Menurutnya, penempatan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam jajaran FOLU menimbulkan polemik di publik.

“FOLU Net Sink 2030 seharusnya dikelola oleh individu-individu yang profesional, yang tidak hanya didasari oleh afiliasi politik menteri bersangkutan,” kata Johan kepada wartawan, Senin 10 Maret 2025.

Politikus PKS itu menyebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah menekankan agar mengedepankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis meritokrasi.

Terutama dalam kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, kebijakan Menhut itu tak selaras dengan Astacita pemerintahan. Padahal, Prabowo mengedepankan pemerintahan yang profesional.

“Jika proses seleksi dilakukan tanpa mekanisme yang terbuka dan hanya berbasis afiliasi politik saja, maka hal itu berpotensi tidak selaras dengan semangat pemerintahan yang profesional dan berpihak pada kepentingan nasional,” ujarnya.

Johah pun mendesak Menhut membuka mekanisme seleksi yang transparan. Kemudian mengutamakan profesionalisme, serta menghindari konflik kepentingan.

“Dengan demikian, kita bisa berharap program ini bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan hajat yang sudah diprogramkan atas program FOLU Net Sink 2030,” kata Johan. []

Jakarta- Tiga kapal nelayan Indonesia telah dibakar oleh otoritas negara Australia, karena kedapatan memancing di wilayah laut Canberra, Australia. Kasus pembakaran tersebut membuat Anggota Komisi IV DPR, Fraksi PKS Johan Rosihan menilai Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini jangan hanya konsen untuk meningkatkan PNBP dari sektor penangkapan saja tanpa memperhitungkan perlindungan terhadap nelayan-nelayan tangkap kita.

“Semoga dengan kejadian ini bisa menjadi semacam jeweranlah buat KKP bahwa apa yang mereka sebut dengan penangkapan ikan terukur itu harus dipikrkan secara matang karena PP nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat penolakan dari seluruh nelayan di seluruh Indonesia,” ujarnya saat diwawancarai oleh wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/11)

Sehingga Politisi PKS itu berharap tugas pemerintah adalah melindungi seluruh rakyat tumpah darah Indonesia dan nelayan kita
“kesasar ke negara Australia” mereka tidak punya persyaratan yang lengkap, karena mereka sedang berusaha mencari nafkah dan tidak mungkin juga merancang kesana jauh-jauh ssedangkan di negara kita juga banyak.

“Pemerintah harus memberikan perlindungan kalau benar adanya soal pemulangan, pembelaan. Kami dari Komisi IV DPR mendesak agar mengusut tuntas program penyelidikan dan memang KKP menjamin itu, kami juga mencoba melakukan pembelaan terhadap nelayan kita itu,”ujar Johan

Sebelumnya, lanjut ia menerima kedatangan nelayan yang berasal dari Sumenep, Trenggalek, Indramayu, Kepri dan beberapa nelayan di seluruh Indonesia ini menolak karena untuk di masa pandemi ini sangat berat, sampai mereka mengatakan begini Pak kami ini bukan baru sekarang ada kenaikan pajak dari dulu ada kenaikan pajak PNBP dari jaman Menteri KKP sebelumnya yakni Susi Pudjiastuti dan jaman yang lain-lainnya.

Politisi PKS berujar kami nelayan tidak pernah protes, karena hasil tangkap kami bagus tapi kalau sekrang ditekan pajak di masa pandemic begini kita untuk makan saja susah jadi ini pertama adalah kontenya salah dan kedua momentumnya tidak benar.

“Jadi dengan adanya kejadian membakar kapal milik nelayan kita, maka KKP menurut saya hanya mau untungnya saja, istilahnya mau pajaknya saja dari Rakyat tapi dengan kejadiannya dibakar sama negara lain seperti itu bisa mengganggu rasa Nasionalisme kita sebenarnya,” papar Johan

Lanjut ia menekankan jangan hasnya mau mengambil pajak penerimaan saja dari rakyat tapi persoalan keselamatan dan kesejahteraan rakyat tidak kita pikirkan.

“Sekarang ini yang sedang dibahas banyak orang dan banyak penolakan dari nelayan adalah mengenai PP nomor 85 tahun 2021 ini memberatkan, kedua KKP sudah mencoba merinci dan menjelaskan di dalam permen kp nomo 38 itu adalah penjelasan dari KKP atas PP nomo 85 tahun 2021 mengenai soal PNBP ini,” ungkap Politisi PKS

Menurut Legilsator Dapil NTB 1, ada tiga hal yang membuat keberatan soal pemen KP mencoba menjelaskan tapi tidak jelas. Pertama KKP dalam perman KP itu mengabaikan undang-undang perikanan dan perlindungan terhadap nelayan penambak itu tidak dimasukan sebagai konsidran di dalam pembuatan permen KP.

Kedua, kata Politisi PKS, adalah tidak secara rinci menyebutkan klasifikasi objek penerimaan misalnya apa yang disebutkan nelayan kecil. Walaupun ini mengacu pada UUCK klasifikasi tersebut tidak disebutkan sehingga antara nelayan kecl dengan nelayan besar itu sama pajaknya.

“Mengabaikan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dengan pembentukan zonasi dan lain sebagainya. Terlihat jelas mana batas kewenangan pemerintah pusat, provinsi karena terabaikan dengan permen Kp dikarenakan inilah tidak benar dan harus ditolak,”kata Johan

Lanjut ia mengucapkan Alhamdulilah kemarin di RDP Komisi IV DPR pihaknya sudah mengambil kesimpulan bersama dengan KKP, agar melakukan kajian ulang dengan pendekatan-pendekatan terhadap nelayan yang sifatnya presuasif berikutnya adalah KKP melakukan sosialisasi massif kepada nelayan itu sebelum diterapkan.

Rencananya ini menurut Komisi IV DPR akan dilakukan 2 tahun kedepan tapi masyarakat sudah mulai berteriak untuk melakukan penolakan, dan sangat dikhawatirkan adanya miss komunikasi disitu karena tidak adanya sosialisasi.

Lanjut ia mengatakan bukan karena sosialisasi melainkan kontennya yang tidak benar harus dikaji ulang kalau bisa sebagai bentuk perlindunga terhadap nelayan cabut saja PP nomor 85 tahun 2021, karena tidak berpihak kepada masyarakat

Menurut Politisi PKS, Menteri KKP ini punya obsesi sangat tinggi karena dari sektor tangkap mempunyai nilai sebesar Rp 600 Miliar PNBP tetapi mempunyai obsesi bisa naik hingga Rp 12 triliun berdasarkan potensi, kami mendukung obsesi itu tapi tapi dengan catatannya jangan membebani nelayan kita.

