Rumor yang berembus sejak Senin (2/11/2026) malam itu langsung menjadi perbincangan hangat. Bukan perkara biasa, kabar tersebut menyeret nama para jenderal di institusi kepolisian. Jika benar terjadi, tentu menjadi salah satu peristiwa serius yang menyita perhatian publik.

Namun, di tengah ramainya informasi yang beredar, muncul satu pertanyaan besar: apa sebenarnya yang sedang terjadi di internal Polri?

Mabes Polri sejauh ini belum memberikan penjelasan gamblang. Kabar penangkapan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi, sementara bantahan tegas juga belum disampaikan.

Situasi semakin mengundang rasa penasaran setelah Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir memberikan respons yang terbilang tidak biasa ketika ditanya wartawan.

Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026), Isir mengaku memahami kegaduhan yang berkembang di kalangan jurnalis.

“Saya paham rekan-rekan lagi (kasak-kusuk membicarakan sesuatu),” ujar Isir sambil tersenyum.

Pernyataan singkat tersebut justru memunculkan tanda tanya baru. Isir tampak mengetahui isu yang tengah ramai diperbincangkan, tetapi belum mengungkap secara terbuka informasi yang sebenarnya.

Bukannya menjawab secara detail, ia justru meminta awak media bersabar menunggu waktu pengumuman.

“Nanti ada saatnya, ya. Mungkin ndak lama lagi, ya. Oke, makasih ya,” katanya.

Jawaban tersebut sontak membuat rasa penasaran semakin besar. Apa yang dimaksud dengan ‘ada saatnya’? Apakah Polri sedang menyiapkan pengumuman penting atau ada sesuatu yang masih dalam proses penanganan internal?

Brimob Disebut Menggeruduk ke Mabes Polri

Bukan hanya kabar penangkapan para jenderal yang menjadi sorotan. Informasi mengenai pergerakan personel Brimob ke kawasan Mabes Polri juga ikut memperkeruh suasana.

Sejumlah wartawan mengaku melihat personel Brimob mendatangi kawasan Mabes Polri sejak sore hingga malam hari sebelumnya.

Kedatangan personel bersenjata dan memiliki kemampuan khusus tersebut disebut tidak seperti aktivitas pengamanan pada umumnya. Situasi itu kemudian memunculkan dugaan adanya operasi tertentu di lingkungan internal kepolisian.

Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai tujuan kedatangan personel Brimob tersebut. Belum diketahui pula apakah pergerakan itu memiliki kaitan dengan rumor pengamanan sejumlah jenderal.

Penyadapan, Judi Online hingga Korupsi Ikut Disebut

Di tengah belum adanya penjelasan resmi, spekulasi mengenai perkara yang diduga menyeret para jenderal mulai bermunculan.

Sejumlah informasi liar mengaitkan rumor tersebut dengan dugaan kasus penyadapan. Ada pula isu yang menyeret praktik judi online (judol) hingga dugaan tindak pidana korupsi.

Namun, berbagai dugaan tersebut masih sebatas rumor dan belum terverifikasi. Belum ada pernyataan resmi yang memastikan perkara apa yang sebenarnya sedang ditangani.

Identitas para jenderal yang disebut-sebut diamankan, jumlah personel, hingga lokasi penahanan juga masih menjadi tanda tanya.

Publik kini menunggu penjelasan Mabes Polri. Sebab, ketika kabar sebesar ini sudah telanjur menjadi konsumsi publik, jawaban yang ditunggu bukan sekadar meminta semua pihak bersabar.

Pertanyaannya sederhana: siapa yang diamankan, apa kasusnya, dan benarkah ada operasi internal di tubuh Polri?

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi yang memastikan kebenaran rumor penangkapan sejumlah jenderal tersebut. (FY)

Peristiwa tersebut dipicu pertengkaran antara pelaku dan istrinya terkait permintaan uang untuk bermain judi online.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengungkapkan, insiden bermula ketika DR meminta uang sebesar Rp 500 ribu kepada istrinya.

Uang itu rencananya digunakan untuk bermain judi online, tetapi permintaan tersebut ditolak hingga memicu cekcok di antara keduanya.

“Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online, sehingga di sinilah muncul percekcokan itu terjadi,” kata Tri di Mapolresta Bandung, Jumat (23/10/2026).

Pertengkaran tersebut membuat RR berusaha membela ibunya. Namun, tindakan korban justru berujung kekerasan.

DR diduga menganiaya anaknya menggunakan benda tumpul hingga mengalami luka serius dan meninggal dunia.

Tri menjelaskan, berdasarkan keterangan yang diperoleh penyidik, korban mengalami sejumlah bentuk kekerasan, mulai dari dicekik, dipukul, hingga dilempar menggunakan lampu.

“Dari keterangan yang kita dapat bahwa korban ini mengalami luka-luka, ya, itu dicekik dan dipukul, ya, dan sempat juga dilempar oleh lampu, ya, kepada korban,” ujarnya.

Hasil autopsi menunjukkan korban meninggal akibat pendarahan pada bagian belakang kepala yang disebabkan kekerasan dengan benda tumpul.

“Dari hasil autopsi yang telah kita dapatkan bahwa korban meninggal dunia diakibatkan adanya resapan darah di bagian belakang kepala diakibatkan kekerasan akibat benda tumpul,” lanjut Tri.

Melihat anaknya menjadi korban penganiayaan hingga tewas, ibu korban berteriak histeris meminta pertolongan.

Warga yang mendengar teriakan tersebut kemudian mendatangi lokasi kejadian dan melaporkan peristiwa itu kepada polisi. Petugas selanjutnya menangkap DR tanpa perlawanan.

Atas kasus tersebut, DR disangkakan melanggar Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 458 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Ancaman hukuman 15 tahun penjara,” pungkas Tri. []

Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat (KPM) terindikasi melakukan transaksi yang berkaitan dengan judi online.

Data tersebut diperoleh Kemensos dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Temuan serupa juga muncul di lingkungan internal Kemensos. Dari total lebih dari 40 ribu pegawai, sebanyak 1.900 orang tercatat dalam data yang terindikasi melakukan aktivitas judi online.

Sebanyak 29 pegawai yang masuk dalam data tersebut diketahui berada di wilayah Sulawesi Selatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan temuan itu saat menghadiri Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang, Makassar, Selasa (15/9).

“Khusus yang di Kementerian Sosial pegawainya lebih dari 40 ribu. Seribu sembilan ratusnya terindikasi main judol. Dua puluh sembilan di antaranya di daerah Sulawesi Selatan,” ujar Saifullah.

Ia kini ditahan kepolisian setempat setelah tempatnya bekerja diduga menjadi bagian dari jaringan penipuan internasional.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang telah menerima laporan dari pihak keluarga dan mengambil langkah koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menangani kasus tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Rudi Lesmana, mengatakan laporan mengenai kondisi MND diterima pihaknya pada 11 September 2026.

“Pada tanggal 11 September 2026, kami menerima laporan perihal adanya pemuda Tangerang terjebak di Kamboja,” kata Rudi, Senin (14/9).

Rudi menjelaskan, MND diketahui berangkat ke Kamboja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) melalui jalur nonprosedural. Keberangkatannya bermula dari informasi lowongan kerja yang diperoleh melalui media sosial.

MND disebut tertarik setelah mendapat tawaran pekerjaan di sebuah restoran dengan iming-iming penghasilan yang cukup besar.

Setelah mengajukan lamaran, ia kemudian dinyatakan diterima dan berangkat ke luar negeri.

Berdasarkan keterangan keluarga, MND meninggalkan Indonesia pada April 2026.

Perjalanannya dimulai dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Malaysia, kemudian dilanjutkan ke Vietnam sebelum akhirnya tiba di Kamboja.

Keputusan tersebut diambil setelah Kementan menerima laporan terkait dugaan pelanggaran dan melakukan penelusuran untuk memastikan kebenarannya.

“13 orang kami copot karena tidak disiplin, ikut judi online. Kami copot semua, 13 (orang),” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (31/8).

Amran menegaskan pencopotan terhadap ke-13 pejabat tersebut bersifat permanen.

Ia pun telah meminta Inspektur Jenderal Kementan Irham Waroihan dan Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi segera menyiapkan pengganti.

