Salah satu kantor cabang yang menerapkan kebijakan tersebut adalah BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan.

Berdasarkan ketetapan Kantor Pusat, jam pelayanan selama Ramadan berlangsung pukul 08.00 hingga 14.30 WIB. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyeimbangkan produktivitas layanan dengan kekhusyukan ibadah pegawai maupun masyarakat.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Widhi Astri Aprillia Nia saat ditemui di kantornya Rabu (25/2/2026) pagi, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah diperhitungkan secara matang agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi tanpa hambatan.

“Penyesuaian jam layanan selama bulan Ramadan merupakan bentuk komitmen kami untuk tetap memberikan pelayanan terbaik. Terutama di bulan suci ini, sehingga efisiensi di setiap loket pelayanan menjadi prioritas utama kami,” ujarnya.

Ia menegaskan seluruh personel tetap disiagakan agar layanan berjalan optimal dan responsif terhadap kebutuhan peserta. Meski waktu operasional lebih singkat, kualitas pelayanan dipastikan tetap normal.

Untuk mengantisipasi potensi kepadatan antrean di kantor, BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan mendorong peserta memanfaatkan layanan digital. Teknologi dinilai menjadi solusi agar urusan administrasi tetap lancar tanpa mengganggu ibadah puasa.

“Peserta dapat menggunakan aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) sebagai layanan terpadu, mulai dari pendaftaran peserta baru, pembayaran iuran, hingga pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) secara cepat dan praktis,” terangnya.

Selain itu, layanan juga dapat diakses melalui portal LapakAsik di laman lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id tanpa perlu datang langsung ke kantor.

Melalui penyesuaian ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap pelayanan selama Ramadan 1447 Hijriah tetap menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja secara efektif dan efisien. (em-aha)

Hal tersebut untuk mendorong realisasi program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Nah sebenarnya kalau BPJS ini kan isunya bagaimana memanfaatkan saldo JHT masyarakat sebagai uang buka,” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya, pihaknya akan menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS). Sehingga, masyarakat yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat memanfaatkan saldo JHT nya untuk kebutuhan perumahan.

“Sehingga para peserta JHT-nya itu tidak perlu memberikan uang muka, tapi langsung dari saldo JHT-nya itu. Jadi kita akan mendorong kerjasama dengan BPJS juga,” pungkasnya.

Eranasional.com – Menindaklanjuti arahan Presiden terkait tata cara persyaratan dan pembayaran JHT yang perlu dipermudah. Menaker Ida Fauziyah kembali menegaskan, Kementeriannya sedang memproses revisi Permenaker No. 2 Tahun 2022. Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah.

Sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini aktif melakukan serap aspirasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kemenaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

“Kami sedang melakukan revisi Permenaker No.2 tahun 2022, insyaallah segera selesai. Kami terus melakukan serap aspirasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta secara intens berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga” tegas Menaker Ida.

Sebagaimana diketahui bahwa Permenaker No.2 Tahun 2022 belumlah berlaku efektif. Oleh sebab itu, Permenaker 19/2015 sebenarnya masih berlaku saat ini. Dengan demikian Pekerja/Buruh yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker yang lalu, termasuk bagi yang terkena-PHK atau mengundurkan diri.

“Perlu saya sampaikan kembali bahwa Permenaker lama (No. 19/2015) saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun” jelas Menaker Ida

Lebih lanjut, saat ini juga sudah mulai berlaku Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP bagi mereka yang ter-PHK. Program ini memiliki 3 (tiga) manfaat yang dapat diperoleh oleh peserta JKP yakni manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling maupun re-skilling.

“Dengan demikian saat ini berlaku 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP. Beberapa pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP” tegas Menaker Ida.

Eranasional.com – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ikut buka suara menanggapi aturan baru terkait Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru bisa dicairkan setelah pekerja berusia 56 tahun.

Hotman Paris mengaku heran dengan alasan uang JHT milik buruh yang diambil dari potongan gaji harus ditahan hingga mencapai usia 56 tahun.

Pandangan itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial.

