Jokowi menegaskan dirinya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga mengingatkan pentingnya menghargai hak konstitusional setiap pihak.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui awak media usai menghadiri sidang perkara tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

“Ya kita hormati seluruh proses hukum yang ada, juga kita hormati hak-hak yang ada di konstitusi kita,” ujar Jokowi.

Wacana pemakzulan Gibran mencuat setelah muncul sejumlah putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.

Salah satunya adalah putusan Mahkamah Agung (MA) pada Jumat (30/10/2026).

MA mengabulkan gugatan yang diajukan HM Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024 tidak sah.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan pada Selasa (6/10/2026) menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.

Ketentuan mengenai persyaratan pendidikan tersebut merujuk pada Undang-Undang Pemilu, yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden paling rendah berpendidikan tamat SMA atau sederajat.

Meski demikian, MK menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan pencalonan maupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Persoalan tersebut kemudian diarahkan kepada parlemen untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusi.

Setelah putusan MK itu, sejumlah anggota DPR RI mulai melakukan konsolidasi dan menjajaki kemungkinan penggunaan mekanisme pemakzulan terhadap Gibran.

Hingga kini, isu tersebut menjadi perhatian publik, terutama terkait proses hukum dan ketentuan konstitusional yang mengatur pemberhentian presiden maupun wakil presiden. []

Pengalaman tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan kesaksian dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026) malam.

Dalam perkara tersebut, dr Tifa berstatus sebagai terdakwa.

Di hadapan majelis hakim, Jokowi menyebut kedatangan rombongan ke makam ibunya menjadi salah satu peristiwa yang paling melukai perasaannya.

Terlebih, dalam peristiwa itu muncul pernyataan yang menyebut Sudjiatmi Notomihardjo bukan ibu kandungnya.

Jokowi menegaskan bahwa Sudjiatmi merupakan ibu biologis yang telah membesarkan dan merawatnya sejak bayi hingga dewasa, meski harus menghadapi berbagai keterbatasan.

“Di situ menyampaikan bahwa Sudjiatmi Notomihardjo itu bukan ibu saya. Padahal beliau itu ibu kandung saya, yang memberi makan saya dari kecil, dari bayi sampai gede, menyekolahkan saya dengan amat sulitnya,” kata Jokowi dalam persidangan.

Selain persoalan makam ibunya, Jokowi juga membeberkan sejumlah pengalaman yang dialaminya selama polemik dugaan ijazah palsu mencuat.

Salah satunya mengenai kedatangan sekelompok orang menggunakan bus ke kediamannya. Rombongan tersebut disebut meminta agar Jokowi memperlihatkan ijazah asli miliknya.

Jokowi mengaku mempertanyakan dasar kewenangan kelompok tersebut untuk meminta dokumen pribadi yang dimilikinya.

Menurut dia, sebelumnya rombongan serupa juga mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Mereka berbondong-bondong dengan bus datang ke UGM. Setelah itu, berbondong-bondong satu bus juga datang ke rumah saya untuk meminta, mereka meminta diperlihatkan ijazah asli saya. Saya sampaikan, otoritas Anda apa? Kewenangan Anda apa?” ujar Jokowi.

Saat Jokowi memberikan keterangan, dr Tifa sempat menyela dan menyebut penjelasan tersebut tidak relevan dengan perkara yang sedang disidangkan.

Meski demikian, majelis hakim meminta Jokowi melanjutkan keterangannya.

Dalam perkara ini, dr Tifa didakwa melanggar Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada dakwaan subsidair, jaksa juga menjeratnya dengan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP.

Selain itu, dr Tifa didakwa melanggar Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. []

Sidang kali ini dijadwalkan menghadirkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai saksi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan pengamanan dan pengawalan optimal pada setiap kegiatan masyarakat maupun agenda kenegaraan di wilayah hukumnya.

“Seluruh aktivitas kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya kami lakukan pengamanan dan pengawalan,” ujar Budi, Rabu (4/11/2026).

