini langsung saya tandatangani selaku Ketua DPR untuk kemudian dikirimkan kepada Presiden,” tutupnya. []

Ia kini resmi menyandang pangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) atau jenderal bintang dua.

Kenaikan pangkat tersebut dikukuhkan dalam upacara Korps Raport yang dipimpin langsung oleh Kapolri di Gedung Rupattama Mabes Polri, Rabu (2/9/2026).

Berdasarkan foto yang dipublikasikan Divisi Humas Polri, Dekanto terlihat telah mengenakan tanda pangkat bintang dua di kedua pundaknya.

Peningkatan pangkat tersebut berkaitan dengan penyesuaian struktur kepangkatan di Polda Metro Jaya setelah jabatan Kapolda Metro Jaya ditempati Komjen Asep Edi Suheri.

Tak hanya Wakapolda, sejumlah pejabat di lingkungan Polda Metro Jaya juga mendapatkan kenaikan pangkat.

Tiga jabatan, yakni Irwasda, Karo Rena, dan Karo Ops, naik dari sebelumnya berpangkat Komisaris Besar (Kombes) menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen).

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga melantik sejumlah pejabat utama di lingkungan Mabes Polri.

Salah satunya Irjen Roycke Harry Langie yang dipercaya menduduki posisi Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops), menggantikan Komjen Fadil Imran yang memasuki masa pensiun.

Kemudian, Irjen Jawari dilantik sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), menggantikan Irjen Anwar yang juga memasuki masa purnatugas.

Bersamaan dengan itu, beredar kabar bahwa sosok yang disebut-sebut sebagai calon pengganti Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah dipanggil menghadap salah satu pejabat penting di Indonesia.

Meski isu tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya, kabar itu terus menjadi perbincangan di tengah publik.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof. Juanda, menegaskan bahwa apabila Presiden memutuskan mengganti Kapolri, langkah tersebut secara hukum merupakan hak prerogatif Presiden sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun demikian, menurut Prof. Juanda, publik patut mempertanyakan apabila pergantian dilakukan di saat Kapolri dinilai tengah konsisten menjalankan tugas pemberantasan korupsi.

“Yang sulit diterima oleh akal sehat dalam negara hukum adalah apabila Kapolri yang sedang berjuang secara konsisten memberantas korupsi justru dianggap bersalah atau dinilai tidak loyal kepada Presiden. Itu merupakan sebuah anomali,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa sejak masa kampanye hingga menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto secara terbuka berulang kali menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi.

Bahkan, Presiden pernah menegaskan akan mengejar para koruptor hingga ke mana pun dan siap mempertaruhkan segalanya demi kepentingan rakyat.

Karena itu, Prof. Juanda mengaku sulit mempercayai apabila Presiden benar-benar mengganti Kapolri ketika Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajarannya dinilai sedang menjalankan arahan Presiden dalam upaya pemberantasan korupsi.

Terlebih, lanjutnya, perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani memiliki nilai yang sangat besar serta melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum yang memiliki posisi strategis.

“Seharusnya Presiden memberikan dukungan penuh dan apresiasi atas keberhasilan tersebut. Membongkar perkara sebesar ini tentu bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan keberanian, profesionalisme, integritas, serta alat bukti yang kuat agar proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan,” katanya.

Prof. Juanda juga menilai, apabila isu pergantian Kapolri sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang merasa terusik dengan penetapan Febrie Adriansyah sebagai tersangka, maka hal itu tidak boleh memengaruhi komitmen Polri dalam memberantas korupsi.

Menurutnya, Kapolri beserta seluruh jajaran tidak perlu gentar ataupun mundur dalam menegakkan hukum.

“Rakyat akan tetap mendukung Kapolri dan seluruh aparat penegak hukum dalam perang melawan korupsi. Kini masyarakat menunggu pembuktian konsistensi Presiden antara ucapan dan tindakan. Publik akan terus mengawal proses hukum perkara ini hingga tuntas,” ujar Prof. Juanda yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PERADI MAJU. []

Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup dilakukan dari balik meja, melainkan harus diwujudkan melalui kehadiran langsung di lapangan.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan penyaluran KUR Perumahan Rakyat senilai Rp880 miliar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menginstruksikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memperkuat program pembibitan tanaman sebagai langkah mendukung penghijauan di berbagai daerah.

Ia menegaskan para pimpinan TNI tidak boleh hanya bekerja dari kantor.

Menurutnya, seorang pemimpin harus turun langsung melihat kondisi di lapangan agar memahami persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Panglima-panglima, jenderal-jenderal jangan jadi jenderal salon, maunya bersih saja. Sekali-sekali jenderal sepatunya harus kotor, kalau perlu celananya harus kotor sampai ke dengkul,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian melontarkan candaan yang disambut tawa hadirin.

“Tapi jangan kalau menghadap presiden dikotorin sepatunya, itu ilmu dulu, jangan-jangan,” sambungnya.

Kepala Negara menegaskan pemerintah ingin mewujudkan Indonesia yang bersih, indah, dan memiliki lingkungan yang tetap lestari.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa hingga hari ini pimpinan DPR belum menerima Surpres yang dimaksud.

“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima Surpres mengenai pergantian Kapolri,” kata Dasco kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

Isu mengenai pencopotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri terus bergulir usai tragedi meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan, serta kericuhan yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah pada akhir Agustus lalu.

