Joko Widodo – Daerah Eranasional.com

Gibran Mundur dari Wapres, Pengamat Sebut Karier Politiknya Belum Tamat

Rio Anthony — Sat, 14 Nov 2026 02:38:22 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Masa depan politik Gibran Rakabuming Raka dinilai belum berakhir meski telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026).

Di tengah polemik hukum dan tekanan politik di parlemen terkait persoalan ijazah, Gibran disebut masih memiliki peluang untuk kembali berkiprah di dunia politik.

Direktur Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, mengatakan tidak ada aturan yang secara khusus melarang Gibran untuk kembali maju dalam kontestasi politik.

Menurutnya, hal terpenting yang harus dilakukan Gibran adalah memastikan seluruh dokumen persyaratan pendidikan yang dibutuhkan dapat dibuktikan secara sah.

“Misalnya, kalau memang tidak bisa dibuktikan solusinya adalah kejar paket C atau apa itu yang ada ijazah SMA-nya,” kata Ali, Jumat (13/11/2026).

Ali juga menilai Gibran tidak sepenuhnya kehilangan kekuatan politik setelah melepas jabatan wakil presiden.

Menurut dia, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih berpotensi menjadi kendaraan sekaligus mesin politik Gibran.

Terlebih, selama Joko Widodo (Jokowi), ayah Gibran sekaligus Presiden ke-7 RI, masih memiliki kepercayaan publik, dukungan politik tersebut dinilai tetap bisa terjaga.

Meski demikian, Ali mengingatkan adanya risiko politik apabila isu dugaan makar berkembang dan menyeret Jokowi beserta keluarganya.

Sebaliknya, jika persoalan tersebut hanya berhenti pada sosok Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dampaknya terhadap citra politik Jokowi dan Gibran diperkirakan relatif terkendali.

Dosen Fakultas Ilmu Politik UIN Jakarta itu menegaskan, kekuatan utama politik Jokowi dan Gibran selama ini bertumpu pada kepercayaan masyarakat.

Karena itu, keputusan Gibran mundur dari jabatan wakil presiden dinilai tidak serta-merta menghapus peluang politiknya di masa mendatang.

Ali bahkan menyinggung perbandingan Gibran dengan Mohammad Hatta, mantan Wakil Presiden RI yang juga pernah melepaskan jabatannya.

“Dan bahkan membandingkan Gibran dengan mantan wapres Mohammad Hatta,” katanya. []

Kasus Dugaan Fitnah Terkait Ijazah Jokowi Masuk Pengadilan, Ini Jadwal Sidangnya

Rio Anthony — Wed, 24 Jun 2026 13:19:42 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), segera memasuki tahap persidangan.

Perkara yang menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo serta Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa tersebut telah resmi terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Timur, masing-masing terdakwa tercatat dalam nomor perkara yang berbeda.

Perkara Roy Suryo terdaftar dengan nomor 300/Pid.Sus/2026/PN JKT.TIM, sementara perkara Dokter Tifa tercatat dengan nomor 301/Pid.Sus/2026/PN JKT.TIM.

Sidang perdana untuk Dokter Tifa dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 2 Juli 2026, pukul 09.00 WIB. Persidangan akan digelar di Ruang Prof. Kusuma Atmadja, Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, menyampaikan bahwa jadwal tersebut telah ditetapkan untuk perkara atas nama Tifauzia Tyassuma.

Sementara itu, jadwal sidang perdana Roy Suryo hingga kini belum ditentukan. Menurut Immanuel, penetapan jadwal masih menunggu proses praperadilan yang sedang diajukan Roy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Timur, Yogi Sudharsono, menyebut pelimpahan dilakukan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Selasa (23/6/2026) sekitar pukul 14.45 WIB. []

PDIP Klaim Tak Terpengaruh Jika Jokowi Bergabung ke PSI

Rio Anthony — Mon, 15 Jun 2026 14:19:13 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan tidak lagi mencampuri langkah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) setelah status keanggotaannya di partai dicabut beberapa waktu lalu.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus saat menanggapi isu Jokowi yang disebut bakal segera mengenakan jaket Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Bagi kami, urusan dengan Jokowi sudah selesai. Sudah dipecat dari keanggotaan partai. Jadi dia mau pakai jaket partai apa pun, itu urusan Jokowi,” kata Deddy Sitorus, dikutip Senin (15/6).