Menurut Amran, seluruh pejabat yang dicopot berada pada level eselon. Keputusan pemberhentian diambil setelah proses pemeriksaan dan pengumpulan data dinyatakan selesai.

“Yang jelas pejabat, ya. 13 (orang) eselon semua, pejabat semua. Sudah ditelusuri, sudah lengkap datanya,” ujarnya.

Ia menilai keterlibatan pejabat pemerintah dalam judi online merupakan pelanggaran disiplin yang tidak dapat ditoleransi.

Selain melanggar aturan sebagai aparatur sipil negara (ASN), perilaku tersebut dinilai tidak layak menjadi contoh bagi masyarakat.

“Ini tidak boleh, ini melanggar, kita sebagai umat beragama, kita sebagai anak bangsa, apalagi kita PNS, kita ini pelayan, itu tidak boleh. Enggak boleh memberi contoh yang tidak baik,” kata Amran.

Modus tersebut menawarkan hadiah berupa satu unit mobil. Peserta diminta mentransfer sejumlah uang untuk membeli nomor undian yang selanjutnya akan dikocok secara langsung melalui siaran (live) di media sosial.

Kapolres Tana Toraja AKBP Budi Hermawan menegaskan, kegiatan tersebut merupakan praktik perjudian yang melanggar hukum.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja agar tidak tergiur dan tidak mengikuti kegiatan apa pun yang mengatasnamakan undian, slot, atau kocok nomor yang meminta transfer uang terlebih dahulu. Itu adalah judi online ilegal,” tegas Budi, Kamis (27/8/2026).

Menurut Kapolres, Tim Siber Polri saat ini telah melakukan penyelidikan terhadap sejumlah akun yang diduga menyelenggarakan maupun menyebarkan konten perjudian tersebut.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi perjudian di wilayah hukum Polres Tana Toraja. Siapa pun yang terlibat akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Masyarakat juga diminta tidak ikut serta maupun menyebarkan konten terkait aktivitas tersebut.

Jika menemukan praktik serupa, warga diimbau segera melaporkannya melalui Call Center 110 atau mendatangi kantor Polres maupun Polsek terdekat.

“Peran serta masyarakat sangat penting untuk memberantas judi. Mari bersama-sama kita jaga kamtibmas di Tana Toraja agar tetap aman dan kondusif,” tutup Kapolres. []

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 23 tersangka dan menyita berbagai barang bukti.

Salah satu kasus bahkan diketahui memiliki nilai transaksi mencapai lebih dari Rp890 miliar dalam kurun waktu satu tahun.

Pengungkapan dua kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pemberantasan judi online menjadi salah satu perhatian pemerintah.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik perjudian, termasuk yang memanfaatkan platform digital.

“Ini merupakan perhatian kita bersama dan menjadi komitmen pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia. Presiden juga menegaskan untuk memberantas judi dan judi online,” kata Trunoyudo.

Ia menambahkan, Kapolri juga terus mendorong jajaran kepolisian untuk mengungkap jaringan perjudian online yang memanfaatkan kemudahan sistem pembayaran.

“Maka Bapak Kapolri juga konsisten dan komitmen untuk mengungkap semua ini melalui Bareskrim dan seluruh jajaran,” ujarnya.

Apresiasi itu atas keberhasilan Polri membongkar jaringan perjudian online lintas negara yang melibatkan 321 warga negara asing (WNA).

Menurut Fernando, langkah tegas Polri tersebut menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat, khususnya rakyat kecil yang selama ini menjadi korban utama praktik judi online ilegal.

“Langkah Polri ini adalah bentuk konkret dari kecerdasan konsep Presisi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebuah keberpihakan yang nyata kepada rakyat, terutama bagi mereka yang selama ini menjadi korban,” ujar Fernando, Jumat (15/5/2026).

Ia menilai, pengungkapan kasus tersebut bukan sekadar capaian penegakan hukum biasa, melainkan bukti nyata hadirnya konsep policing modern yang bekerja untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan digital yang semakin masif.

