Pernyataan itu disampaikan Gibran saat menjawab pertanyaan wartawan di sela kunjungan kerjanya ke Papua pada 20–22 April 2026.

“Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga,” ujar Gibran.

Menurutnya, Jusuf Kalla merupakan tokoh bangsa yang memiliki pengalaman panjang.

Banyak memberi kontribusi nyata bagi Indonesia, khususnya dalam penyelesaian berbagai persoalan nasional.

Gibran menilai kiprah JK sangat menonjol, terutama dalam upaya perdamaian di sejumlah daerah konflik.

Karena itu, ia menyebut mantan wakil presiden dua periode tersebut sebagai teladan bagi generasi penerus.

“Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua,” katanya.

Selain itu, Gibran juga mengaku berterima kasih atas berbagai masukan dan evaluasi yang selama ini diberikan JK.

“Pak JK itu idola saya,” tegasnya.

Pernyataan Gibran dinilai menjadi penyejuk di tengah sorotan publik terkait dinamika hubungan JK dengan Joko Widodo dalam sepekan terakhir.

Sebelumnya, JK dalam keterangannya di kediamannya di Jakarta Selatan pada 18 April 2026 mengungkap perannya dalam perjalanan politik Jokowi hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian Presiden RI.

Menanggapi hal itu, Jokowi memberikan respons singkat dengan menyebut dirinya hanya orang biasa dan berasal dari kampung.

Ia juga tidak memberikan komentar panjang saat ditanya mengenai pernyataan JK tersebut. []

Pria yang akrab disapa JK itu bahkan sampai mengumpulkan sejumlah orang yang diklaim sebagai tokoh tokoh perundingan damai konflik Poso dan Ambon.

Jusuf Kalla mengakui bahwa dirinya berusaha mengadakan pertemuan itu untuk membantu dirinya menjelaskan ceramahanya yang dianggap melakukan penistaan agama.

“Jadi apa yang disampaikan ya keadaan pada waktu itu. Jadi semua tokoh perundingan malah menangis bahwa kalau saya tidak selesaikan, bayangkan mereka seperti apa jadinya. Nah itu, itu pembicaraan tadi,” kata Jusuf Kalla dalam pernyataannya, Selasa (21/4).

Jusuf Kalla kemudian bersikeras bahwa dirinya tidak melakukan penistaan agama.

Bahkan, JK menggunakan para tokoh yang dihadirkannya sepakat bahwa isi ceramah JK di masjid UGM tak ada kaitannya dengan penistaan agama.

“Apa yang dilaporkan itu semua tidak benar. Orang pelakunya (tokoh perundingan) sendiri, Ketua Sinode, imam masjid yang ada waktu itu, yang menyatakan bahwa begini keadaan sebenarnya,” jelas JK.

Jusuf Kalla bahkan sampai menyebut sosok Ade Armando yang ikut menyerang dirinya sebagai orang gila.

“Ade Armando ngomong seenaknya saja. Dia bilang lagi bahwa diperintahkan. Siapa yang bilang diperintahkan? Diperintahkan mati, nah, makin gila dia ngomong,” ujarnya.

Dia pun berharap kesaksian yang disampaikan para tokoh yang terlibat dalam perundingan damai dapat mencerahkan masyarakat mengenai tudingan penistaan agama dalam konteks isi ceramah JK di masjid UGM.

“Mereka tadi, teman-teman para tokoh agama itu, diharapkan untuk mensosialisasikan, tentu lewat Anda semua media, untuk apa itu, agar masyarakat memahami, jangan mau dipecah belah oleh orang-orang yang memfitnah itu,” pungkasnya. []

Menurut Sahroni, polemik yang terjadi saat ini tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi global yang sedang tidak menentu. Ia menilai bahwa perdebatan yang dipicu oleh potongan pernyataan atau pidato justru berpotensi memperkeruh suasana dan mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih penting.

Sahroni menyoroti bahwa akar persoalan bermula dari potongan ceramah yang disampaikan Jusuf Kalla di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Potongan tersebut kemudian beredar luas dan memicu berbagai interpretasi di masyarakat, termasuk di kalangan relawan yang mengatasnamakan dukungan terhadap Joko Widodo.