Deddy juga menilai kedekatan Jokowi dengan PSI bukan hal baru. Menurutnya, hubungan tersebut telah terlihat sejak lama, termasuk melalui keberadaan putra Jokowi di partai tersebut dan upaya memperkuat jaringan politik.

“Memangnya dari dulu dia tidak di PSI? Kan anaknya sudah Ketua Umum, dan sebelum itu dia membesarkan PSI dengan merekrut orang-orangnya di pemerintahan dan BUMN,” ujarnya.

Meski menyebut hubungan dengan Jokowi telah selesai, Deddy mengaku PDIP tetap mencermati dinamika politik yang berkembang.

Ia mengklaim terdapat upaya untuk menarik kader-kader PDIP agar bergabung ke PSI di sejumlah daerah.

“Kami terus mengawasi gerakan mereka yang berusaha membujuk kader-kader PDIP masuk PSI di berbagai daerah, baik anggota dewan, kepala daerah, hingga pengurus dan kader partai,” ucapnya.

Deddy juga menyebut adanya informasi mengenai tawaran bantuan material kepada sejumlah pihak, meski ia menegaskan belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Menurut info yang saya dengar, bahkan rata-rata ditawari bantuan material yang lumayan. Tidak tahu kebenarannya. Terus terang kami tidak takut,” lanjutnya.

Saat ditanya soal potensi pengaruh langkah politik Jokowi terhadap PDIP menjelang Pemilu, Deddy memilih menunggu perkembangan ke depan.

“Apakah akan berdampak pada PDI Perjuangan? Kita lihat saja nanti karena pemilu masih jauh,” tutupnya. []

Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidangkan Usai Berkas Perkara Dinyatakan P-21

Rio Anthony — Tue, 02 Jun 2026 13:58:08 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa berkas perkara dugaan fitnah terkait isu ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yang melibatkan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa sebagai tersangka, telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta.

Dengan telah terpenuhinya seluruh persyaratan administrasi dan materiil dalam berkas perkara tersebut, proses penanganan kasus akan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu persidangan di pengadilan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Iman Imannuddin, menjelaskan bahwa seluruh petunjuk yang sebelumnya diberikan oleh pihak kejaksaan telah ditindaklanjuti dan dilengkapi oleh penyidik.

Menurutnya, berkas yang dikirimkan kepada Kejati Jakarta telah memenuhi seluruh ketentuan sehingga tidak lagi memerlukan perbaikan maupun penambahan dokumen pendukung.

Setelah status P-21 diterbitkan, penyidik akan melaksanakan tahap dua, yakni menyerahkan para tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya.

Iman menambahkan bahwa saat ini pihak kepolisian tengah melakukan koordinasi dengan kejaksaan terkait penyerahan tanggung jawab atas barang bukti dan para tersangka.

Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua kelompok.

Kelompok pertama terdiri atas Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Sementara itu, kelompok kedua mencakup Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa.

Di sisi lain, status tersangka yang sebelumnya disandang Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar telah dicabut setelah permohonan restorative justice (RJ) yang mereka ajukan disetujui. []

Jokowi Masuk Barisan PSI, Siap Turun Gunung Keliling Daerah

Aditya — Sat, 16 May 2026 05:34:34 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Nama Joko Widodo kembali menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional menjelang Pemilu 2029. Mantan Presiden RI tersebut disebut akan mengambil peran aktif dalam membantu perjuangan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menghadapi kontestasi politik mendatang, termasuk turun langsung ke daerah-daerah untuk memperkuat dukungan masyarakat.

Isyarat keterlibatan Jokowi dalam agenda politik PSI disampaikan Ketua DPP PSI Bestari Barus. Menurut dia, secara internal PSI telah menempatkan Jokowi sebagai figur penting sekaligus patron politik partai dalam menyusun arah perjuangan menuju Pemilu 2029.