“Kalau uang JHT berasal dari sebagian potongan gaji karyawan, apa dasarnya tahan uang tersebut sampai umur 56?,” ujar Hotman Paris seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.

Hotman Paris pun mempertanyakan logika berpikirnya aturan baru tersebut.

“Kalau dia PHK umur 40, masih tunggu 16 tahun lagi JHT yang uangnya dipotong dari gaji dia. Di mana logika berpikirnya?,” tutur Hotman Paris.

Hotman Paris pun menggugat Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dengan sejumlah pertanyaan hingga mempertanyakan nasib uang JHT untuk pekerja yang terkena PHK dini. Kemudian tak sedikit juga pekerja yang mengundurkan diri karena terpaksa.

“Anda akan pensiun dini, di-PHK, mengundurkan diri, bagaimana nasib uang JHT?,” ujarnya.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Dr. Hotman Paris SH M.Hum (@hotmanparisofficial)

Seperti diketahui, peraturan terkait pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) masih menjadi polemik yang belum terselesaikan.

Dilansir peraturan.bpk.go.id, peraturan tersebut dikeluarkan pada awal periode pertama pemerintahan Jokowi melalui PP Nomor 46 Tahun 2015.

PP Nomor 46 Tahun 2015 tersebut merupakan “Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua”.

Aturan itu menyebut JHT BPJS Ketenagakerjaan baru bisa cair saat peserta memasuki usia 56 tahun.

“Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap,” bunyi Pasal 22 ayat (1).

Oleh karena itu, aturan tersebut menuai protes dan penolakan keras dari para pekerja saat diterbitkan.***

Eranasional.com – Perwakilan dari massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan pertemuan langsung dengan Menaker RI Ida Fauziah saat menggelar aksi demontrasi didepan kantor Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

Sekretaris Jenderal KSPI Ramidi mengatakan kecewa dengan hasil pertemuan lantaran Menaker RI Ida Fauziah tidak dapat memastikan apakah akan mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur Jaminan Hari Tua (JHT).

“Tanggapan dia tidak memberikan jawaban langsung iya atau tidak terkait mencabut Permenaker,” ujar Ramidi saat memberikan keterangan kepada awak media di Halam Kantor Kemenaker, Rabu (16/2/2022).

Disebutkan dalam pertemuan itu Menaker meminta waktu tiga bulan untuk melakukan evaluasi implementasi peraturan tersebut, namun KSPI menolak permintaan tersebut dan memberikan waktu dua minggu sebelum Menaker RI mencabut aturan itu.

“Artinya Kementerian memberikan waktu atau memiliki waktu 3 bulan tetapi kami memberikan waktu dua minggu,” katanya.

Ramidi menegaskan, pihaknya akan kembali menagih permintaan buruh tersebut dalam waktu dua minggu kedepan agar Permenaker itu dapat dicabut.

Para buruh pun mengancam jika permintaan itu tidak diindahkan pihaknya akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar.

“Kalau setelah dua minggu juga tidak ada kondisi tertentu maka aksi akan terus-menerus kita lakukan segala macam pola bentuk perlawanan akan kita lakukan,” terang dia.

Diketahui ribuan massa buruh datangi Gedung Kemenaker RI di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan dan melakukan aksi serta orasi mendesak agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa dicairkan di usia 56 tahun dicabut.

Tuntutan para buruh juga meminta Menaker Ida Fauziah selaku pembuat kebijakan itu untuk dicopot dari jabatannya. Tuntutan itu tertuang dalam surat nomor: 048/DEN-KSPI/II/2022 yang ditandatangani Presiden KSPI Said Iqbal.

Rencananya selain aksi di Gedung Kemenaker RI, massa juga akan menggeruduk kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan.

Masih dalam surat itu massa di daerah juga diminta untuk menggelar aksi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.

Eranasional.com – Belum lama ini, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengumumkan  Jaminan Hari Tua (JHT) baru  bisa dicairkan pada usia 56 tahun.

Kabar JHT baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun tersebut sempat trending di Twitter. Pakar hukum tata negara, Refly Harun turut menanggapi kabar tersebut.