“Negara saat ini sedang sakit dengan judul semua Kementrian/Lembaga adalah penumbuhan ekonomi jangan sampai masyarakat kita mempunyai kapal, sumber daya untuk hidup akan tetapi tidak bisa pergi melaut dikarenakan tidak bisa membayar retribusi PNBP ini, dan jangan sampai nelayan kita tidak bisa berangkat karena tidak tersedia solar ditempat ,” pungkasnya

JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyoroti rendahnya realisasi pengadaan gabah oleh Bulog dimana persentase serapan selalu menurun setiap tahun, menurutnya sejak 2017 hingga sekarang kurva penyerapan Bulog menunjukkan trend penurunan padahal mestinya Bulog mampu optimalkan penyerapan terutama pada bulan Maret sampai Juni yang selama ini persentase serapannya hanya berkisar 50-65% terhadap total serapan per tahun.

Hal ini diungkapkan Johan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua Bulog dan jajarannya dalam rangka evaluasi dan monitoring kinerja Bulog, rapat berlangsung di Gedung Parlemen Senayan Jakarta (30/8).

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini mendorong Bulog sebagai operator pangan bisa meningkatkan kemampuannya untuk menyerap gabah petani, rendahnya kemampuan Bulog akan menyebabkan harga gabah di tingkat petani menjadi rendah bahkan jauh di bawah HPP.

Johan mengungkapkan harga jual gabah di tingkat petani di Pulau Sumbawa ada di kisaran Rp 3.600 sampai Rp 3.800 per kg.

“Saya minta Bulog segera bertindak agar harga gabah di tingkat petani khususnya petani di Pulau Sumbawa dapat menguntungkan petani demi meningkatkan kesejahteraan mereka,” ucap Johan.

Politisi PKS ini juga menegaskan dengan adanya Perpres tentang Badan Pangan Nasional, maka posisi Bulog harus dilakukan pemisahan yang jelas antara regulator dan operator pangan.

“Saat ini Bulog berada langsung di bawah Badan Pangan Nasional dan sepenuhnya dalam kendali badan tersebut maka sebagai operator pangan tidak boleh berperan sebagai BUMN,” tutur Johan.

Legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa ini minta pemerintah mengkaji ulang kebijakan HET beras, saya usulkan perlu dibuat regulasi khusus agar HET tidak hanya melindungi konsumen yang di lapangan seringkali dimanfaatkan pengusaha besar untuk mendapat untung besar, namun ke depan harus dibuat agar harga di tingkat petani menjadi lebih bagus dan jangan stagnan.

Johan berharap kebijakan keberpihakan harga di tingkat petani harus diprioritaskan demi meningkatkan kesejahteraan petani.

“Saya usulkan salah satu strategi yang mesti dilakukan pemerintah adalah kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi) diganti dengan pola harga dasar, dengan membuat harga dasar pembelian di tingkat petani sehingga ada standar harga yang menguntungkan petani, bahwa ongkos produksi yang harus dikeluarkan petani sangat besar sehingga harga di tingkat petani harus memberi keuntungan bagi petani di Pulau Sumbawa,” terang Johan

Ketua DPP PKS ini mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan fasilitas pengolah padi modern atau modern rice milling plant (modern RMP) tidak boleh mematikan usaha penggilingan padi rakyat.

“Saat ini 94% penggilingan merupakan penggilingan padi kecil sehingga usaha rakyat ini harus dibina oleh pemerintah supaya lebih berkembang dan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Saya berharap Bulog meningkatkan kemampuannya dalam menyerap gabah petani,” tutup Johan Rosihan.

JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyambut baik atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (BPN), karena selama ini dirinya selaku anggota DPR senantiasa mendorong pemerintah agar segera membentuk Badan Pangan Nasional, permintaan ini terus disuarakannya dalam berbagai moment rapat demi kepentingan pangan nasional.

“Sesuai amanat dari UU tentang Pangan maka pemerintah harus segera mendirikan kelembagaan badan pangan nasional sebagaimana amanat pasal 126-129 mestinya paling lambat pada akhir 2015 lalu, namun walaupun terlambat kita bersyukur akhirnya lembaga tersebut terbentuk pada tahun ini,” ujar Johan melalui keterangan pers, Jakarta Sabtu (28/8)

Politisi PKS ini menilai selama ini peran regulator pangan di Indonesia dijalankan oleh beberapa kementerian dan Lembaga yang hal ini berakibat sering tumpang tindih, berpilah-pilah sehingga Perum Bulog sebagai operator pangan harus berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada banyak kementerian/Lembaga (K/L).

“Saya berharap dengan terbitnya Perpres tentang Badan Pangan Nasional ini dapat mewujudkan terciptanya pengelolaan pangan negara yang komprehensif dan terintegrasi,” ucap Johan.

Politisi PKS menjelaskan dengan dibentuknya Badan Pangan Nasional berarti kita saat ini telah memiliki kelembagaan pangan yang punya kewenangan, penugasan dan peran khusus dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan menciptakan kemandirian pangan demi terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

“bahwa Lembaga tersebut harus mampu membuat kebijakan pangan yang terintegrasi antara regulator dan operator pangan, sehingga tidak hanya berdasar kepentingan sektoral masing-masing K/L,” paparnya.

Legislator Senayan ini menjelaskan selama ini K/L yang ikut mengurus bidang pangan nasional meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Koordinaator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, kementerian BUMN, serta Holding BUMN cluster Pangan seperti Perum Bulog, Berdikari, pertani, Sang Hyang Seri, dan lain-lain.

“Kita semua tentu berharap dengan pembentukan Badan Pangan Nasional melalui Perpres 66/2021 ini, kewenangan terkait pangan yang melekat pada beberapa K/L tersebut dapat dialihkan sepenuhnya kepada badan pangan nasional yang posisinya langsung berada di bawah Presiden,” urai Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini berharap badan pangan yang baru terbentuk ini dapat menjawab berbagai persoalan pangan di tanah air karena selama ini masing-masing regulator / kementerian mempunyai tujuan yang berbeda dan saling tidak terintegrasi.

“Untuk beberapa komoditas pangan waktunya seringkali tidak terencana dan dalam hal penugasan kepada Bulog untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga namun tata niaga masih bebas dan harapan masyarakat terhadap peran pemerintah sangat tinggi atas stabilisasi harga produsen dan konsumen,” tutur Johan.