“Pak Jokowi itu di PSI sudah gitu. Dia akan bersama kami, dan kita sudah menetapkan beliau sebagai patron politik daripada perjuangan PSI ke depan,” ujar Bestari.

Pernyataan tersebut memperkuat spekulasi mengenai posisi politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden dan hubungannya yang dinilai semakin dekat dengan PSI, partai yang saat ini dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Menurut Bestari, keterlibatan Jokowi dalam PSI sebenarnya bukan hal baru. Ia menyebut mantan Wali Kota Solo itu telah menunjukkan sinyal dukungan sejak menghadiri Rapat Kerja Nasional PSI di Makassar pada Januari 2026 lalu.

Dalam forum tersebut, Jokowi disebut menyampaikan secara langsung kesiapannya untuk kembali turun ke lapangan membantu perjuangan partai. Tidak hanya hadir sebagai simbol politik, Jokowi bahkan dikatakan siap mendatangi berbagai daerah hingga tingkat kecamatan apabila dibutuhkan.

“Beliau sudah sampaikan, ‘saya masih kuat turun sampai ke kabupaten kota, bahkan jika dibutuhkan sampai ke kecamatan’,” kata Bestari.

Pernyataan itu dinilai memberikan dorongan moral bagi kader PSI yang tengah menyiapkan strategi jangka panjang menghadapi Pemilu 2029. Kehadiran Jokowi dianggap memiliki pengaruh besar terhadap konsolidasi internal partai sekaligus upaya memperluas basis dukungan di masyarakat.

Menurut Bestari, semangat kader PSI semakin meningkat setelah mendengar langsung komitmen Jokowi untuk ikut turun ke daerah. Ia menyebut figur Jokowi masih memiliki kedekatan kuat dengan masyarakat karena gaya politiknya yang identik dengan blusukan dan komunikasi langsung dengan warga.

“Itu betul-betul membangun semangat, membakar semangat kawan-kawan semuanya untuk segera bersiap menyambut kehadiran Pak Jokowi,” ujarnya.

Jokowi Hadapi Gugatan Baru soal Ijazah Fakultas Kehutanan UGM

Aditya — Thu, 07 May 2026 09:16:02 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mantan Presiden Joko Widodo kembali menghadapi gugatan hukum terkait ijazah sarjananya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Gugatan terbaru tersebut diajukan oleh seorang alumnus Fakultas Hukum UGM bernama Sigit Pratomo ke Pengadilan Negeri (PN) Surakarta dengan tuduhan perbuatan melawan hukum.

Sidang perdana perkara bernomor 101/Pdt.G/2026/PN Skt itu digelar pada Selasa, 5 Mei 2026. Selain menggugat Jokowi sebagai tergugat utama, penggugat juga melibatkan UGM sebagai Turut Tergugat I dan Polda Metro Jaya sebagai Turut Tergugat II.

Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut dipimpin Bayu Soho Rahardjo dengan hakim anggota Dian Erdianto dan Ledis Meriana Bakara. Dalam sidang perdana, para prinsipal tidak hadir langsung dan diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya tidak menghadiri persidangan tanpa memberikan keterangan.

Ketua Majelis Hakim Bayu Soho Rahardjo mengatakan pengadilan akan kembali melayangkan panggilan kepada pihak yang belum hadir pada persidangan berikutnya.

“Karena ini masih sidang pertama, majelis akan memanggil kembali pihak yang belum hadir agar proses persidangan dapat berjalan lengkap sesuai ketentuan,” ujar Bayu di ruang sidang PN Surakarta.

Majelis hakim kemudian menjadwalkan sidang lanjutan pada Selasa, 19 Mei 2026. Pengadilan berharap seluruh pihak, termasuk prinsipal, dapat hadir secara langsung dalam agenda berikutnya untuk memperjelas pokok perkara yang disengketakan.