Fernando menegaskan bahwa perjudian online lintas negara telah menjadi ancaman serius bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Korban terbesar, kata dia, berasal dari kalangan menengah ke bawah yang tergiur janji keuntungan instan hingga akhirnya kehilangan tabungan, terjerat utang, bahkan mengalami keretakan rumah tangga.

Menurutnya, tindakan Polri dalam membongkar jaringan internasional tersebut secara langsung telah memutus rantai eksploitasi terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.

“Apresiasi kami disampaikan karena langkah ini menyentuh kepentingan rakyat yang paling fundamental, yaitu perlindungan dari kejahatan yang menggerogoti kehidupan masyarakat dari dalam,” tegas Fernando.

Ia juga berharap langkah pemberantasan judi online terus diperkuat melalui pengawasan digital yang lebih ketat, kerja sama lintas lembaga, serta penindakan tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan perjudian internasional. []

Pernyataan itu disampaikan Ivan setelah aparat Bareskrim Polri menangkap ratusan WNA yang diduga terlibat dalam operasional jaringan judi online internasional. Menurut Ivan, fokus utama PPATK adalah melindungi masyarakat Indonesia dari dampak transaksi ilegal judi daring yang terus berkembang dan memanfaatkan sistem keuangan digital.

“Tidak kecolongan sama sekali. Fokus kami memang pada perlindungan masyarakat Indonesia dari praktik judi online domestik,” kata Ivan kepada wartawan, Senin, 11 Mei 2026.

PPATK mencatat perputaran dana judi online selama Januari hingga Maret 2026 mencapai Rp40,3 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai deposit yang masuk ke berbagai rekening dan merchant terkait judi online diperkirakan mencapai Rp10,6 triliun. Nilai fantastis tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perjudian daring masih menjadi ancaman serius bagi sistem ekonomi dan stabilitas sosial masyarakat.

Ivan menjelaskan, maraknya judi online tidak hanya berdampak pada kerugian finansial masyarakat, tetapi juga memicu berbagai tindak pidana lain seperti pencucian uang, penipuan digital, hingga eksploitasi jaringan transaksi ilegal lintas negara. Karena itu, PPATK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum serta kementerian dan lembaga terkait.

Ia menyebut ada lima langkah utama yang dilakukan PPATK dalam memerangi praktik judi online. Langkah pertama adalah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mendeteksi rekening bank maupun merchant pembayaran digital yang digunakan sebagai sarana deposit perjudian daring.

“Langkah awal yang kami lakukan adalah mendeteksi rekening dan merchant yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online,” ujar Ivan.

Setelah proses identifikasi dilakukan, PPATK melanjutkan upaya kedua berupa penghentian sementara transaksi terhadap rekening-rekening mencurigakan. Langkah tersebut dilakukan untuk memutus aliran dana yang diduga berasal dari aktivitas perjudian online.

“Kami melakukan penghentian transaksi terhadap rekening maupun merchant yang diduga menjadi tempat deposit judi online,” katanya.

]]> https://daerah.eranasional.com/101617/ppatk-perkuat-pemberantasan-judi-online-setelah-penangkapan-320-wna-di-jakarta/feed 0 Aditya https://eranasional.com/101493/polisi-bersenjata-lengkap-gerebek-gedung-di-jakarta-barat-diduga-markas-judi-online https://eranasional.com/101493/polisi-bersenjata-lengkap-gerebek-gedung-di-jakarta-barat-diduga-markas-judi-online#respond Sat, 09 May 2026 12:59:41 +0000 https://eranasional.com/101493/polisi-bersenjata-lengkap-gerebek-gedung-di-jakarta-barat-diduga-markas-judi-online Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim Polri melakukan penggerebekan terhadap sebuah kantor yang diduga menjadi pusat operasi jaringan judi online internasional di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, pada Jumat malam, 8 Mei 2026.

Operasi tersebut langsung menjadi perhatian publik setelah sejumlah personel kepolisian bersenjata lengkap terlihat mengepung gedung perkantoran bertingkat yang berada di kawasan bisnis tersebut. Aparat tampak melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi selama proses pemeriksaan berlangsung.

Berdasarkan informasi yang beredar di lokasi, penggerebekan diduga berkaitan dengan aktivitas jaringan judi online berskala besar yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan warga negara asing asal China.