Pengamanan ini mencakup kelancaran jalannya sidang, pengaturan lalu lintas, serta antisipasi potensi mobilisasi massa.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Alfian Nurrizal, menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan skema pengamanan berlapis sebanyak tiga ring:

• Ring 1: Difokuskan di area dalam ruang sidang utama.

• Ring 2: Ditempatkan di sekitar area kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

• Ring 3: Mencakup area luar gedung pengadilan untuk mengantisipasi potensi kemacetan dan dinamika situasi lapangan. []

Rencana ini mencuat setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) berencana menghadirkan Jokowi sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan kawan-kawan.

Menanggapi rencana tersebut, Jokowi menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta memastikan tidak akan mangkir jika negara memanggilnya.

“Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya Insyaallah saya akan hadir,” ujar Jokowi saat dikonfirmasi di kediamannya, Jalan Kutai Utara, Sumber, Solo, pada Kamis (29/10).

Meski jadwal pemanggilan disebut-sebut akan berlangsung sekitar tanggal 5 November mendatang, Jokowi mengaku hingga saat ini dirinya belum menerima surat panggilan resmi secara fisik.

“Belum tahu,” jawab Jokowi singkat, seraya menambahkan, “Coba dicek nanti.”

Kendati demikian, ia memastikan dirinya akan memenuhi panggilan tersebut jika sudah ada undangan resmi. “Jika ada undangan, Insyaallah saya hadir,” tegasnya.

Menghadapi persidangan tersebut, Jokowi mengaku tidak melakukan persiapan khusus yang berlebihan. Ia menyatakan akan bersikap santai dan kooperatif dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan.

“Ya menjawab apa yang ditanyakan, gitu aja. Menyampaikan apa yang ditanyakan oleh para pihak, baik oleh Yang Mulia para hakim, jaksa penuntut umum, maupun dari pengacara para terdakwa,” pungkas Jokowi. []

Permintaan tersebut disambut positif oleh tim kuasa hukum Roy Suryo. Mereka menilai kehadiran mantan presiden itu akan menjadi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung dalam proses pembuktian perkara.

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik arahan majelis hakim tersebut.

Ia mengatakan timnya akan mempersiapkan sejumlah pertanyaan untuk menghadapi Jokowi dalam persidangan mendatang.

“Alhamdulillah ya dari sidang ini kita mendapatkan hal-hal yang baik dan kita tunggu bahwa kita akan berhadapan dengan Jokowi,” ujar Refly, sebagaimana dilaporkan tim liputan KompasTV, Rabu (28/10/2026).

Ia menambahkan, kesempatan tersebut menjadi tantangan bagi tim pembela untuk menyusun pertanyaan secara matang.

Refly juga menyoroti keterangan dua saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan pada Rabu (28/10/2026).

Kedua saksi tersebut adalah Lechumanan dan Maret Samuel Sueken, yang sebelumnya melaporkan Roy Suryo ke polisi sebelum Jokowi.

Menurut Refly, keterangan keduanya tidak memperkuat dakwaan yang ditujukan kepada kliennya.

Ia menjelaskan, perkara yang didakwakan kepada Roy Suryo berkaitan dengan pencemaran nama baik dan manipulasi dokumen berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun, menurut Refly, keterangan para saksi justru menyinggung persoalan penghasutan yang dinilainya tidak sesuai dengan pokok dakwaan.

“Memang sepertinya ada manajemen gangguan dari penuntut umum,” kata Refly.

Ia menduga pemanggilan saksi tersebut berpotensi mengalihkan konsentrasi tim pembela selama persidangan berlangsung.

“Sengaja ada orang yang memang ditaruh di situ untuk mengganggu konsentrasi kita,” ujarnya. []

Menurut Jokowi, pengumuman tersebut dilakukan karena dinilai bertepatan dengan momentum politik yang tepat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (27/9/2026).

Jokowi mengatakan keputusan untuk menunjukkan KTA PSI pada waktu tersebut merupakan hak pribadinya.

Ia menyebut momentum menjadi salah satu pertimbangan dalam mengungkap statusnya sebagai kader PSI.

“Banyak yang bertanya kok baru ditunjukkan sekarang. Ya kan suka-suka saya dong, kan ini kartu milik saya. Bahwa saya tunjukkan di Bandung dan Bekasi ini karena momentumnya memang sekarang,” kata Jokowi.