Roy Suryo Minta SP3 Kasus Ijazah Jokowi, Polisi Tegaskan Proses Hukum Tetap Berjalan

Aditya — Sat, 14 Feb 2026 13:46:19 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Polda Metro Jaya memberikan tanggapan resmi atas permintaan Roy Suryo yang mengajukan penghentian penyidikan atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait kasus dugaan penyebaran tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Permintaan tersebut muncul setelah dua tersangka lain dalam laporan polisi yang sama, yakni Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, lebih dahulu menerima SP3 dari penyidik. Roy Suryo berpendapat bahwa karena perkara tersebut berada dalam satu laporan polisi (LP), maka seharusnya terdapat perlakuan hukum yang setara bagi seluruh pihak yang terlibat.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menegaskan bahwa institusinya akan tetap bekerja sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap permohonan harus memiliki dasar yuridis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau ada argumen hukum yang mendasari permintaan tersebut, silakan disampaikan. Itu akan menjadi bahan dalam gelar perkara oleh penyidik,” ujar Budi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (14/2).

Menurut Budi, dalam sistem peradilan pidana terdapat sejumlah mekanisme yang dapat ditempuh untuk menghentikan perkara. Salah satunya adalah melalui restorative justice atau keadilan restoratif. Namun, ia mengingatkan bahwa mekanisme tersebut tidak dapat dijalankan secara sepihak.

Restorative justice, jelasnya, mensyaratkan adanya kesepakatan antara pelapor dan terlapor. Dalam konteks perkara ini, keputusan untuk berdamai atau melanjutkan proses hukum sepenuhnya berada di tangan kedua belah pihak, yakni antara Roy Suryo dan rekan-rekannya sebagai terlapor dengan Joko Widodo sebagai pelapor.

“Keputusan untuk melaksanakan restorative justice adalah kesepakatan kedua pihak. Jika ada perdamaian, penyidik akan menerima dan memproses sesuai aturan,” kata Budi.

Salinan Ijazah Jokowi Dibuka KPU Usai Putusan KIP, Kini Bisa Diakses Publik

Aditya — Tue, 10 Feb 2026 07:06:07 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi membuka akses publik terhadap salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Langkah ini diambil setelah Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan permohonan sengketa informasi yang diajukan Ahli Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi, sekaligus menegaskan bahwa dokumen tersebut merupakan bagian dari informasi publik.

Bonatua sebelumnya telah menerima salinan ijazah tersebut dari KPU. Namun, dokumen yang diberikan masih memuat sembilan bagian informasi yang ditutup atau disamarkan. Merasa bahwa informasi tersebut seharusnya dapat diakses secara utuh oleh masyarakat, Bonatua kembali mengajukan permohonan kepada KIP agar seluruh elemen dalam dokumen tersebut dibuka.

Sembilan item yang semula ditutup meliputi nomor kertas ijazah, nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, tanggal dan tempat lahir, tanda tangan pejabat yang melakukan legalisasi, tanggal legalisasi, serta tanda tangan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Menurut Bonatua, informasi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen dan penting untuk menjamin kejelasan serta keaslian arsip.

Bonatua menyatakan bahwa dirinya menerima salinan ijazah yang telah dibuka secara penuh pada 9 Februari 2026. Dokumen tersebut kemudian diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @bonatua766hi. Dari unggahan yang diakses pada Selasa (10/2/2026), terlihat bahwa salinan ijazah tersebut telah dilegalisasi dan memang digunakan untuk keperluan pencalonan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan 2019.

Ia menegaskan bahwa keputusan untuk mengunggah salinan dokumen tersebut bukan tanpa pertimbangan.

Hadiri Rakernas PSI, Jokowi Tegaskan Komitmen Bantu Partai Hingga Akar Rumput

Aditya — Sat, 31 Jan 2026 07:39:17 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mantan Presiden Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk bekerja secara maksimal membantu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pidato dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu, 31 Januari 2026.

Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap berkontribusi aktif bagi PSI, meskipun hingga kini belum secara resmi dilantik sebagai pengurus partai. Ia menilai, dukungan dan kerja nyata menjadi hal yang lebih penting daripada jabatan struktural.

“Kalau diperlukan harus datang, saya masih sanggup,” ujar Jokowi dalam pidatonya yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi PSI.