Dalam pandangannya, penyebaran potongan pidato tanpa konteks utuh sering kali menimbulkan kesalahpahaman. Ia mengingatkan bahwa tokoh senior seperti Jusuf Kalla memiliki rekam jejak panjang dalam dunia politik nasional, sehingga pernyataan yang disampaikan seharusnya dipahami secara menyeluruh, bukan dipenggal dan ditafsirkan secara sepihak.

Lebih lanjut, Sahroni berharap agar pihak-pihak yang telah melaporkan Jusuf Kalla ke aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan kembali langkah tersebut. Ia menilai bahwa situasi sudah cukup jelas setelah adanya penjelasan langsung dari yang bersangkutan, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke ranah hukum yang berpotensi memperpanjang polemik.

Menurutnya, pendekatan dialog dan klarifikasi jauh lebih konstruktif dibandingkan langkah hukum dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi di ruang publik, terutama ketika melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam perjalanan bangsa.

]]> https://eranasional.com/100735/sahroni-prihatin-polemik-jusuf-kalla-dengan-relawan-jokowi/feed 0 Aditya https://daerah.eranasional.com/100576/gamki-laporkan-jk-ke-polisi-jubir-pahami-konteks-ceramah https://daerah.eranasional.com/100576/gamki-laporkan-jk-ke-polisi-jubir-pahami-konteks-ceramah#respond Mon, 13 Apr 2026 08:22:26 +0000 https://daerah.eranasional.com/100576/gamki-laporkan-jk-ke-polisi-jubir-pahami-konteks-ceramah Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-13, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah lembaga dan organisasi masyarakat berbasis Kristen.

Pelaporan tersebut berkaitan dengan pernyataan mengenai “mati syahid” yang disampaikan Jusuf Kalla dalam ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM), yang kemudian beredar luas dan menjadi perbincangan di media sosial.

Menanggapi laporan tersebut, juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, menyatakan pihaknya belum memberikan respons resmi. Hal itu lantaran JK masih berada di luar kota.

“Belum ada tanggapan karena beliau masih melakukan kunjungan luar kota,” ujar Husain saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).

Meski demikian, Husain mengimbau agar pihak pelapor terlebih dahulu memahami secara utuh konteks pernyataan yang beredar. Ia menilai potongan ceramah yang viral berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

“Seharusnya dikaji secara menyeluruh isi ceramah tersebut, karena yang beredar sudah terpotong dan narasinya bisa melenceng dari substansi,” katanya.

Husain menjelaskan, isi ceramah yang disampaikan JK pada 5 Maret lalu sejatinya merupakan refleksi pengalaman dalam upaya mendamaikan konflik, khususnya di Poso dan Ambon.

Menurutnya, JK saat itu menggambarkan realitas sosial yang terjadi di tengah konflik, di mana kelompok yang bertikai, baik dari pihak Muslim maupun Kristen, kerap menggunakan dalih agama untuk membenarkan tindakan kekerasan.

“Pak JK hanya menyampaikan bagaimana cara pandang pihak-pihak yang berkonflik saat itu. Itu adalah gambaran kondisi sosial, bukan pendapat pribadi beliau,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada masa konflik tersebut, muncul keyakinan di kalangan pihak yang bertikai bahwa membunuh lawan atau gugur dalam konflik akan berujung pada ganjaran surga. Narasi seperti inilah yang, menurut Husain, memperparah konflik bernuansa SARA dan membuatnya sulit dihentikan.

Konflik di Poso dan Ambon sendiri diketahui menelan korban jiwa dalam jumlah besar, masing-masing sekitar 2.000 dan 5.000 orang.

Dalam ceramahnya, lanjut Husain, Jusuf Kalla justru menegaskan bahwa pemahaman tersebut keliru dan harus diluruskan. Ia menyampaikan bahwa tidak ada agama yang membenarkan tindakan saling membunuh.

“Pesan utama beliau adalah meluruskan pemahaman itu. Bahwa tindakan kekerasan tidak dibenarkan, dan tidak ada agama yang mengajarkan hal demikian,” ujarnya.

Husain menegaskan, apa yang disampaikan JK merupakan bagian dari pengalaman dan pendekatan yang digunakan dalam meredam konflik, sekaligus menjadi pelajaran penting (lesson learned) dalam upaya perdamaian.

Dalam pernyataan resminya, Gibran menegaskan bahwa pemerintah pada prinsipnya terbuka terhadap berbagai masukan dari tokoh nasional, termasuk dari Jusuf Kalla yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan. Menurutnya, setiap pandangan yang disampaikan bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan karenanya patut diperhatikan secara serius.