Ketua DPP PKS ini menjelaskan selama ini kita temui begitu banyak kendala pelaksanaan kebijakan pangan, diantaranya penugasan belum terintegrasi antar K/L sehingga penugasan penyerapan tidak didukung dengan penugasan penyaluran sehingga stok berlebih dan belum lengkapnya kebijakan pangan terutama yang mengatur tentang tata niaga pangan dan pembatasan/pengetatan impor pangan serta kebijakan penyaluran pangan dan kebijakan disposal stock.

“Semoga tata kelola urusan pangan menjadi lebih baik dengan hadirnya badan pangan nasional yang baru diterbitkan ini menuju cita-cita kedaulatan pangan nasional,” tutup Johan Rosihan.

JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menuturkan bahwa fokus Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 nanti adalah Memperkuat sumbangan tapak untuk pemulihan ekonomi nasional dan reformasi strkctural, maka menurutnya anggaran 2022 harus diprioritaskan untuk program-program konkret di tingkat tapak dan tidak boleh hanya mengulang pelaksanaan program di tahun sebelumnya.

“Saya berharap sektor LHK dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat dan membantu pemerataan ekonomi wilayah sesuai dengan potensinya, misalnya potensi pariwisata forestry dan lingkungan konservasi serta penguatan padat karya dan ketahanan pangan nasional,” ujar Johan setelah mengikuti Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan beserta jajarannya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/8).

Legislator Senayan ini meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera menyiapkan program konkret untuk meningkatkan industry pengolahan berbasis Pertanian, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi, serta memperbaiki proses pengurusan izin yang lebih memudahkan masyarakat untuk pengajuan hutan kemasyarakatan.

“Hal ini sangat penting dalam usaha peningkatan ekonomi nasional sebab realisasi selama ini per Agustus 2021masih sangat rendah, yakni hanya 1,06% untuk penguatan ekonomi pariwisata serta 26,12% untuk program padat karya,” ungkap Johan.

Politisi PKS ini menegaskan agar KLHK lebih mempersiapkan dan menata program-program bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran untuk masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan hutan serta program padat karya yang lebih luas menjangkau dan membantu kehidupan masyarakat kehutanan.

“Saya melihat rata-rata realisasi program cash for work dalam mendukung program padat karya berupa aliran dana kepada masyarakat baru terealisasi sekitar 33,42% selama tahun ini, jadi perlu penataan yang lebih serius,” ujar Johan.

Johan juga menyoroti belum optimalnya realisasi anggaran KLHK per 23 Agustus 2021 sebesar 49,7% dan serapan anggaran BRG (Badan Restorasi Gambut) hanya sebesar 21,96%, dan jika dilihat dari jenis belanja maka persentase realisasi terbesar justeru berasal dari Belanja Pegawai.

Atas situasi ini, lanjut kata Politisi PKS, melihat perlu evaluasi total terhadap kinerja KLHK dalam menyerap anggaran pada masa pandemik ini dimana seharusnya KLHK berperan optimal untuk memperkuat ketahanan pangan, bansos pada masyarakat kehutanan dan realisasi program padat karya yang sangat dinantikan oleh rakyat yang banyak mengalami PHK dan kemiskinan meningkat tajam pada masyarakat sekitar hutan.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini mempertanyakan peran KLHK dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, menurutnya perlu standar dan kerja yang jelas bagi KLHK dalam upaya memperkuat ketahanan pangan.

“Agar tidak tumpang tindih dengan kementerian lain, demikian juga dengan peran memajukan pariwisata alam dan padat karya pada era pandemic ini,” tegas Johan.

Politisi PKS itu menggarisbawahi adanya temuan BPK RI terkait masalah belanja barang dan modal yang sering terjadi setiap tahun, yang artinya tidak ada perbaikan kinerja dan tidak melaksanakan rekomendasi BPK RI serta kurang berfungsinya peran Itjen KLHK.

“Di sisi lain, menurutnya perlu strategi dari KLHK agar serapan anggaran 2021 bisa lebih baik dibanding tahun sebelumnya dan berdampak langsung terhadap upaya penguatan ekonomi masyarakat kehutanan,” tutup Johan Rosihan.

JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyampaikan evaluasinya terhadap kinerja Komoditas Pertanian per Agustus 2021 dimana realisasi Pengembangan Padi baru mencapai 52,95% dari target yang ditetapkan dan Produksi bibit ternak baru mencapai 55,15% dari target yang ditetapkan serta program unit pengembangan pupuk organik (UPPO) yang baru terlaksana 30,94% dari target yang ditetapkan.

Menurutnya realisasi kinerja tersebut masuk dalam kategori rendah, saya harap pemerintah mesti lebih serius dalam merealisasikan pengembangan tanaman padi untuk mencapai target seluas 2.806.000 hektar, dan juga pencapaian produksi bibit ternak sapi yang ditargetkan sebanyak 971.170 ekor serta program UPPO sebanyak 1.655 unit.

“Ketiga program di atas sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan membantu kesejahteraan petani dan peternak serta menjadikan peningkatan produksinya harus diprioritaskan agar negara kita tidak tergantung impor beras dan impor sapi dari negara lain,” papar Johan saat mengikuti Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian di Gedung Parlemen, Jakarta (Rabu, 25/8).

Politisi PKS ini menilai terjadi paradox atas kinerja yang rendah pada kegiatan produksi bibit ternak (52,95%) dan UPPO (30,94%) dari target nasional malah disikapi dengan kebijakan peningkatan importasi daging sapi yang pada Bulan Juli 2021 mencapai US$ 71,72 juta atau setara Rp 1,076 triliun.

“Saya sesalkan realisasi yang rendah disikapi dengan impor yang hal ini berdampak semakin tidak berkembangnya komoditas Pertanian dalam negeri dan yang pasti akan merugikan petani dan peternak lokal,” ujar Johan.

Pada kesempatan tersebut, Johan juga mempertanyakan sejauh ini bagaimana realisasi pengembangan tanaman kedelai karena Mentan telah berjanji kepada rakyat untuk meningkatkan produksi kedelai nasional dalam dua kali masa tanam.

“Hal ini harus dijelaskan kepada public karena ketergantungan dengan kedelai impor telah merugikan petani dan meresahkan usaha UMKM tahu tempe di tanah air selama 2021 ini,” tutur Johan.

Legislator Senayan ini secara tegas mempertanyakan kinerja pemerintah dalam meningkatkan nilai produksi cabe nasional karena ternyata harganya sangat fluktuatif dan terjadi impor cabe dalam jumlah yang besar pada bulan ini.