Hingga larut malam, puluhan personel kepolisian masih berjaga di area gedung. Sejumlah kendaraan operasional polisi terlihat keluar masuk kompleks perkantoran, sementara lampu di beberapa lantai gedung masih menyala saat operasi berlangsung.

Pantauan di lokasi menunjukkan aparat mengenakan pakaian taktis berwarna hitam lengkap dengan perlengkapan pengamanan. Sebagian petugas berjaga di pintu masuk gedung, sementara lainnya melakukan pemeriksaan di dalam area kantor.

Suasana di sekitar lokasi penggerebekan terlihat cukup tegang. Aktivitas masyarakat di sekitar kawasan Hayam Wuruk sempat menjadi perhatian karena keberadaan aparat dalam jumlah besar menarik perhatian pengguna jalan dan warga sekitar.

Informasi awal yang diperoleh menyebutkan bahwa kantor tersebut diduga menjadi pusat pengendalian aktivitas judi online yang beroperasi lintas negara. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti berapa jumlah orang yang diamankan dalam operasi tersebut.

Belum ada pula rincian resmi mengenai barang bukti yang berhasil disita polisi, termasuk kemungkinan adanya perangkat komputer, server, telepon genggam, maupun dokumen transaksi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas perjudian daring tersebut.

Pihak kepolisian juga masih belum memberikan keterangan resmi terkait detail penggerebekan maupun dugaan jaringan internasional yang disebut terlibat dalam operasi itu.

]]> https://eranasional.com/101493/polisi-bersenjata-lengkap-gerebek-gedung-di-jakarta-barat-diduga-markas-judi-online/feed 0 Rio Anthony https://daerah.eranasional.com/100619/suami-di-makassar-tebas-istri-dan-sepupu-hingga-tewas-ini-penyebabnya https://daerah.eranasional.com/100619/suami-di-makassar-tebas-istri-dan-sepupu-hingga-tewas-ini-penyebabnya#respond Wed, 15 Apr 2026 13:04:56 +0000 https://daerah.eranasional.com/100619/suami-di-makassar-tebas-istri-dan-sepupu-hingga-tewas-ini-penyebabnya Makassar, ERANASIONAL.COM – Tidak diberi uang untuk judi online, seorang suami bernama Saparudin (40) di kota Makassar tega menebas istrinya hingga kritis.

Selain menebas istrinya, Saparudin juga menebas leher sepupunya hingga tewas karena berusaha melerai pertengkaran. Peristiwa ini terjadi di Jalan Bontomanai, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar pada Senin (13/4/2026) dini hari.

Polisi yang tiba di TKP langsung mengevakuasi istri pelaku bernama Mirna (38) yang mengalami luka serius ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Kanit Jatanras Polrestabes Makassar, AKP Hamka mengatakan, pihak kepolisian sudah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta mengum[ulkan keterangan saksi-saksi.

“Beberapa personil sudah dikerahkan untuk memburu pelaku yang melarikan diri usai melakukan penganiayaan berat,”ujar Hamka, Senin (13/4).

Dia menambahkan, dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui sempat mengonsumsi minuman keras sebelum pulang ke rumah.

Pelaku kemudian terlibat cekcok dengan istrinya setelah meminta uang untuk bermain judol, tetapi permintaannya ditolak. Dalam kondisi emosi, pelaku kemudian menyerang istrinya.

Saat pelaku dan istrinya terlibat keributan, sepupu pelaku yang juga masih memiliki hubungan keluarga dekat datang ke lokasi untuk melerai dan menasihati. Namun nahas, korban justru ditebas menggunakan parang hingga meninggal dunia.

“Pelaku sebelumnya mengonsumsi minuman keras, kemudian terjadi cekcok dengan istrinya karena persoalan uang. Keluarga yang mengetahui adanya keributan datang ke lokasi untuk melerai dan menasihati, tetapi justru menjadi korban penyerangan,”bebernya.

Hingga kini, pelaku masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Sementara jenazah korban telah disemayamkan di rumah duka di sekitar lokasi kejadian.

Sedangkan istri pelaku masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka yang cukup serius akibat tebasan parang.

