JAKARTA, Eranasional.com- LSM Imparsial mengkritik pedas soal penempatan prajurit TNI di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diminta turun tangan untuk menolak kebijakan tersebut.

“Mendesak Panglima TNI menolak penempatan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan di lingkungan MA,” kata peneliti Imparsial, Al Araf, melalui keterangan tertulis, Jumat, 11 November 2022.

MA juga didesak membatalkan penempatan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan (satpam) di lingkungan kantor mahkamah. Sebab, kebijakan itu dinilai bermasalah.

“Kami memandang kebijakan MA untuk menempatkan TNI dalam satuan pengamanan di MA adalah kebijakan yang bermasalah, tidak memiliki urgensi, dan berlebihan,” ujar Al Araf.

Dia juga menyoroti pernyataan juru bicara MA Andi Samsan Nganro. Sebab, penempatan prajurit TNI tak tepat mencegah masuknya orang-orang yang tak layak masuk ke MA.

“Jika tugasnya demikian, adalah hal yang sangat berlebihan menggunakan prajurit TNI untuk melayani hakim MA dan bahkan memilah mana tamu yang layak atau yang tidak layak diperbolehkah masuk gedung MA,” ujar Al Araf.

Menurut Al Araf, mengandalkan satpam biasa saja sudah cukup. Jika ada ancaman yang dihadapi hakim agung, MA dapat meminta Polri untuk memperkuat keamanan.

“Kami menilai penggunaan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan sebenarnya tak lebih dari upaya MA untuk menutupi berbagai kelemahannya selama ini,” ujar Al Araf.

Sebelumnya, Andi Samsan Nganro mengatakan MA telah melakukan evaluasi dan memilih menempatkan TNI di lingkungan mahkamah. Hal itu dalam rangka meningkatkan keamanan.

Pengamanan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti masuknya orang-orang yang tidak jelas urusan kepentingannya. Sekaligus memastikan tamu-tamu yang layak atau tidak masuk di kantor MA untuk kepentingan mengecek dan melihat perkembangan perkaranya.

SURABAYA – Seolah menjawab ketegangan di Laut Natuna, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didampingi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Panglima TNI dan KSAL meluncurkan Kapal Perang Tipe Cepat Rudal (KCR) 60 meter kelima buatan PT PAL Indonesia (Persero) Surabaya, Minggu (5/12).

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menekankan bahwa sebagai negara kepulauan yang besar dibutuhkan kekuatan maritim yang kuat. Adapun dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan pemerintah RI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, aspek pertahanan tidak boleh diabaikan.

“Laut kita sangat luas. Kita akan tambah kekuatan armada laut kita dan yang ada akan kita perbaiki,” kata Prabowo pada acara peluncuran di Surabaya, Minggu (5/12/2021).

Prabowo menggarisbawahi bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan adalah karunia sekaligus tantangan bagi kedaulatan dan keamanan bangsa. Oleh karenanya, Presiden RI Joko Widodo menaruh perhatian sangat besar pada bidang pertahanan.
“Presiden sangt menaruh perhatian pada pertahanan kita yang kuat. Kita harus kelola dengan sangat baik,” ujarnya.

Adapun kekuatan TNI, sambungnya, perlu ditopang oleh industri pertahanan dalam negeri sebab cita-cita besar bangsa adalah kuat di laut, udara, dan daratan sendiri.

Peluncuran yang digelar di Ship Lift Divisi Kapal Perang PT PAL, Surabaya, Jawa Timur tersebut turut dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, dan Direktur Utama PT PAL Kaharuddin Djenod.

Kapal KCR yang diluncurkan Minggu memiliki panjang 60 meter, lebar 8,10 meter. Kapal tersebut mampu mengakomodasi kru sebanyak 55 orang, memiliki berat 500 ton, dan dapat melaju dengan kecepatan maksimal 28 knot pada kondisi full load serta endurance 5 hari. Kapal ini memiliki jarak jelajah 2400 Nm pada kecepatan 20 knot.

Kapal ini diharapkan dapat menjadi armada yang tangguh untuk menjaga kedaulatan Indonesia, di mana kapal ini kemampuan manuver yang lincah, serta sesuai fungsinya, pengamanan wilayah maritim dan melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar wilayah teritorial laut RI.

JAYAPURA – Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengakui dalam kurun waktu 10 tahun ini tercatat sebanyak 1.826 prajurit terinfeksi HIV/AIDS. Ia pun mengaku tak perlu malu mengungkap data tersebut.

“Kami tidak perlu malu mengungkapkannya karena faktanya kamipunya prajurit yang terinfeksi virus tersebut,” kata Jenderal TNI AndikaPerkasa, di Jayapura, Rabu

Dia mengakui, saat ini kesatuan terus memberikan pendampingan kepada prajurit dan keluarganya, agar mereka bisa disiplin dalam melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan TNI AD. Dengan berdisiplin, maka harapan hidup dapat lebih tinggi, karena walaupun belum ada obat yang menyembuhkan, namun pengobatan yang ada saat ini dapat memberikan daya tahan bagi orang denganHIV/AIDS (ODHA).

Pemeriksaan kesehatan terutama bagi yang hendak melakukan penugasan rutin dilakukan, yakni saat hendak bertugas dan sekembalinya mereka dari penugasan.”Idealnya pemeriksaan kesehatan secara rutin dilakukan setiap tahun, namun hal itu belum dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran,” kataJenderal TNI Andika Perkasa pula.

Panglima TNI sejak Selasa (30/11) sore melakukan kunjungan kerja ke Jayapura untuk meninjau pelaksanaan gebyar vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan di tiga lokasi berbeda.Ketiga lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan vaksinasi Covid-19, yakni di Gedung Serba Guna Lanud Silat Papare Sentani, Kabupaten Jayapura, dan dua di wilayah Kota Jayapura yakni di Lapangan Trisila Lantamal X dan di RST Marthen Indey.