Selain itu, Johan juga menyayangkan rendahnya kinerja Kementan dalam peningkatan produksi sapi dan kerbau untuk memenuhi kebutuhan daging nasional yang terus meningkat setiap tahun.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini juga menyoroti perkembangan rata-rata harga gabah di tingkat petani yakni sebesar Rp 4.254/kg yang hal ini terus mengalami penurunan 0,62% dari hari sebelumnya.

Politisi PKS mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya, agar persoalan ini harus ada solusi dan terobosan pemerintah karena menyangkut soal kesejahteraan petani dan keluarganya.

Lanjut Ia memaparkan setiap tahun petani kita selalu menjerit karena harga gabah yang jatuh saat panen dan tingginya ongkos produksi sehingga mereka alami kerugian dan terlilit hutang dengan tengkulak.

“Saya minta pemerintah untuk memperbaiki kebijakan regulasi APBN 2022 agar memperkuat sektor Pertanian sebagai penyelamat ekonomi nasional karena terbukti sektor Pertanian bisa tumbuh lebih baik dari sektor lainnya dan saat ini market share kredit Pertanian telah mencapai 28% sehingga dapat menjadi penopang bagi kekuatan ekonomi nasional,” tutup Johan Rosihan.

JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan berpendapat sistem penganggaran yang dibuat pemerintah belum proporsional untuk menunjang pengembangan integrated system dari hulu sampai ke hilir, untuk itu menurutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus segera membuat sistem anggaran proporsional yang mendukung sektor kelautan perikanan dari hulu sampai hilir.

“Saya melihat saat ini ada paradox atau ketidaksinkronan jumlah anggaran sektor hulu yang meliputi perikanan tangkap dan budidaya yang mencapai Rp 1,9 Triliun namun dari sektor hilir yakni daya saing perikanan hanya dianggarkan sekitar Rp 384 Miliar,” ujar Johan pada saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan Perikanan pada hari Senin (23/8) di Gedung Parlemen, Jakarta.

Menurut Johan, dengan sistem anggaran saat ini, dampaknya adalah daya saing komoditas ekspor kita lemah meskipun volume ekspornya tinggi sehingga mempengaruhi nilai ekspor produk perikanan kita lebih rendah dibanding negara lain yang volumenya lebih sedikit, ujarnya.

Politisi PKS ini menyesalkan dukungan anggaran yang diberikan pemerintah kepada KKP sangat kecil dibandingkan potensi kelautan dan perikanan nasional yang begitu besar, menurutnya porsi anggaran KKP tidak lebih dari 1% dari APBN.

“Maka dukungan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana kepada nelayan menjadi tidak optimal dan negara kita termasuk paling lemah dalam pemberian bantuan sarpras (sarana prasarana) kepada nelayan dibanding negara ASEAN lainnya,” paparnya.

Legislator Senayan ini secara tegas meminta Menteri Kelautan dan Perikanan agar memberikan skala prioritas dalam membangun sentra produksi ikan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta perbaikan kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan.

“Seberapa besar porsi anggaran KKP 2022 yang digunakan untuk program dan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat, serta dirinya minta agar KKP melakukan efisiensi pada anggaran yang bersifat dukungan manajemen dan infrastruktur  kantor,” tegasnya.

Anggota Legislatif dari dapil NTB ini juga meminta penjelasan KKP tentang progress dari serapan peruntukan anggaran kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan/alat bantu tangkap ikan, bantuan premi asuransi nelayan dan asuransi untuk pembudidaya ikan skala kecil, serta revitalisasi garam rakyat.

Menurutnya, hal tersebut penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan kineja KKP dalam pelaksanaan program padat karya dan bantuan sarana prasarana (sarpras) kepada masyarakat nelayan.

Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini juga mendesak pemerintah untuk memiliki keberpihakan pada petani garam nasional, dengan cara memasukkan Komoditi Garam sebagai bahan pokok penting yang harganya harus dikendalikan oleh pemerintah.

‘Saya mengusulkan anggaran 2022 difokuskan untuk perbaikan industry pergaraman nasional dengan cara meningkatkan kualitas garam rakyat dan konsisten menekan impor garam industri,” ujar Johan.

Untuk implementasi program, Ketua DPP PKS ini berharap KKP memprioritaskan pengadaan kapal tangkap ≥ 10GT untuk seluruh kelompok nelayan di Indonesia.

“Bahwa luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta KM2 dengan 2,7 KM2 merupakan zona ekonomi eksklusif, kita mesti memperkuat fishing ground agar wilayah laut kita jangan diisi oleh kapal-kapal asing dengan membantu dan memberdayakan secara optimal keberadaan seluruh kelompok nelayan di Indonesia,” tutur Johan Rosihan

JAKARTA-  Anggota DPR RI, Johan Rosihan memberikan respon setelah mendengar pidato kenegaraan dan nota Keuangan APBN 2022 yang disampaikan Presiden Jokowi (16/8) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, dalam muatan pidato tersebut Pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi 2022 dalam kisaran 5,0 – 5,5%.

Namun menurutnya sangat disayangkan pemerintah tidak menjadikan sektor Pertanian sebagai fokus utama kebijakan APBN 2022, padahal pertumbuhan sektor Pertanian mencapai 1,75% pada tahun 2020 dan pangsa PDB sektor pertanian naik menjadi 13,71%, serta tenaga kerja Pertanian naik dari 36,71 juta pada Agustus 2019 menjadi 41,13 pada Agustus 2020.

“Hal tersebut harusnya jadi dasar pertimbangan pentingnya memperkuat sektor Pertanian pada masa pandemi ini,” ujar Johan melalui keterangan resmi kepada Eranasional di Jakarta, Selasa (17/8)

Anggota Komisi IV DPR ini menilai Pemerintah harusnya sadar bahwa Pertanian membutuhkan dukungan APBN untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Diterangkannya agar Indonesia terhindar dari resesi ekonomi, hendaknya menjadikan Pertanian sebagai basis ekonomi dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat pada masa pandemi ini.

“Jangan hanya terobsesi pada pembangunan infrastruktur namun masa pandemic ini diperlukan keberpihakan nyata terhadap nasib para petani untuk menikmati kemerdekaan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional,,” urai Johan.

Politisi PKS ini menggarisbawahi isi pidato Jokowi selaku Presiden RI yang menyatakan dalam pidato kenegaraannya bahwa pemerintah terus mengembangkan sektor pangan untuk membangun kemandirian pangan.

