Faomasi menyampaikan hal tersebut usai sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurutnya, perkara yang peristiwa hukumnya terjadi pada tahun 2018 tidak seharusnya lagi disidangkan pada tahun 2026, terlebih setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara efektif sejak 2 Januari 2026.

“Jaksa sudah tidak memiliki dasar hukum untuk melanjutkan penuntutan. Ancaman pidana atas pasal yang didakwakan maksimal hanya tiga tahun, sementara peristiwa hukumnya terjadi pada 2018. Artinya, sudah lebih dari enam tahun dan kewenangan penuntutan jelas gugur,” ujar Faomasi.

Faomasi Laia menjelaskan, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP baru secara tegas mengatur mengenai hapusnya kewenangan penuntutan pidana apabila telah melampaui tenggang waktu tertentu. Ketentuan tersebut, kata dia, merupakan mandat undang-undang yang wajib dipatuhi oleh seluruh aparat penegak hukum.

Dalam ketentuan itu, jangka waktu kedaluwarsa ditentukan berdasarkan ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang didakwakan. Untuk tindak pidana dengan ancaman maksimal tiga tahun penjara, kewenangan penuntutan hapus setelah enam tahun.

“Ini bukan tafsir sepihak, tapi norma yang tertulis jelas dalam undang-undang. Ketika undang-undang menyatakan kewenangan menuntut gugur, maka negara tidak boleh lagi memaksakan proses hukum,” tegasnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jakarta, Patris Yusrian Jaya, menyebut bahwa uang itu kemudian ditransfer Azam ke salah satu pegawai honorer di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Diduga uang itu kemudian mengalir ke sejumlah pihak.

“Oleh saudara AZ [Azam], uang ini sudah digunakan untuk kepentingan pribadi, membeli aset, dan sebagian lagi masuk di rekening istri,” ujar Patris dalam konferensi pers di Kejati Jakarta, Kamis (27/2/2025) malam.

Bahkan, kata dia, dari hasil pemeriksaan, uang itu juga turut mengalir ke sejumlah jaksa lainnya yang kini tengah ditelusuri penyidik.

“Kemudian, dari pemeriksaan tim penyidik, bahwa uang yang didapat oleh JPU AZ [Azam] ini juga mengalir ke beberapa oknum jaksa yang sekarang sedang ditelusuri oleh penyidik untuk membuktikan keterangan-keterangan itu,” tutur dia.

Adapun perkara ini bermula pada pada 23 Desember 2023 ketika JPU pada Kejari Jakarta Barat mengeksekusi pengembalian barang bukti uang korban robot trading Fahrenheit dengan terpidana Hendry Susanto. Total barang bukti yang akan dikembalikan itu senilai Rp 61,4 miliar.

JAKARTA, Eranasional.com – Seorang jaksa baru dalam sidang Irjen Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin (20/2/2023), menarik perhatian. Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum Teddy mempertanyakan perubahan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus sabu yang melibatkan kliennya.

Lebih lanjut, Hotman mengatakan, bahwa jaksa tersebut merupakan tim JPU yang juga mendampingi kasus Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Untuk itu, Hotman meminta diperlihatkan surat tugas terkait perubahan tim jaksa penuntut.

Diketahui, jaksa yang dimaksud Hotman Paris adalah Paris Manalu. Sosoknya ini merupakan jaksa yang ada di sidang perkara Ferdy Sambo. Ia bahkan menjadi jaksa yang membacakan tuntutan 12 tahun penjara kepada Richard Eliezer.

Dalam sidang tuntutan itu, Paris Manalu tampak terdiam dan mengatur napas. Suaranya bahkan sempat terdengar bergetar seperti menahan tangis saat membaca tuntutan untuk Richard Eliezer, salah satu terdakwa pembunuhan Brigadir J.

Aksinya itu lantas menerima sindiran dari jaksa senior Jasman Mangadar Pandjaitan. Ia menyebut bahwa hal tersebut tak biasa lantaran tidak pernah ada jaksa yang menangis saat membacakan tuntutan untuk terdakwa dalam sebuah persidangan.

Di sisi lain, Paris Manalu merupakan Alumni Universitas Islam Bandung (UNISBA). Ia juga diketahui sempat aktif menulis di blog dengan tulisan terakhirnya membahas Tax Amnesty yang dipublikasikan pada 1 Juli 2016.

Paris Manalu saat ini tengah aktif sebagai Kasi Wil I Subdit Tut Kejaksaan RI. Sebelumnya, ia ditugaskan menjadi anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejaksaan Tinggi  Kepulauan Riau.

Selain itu, Paris Manalu juga pernah menjabat sebagai Kasie Intel di Kejaksaan Negeri Cirebon. Tak hanya perkara Ferdy Sambo, ia juga kerap menjadi jaksa dalam berbagai kasus, salah satunya kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI).

Kembali ke sidang Teddy Minahasa, jaksa lainnya menjelaskan bahwa Paris Manalu merupakan jaksa yang diberikan wewenang sebagai penuntut umum. Disebutkan pula, kehadirannya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

JAKARTA , Eranasional.com – Jaksa penuntut umum mengakui ada dilema yuridis dalam menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terkait dengan posisinya sebagai saksi pelaku sekaligus eksekutor pembunuham berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Hal ini diutarakan jaksa saat menyampaikan replik atas pleidoi Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (30/1/2023).

Jaksa mengatakan pihaknya telah melihat status Richard Eliezer sebagi justice collaborator Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pertimbangan tuntutannya.