Jokowi mengatakan dirinya siap mendatangi berbagai daerah untuk membantu memperkuat jaringan partai. Tidak hanya tingkat provinsi, ia mengaku sanggup turun hingga ke tingkat kabupaten, kota, bahkan kecamatan, selama langkah tersebut dibarengi dengan kerja keras dan militansi para kader PSI di lapangan.

Menurut Jokowi, keberhasilan partai politik tidak hanya ditentukan oleh figur, tetapi oleh soliditas dan kesungguhan seluruh jajaran pengurus serta kadernya. Ia menekankan bahwa komitmen harus berjalan dua arah.

“Saudara kerja mati-matian untuk PSI, saya pun akan bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI,” kata Jokowi yang disambut tepuk tangan ribuan kader PSI yang hadir.

Jokowi juga menilai Indonesia membutuhkan partai politik yang benar-benar bekerja untuk kepentingan publik dan kebaikan bersama. Ia meyakini PSI memiliki potensi untuk mengambil peran tersebut dalam dinamika politik nasional ke depan.

Mantan Wali Kota Solo itu turut menyinggung arah transformasi PSI yang menurutnya semakin terbuka dan inklusif. Ia menyebut perubahan tersebut sebagai langkah penting agar partai dapat diterima oleh masyarakat yang lebih luas.

“PSI sekarang ini makin terbuka, makin inklusif,” ujar Jokowi.

Jokowi Dukung Soeharto dan Gus Dur Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Agung Nugroho — Thu, 06 Nov 2025 23:54:03 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM. – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungannya terhadap wacana pengusulan Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid alaia Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional.

Menurut Jokowi, Soeharto maupun Gus Dur memiliki peran dan jasa terhadap negara. Ia mengingatkan setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan.

“Ya, setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara dan kita semuanya harus menghargai itu dan kita sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan,” katanya ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Kamis (6/10),

Jokowi mengatakan rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto dan Gus Dur telah melalui proses yang panjang. Menurutnya, sudah ada waktu untuk mempersembahkan gelar tersebut.

“Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu juga melalui proses-proses, melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada dari tim pemberian gelar dan jasa,” ujarnya.

“Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara ini,” sambungnya.

Jokowi menganggap lumrah. Ia kembali menegaskan semua pihak harus menghargai pengusulan tersebut.

“Ya, biasa di negara demokrasi ada pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju saya kira biasa. Tapi yang jelas ini kan ada tim, ada tim, para pakar yang juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kita semua harus menghargainya,” jelasnya.

Jokowi juga sepakat dengan konsep mikul dhuwur mendhem jero (menjunjung tinggi hal baik dan memendam hal buruk) untuk para pemimpin sebelumnya.

Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun ini telah mengajukan 40 nama tokoh nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk dipertimbangkan menjadi pahlawan nasional.

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan yang juga Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan saat ini total ada 49 nama yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, 9 lainnya merupakan bawaan atau carry over dari tahun sebelumnya.

Selain Soeharto dan Gus Dur, sejumlah tokoh lainnya yang mengusulkan antara lain aktivis – aktivis buruhh Marsinah, Jenderal (Purn) M. Jusuf, Ali Sadikin KH. Biarin Syamsuri, Syaikhona Kholil Bangkalan, serta Prof. Mochtar Kusumaatmadja.

Polemik Kereta Whoosh, Jokowi: Bukan Cari Laba, Tapi Investasi Sosial

Agung Nugroho — Mon, 27 Oct 2025 22:50:38 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM- Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) merespons polemik besarnya beban utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh yang harus ditanggung negara akibat proyek itu.

Mega proyek kereta cepat itu terjadi di rezim pemerintahan Jokowi yang kemudian menyeret nama mantan Wali Kota Solo itu sebagai sosok yang bertanggungjawab dalam proyek yang meninggalkan utang jumbo tersebut.

Jokowi mengungkap niat membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang di belakangan terdengar karena utang yang membengkak dan dugaan penggelembungan anggaran (mark up).