Namun Johan menegaskan realitasnya dari sisi dukungan anggaran sangat tidak memadai karena nota APBN 2021 senilai Rp 21,8 Triliun namun dilakukan kebijakan refocusing hingga menjadi Rp 15,5 Triliun.

“Ini artinya pemerintah melakukan pemotongan Rp 6,3 Triliun untuk kepentingan yang terkait urusan pangan dan tentunya bertolak belakang dengan semangat membangun kemandirian pangan,” sesal Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini mengungkapkan dukungan pemerintah terhadap pangan patut dipertanyakan pada masa pandemik ini, kebijakan saat ini telah berdampak pada penurunan target produksi pangan nasional.

“Dan juga faktanya kita masih bergantung dengan impor pangan seperti komoditas bawang putih dengan realisasi impor mencapai 575.473 ton, impor daging sapi/kerbau sebesar 298.260 ton dan impor gula pasir sebesar 971.295 ton serta impor komoditas lainnya,” sambung Johan

Ketua DPP PKS tegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan domestic yang selalu tergantung dengan impor telah menciderai kemandirian pangan nasional, tegas Johan.

Legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa ini mengingatkan pemerintah bahwa pandemic Covid memberikan dampak buruk pada kinerja ekonomi Indonesia dan harus diakui oleh semua pihak bahwa sektor Pertanian masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus.

“Maka melalui momentum hari kemerdekaan ini saya tekankan agar pemerintah berupaya untuk menjaga harga beli produk petani di periode musim panen serta dibuat kebijakan pengendalian inflasi yang menunjukkan keberpihakan kepada petani,” tutup Johan Rosihan.

JAKARTA- Anggota DPR RI, Johan Rosihan menyatakan bahwa momentum 76 tahun Indonesia merdeka mesti memperkuat rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Mahakuasa karena berkat rahmat Allah maka Indonesia bisa merdeka, Bersatu, Berdaulat menuju keadilan dan kemakmuran sebagai negara Tangguh dan maju dimana rakyatnya selalu terlindungi, makmur, cerdas serta mendapat kedamaian dan keadilan.

Namun menurutnya perlu evaluasi objektif sebagai refleksi kemerdekaan terhadap kondisi hari ini dimana masih banyak persoalan mendasar seperti belum hadirnya perlindungan pada sektor pangan serta belum hadirnya kesejahteraan, kecerdasan dan kedamaian jiwa bagi para petani, peternak dan nelayan di seluruh Indonesia.

Politisi PKS ini menyebutkan bahwa salah satu bentuk dari belum hadirnya perlindungan sektor pangan ditunjukkan dengan: skor Indeks keberlanjutan pangan Indonesia yang lebih buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia.

“Padahal pada era pandemik ini, sektor tanaman pangan telah memainkan peran yang sangat penting karena hanya sektor Pertanian yang memiliki pertumbuhan positif namun anggaran Pertanian terus berkurang setiap tahun, bahkan tahun 2020 lalu dipotong mencapai Rp 7 Triliun,” ungkap Johan melalui keterangan rilis kepada Eranasional, Jakarta, Senin (16/8)

Menurut Johan, mestinya pemerintah menjadikan Pertanian sebagai basis ekonomi nasional karena secara kewilayahan Indonesia memiliki 86,98% dari total desa yang punya potensi dan penghasilan utama sektor Pertanian namun kebijakan nasional tidak menempatkan Pertanian sebagai prioritas pembangunan, ujarnya.

Di sisi lain, kata dia Indonesia menunjukkan surplus beras nasional setiap tahun namun impor beras terus meningkat setiap tahun.

“Bahwa Produktivitas beras Indonesia berkisar antara 5,13 -5,24 ton/ha dan berada sedikit di bawah Vietnam namun biaya produksi beras Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya sehingga petani Indonesia belum sejahtera,” paparnya.

Legislator Senayan yang duduk di Komisi IV DPR ini menyatakan pemerintah belum berhasil meningkatkan taraf hidup petani untuk lebih sejahtera dan berbagai penyebab dari belum hadirnya kesejahteraan itu ditunjukkan dengan:kenyataan harga di tingkat petani yang selalu jatuh pada saat panen.

Lanjutnya nilai tukar petani yang masih rendah, Upah riil buruh tani yang cenderung melemah, adanya Kemiskinan yang terpusat di pedesaan, dan realitas Rumah tangga miskin yang bekerja di sektor Pertanian yang mencapai 46,3% serta adanya Perkembangan penduduk miskin selalu meningkat, di perkotaan naik 1,32% dan di pedesaan naik 0,6% setiap tahun.

“Demikian juga dengan Perkembangan Gini Ratio dari 2015-2020 yang menunjukkan di perkotaan naik 0,06 dan di pedesaan naik 0,02;” urai Johan seraya prihatin terhadap realitas kehidupan rakyat hari ini.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini juga melihat 76 tahun Indonesia Merdeka belum menunjukkan hadirnya kecerdasan publik sektor Pertanian yang ditandai dengan:hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas 2018) BPS menunjukkan bahwa petani pengguna internet hanya berjumlah 4.501.415 orang dan petani bukan pengguna internet mencapai 28.986.391 orang.

“Di sisi lain saat ini telah terjadi krisis petani muda dimana berdasarkan data BPS dari tahun 2013 sampai 2020 telah terjadi penyusutan drastis petani usia produktif usia 25-34 tahun hanya terisisa sekitar 2,9 juta petani muda,” tutur Johan.

Johan sebagai legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa ini menuturkan bahwa kemerdekaan Indoensia ternyata belum mampu menghadirkan kedamaian di hati petani Indonesia yang ditandai dengan terjadinya krisis kepemilikan lahan karena sebagian besar petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar, bahkan berdasarkan data BPS jumlah rumah tangga petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 Hektar telah mencapai 16,25 juta rumah tangga.

“Saya merasakan bahwa petani kita selalu risau dan gelisah disebabkan selalu terjadi kelangkaan pupuk setiap tahun, serta adanya Impor pangan yang semakin tinggi setiap tahun yang menciderai kedaulatan pangan nasional maka sebagai evaluasi 76 tahun Indonesia Merdeka diperlukan garis kebijakan negara yang menunjukkan keberpihakan pada petani, peternak dan nelayan Indonesia,” tutup Johan

JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mendukung atas rekomendasi dari Komite Warisan Dunia UNESCO yang menyatakan agar Pemerintah Indonesia menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar Kawasan Taman Nasional Komodo karena berpotensi mengancam kelestarian Kawasan tersebut.