Dalam hal ini, Refly Harun menilai JHT yang akan cair pada saat pekerja berusia 56 tahun memiliki dua sudut pandang.

Adapun dua sudut pandang yang dilihat dari kacamata Refly Harun adalah pada buruh dan pengusaha.

“Perspektif yang ingin saya ketengahkan, pertama adalah perspektif buruh itu sendiri, perspektif pekerja dan itu hal yang terpenting tentunya, yang kedua adalah perspektif pengusaha atau perspektif negara,” ujarnya dilansir Eranasional.com dari saluran YouTube Refly Harun pada Selasa 15 Febuari 2022.

Lebih jauh, dirinya mengaku miris, lantaran pemerintah selalu lebih condong mengatur pengusaha ketimbang buruh.

“Miris ya kadang-kadang negara kok lebih mengatur pengusaha ya,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, Refly Harun pun melihat jika JHT diibaratkan di negara maju sebagai jaminan sosial pada saat pekerja pensiun.

Namu di Indonesia berbeda. JHT di Indonesia dengan negara maju, jumlahnya berbeda.

“Mungkin di kalo di negara maju alasannya adalah ya biar ketika mereka tua, mereka punya yang namanya social security ya, punya jaminan sosial yang baik unfortunately di Indonesia tidak seperti itu,” ucapnya.

“Karena kalau orang sudah pensiun dan hanya memanfaatkan mendapatkan jaminan hari tua, barangkali dia tidak bisa apa-apa juga dengan uang yang ada, apalagi kalau dia buruh atau pekerja golongan menengah ke bawah, sementara usia sudah tidak kompetitif lagi, atau kalau dia mau pindah haluan bekerja, dia sudah tidak kompetitif lagi,” tambahnya.

Dirinya lantas mendesak pemerintah untuk tidak menghambat pencairan JHT.

“Karena itu menurut saya it doesn’t make sense ya untuk menghambat pencairan JHT,” ungkapnya.

Sementara itu, peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua menyatakan, pencairan JHT hanya bisa dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun.

Pasal 3 Permenaker berbunyi, “Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun”.

Peraturan Menteri ini menggantikan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 yang sebelumnya mengatur JHT BPJS Ketenagakerjaan.

Berbeda dengan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 di mana JHT dapat dicairkan dalam jangka satu bulan setelah peserta pensiun dari perusahaan.***

Eranasional.com – Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) menolak keras Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua atau JHT.

Aturan tersebut diteken Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Jakarta pada Rabu, 2 Februari 2022. Dalam aturan tersebut JHT hanya bisa dicairkan peserta BPJS Ketenagakerjaan berusia 56 tahun.

“Keputusan Menaker ini ditolak keras oleh KSPI dan Buruh Indonesia,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers yang dilakukan virtual pada Sabtu (12/2/2022).

Said Iqbal menyebut Menaker Ida Fauziyah seperti tidak bosan mengeluarkan kebijakan yang terus merugikan kaum buruh maupun pekerja. Ia menilai, Ida merupakan menteri untuk para pengusaha. Bukan menteri yang ingin mensejahterakan buruh.

“Terkesan bagi kami parah buruh ini menteri pengusaha atau menteri tenaga kerja tidak bosan-bosannya ‘tanda petik’ menindas dan bertindak tanpa hari dan pikiran dalam membuat peraturan,” tegas Said Iqbal

Belum lama ini, kata Said Iqbal, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan sudah menghantam para buruh.

Dalam sejarah dunia, kata Said Iqbal, kecuali dalam situasi perang dan depresi seperti tahun 1920-an di Amerika maupun daratan eropa tidak pernah menaikan upah minimum di bawah inflasi.

“Inilah menteri yang tidak tepat pada posisinya. Sehingga kebijakan-kebijakan nya ngawur, dan bersifat menindas buruh bukan sebagai menaker tapi menteri pengusaha,” ucap Said Iqbal.

Dalih atas kebijakan tersebut, kata Said Iqbal, meyakini bahwa Menaker Ida untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan dan menjaga keseimbangan.