Dia menyebut proyek Whoosh dibangun untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan Bandung. Menurut Jokowi, kemacetan di Jabodetabek dan Kota Bandung sudah sangat parah.

Atas dasar itu pemerintah membangun berbagai moda transportasi. Selain kereta cepat, pemerintah membangun transportasi lain, seperti LRT hingga MRT.

“Ini, jadi kita harus tahu masalah dulu ya. Di Jakarta itu kemacetannya sudah parah. Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dan Jabodetabek juga kemacetannya parah,” kata Jokowi di kawasan Kottabarat, Senin (27/10/2025).

Taksiran Jokowi, kemacetan yang sudah sangat parah di Jakarta dan Kota Bandung bisa merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun.

Kalau di Jakarta saja kira-kira [rugi] Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun, ungkapnya.

Untuk itu mengatasi kemacetan yang terjadi di Jabodetabek dan Bandung diperlukan moda transportasi untuk mengurangi kerugian.

“Kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara, KRL. Agar kerugian itu bisa dikurangi dengan baik. Dan prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti bukan mencari laba,” sambung Jokowi.

Bagi Jokowi, transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja, melainkan juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon.

“Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi diukur dari keuntungan sosial. Pengembalian investasi sosial , misalnya, pengurangan emisi karbon,” terangnya.

Di sisi lain, ia juga menilai produktivitas masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu polusi yang lebih berkurang.

“Di situlah keuntungan sosial yang didapat dari pembangunan transportasi massal. Jadi, sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian. kayak MRT. Itu pemerintah provinsi DKI Jakarta mensubsidi Rp800 miliar per tahun itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai diperkirakan Rp 4,5 triliun. Dari hitung-hitungan kami dulu 12 tahun yang lalu,” bebernya.

Jokowi tak menjawab lugas saat ditanya apakah pernah memprediksi kerugian Whoosh. Namun ia mengaku memprediksi Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi semakin positif.

“Itu pun kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak Whoosh itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik, naik, naik orang berubah, ya kerugiannya akan semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil,” ujarnya.

“Ini kan baru tahun pertama. Mungkin diperkirakan apa Ebitadanya juga sudah positif dan diperkirakan akan lebih turun lagi setelah 6 tahun. Perkiraan, karena ini tergantung perpindahan orang ya dari transportasi pribadi ke transportasi massal,” tuturnya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki nilai investasi mencapai US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,54 triliun (kurs Rp16.186 per dolar AS). Nilai tersebut lebih besar dibandingkan tawaran awal China sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun saat proposal disampaikan ke Indonesia.

Dari total nilai proyek, sekitar 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank, sementara sisanya dari pemegang modal saham yang terdiri atas PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

Membengkaknya nilai investasi ini menimbulkan timbulnya publik mengenai tanggungan utang proyek. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menolak opsi penggunaan APBN untuk melunasi utang tersebut.

“Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka kelola dari situ saja,” kata Purbaya usai melakukan inspeksi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10).

Menurut Purbaya, dengan dividen sebesar itu, Danantara seharusnya mampu mengelola pembiayaan restrukturisasi utang Whoosh tanpa perlu menarik dana dari APBN.

Saat ini pemerintah tengah bernegosiasi dengan China untuk merestrukturisasi utang Whoosh.

Selain masalah utang yang membengkak, Whoosh juga dibayangi dugaan penggelembungan anggaran (mark up). KPK didorong mengusut dugaan penggelembungan anggaran ini.

Malaysia Salah Sebut Prabowo Jadi Jokowi di KTT ASEAN, Auto Minta Maaf

Fyan Hadi — Sun, 26 Oct 2025 10:58:43 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Stasiun penyiaran publik milik pemerintah Malaysia, Radio Televisyen Malaysia (RTM), menyampaikan permintaan maaf resmi setelah komentatornya salah menyebut nama Presiden Republik Indonesia saat siaran langsung KTT Ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Minggu (26/10/2025).

Dalam siaran yang menayangkan momen kedatangan para pemimpin negara peserta KTT ASEAN di Pusat Konvensi Kuala Lumpur (KLCC), komentator RTM terdengar menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Presiden Joko Widodo.