Ia menambahkan bahwa dinamika politik sangat berkaitan dengan momentum. Karena itu, Jokowi memilih waktu tersebut untuk memperlihatkan KTA yang dimilikinya.

“Politik ini kan momentum, momentumnya pas kan ya saya tunjukkan sekarang,” ujarnya.

Kedatangan Jokowi dalam Rakorda PSI Kabupaten Bekasi mendapat sambutan dari para kader.

Dalam kesempatan itu, ia juga sempat melontarkan candaan kepada peserta yang tidak menyetujui keanggotaannya di PSI.

“Siapa setuju saya memiliki kartu ini? Ada yang tidak setuju, maju, saya beri sepeda,” ujar Jokowi disambut suasana meriah.

Rakorda tersebut turut dihadiri Ketua DPW PSI Jawa Barat Abang Ijo Hapidin, Ketua Harian DPW PSI Jawa Barat Chodri Syafii, serta Ketua DPD PSI Kabupaten Bekasi Ridho Choirul Umam.

Sebelumnya, pada Sabtu (26/9/2026), Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya telah bergabung dengan PSI sejak 14 Oktober 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rakorda DPD PSI Kota Bandung.

“Saya sudah masuk menjadi keluarga besar PSI itu sudah 14 Oktober 2025. Sudah setahun lalu. Banyak yang enggak percaya. Saya kasih kartu anggota saya,” kata Jokowi.

Saat itu, Jokowi memperlihatkan KTA PSI miliknya yang tercatat dengan nomor anggota S337220257777777.

Jokowi menjelaskan bahwa Rakorda PSI Kota Bandung dipilih sebagai momentum untuk mengumumkan status keanggotaannya secara terbuka.

Ia menyebut keputusan tersebut sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap jajaran PSI Kota Bandung yang telah menyelesaikan pembentukan kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) hingga 100 persen.

“Saya ingin menyampaikan hal ini juga penting dan saya buka di Bandung. Bahwa saya sesungguhnya kader PSI agar diketahui seluruh jajaran PSI dari DPP, DPW, DPD, DPC, dan DPRt,” tegasnya. []

Hal ini ditegaskan oleh Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, saat hadir dalam program Sapa Indonesia Pagi di KompasTV pada Minggu (27/9/2026).

“Sepanjang pengamatan saya, relasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak pernah retak,” ujar Bahtra.

Keharmonisan tersebut, menurut Bahtra, tampak jelas saat momen Upacara Peringatan HUT ke-81 RI di Istana Negara, Jakarta.

Dalam acara tersebut, Prabowo, Jokowi, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat duduk berdampingan dengan akrab.

Tak hanya sebatas hubungan formal sebagai sesama tokoh bangsa, keakraban keduanya juga terjalin secara kekeluargaan.

“Hubungan personal mereka sangat dekat. Mas Didit (putra Prabowo) bahkan cukup sering berkunjung dan bersilaturahmi ke kediaman Pak Jokowi di Solo,” ungkapnya.

Terkait spekulasi atau dinamika penafsiran publik yang berkembang di masyarakat, Gerindra memilih santai.

Bahtra menekankan bahwa komunikasi serta hubungan politik antara pihaknya, Jokowi, maupun Gibran berjalan sangat baik.

“Siapa pun bebas memiliki penafsiran sendiri. Namun dari kacamata Gerindra, semuanya sangat harmonis dan tidak ada masalah,” tegas Bahtra.

Ia juga menambahkan bahwa berbagai agenda kunjungan daerah yang dilakukan oleh Gibran sejatinya merupakan bentuk tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo demi memperkuat kolaborasi dalam pembangunan nasional. []

Kesaksian itu disampaikan mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).

Dalam persidangan, Hilman mengungkapkan Yaqut saat itu menyampaikan usulan pembagian 20.000 kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk jemaah haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

“Pak Menteri menyampaikan, ‘Ini 50-50 arahnya beliau dari Presiden waktu itu’,” ujar Hilman.