“Pelaku dan korban masih memiliki hubungan, sepupu satu kali. Tidak sampai 1×24 jam akhirnya pelaku ditangkap. Dari informasi keluarga diketahui pelaku juga terlibat judi online,” pungkasnya. []

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, capaian ini menjadi catatan penting karena untuk pertama kalinya Indonesia berhasil membalik tren kenaikan transaksi judi online yang selama beberapa tahun terakhir terus meningkat.

“Tahun 2025 menjadi sejarah baru. Baru pertama kalinya Indonesia mampu menekan transaksi yang berkaitan dengan judi online,” ujar Ivan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2).

Selain nilai perputaran dana, PPATK juga mencatat penurunan signifikan pada jumlah deposit judi online. Sepanjang 2025, total deposit tercatat sebesar Rp 36,01 triliun, turun cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 51,3 triliun.

Penurunan ini dinilai sebagai indikator penting karena deposit mencerminkan aliran dana awal yang digunakan masyarakat untuk berjudi secara daring. Semakin kecil nilai deposit, semakin terbatas ruang gerak pelaku dan platform judi online dalam mengoperasikan aktivitasnya.

Meski demikian, PPATK mencatat aktivitas judi online masih melibatkan sekitar 12,3 juta orang yang melakukan deposit melalui berbagai kanal pembayaran.

“Masih ada jutaan masyarakat yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa penanganan judi online harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan,” kata Ivan.

Dalam pemaparannya, Ivan mengungkapkan perubahan pola transaksi di kalangan pelaku judi online. Jika sebelumnya setoran banyak dilakukan melalui rekening perbankan dan dompet digital (e-wallet), kini penggunaan QRIS justru mengalami peningkatan signifikan.

“PPATK melihat adanya pergeseran kanal pembayaran. Penggunaan QRIS meningkat dibandingkan transfer bank maupun e-wallet,” jelasnya.

]]> https://eranasional.com/97495/indonesia-tekan-transaksi-judi-online-ppatk-sebut-2025-jadi-titik-balik/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97103/27-bulan-operasi-ojk-perintahkan-pemblokiran-30-ribu-rekening-judol https://eranasional.com/97103/27-bulan-operasi-ojk-perintahkan-pemblokiran-30-ribu-rekening-judol#respond Sun, 25 Jan 2026 22:36:05 +0000 https://eranasional.com/97103/27-bulan-operasi-ojk-perintahkan-pemblokiran-30-ribu-rekening-judol Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengintensifkan upaya pemberantasan praktik perjudian daring atau judi online (judol) yang masih marak memanfaatkan sistem keuangan formal, khususnya perbankan. Dalam kurun waktu 27 bulan terakhir, OJK telah memerintahkan pemblokiran lebih dari 30 ribu rekening bank yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian daring.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa langkah pemblokiran tersebut dilakukan berdasarkan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Sejak September 2023 sampai dengan Desember 2025, OJK telah memerintahkan perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 30 ribu rekening yang terindikasi digunakan untuk perjudian daring, sesuai dengan permintaan dari Komdigi,” ujar Dian dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (25/1/2026).

Menurut Dian, praktik judi online tidak hanya merugikan masyarakat secara sosial dan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan apabila dibiarkan memanfaatkan infrastruktur perbankan secara masif. Oleh karena itu, OJK menilai perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap lalu lintas transaksi keuangan yang mencurigakan.

Selain menjalankan perintah pemblokiran, Dian menjelaskan bahwa perbankan juga didorong untuk melakukan upaya proaktif dalam mendeteksi transaksi yang terindikasi berkaitan dengan judi online. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui web crawling, yakni penelusuran aktif terhadap berbagai situs perjudian daring untuk mengidentifikasi rekening-rekening yang digunakan sebagai sarana transaksi.

“Hasil identifikasi tersebut kemudian dikoordinasikan kepada Komdigi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” jelas Dian.

Ia menambahkan, OJK secara berkelanjutan mendorong perbankan agar meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sistem pengawasan internal guna mendeteksi aktivitas perjudian daring sejak dini. Penguatan ini mencakup aspek teknologi, sumber daya manusia, serta kerja sama lintas sektor.