Kekeliruan itu terdengar jelas oleh para jurnalis dari berbagai negara yang berada di media center KTT tersebut.

“Departemen Penyiaran Malaysia menyampaikan permohonan maaf yang tulus atas kesalahan yang terjadi selama siaran langsung RTM dalam rangka KTT Ke-47 ASEAN dan pertemuan terkait yang diadakan di KLCC,” tulis pernyataan resmi RTM yang diterima di Kuala Lumpur.

RTM menjelaskan, hasil penyelidikan internal menemukan bahwa komentator yang bertugas keliru dalam penyebutan nama Presiden Indonesia. “Padahal Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Prabowo Subianto,” lanjut keterangan itu.

Pihak RTM menegaskan bahwa kesalahan tersebut dipandang serius, dan pihak terkait telah dikenai tindakan disipliner sesuai ketentuan internal.

“RTM dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia, serta kepada semua pihak yang terdampak oleh kesalahan ini,” tambah mereka.

Sebagai langkah perbaikan, RTM berkomitmen untuk memperkuat pengawasan editorial serta proses pemeriksaan fakta (fact-checking) guna memastikan seluruh informasi yang disiarkan tetap akurat dan berintegritas.

Roy Suryo Cs Dapat Fotokopi Ijazah Jokowi dari KPU, Siap Bongkar Fakta

Fyan Hadi — Fri, 24 Oct 2025 13:13:29 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pakar telematika Roy Suryo bersama pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mengaku telah memperoleh fotokopi ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Keduanya berencana membeberkan temuan mereka dalam proses hukum di pengadilan.

Roy dan Bona mendatangi kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat, untuk mengambil dokumen tersebut.

Mereka menyebut dokumen yang diterima berupa fotokopi terlegalisir dari fotokopi ijazah asli.

“Yang kami terima adalah fotokopi terlegalisir, bukan salinan langsung dari dokumen asli,” kata Bona di kantor KPU RI, Juma’t (24/10/2025).

Roy Suryo yang hadir mengenakan kaus bergambar KTP sempat menyatakan keyakinannya bahwa ijazah tersebut “99,9 persen palsu”. Namun, ia menegaskan bahwa bukti-bukti akan disampaikan di meja hijau, bukan di media.

“Kami akan buka semua bukti di pengadilan,” ujar Roy sambil tersenyum puas.

Bona menambahkan, berdasarkan hasil pengumpulan dokumen dari berbagai periode pemilihan mulai 2010, 2012, 2014, hingga 2019, ijazah Jokowi yang beredar tampak identik, hanya berbeda pada bagian legalisir dan tanda tangan pejabat yang menandatanganinya.

“Yang berbeda itu hanya legalisirnya, pejabat yang menandatangani juga berbeda sesuai dengan tahunnya,” jelas Bona.

Tim Roy Suryo kini juga tengah berupaya mendapatkan fotokopi ijazah dari tahun 2005. Namun, menurut Bona, beberapa bagian dari dokumen yang diterima masih ditutup, termasuk tanda tangan rektor.

Ia menilai KPU seharusnya membuka bagian-bagian yang ditutup itu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Setidaknya ada delapan bagian yang ditutup. Sesuai aturan KIP, seharusnya dilakukan uji konsekuensi: apa dampaknya jika dibuka, dan apakah informasi itu bisa dirahasiakan selamanya,” ujar Bona.

Lebih lanjut, Bona menyinggung keputusan KPU Nomor 731 yang disebutnya mengatur batas waktu kerahasiaan dokumen publik.

Menurutnya, informasi seperti ijazah seharusnya hanya dirahasiakan untuk jangka waktu tertentu, misalnya lima tahun, dan setelah itu dapat dibuka untuk publik. (*)

Berhasil Kendalikan Inflasi, Prabowo Puji Strategi Jokowi di Sidang Kabinet

Editor Eranasional — Mon, 20 Oct 2025 10:15:51 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto membeberkan sejumlah capaian pemerintahannya dalam satu tahun, pada siding kabinet yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10). Salah satu capaian yang disampaikan Prabowo, yakni kemampuan Indonesia mengendalikan inflasi.