Menurut Hilman, usulan tersebut disampaikan menjelang rapat kerja Kementerian Agama bersama DPR pada November 2023.

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama telah menetapkan pembagian kuota dengan komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Hilman mengatakan perubahan komposisi tersebut tidak bisa dilakukan sepihak karena keputusan pembagian kuota telah ditetapkan bersama DPR.

“Saya waktu itu merespons, ‘Wah, enggak bisa, Pak Menteri, karena ini sudah kita putuskan’,” kata Hilman.

“Saya sebagai ketua panja, maka harus dibahas lagi dengan DPR,” sambungnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli merespons kemungkinan kenaikan ambang batas parlemen, termasuk wacana hingga 5 persen.

Raja Juli mengakui PSI saat ini belum memiliki keterwakilan di DPR.

Karena itu, dia menyebut PSI akan menghormati dan mengikuti keputusan parlemen mengenai besaran PT untuk Pemilu 2029.

“Ya, kami pada dasarnya kita, kami tidak ada di parlemen, tidak ada di DPR ya. Apa pun yang diputuskan oleh parlemen, PSI Insya Allah siap ya,” kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurut Raja Juli, PSI telah memiliki pengalaman mengikuti dua kali pemilu.

Dia optimistis pengalaman tersebut menjadi modal bagi partainya untuk kembali berkompetisi pada Pemilu 2029.

Dia juga menyinggung posisi Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI serta dukungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terhadap partainya.

“Apalagi Insya Allah dengan pengalaman dua kali pemilu, sekarang ada Mas Kaesang sebagai Ketua Umum, lalu kemudian Pak Jokowi insyaallah juga full meng-endorse PSI, Insya Allah kami enggak ada masalah,” ujarnya.

Meski menyatakan siap menghadapi kenaikan PT, Raja Juli mengingatkan bahwa besaran ambang batas parlemen juga berkaitan dengan keterwakilan suara masyarakat di DPR.

Dia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang, menurutnya, meminta adanya formulasi ambang batas yang lebih tepat sehingga suara pemilih yang diberikan dalam pemilu tidak kehilangan representasi di parlemen.

“Yang jadi persoalan adalah Putusan MK ya, yang terang-terang mengatakan bahwa perlu ada formulasi yang lebih tepat agar suara rakyat itu tidak mubazir. Suara rakyat tidak sia-sia. Kan udah ada tuh angkanya ya, sekitar 16 juta suara yang kemudian tidak ada representasinya di DPR dengan threshold 4 persen. Kalau 5 persen kira-kira berapa?” tuturnya.

Raja Juli menilai pembahasan mengenai ambang batas parlemen perlu mempertimbangkan aspek keadilan dan prinsip demokrasi.

Menurut dia, aturan tersebut semestinya tetap menjamin suara pemilih memiliki ruang keterwakilan di DPR.

Kendati demikian, Raja Juli kembali menegaskan kesiapan PSI untuk menghadapi Pemilu 2029, terlepas dari berapa pun ambang batas parlemen yang akhirnya ditetapkan.

“Jadi saya kira formulasi yang berkeadilan dan demokratis saya kira itu yang jadi penting. Tapi kalau bagi PSI Insya Allah ya, berapa pun kami siap fight di 2029,” pungkas Raja Juli. []

Jokowi mengatakan persoalan tersebut kini telah menjadi bagian dari proses hukum. Karena itu, ia meminta semua pihak mengikuti mekanisme yang sedang berjalan.

“Ini kan sudah masuk ke wilayah hukum. Jadi ya kita mengikuti proses hukum yang ada,” kata Jokowi saat ditemui wartawan di Solo, Kamis (24/9).

Jokowi kemudian menjelaskan latar belakang pendidikan Gibran. Ia menyebut putranya menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di Surakarta sebelum melanjutkan sekolah menengah di Singapura.

Menurut Jokowi, Gibran bersekolah di SD Negeri 16 Surakarta, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Surakarta.

Setelah itu, Gibran menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura, hingga memperoleh kualifikasi O-Level.

Pendidikan Gibran kemudian dilanjutkan melalui program pathway di UTS Insearch. Setelah menjalani pendidikan tersebut, Gibran kembali melanjutkan studi di MDIS, Singapura.