“OJK terus mendorong perbankan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi transaksi judi online, serta senantiasa berkoordinasi dengan otoritas pengawasan lainnya, terutama untuk transaksi yang menggunakan kanal atau infrastruktur di luar kewenangan langsung OJK,” ungkapnya.

Dian mengakui bahwa tantangan pemberantasan judi online semakin kompleks. Pasalnya, pelaku tidak hanya mengandalkan rekening bank konvensional, tetapi juga memanfaatkan berbagai instrumen sistem pembayaran lain.

“Pelaku judi online kini tidak hanya menggunakan rekening bank, tetapi juga instrumen sistem pembayaran lain seperti dompet digital (e-wallet) dan sarana pembayaran elektronik lainnya,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat upaya pemberantasan judi online membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, melibatkan berbagai regulator dan penyedia jasa keuangan. Untuk itu, OJK meminta perbankan agar memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan.

Beberapa langkah yang didorong OJK antara lain peningkatan cyber patrol terhadap rekening nasabah, penguatan parameter alert system untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan, serta pemanfaatan analitik data guna mengidentifikasi aktivitas perjudian daring secara lebih cepat dan akurat.

Selain itu, OJK juga mendorong adanya pertukaran data dan informasi terkait modus operandi terbaru tindak pidana asal perjudian online. Pertukaran data ini dilakukan melalui sistem yang dimiliki regulator dan lembaga jasa keuangan, sehingga respons terhadap praktik ilegal dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.

“Koordinasi dengan berbagai lembaga terkait menjadi kunci, mengingat kejahatan judi online bersifat lintas sektor dan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi,” tegas Dian.

Upaya pemberantasan judi online ini merupakan bagian dari komitmen OJK dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif praktik perjudian daring. OJK juga mengingatkan perbankan untuk tetap mematuhi prinsip kehati-hatian dan mengenal nasabah (know your customer/KYC) dalam setiap layanan keuangan yang diberikan.

Dengan langkah pengawasan dan penindakan yang semakin diperketat, OJK berharap ruang gerak pelaku judi online di sektor keuangan dapat semakin dipersempit, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman bagi masyarakat.

“Informasi masyarakat dan hasil patroli Siber menjadi awal pengungkapan adanya akun yang aktif mempromosikan situs judi online. Kami melakukan profiling yang mengerucut kepada dua akun media sosial milik kedua tersangka. Keduanya kami tangkap di lokasi dan waktu berbeda. Hasil pemeriksaan sementara, keduanya terbukti aktif mempromosikan situs judi online dan mendapat keuntungan dari pemasangan tautan tersebut,” kata Dirreskrimsus, Kombes Dery Agung Wijaya, saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Senin (1/12/2025).

Dua tersangka tersebut adalah IDP (24), mantan MUA yang kini berstatus ibu rumah tangga dan ditangkap di rumahnya di Kabupaten Pesawaran. Sementara BNS (18), pelajar kelas 12 SMA, ditangkap di rumah orang tuanya di Kabupaten Pringsewu. Keduanya mengendors situs judi online yang sama melalui akun Instagram pribadi.

Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Ferdy Saragih menjelaskan penyitaan itu dilakukan usai pihaknya menelusuri laporan PPATK terkait rekening mencurigakan.

Hasilnya, kata dia, didapati total 811 rekening yang terkait dengan perjudian online. Sebanyak 576 rekening dibekukan dengan nominal Rp63,7 miliar dan sebanyak 235 rekening disita senilai Rp90,6 miliar.

“Total dana yang dibekukan dan disita mencapai Rp 154,3 miliar,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (26/8).

Ia menambahkan saat ini penyidik masih menelusuri aset-aset yang terindikasi dengan judi online bersama PPATK sesuai mekanisme penyidikan Perma No.1/2013.

“Penindakan terhadap rekening-rekening terkait judi online akan terus kami lakukan secara berkelanjutan,” tuturnya.

Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut total perputaran uang transaksi judi online (Judol) selama periode Januari hingga Maret 2025 mencapai Rp47 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklaim perputaran uang terkait Judol selama kuartal pertama 2025 itu jauh menurun dari periode yang sama pada 2024 yang mencapai Rp90 triliun.