Prabowo juga memuji strategi dalam pengendalian inflasi peninggalan Presiden ke-7 Joko Widodo yang masih digunakan olehnya saat ini.

Menurut Prabowo, teknik tersebut bahkan tak diajarkan oleh kampus-kampus di dunia, namun terbukti ampuh.

“Kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan inflasi, saya kira yang kurang diajarkan di fakultas fakultas ekonomi dunia. Ini saya harus katakan salah satu teknik mengendalikan inflasi yang dirintis oleh pendahulu saya Presiden Joko Widodo,” kata Prabowo dalam arahannya di sidang kabinet, Senin (20/10).

Prabowo memuji pengalaman Jokowi sebagai mantan wali kota. Dengan pengalaman itu, Jokowi dinilai teliti untuk memantau dan mengendalikan inflasi saat menjadi Presiden.

“Harus kita akui mungkinpengalamam beliau sebagai walkot sehingga beliau dengan teliti bisa menemukan bagaiman memantau dan mengendalikan inflasi,” kata dia.

Sebab, faktanya, banyak negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang hebat, namun tak bisa mengendalikan inflasi. Prabowo mencontohkan Argentina, yang sempat diprediksi satu dua tahun lalu akan melompat, namun kini menghadapi situasi yang tidak mudah.

“Ini jangan dianggap remeh. Banyak negera hebat pertumbuhannya, inflasinya sangat luar biasa. Industrinya bagus, inflasinya sangat tinggi,” katanya.

Saat ini, lanjut Prabowo, Indonesia inflasi Indonesia hanya berada di angka 2 persen dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen. Jumlah itu, kata dia, menjadi salah satu yang tertinggi di negara-negara G20.

“Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2 persen. Salah satu terendah di G20. Ini juga berkat hasil kerja keras kita semua,” katanya.

Prabowo memuji pengalaman Jokowi sebagai mantan wali kota. Dengan pengalaman itu, Jokowi dinilai teliti untuk memantau dan mengendalikan inflasi saat menjadi Presiden.

Jokowi Akhirnya Penuhi Panggilan Pemeriksaan di Polresta Solo

Rio Anthony — Wed, 23 Jul 2025 13:38:59 +0000

Solo, ERANASIONAL.COM – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya memenuhi panggilan penyidik terkait dugaan kasus Ijazah Palsu yang kini telah naik ke tahap penyidikan.

Kehadiran Jokowi di Mapolresta Solo pada Rabu (23/7/2025) menjadi sorotan nasional sekaligus babak baru dalam polemik panjang yang sudah bergulir sejak beberapa waktu lalu.

Jokowi tiba sekitar pukul 09.30 WIB dengan iringan empat mobil rombongan, dikawal pengamanan ketat.

Seperti ciri khasnya, Jokowi tampak tenang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

Setibanya di halaman Mapolresta Solo, Jokowi turun dari kendaraan dan langsung menyapa para awak media yang telah menunggu sejak pagi.

“Saya hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Jokowi singkat kepada wartawan sebelum memasuki gedung Polresta.

Kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama mantan Presiden tersebut memang sudah lama menjadi kontroversi publik.

Sejumlah laporan masyarakat dan aktivis hukum dilayangkan ke aparat penegak hukum sejak tahun lalu, dengan tudingan bahwa ijazah sarjana yang digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai calon presiden tidak sah atau diduga palsu.

Setelah dilakukan proses klarifikasi dan penyelidikan awal, Kepolisian menyatakan kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan pada pekan lalu.

Langkah pemanggilan Jokowi sebagai saksi sekaligus pihak yang dilaporkan dianggap sebagai bagian penting dalam rangkaian penyidikan.

Sementara itu, pihak kuasa hukum Jokowi menyatakan kesiapan untuk membuka semua dokumen resmi yang dimiliki kliennya.

Menurut pengacaranya, tuduhan ijazah palsu tersebut tidak berdasar dan lebih bersifat politis. []