“Jelas semuanya. Jelas semuanya,” tegas Jokowi.

Ketika ditanya mengenai permintaan agar pencalonan Gibran sebagai wakil presiden dibatalkan, Jokowi menyerahkan persoalan tersebut kepada lembaga yang memiliki kewenangan.

“Ya itu proses hukum, nanti yang memiliki kewenangan yaitu Mahkamah,” ujarnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Roy telah menyerang kehormatan dan nama baik Jokowi dengan menyatakan ijazah sarjana yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk Jokowi merupakan dokumen palsu.

Selain tudingan tersebut, Roy juga didakwa menyebarluaskan pernyataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya kepada publik melalui sarana teknologi informasi.

“Yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal itu diketahui umum, diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan itu bertentangan dengan yang diketahuinya, dilakukan dengan sarana teknologi informasi,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (17/9).

Jaksa menguraikan perkara tersebut bermula pada 26 Maret 2025. Saat itu, saksi Syarif Muhammad Fitriansyah menunjukkan tiga unggahan media sosial yang dinilai memuat serangan terhadap kehormatan Jokowi terkait isu ijazah palsu.

Jokowi kemudian meminta Syarif berkoordinasi dengan tim penasihat hukum untuk mengumpulkan sejumlah unggahan yang beredar.

Tim kuasa hukum selanjutnya menggelar konferensi pers untuk memberikan tanggapan terhadap konten yang beredar.

Beberapa waktu kemudian, pada 15 April 2025, UGM juga menggelar konferensi pers. Dalam keterangannya, pihak kampus menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa UGM dan telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi tersebut.

Namun, menurut jaksa, isu tersebut kembali muncul pada 22 April 2025. Syarif kembali menunjukkan 28 unggahan terkait tudingan ijazah palsu kepada Jokowi.

Dari puluhan unggahan tersebut, jaksa menyebut tujuh di antaranya berkaitan dengan pernyataan Roy Suryo yang pada intinya menuduh ijazah S1 Jokowi palsu.

Ketua Umum DPP Aliansi Gibran, Reyhan Restuansyah, mengatakan saat ini kepengurusan DPW telah terbentuk di 37 provinsi. Dengan demikian, masih tersisa satu provinsi yang ditargetkan segera memiliki kepengurusan untuk melengkapi struktur organisasi di tingkat nasional.

“Melalui target kerja kerangka organisasi Aliansi Gibran mulai 1 September 2026 sampai 30 Desember 2026 telah merampungkan struktur di tingkat kabupaten/kota (DPD) se-Indonesia, dan akan terus konsolidasi memperkuat struktural hingga ke tingkat akar rumput,” ujar Reyhan dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (1/9/2026).

Setelah struktur DPW di 38 provinsi rampung, Aliansi Gibran berencana melakukan kunjungan ke kediaman Jokowi di Solo.

Pertemuan tersebut akan menjadi bagian dari agenda konsolidasi organisasi sekaligus menyampaikan permintaan agar Jokowi bersedia menjadi Dewan Kehormatan Aliansi Gibran.

“Aliansi Gibran akan berkunjung ke kediaman Pak Jokowi untuk melakukan konsolidasi dan meminta Jokowi menjadi Dewan Kehormatan di organisasi ini. Dalam waktu dekat kita semua akan ke Solo,” kata Reyhan.

Menurut Reyhan, konsolidasi organisasi hingga tingkat daerah menjadi salah satu prioritas Aliansi Gibran hingga akhir 2026. Penguatan struktur tersebut ditujukan agar organisasi tidak hanya memiliki kepengurusan formal, tetapi juga mampu membangun jaringan hingga tingkat akar rumput.

Selain penguatan struktur, Aliansi Gibran menyatakan membawa visi untuk mendorong generasi muda yang berkarakter kuat, inklusif, dan memiliki daya saing tinggi.

Misi tersebut, kata Reyhan, antara lain dilakukan dengan mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor ekonomi kreatif, digitalisasi, serta pembangunan daerah yang merata.