“Bahwa kondisi ini menimbulkan dilema yuridis karena di satu sisi terdakwa Richard Eliezer dikategorikan sebagai seorang saksi atau pelaku yang bekerja sama, yang dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban Brigadir Yosua dan juga membongkar skenario yang dibuat oleh pelaku utama, Ferdy Sambo. Namun di sisi lain, jaksa melihat peran Richard Eliezer korban Yosua yang juga perlu dipertimbangkan secara jernih dan objektif,” kata jaksa.

Jaksa menuturkan tim penuntut umum telah mempertimbangkan rekomendasi dari LPSK berdasarkan surat 11 Januari 2023 perihal rekomendasi pemberian hak penghargaan sebagai saksi pelaku yg berkerja sama bagi terlindung LPSK.

Hal ini sebagaimana syarat ketentuan dalam perundang-undangan khususnya dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tim penuntut umum juga sudah mempertimbangkan tuntutan berdasarkan penjelasan Pasal 10a ayat 3 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni yang dimaksud menjatuhkan keringanan pidana, mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yg paling ringan di antara terdakwa lainnya.

Jaksa menilai dalam penjelasan Pasal 10a UU RI Nomor 31 Tahun 2014 memang menyatakan frasa penjatuhan paling ringan di antara terdakwa lainnya. Namun pasal a quo belum mengakomodir saksi pelaku yang bekerja sama yang juga sebagai pelaku materiil, yakni Richard Eliezer, karena mempunyai peran lebih dominan dibandingkan dengan peran para terdakwa lainnya kecuali saksi Ferdy Sambo selaku pelaku utama.

“Sehingga permohonan tuntutan kepada majelis hakim untuk penjatuhan paling ringan terhadap Richard Eliezer di antara terdakwa lainnya perlu mendapat kajian lebih mendalam,” kata jaksa.

Namun jaksa penuntut umum mengatakan tinggi rendahnya tuntutan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah dipertimbangkan sesuai standar operasional prosedur penanganan tindak pidana umum yang berlaku dan berdasarkan peran Richard Eliezer.

Jaksa mengatakan tuntutan terhadap Richard sudah ditentukan berdasarkan parameter penentuan yang sudah jelas tanpa tendensi apapun yang melatarbelakangi hal tersebut.

“Kami berpendapat tinggi rendahnya yang kami ajukan kepada majelis hakim terhadap terdakwa Richard Eliezer sudah memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan,” kata jaksa.

JAKARTA, Eranasional.com – Jaksa penuntut umum memohon majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menolak pleidoi atau nota pembelaan terdakwa Putri Candrawathi. Alasannya, pleidoi Putri tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum.

“Penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak seluruh pleidoi dari tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawathi dan pledoi dari terdakwa Putri Candrawathi, serta menjatuhkan putusan bagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu, 18 Januari 2023,” kata jaksa saat membacakan replik di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 30 Januari 2023.

Dalam uraian repliknya, jaksa mengatakan tim kuasa hukum Putri Candrawathi memperlihatkan sikap tidak profesional dengan ikut berkontribusi dalam mempetahankan kebohongan yang dibangun oleh terdakwa Putri Candrawathi.

Jaksa menyebut keterlibatan Putri sudah jelas dengan fakta hukum yang menunjukkan terdakwa Putri Candrawathi turut serta melakukan persiapan perencanaan sejak di rumah Magelang, rumah Saguling, hingga pelaksanaan eksekusi di rumah dinas suaminya, Ferdy Sambo, di Kompleks Polri Duren Tiga Nomor 46.

Keterangan tersebut merupakan keterangan yang diperoleh saksi Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma’ruf, dan saksi Richard Eliezer yang membuat terang peristiwa pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.

“Hal tersebut juga secara nyata dan pasti diakui oleh tim penasihat hukum, hanya saja tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawathi berusaha untuk tidak mau tahu, dan bahkan berusaha untuk memberikan masukan kepada terdakwa Putri Candrawathi demi kepentingan terdakwa Putri Candrawathi, dengan tujuan agar perkara tersebut tidak terungkap secara terang,” tutur jaksa.

Selain itu, jaksa menyebut kuasa hukum tidak profesional dengan menyatakan terdakwa Putri Candrawathi adalah korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Pasalnya, dalil penasihat hukum tersebut tidak didukung alat bukti di persidangan. Menurut jaksa, dalil kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan peristiwa yang benar terjadi.

Dalil-dalil kekerasan seksual atau pemerkosaan hanyalah khayalan, tim penasihat hukum yang berkolaborasi dengan terdakwa Putri Candrawathi dengan tujuan agar terdakwa Putri Candrawathi bisa dibebaskan dari perbuatan pembunuhan berencana ini.

Menurut jaksa, hal tersebut menjadi petunjuk kuat peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh terdakwa Putri Candrawathi untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Tim kuasa hukum Putri Candrawathi sebelumnya menyampaikan pleidoi mereka pada Rabu kemarin, 25 Januari 2023.

Dalam pembelaannya, Putri menegaskan dirinya sebagai korban kekerasan seksual Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terjadi di Magelang, 7 Juli 2022.

“Saya mengalami kekerasan seksual. Saya dianiaya orang yang sebelumnya selalu kami perlakukan dengan sangat baik. Orang yang kami anggap keluarga. Kejadian sangat pahit yang justru terjadi di hari pernikahan kami yang ke-22,” kata Putri Candrawathi saat membacakan pleidoi.