“Atas rekomendasi tersebut, menurutnya pemerintah harus segera meninjau ulang semua rencana proyek infrastruktur dan memastikan agar kebijakan pengembangan pariwisata Pulau Komodo berbasis ilmu pengetahuan dan menerapkan strategi yang memprioritaskan kelestarian Komodo sebagai situs warisan dunia,” ujar Johan melalui keterangan rilis di Jakarta, Jumat (13/8)

Politisi PKS ini mempertanyakan dasar penetapan Loh Buaya di Pulau Rinca sebagai lokasi pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di Taman Nasional Komodo, sebab menurutnya masih banyak lokasi lain yang lebih dekat dengan pemukiman penduduk agar peningkatan infrastruktur tersebut dapat memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi wisata alam.

“Saya minta pemerintah memperbaiki strategi pengelolaan wisata alam Loh Buaya agar menggunakan konsep pariwisata berkelanjutan dan penerapan AMDAL yang sesuai dengan standar Pusat Warisan Dunia,” papar Johan.

Legislator Senayan ini juga meminta pemerintah agar memberi penjelasan kepada publik mengenai proses revisi zonasi yang dilakukan di Pulau Rinca dan di Pulau Tatawa yang menyebabkan berkurangnya ruang public dari 14,35 Ha menjadi 3,45 Ha sedangkan ruang usaha bertambah menjadi 17,5 Ha.

‘Saya menilai perubahan zonasi di Kawasan Taman Nasional Komodo harus dilakukan berdasarkan kajian ilmiah dan scientific based demi masa depan ekosistem Pulau Komodo sebagai situs warisan dunia,” tutur Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini mempertanyakan rencana pemerintah yang ingin menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai wisata premium tanpa kejelasaan konsep dan strategi pengelolaannya sebagaimana yang juga dipersoalkan oleh UNESCO bahwa indikasi model pariwisata yang diinginkan pemerintah adalah pariwisata massal.

“Atas hal ini, saya menekankan supaya pemerintah mengutamakan agar ekosistem Komodo tetap terjaga dengan mengedepankan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan konservasi tersebut,” tegas Johan.

Ketua DPP PKS juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan strategi pengembangan sumberdaya manusia (SDM) untuk melakukan kegiatan konservasi, perlindungan dan pengawasan di dalam Kawasan mengingat taman nasional Komodo dengan luas 170.300 Ha saat ini hanya memiliki jumlah SDM sekitar 120 orang.

“Selain itu perlu dukungan untuk produk kerajinan lokal dan peningkatan kapasitas pemandu wisata lokal serta peningkatan program bantuan kepada masyarakat sekitar Kawasan Komodo,” beber Johan

Ketua DPP PKS Ini mengungkapkan Taman Nasional Komodo memiliki daya Tarik hewan Komodo dan landscape yang unik serta memiliki daya tarik ekosistem lautnya yang khas, yang memiliki daya dukung diving dan snorkeling di 23 lokasi.

“Jadi perlu keseriusan pemerintah untuk lebih profesioanl mengelola potensi wisata Pulau Komodo termasuk wisata bahari agar menjadi pendapatan negara dari kegiatan wisata alam dengan tetap menjaga kelestarian Komodo sebagai warisan dunia,” tutup Johan Rosihan.

SUMBAWA- Anggota DPR RI, Johan Rosihan menilai selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Level I-IV telah menunjukkan peningkatan laju penularan yang luar biasa tinggi, hal ini bisa dilihat dari sisi tingkat kasus positif harian mencapai rata-rata 30% dan menurut WHO jika kasus di atas 20% berarti terjadi penularan sangat tinggi.

“Maka ke depan pemerintah mesti fokus pada kebijakan darurat Kesehatan untuk mengurangi laju penularan di tanah air, menurutnya pemerintah harus memperkuat strategi deteksi melalui peningkatan jumlah tes covid (testing), tracing dan treathment di seluruh wilayah tanah air harus ditingkatkan dan penerapan aturan kesehatan mesti diperketat,” papar Johan dalam keterangan rilis kepada Eranasional di Sumbawa, Kamis (5/8)

Politisi PKS ini mencontohkan adanya kasus pada 23 Juli 2021 dimana angka kematian harian mencapai rekor tertinggi sebanyak 1.566 kasus, yang hal ini merupakan jumlah kematian tertinggi di dunia.

Maka ia menegaskan agar pemerintah harus memperhatikan desakan WHO untuk melakukan pembatasan yang lebih ketat dan lebih luas secara bersamaan di seluruh Indonesia.

“Saya menilai hal ini sangat penting karena kebijakan pandemic harus berbasis pada prioritas utama untuk mengendalikan penularan bukan pada aspek ekonomi dan aspek lainnya,” ujar Johan.

Sebagai evaluasi penerapan PPKM di Jawa Bali selama sebulan ini, Johan berpandangan bahwa kebijakan tersebut bersifat parsial dan tidak memiliki kriteria yang jelas maka saat ini berdampak terjadi peningkatan drastis kasus positif di luar Jawa Bali.

Ia mendorong pemerintah menggunakan Konsep karantina wilayah yang harus diberlakukan secara serentak dan luas di seluruh Indonesia dengan ketat dan disiplin

“Namun di sisi lain pemenuhan kebutuhan pangan pokok harus terjamin serta siapkan insentif khusus bagi pekerja harian dan perluasan penerima bansos secara tepat,” urai Johan.

Legislator Senayan yang duduk di Komisi IV DPR RI ini juga mengingatkan pemerintah untuk selalu memperhatikan kondisi ketahanan pangan bagi seluruh daerah di Indonesia terutama rumah tangga yang rentan mengalami rawan pangan akibat pandemic ini.

“Daya beli yang semakin rendah serta sulitnya lapangan kerja harus jadi perhatian sebab urusan pangan dan Kesehatan adalah dua sisi yang sangat vital bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat kita, “tegas Johan.

Wakil rakyat dari dapil Pulau Sumbawa NTB ini berharap pemerintah konsisten dalam membuat kebijakan berbasis akurasi data yang valid agar penanganan Covid tidak kacau balau, menurutnya pola pendekatan untuk mengevaluasi PPKM darurat harus memperhatikan kriteria epidemiologi, sistem kesehatan dan sistem surveilans.