Aliansi Gibran juga menyatakan akan ikut mengawal sejumlah kebijakan pemerintah, terutama proyek strategis nasional (PSN) yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan, hilirisasi industri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Aliansi Gibran ini juga ikut mengawal program kebijakan pemerintah terutama proyek strategis nasional (PSN) yang berorientasi pada pembangunan yang merata, hilirisasi industri dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),” ujarnya.

Ingin Peran Jokowi Lebih dari Dewan Kehormatan

Ketua Harian DPP Aliansi Gibran, Agung Nugroho, mengatakan rencana kunjungan ke kediaman Jokowi tidak semata-mata untuk meminta mantan presiden tersebut menjadi Dewan Kehormatan.

Menurut dia, Aliansi Gibran juga membutuhkan pandangan Jokowi, khususnya terkait dinamika politik dan arah pembangunan Indonesia.

“Pak Jokowi itu masih sangat dicintai rakyat Indonesia, sosoknya pun masih berwibawa dan kharismatik membawa pesan perdamaian,” kata Agung.

Agung menilai pengalaman Jokowi selama memimpin Indonesia menjadi salah satu alasan organisasi tersebut ingin mendapatkan pandangan dan pesan politik darinya.

Ia juga menilai Jokowi memiliki pengalaman dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, termasuk ketika Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.

“Jokowi itu kalau sudah pidato auranya terpancar, tidak suka omon-omon selalu membawa data saat menyampaikan kepada masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Karena itu, Agung mengatakan kehadiran Jokowi diharapkan dapat memberikan perspektif sekaligus pesan kepada masyarakat melalui Aliansi Gibran.

Dengan 37 DPW yang telah terbentuk, Aliansi Gibran kini fokus menuntaskan struktur di provinsi terakhir. Setelah target 38 DPW tercapai, organisasi tersebut akan mempersiapkan agenda pertemuan dengan Jokowi di Solo. [FH]

Meski mengakui setiap warga negara memiliki hak untuk beraktivitas di ranah politik, sejumlah pengamat menilai waktu pelaksanaan kunjungan tersebut layak dipertanyakan karena berlangsung saat masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi.

Pengamat politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Esthon Niron, mengatakan tidak ada yang keliru dengan langkah Jokowi melakukan konsolidasi politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Namun, menurutnya, perhatian publik saat ini lebih tertuju pada upaya mengatasi tantangan ekonomi, mulai dari melemahnya daya beli masyarakat, tekanan fiskal, hingga persoalan lapangan kerja.

“Yang menjadi sorotan bukan hak politiknya, melainkan momentum pelaksanaannya. Masyarakat berharap para tokoh nasional lebih mengedepankan solusi atas persoalan bangsa,” ujarnya.

Esthon menilai pengalaman seorang mantan kepala negara seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan gagasan strategis dan masukan kepada pemerintah.

Ia berpandangan kontribusi tersebut akan lebih mencerminkan peran seorang negarawan dibanding keterlibatan yang terlalu intens dalam aktivitas politik praktis.

Ia juga menyinggung berbagai proyek strategis nasional yang dibangun selama pemerintahan Jokowi di NTT.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berhenti pada penyelesaian fisik, tetapi harus diikuti dengan kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas, menggerakkan ekonomi daerah, serta menekan angka kemiskinan.

Di sisi lain, akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang, Amir S. Kiwang, memiliki pandangan berbeda.

Ketua DPD Pejuang Negeri Maju (PENEMU) NTT, Melkias Daniel Pandie, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap Jokowi bukan sekadar bentuk penghormatan kepada mantan presiden, melainkan apresiasi atas berbagai program pembangunan yang manfaatnya masih dirasakan hingga kini.

“Pak Jokowi memang sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Namun karya dan pengabdiannya masih dirasakan masyarakat NTT. Kami selalu memiliki cara untuk menghargai pemimpin yang bekerja dengan sungguh-sungguh karena masyarakat merasakan langsung hasil kerjanya,” kata Melkias dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (2/8/2026).

Menurutnya, NTT merupakan salah satu daerah yang mendapat perhatian besar selama pemerintahan Jokowi melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan.