Kapolri sendiri telah buka suara soal adanya desakan agar dirinya mundur dari jabatan tertinggi Polri.

Ia menegaskan, pergantian pimpinan Polri sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Kapolri menyatakan, sebagai prajurit dirinya siap dengan segala keputusan Presiden.

“Terkait dengan isu yang menyangkut kabar itu, hak prerogatif Presiden. Kita prajurit, kapan saja siap,” ujarnya di Bogor, Jawa Barat, usai menghadap Presiden Prabowo pada Sabtu (30/8/2025). []

Peninjauan ini dilakukan bersama Menteri Perhubungan, Menteri Koordinator PMK, Menteri Kesehatan, Menteri PPPA, dan Panglima TNI.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan angka kecelakaan lalu lintas selama libur Nataru 2024/2025 sejauh ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun lalu.

Hal ini, menurutnya, merupakan hasil dari koordinasi dan langkah antisipasi yang telah dilakukan seluruh pihak terkait.

“Kita juga melihat laporan bahwa jumlah laka lantas mengalami penurunan yang cukup signifikan,” kata Sigit, Jumat, dikutip dari Tribrata News Polri.

Meski begitu, Sigit meminta koordinasi harus terus ditingkatkan karena puncak arus balik masih akan terjadi hingga minggu depan.

Kapolri juga menyoroti sejumlah laporan mengenai pemalakan terhadap masyarakat yang melintasi jalur alternatif menuju kawasan objek wisata di Jawa Barat.

“Kecenderungan masyarakat untuk melalui jalur-jalur tikus, oleh karena itu tadi kita minta untuk dilaksanakan sweeping, khususnya di saat terjadi puncak arus. Karena dari laporan yang ada memang sempat terjadi potensi, ada pemalakan,” kata dia.

Sigit menambahkan, patroli gabungan TNI-Polri serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait akan diperbanyak untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Oleh karena itu saya minta untuk ke depan ini diantisipasi perbanyak kegiatan patroli gabungan TNI-Polri dan seluruh stakeholder terkait dan pastikan masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan, melaksanakan puncak air tahun,” ujarnya. []

Hal itu disampaikan Listyo Sigit sebagai laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Apel Kasatwil Polri 2024, Rabu 11 Desember 2024.

“Polri bersama stakeholder terkait sedang mempersiapkan rencana pengamanan perayaan Natal 2004 dan tahun baru 2025, guna menjamin keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan ibadah serta mobilitas masyarakat di akhir tahun,” kata Listyo Sigit.

Listyo Sigit menuturkan, Polri telah membentuk Desk Narkoba sebagai bukti menyukseskan misi Astacita.

“Sebagai langkah menyukseskan misi Astacita, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait membentuk Desk Pemberantasan Narkoba, dengan capaian pengungkapan 3.608 perkara yang melibatkan 3.965 tersangka dan barang bukti senilai Rp2,88 Triliun yang dapat menyelamatkan lebih dari 10 ribu jiwa dari penyalahgunaan narkoba,” kata Kapolri.

“Desk yang baru saja dibentuk, Desk ini pada tanggal 4 November dan ini adalah capaian yang kami laporkan kepada bapak presiden,” sambungnya.

Kapolri menambahkan, selain membentuk Desk Pemberantasan Narkoba, Polri juga telah membentuk Desk Pemberantasan Perjudian Daring sejak 4 November 2024.

“Telah dilakukan pengungkapan perkara sebesar 789 yang melibatkan 937 tersangka, menyita barang bukti senilai Rp220 miliar dan melakukan take down 32.322 situs judi,” ujar Kapolri.

Dalam laporannya, Kapolri menyampaikan, pihaknya juga telah membentuk gugus tugas Polri dalam rangka mendukung program Swasembada Pangan.

“Sampai dengan saat ini, terdapat 13.217 hektar lahan yang siap digunakan sebagai lokasi pertanian, peternakan, maupun perikanan, serta 7.471 pekarangan yang telah dialihfungsikan menjadi lahan produktif,” pngkasnya. []

“Yang jelas pak Kapolda sudah melaporkan, kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya,” ujar Kapolri usai menghadiri rapat di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat, 22 November 2024.

Kapolri mengatakan, pelaku harus ditindak tegas. Sebab, kasus tersebut telah mencederai institusi kepolisian. Saat ini Polda Sumbar telah Mendapatkan Asistensi dari Bareskrim Polri.

“Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, jangan usah ragu-ragu, apapun pangkatnya, tindak tegas secara etik, pecat yang bersangkutan,” tegas Sigit.

“Propam sedang kita turunkan, yang jelas kalau hal-hal yang sifatnya bisa di proses dengan hal hal yang bersifat etik, ini secara umum ya, ini akan kita lakukan dan tentunya semuanya bisa berjalan baik. Namun terhadap pelanggaran yang tidak bisa di tolerir, saya minta tindak tegas,” katanya.

Diketahui, peristiwa itu sendiri terjadi pukul 00.15 WIB di Polres Solok Selatan.

Peluru dari senjata api AKP Dadang mengenai wajah korban, yakni bagian pelipis dan pipi. AKP Ryanto pun lalu tewas di tempat akibat penembakan itu. Pelaku sedang dilakukan Pemeriksaan hingga saat ini. []