“Saya berharap kita semua berjuang agar angka positif di negara kita dapat diturunkan dan konsisten mengendalikan tingkat penularan di masyarakat, setelah angka positif bisa turun tajam maka kita baru boleh merencanakan pelonggaran,” tukas Johan Rosihan.

SUMBAWA- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan turut menyesalkan rencana pemerintah melakukan pengecatan pesawat kepresidenan di saat banyaknya kebijakan pemotongan anggaran pada masa pandemic ini.

Menurutnya pemerintah tidak sensitif saat ini di tengah keterbatasan anggaran untuk hal-hal yang tidak substansial seperti pengecatan pesawat kepresidenan dibanding dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang membutuhkan anggaran.

“Namun malah terus dilakukan pemotongan atau pengurangan anggaran dibanding tahun sebelumnya, ujar Johan melalui keterangan rilis kepada Eranasional di Sumbawa, Kamis (5/8)

Politikus PKS ini mengkritik keras penggunaan anggaran untuk pengecatan pesawat kepresidenan karena sangat tidak realistis terhadap prioritas penggunaan anggaran pada masa pandemic yang sulit ini.

“Seharusnya pemerintah bisa memprioritaskan pengalokasian anggaran bidang Pertanian dan pangan untuk peningkatan produksi dalam rangka ketahanan pangan nasional, hal ini jauh lebih substantial dibanding penggunaan anggaran untuk pengecatan pesawat,” tegas Johan.

Selanjutnya legislator senayan dari dapil NTB ini merinci perkembangan anggaran tanaman pangan yang mengalami refocusing dimana pada APBN 2021 sebesar Rp 4,9 Triliun dan dilakukan refocusing.

Dikatakan Politikus PKS, sehingga berkurang drastis menjadi Rp 3,2 Triliun demikian juga dengan ABT 2021 juga mengalami pemotongan anggaran, bahkan pagu indikatif 2022 dilakukan pengurangan sangat besar dibanding tahun ini.

“Saya sangat sesalkan kebijakan pengurangan anggaran sektor pangan dan Pertanian secara umum pada masa pandemi ini dimana petani kita sangat membutuhkan support dana dari APBN demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi berbasis Pertanian,” urai Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini secara tegas menyatakan daripada menghabiskan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk pengecatan pesawat, jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk menambah anggaran membantu daerah rawan pangan di Indonesia.

Menurutnya pemerintah harus sadar bahwa saat ini terdapat 26 kota/kab dalam status sangat rentan rawan pangan dan 20 kota/kab dalam status rentan rawan pangan serta 30 kota/kab dalam kondisi agak rentan rawan pangan, jadi totalnya terdapat 76 kota/kab yang harus segera mendapat “Tindakan khusus agar memiliki ketahanan pangan yang cukup baik,” tutur Johan.

Ketua DPP PKS ini menyarankan pemerintah lebih selektif dalam penggunaan anggaran kepada hal-hal yang lebih prioritas dan tidak hanya mementingkan symbol dan seremonial karena persoalan riil dari rakyat kita saat ini sangat banyak terutama urusan pangan.

“Saya minta pemerintah lebih fokus menangani penyebab utama dari banyaknya kabupaten yang rentan pangan serta segera tambah alokasi anggaran untuk meningkatkan rasio konsumsi normative terhadap ketersediaan bersih dan menurunkan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan,” tutup Johan Rosihan

Sumbawa- Anggota Komisi IV DPR, Fraksi PKS Johan Rosihan menilai pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang akan diperpanjang menjadi PPKM level 1-4 perlu evaluasi total, sebab menurutnya kita sebagai rakyat akan ikut saja kebijakan pemerintah.

Namun kita berharap pemerintah bersikap jujur menyampaikan kepada rakyat apa target perpanjangan tersebut, apa terobosan yang akan dilakukan serta mampukah pemerintah beri jaminan perubahan kondisi dari kebijakan perpanjangan PPKM tersebut, ucap Johan melalui keterangan resmi di Sumbawa, Kamis (22/7)

Lanjut Politisi PKS menambahkan jika perpanjangan tersebut tidak ada hasilnya buat apa diperpanjang dengan berbagai istilah yang terus berganti namun terkadang substansinya tidak tercapai.

Legislator Sumbawa ini meminta pemerintah memberi kejelasan jaminan dan kompensasi apa yang diberikan kepada rakyat yang sekarang kondisi kehidupan rakyat semakin susah, harus ada solusi dari pemerintah agar kebutuhan hidup rakyat dapat terpenuhi.

“Kebijakan bantuan agar tepat sasaran dengan sistem pengawasan yang efektif akan jauh lebih penting daripada berbagai istilah yang terus bergonta-ganti,” tegas Johan.

Legislator Senayan dari Komisi IV ini menegaskan jika pemerintah berkomitmen ingin melakukan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat selama PPKM Darurat, harus jelas targetnya misalnya 70% penduduk harus di dalam rumah dan di luar rumah maksimum 30% sehingga diperlukan ketegasan berbasis kebijakan karantina wilayah.

Kata Bang Jo sapaan akrabnya, sehingga untuk itu harus ada kompensasi bagi 70% penduduk yang tidak bisa keluar rumah dan mesti ada kebijakan bagi pencari nafkah harian.

“Dengan demikian diharapkan ada capaian penurunan kasus positif dengan ketegasan penurunan mobilitas masyarakat melalui jaminan kebutuhan pokok dan kebutuhan pangan seluruh masyarakat yang wajib tinggal di rumah saja,” urai Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini berharap agar seluruh bantuan sosial termasuk bantuan sembako, beras dan sebagainya agar dipastikan benar-benar mencapai target sasaran yang tepat terutama tepat waktu, tepat jumlah dan tepat orang yang sangat membutuhkan bantuan dengan jumlah yang mencukupi kebutuhannya selama masa PPKM Darurat ini.

“Jadi bantuan sosial ini bersifat memberikan kepastian agar rakyat tidak keluar rumah, sebab jika bantuannya kurang apalagi terlambat maka secara manusiawi pasti akan keluar rumah untuk mencari pendapatan,” tutur Johan.

Johan menilai selama ini program bantuan pemerintah belum memenuhi target membantu masyarakat yang terkena dampak PPKM Darurat, dia mencontohkan program bantuan beras kepada masyarakat yang dialokasikan sebanyak 11 ribu ton beras dengan pembagian 1 KK = 10 kg untuk bantuan se Jawa Bali selama PPKM Darurat.