Ia mencontohkan sejumlah bendungan strategis seperti Raknamo, Rotiklot, Napun Gete, hingga Temef yang dibangun untuk mengatasi persoalan ketersediaan air sekaligus memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum PENEMU, Sinda Sutadisastra, menilai pembangunan infrastruktur di NTT tidak hanya terbatas pada bendungan, tetapi juga mencakup jalan, pelabuhan, hingga bandara yang membuka akses ekonomi masyarakat.

Menurut Sinda, salah satu capaian yang paling menonjol adalah transformasi Labuan Bajo menjadi destinasi wisata berkelas dunia.

“Penataan kawasan, pengembangan Bandara Komodo, peningkatan infrastruktur pendukung, hingga masuknya investasi telah membawa Labuan Bajo menjadi salah satu ikon pariwisata Indonesia yang dikenal di tingkat internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai pembangunan tersebut turut mengubah wajah NTT yang selama ini kerap dipandang sebagai daerah tertinggal.

Karena itu, lanjut Sinda, kunjungan Jokowi ke NTT tidak hanya dimaknai sebagai agenda seorang mantan presiden, tetapi juga sebagai sosok pemimpin yang meninggalkan jejak pembangunan bagi masyarakat.

Sinda juga menyinggung penobatan Jokowi sebagai Sesepuh Raja Timor yang dilakukan delapan raja dari wilayah Pulau Timor di Lai-Lai Besi Kopan (LLBK), Kota Kupang, pada Sabtu (1/8/2026). Menurutnya, penghormatan tersebut menjadi simbol penghargaan masyarakat terhadap pemimpin yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

“Ini menunjukkan masyarakat NTT tetap menghargai pemimpinnya meski Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi,” katanya.

Di sisi lain, Sinda memastikan PENEMU akan terus mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai berpihak kepada masyarakat.

Ia menyebut sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan berbagai kebijakan lainnya perlu mendapat dukungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

“Kalau ada kekurangan dari pemerintahan sebelumnya, mari kita perbaiki bersama. Yang terpenting sekarang adalah mendukung program-program yang memberikan manfaat bagi rakyat,” pungkasnya. [SF]

Dalam permohonannya, tim hukum meminta Polda Metro Jaya sebagai pihak tergugat membayar kompensasi sebesar Rp206 juta.

Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Roy Suryo merinci nilai tuntutan yang terdiri atas kerugian materiil sebesar Rp106 juta dan kerugian imateriil Rp100 juta.

Kerugian materiil diklaim timbul akibat penahanan yang dijalani Roy Suryo selama empat hari.

Salah satu komponen kerugian berasal dari hilangnya pendapatan kanal YouTube pribadinya.

“Apabila dihitung berdasarkan rata-rata penghasilan harian dari akun Roy Suryo Official Channel yang minimal Rp3 juta per hari, dikalikan empat hari masa penahanan, maka jumlahnya menjadi Rp12 juta,” ujar salah satu anggota tim kuasa hukum saat membacakan permohonan.

Selain itu, tim kuasa hukum juga memasukkan biaya konsultasi dan jasa hukum sebesar Rp5 juta per hari atau total Rp20 juta selama empat hari.

Mereka turut menghitung biaya jasa litigasi untuk 11 pengacara dalam satu paket permohonan praperadilan senilai Rp30 juta.

Adapun biaya konsumsi dan transportasi bagi 11 anggota tim kuasa hukum selama delapan hari persidangan diklaim mencapai Rp44 juta.

Seluruh komponen tersebut membentuk total tuntutan kerugian materiil sebesar Rp106 juta.

Sementara itu, tuntutan kerugian imateriil sebesar Rp100 juta diajukan sebagai kompensasi atas dugaan kerugian nonfisik yang dialami Roy Suryo.

Tim kuasa hukum menyebut kerugian tersebut meliputi terganggunya kehormatan, tekanan psikologis, rasa cemas, serta munculnya stigma sosial akibat pemberitaan media yang luas terkait perkara tersebut.

Menurut mereka, nilai tersebut merupakan bentuk pemulihan yang layak atas dampak yang dialami kliennya. []