“Namun bantuan itu hanya ditargetkan menyasar 30% orang miskin dari data jumlah penduduk miskin se Jawa Bali yang mencapai 14.948.960 jiwa sehingga tidak berdampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan beras rakyat miskin se Jawa Bali,” papar Johan.

Anggota Legislatif yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini sangat prihatin dengan perkembangan kasus Covid-19 di tanah air yang menunjukkan peningkatan kasus sebesar 44,04% dibanding sebelum PPKM Darurat dengan kasus konfirmasi harian mencapai 36.197 kasus.

“Saya berharap pemerintah memperkuat sistem pelayanan Kesehatan dan memperbaiki tingkat kepatuhan masyarakat dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya,” tutup Johan Rosihan.

Sumbawa- Program tebar satu juta daging qurban sebagai tanda cinta sesama digelar Partai Keadilan Sejahtera dalam momentum hari raya idul adha tahun ini.

Program tersebut mewajibkan setiap Anggota DPR PKS di semua level untuk melakukan qurban di dapil masing-masing sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian di tengah pandemi covid-19.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menyampaikan kalau program tersebut merupakan program PKS sebagai wujud kepedulian terhadap sesama terutama pada masa pandemi saat ini.

Melalui program tersebut, Jazuli mengajak semua elemen bangsa untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan mengokohkan semangat kepahlawanan sosial terhadap sesama anak bangsa.

Program tersebut dijalankan berdasarkan orasi yang disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro PKS, Dr. Habib Salim Segaf Aljufri pada Senin, 19 Juli 2021.

Pada kesempatan itu, Salim berpesan bahwa dalam momentum Idul Adha di tengah pandemi covid-19 ini, bisa dijadikan kesempatan bagi para pemimpin untuk menunjukkan rasa cinta dan kasihnya kepada rakyat dengan totalitas

Merespon hal tersebut, Anggota DPR RI Dapil NTB I Pulau Sumbawa, H. Johan Rosihan, ST ikut melakukan qurban seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, Anggota Komisi IV DPR RI tersebut membagikan sebanyak 10 ekor sapi dan 3 ekor kambing.

Bang Jo, sapaan akrab Johan, membagikan paket qurbannya itu di lima Kabupaten Kota secara merata yakni Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima yang didistribusikan melalui masing-masing DPD Partai.

Johan berharap, program qurban yang diinisiasi oleh PKS ini bisa memupuk solidaritas dan kepekaan sosial antar sesama, terutama sekali di tengah-tengah kondisi pandemi covid-19 seperti sekarang.

“Hari ini kita kembali melanjutkan program tebar satu juta paket qurban dari Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam kesempatan ini Politikus PKS ingin mengucapkan salam dari Dr. Salim selaku Ketua Majelis Syura PKS, semoga ibadah qurban di tengah pandemi covid-19 ini bisa meningkatkan jiwa kepahlawanan sosial kita dan kepekaan sosial kita, agar kita bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi covid-19.

“Tak lupa, masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku sebagai salah satu ikhtiar melawan pandemi,” tukasnya

Sumbawa- Anggota DPR RI yang duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, Johan Rosihan merasa prihatin dengan anjloknya harga gabah di tingkat penggilingan dan petani bahkan pada Bulan April 2021 lalu mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir.

Atas situasi ini, menurutnya diperlukan intervensi kebijakan pemerintah saat pandemik untuk membangun rakyat terutama petani agar pasokan melimpah di tengah panen raya. “Agar dapat tetap menguntungkan petani dan stabilitas harga gabah bisa terjamin,” ujar Legislator NTB 1 melalui keterangan resminya kepada Eranasional, Sumbawa Selasa (13/7/2021)

Hal ini diungkapkan Johan mengingat saat ini terjadi surplus yang besar karena sejumlah sentra produksi telah memasuki masa panen dan kenyataannya harga gabah kering panen (GKP) masih tertahan di bawah harga pembelian pemerintah.

Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa perbandingan rata-rata harga gabah pada Juni 2021 dengan tahun sebelumnya pada Juni 2020 lalu menunjukkan kurva penurunan, yakni di tingkat petani untuk kualitas gabah kering panen (GKP) turun sebesar 3,7%.

“Dan untuk gabah kering giling (GKG) mengalami turun drastis sebesar 15,08% demikian juga dengan gabah luar kualitas mengalami penurunan sebesar 5,3%,” urai Johan.

Legislator dari dapil NTB ini mendorong pemerintah memperbaiki paket kebijakan harga dasar gabah/beras pembelian pemerintah sebagai suatu kebijakan strategis pada masa pandemi untuk menstabilkan harga gabah di setiap wilayah sepanjang tahun.

“Karena realitas di lapangan selalu ditemukan bahwa harga gabah di tingkat petani maupun di penggilingan selalu lebih rendah dari harga pembelian pemerintah. Insiden anjloknya harga gabah selalu terjadi pada saat musim panen, yang hal ini berakibat merugikan petani pada masa pandemic ini,” ungkap Johan.

Politisi PKS itu menegaskan agar pemerintah segera melakukan intervensi kebijakan melalui kajian yang mendalam untuk membela kepentingan petani agar tidak dirugikan.

“Bahwa pada umumnya petani menjual gabah dalam bentuk gabah kering panen (GKP) dan jarang dalam bentuk GKG maupun beras, maka seharusnya konstruksi kebijakan pembelian pemerintah diprioritaskan untuk pembelian GKP (gabah kering panen) sebagai instrument penyangga harga gabah petani agar harganya selalu stabil,” ucap Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga meminta pemerintah agar konsisten melarang impor beras tatkala produksi domestik meningkat tajam.

Karena menurutnya sikap tegas pelarangan impor beras dapat bermanfaat untuk meningkatkan harga gabah petani agar tidak terjadi disparitas harga yang tajam.

“Saya melihat akar penyebab dari anjloknya harga gabah petani adalah karena tarif impor beras yang terlalu rendah, sehingga ketika ada rencana impor dari pemerintah maka akan langsung mempengaruhi anjloknya harga gabah petani,” papar Johan.

Ketua DPP PKS ini berpandangan saat ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk membuka pasar beras domestik sehingga harga beras yang saat ini cukup tinggi di pasar dunia dapat ditransmisikan hingga harga gabah petani dapat mengalami peningkatan.

“Selain itu saya berpendapat bahwa pemerintah mesti mewajibkan Bulog bahwa beras yang disalurkan dalam program Bansos pada masa pandemik ini haruslah beras dari pengadaan dalam negeri yang berasal dari hasil operasi pembelian gabah petani secara signifikan,” tutup Johan Rosihan.