Namun demikian, Gibran menekankan bahwa kebijakan pemerintah saat ini tetap berpegang pada arahan Presiden Prabowo Subianto, yang berkomitmen menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi. Kebijakan ini dinilai penting untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap fluktuasi harga energi.

Menurut Gibran, kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak langsung pada biaya transportasi, tetapi juga memicu efek berantai yang luas terhadap perekonomian. Harga bahan pokok, ongkos distribusi, hingga biaya produksi di berbagai sektor dapat ikut terdorong naik jika harga energi mengalami penyesuaian signifikan.

Dalam konteks tersebut, pemerintah memilih untuk melakukan efisiensi dan refocusing anggaran sebagai alternatif dalam menjaga keseimbangan fiskal tanpa harus membebani masyarakat. Langkah ini mencakup pengalihan belanja negara ke sektor yang lebih prioritas serta penguatan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong percepatan transisi menuju energi baru terbarukan sebagai solusi jangka panjang. Gibran menyebut bahwa upaya ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga untuk menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Ia menegaskan Potongan video yang beredar di media sosial merupakan hasil rekayasa Artificial Inteligence (AI). Ia kembali menegaskan hal tersebut tidak pernah disampaikan kliennya.

Pernyataan tersebut disampaikan tim pengacara Rismon, Jahmada Girsang usai merespon Wapres Jusuf Kalla akan melaporkan Rismon ke Bareskrim Polri, pada Senin (6/4/20266).

“Itu olahan AI semuanya ya, Rismon tidak pernah menyebut nama Pak JK,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (5/4).

Oleh karena itu, Jahmada mengatakan pernyataan yang dipersoalkan JK merupakan hoaks. Lebih lanjut, ia juga enggan berkomentar mengenai rencana pelaporan yang akan dilalukan oleh JK terhadap Rismon.

Biarkan saja dulu, tidak segampang itu membuat laporan, nanti di SPKT diuji dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan, tuturnya.

Sebelumnya Wapres ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla angkat bicara terkait pernyataan Rismon Sianipar yang menuduh dirinya membiayai Roy Suryo dan pihak lainnya sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Jusuf Kalla membantah tuduhan tersebut dan menegaskan dirinya tidak pernah terlibat maupun memberikan bantuan dana kepada Roy Suryo maupun pihak lain terkait polemik ijazah Jokowi.

Ia menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Rismon Sianipar ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui kuasa hukumnya pada Senin (6/4/2026).

“Di media menyebarkan keterangan Rismon Sianipar, saya membiayai Roy Suryo dkk sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Saya yakin itu tidak benar,” kata Jusuf Kalla dalam keterangan pers di kediamannya di Jakarta, Minggu (5/4/2026).

Jusuf Kalla membantah tuduhan tersebut dan menegaskan dirinya tidak pernah terlibat maupun memberikan bantuan dana kepada Roy Suryo maupun pihak lain terkait polemik ijazah Jokowi.

Ia menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Rismon Sianipar ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui kuasa hukumnya pada Senin (6/4/2026).

“Di media menyebarkan keterangan Rismon Sianipar, saya memuat Roy Suryo dkk sebesar Rp5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Saya yakin tidak benar, saya kenal pun ketemu tidak pernah,” kata JK dalam keterangan pers di kediamannya, Jakarta, Minggu, (5/4).

JK mengaku mengenal Roy karena mantan menteri saat dirinya menjabat sebagai wakil presiden. Namun, JK mengaku tidak mengenal pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengguliran isu ijazah palsu.

“Kalau memang begitu (ada memberi dana) di mana dan kapan?” ujar dia.

Dia menyampaikan kuasa hukumnya akan melaporkan Risman ke Bareskrim Polri pada Senin, 6 April 2026.

Pelaporan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada keterlibatannya dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

“Pengacara ini mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim saudara Rismon, untuk menyatakan kebenaran. Bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar. Saya tidak pernah terlibat dan tidak pernah membantu dalam cara apa pun Roy dan Rismon itu. Apa lagi pernah ketemu, kalau pernah ketemu di mana kapan?” kata JK.

Digelar di Kudus Hall, Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (1/4/2026), forum tersebut menjadi panggung konsolidasi berbagai elemen, mulai dari tokoh agama, akademisi, pengusaha, mahasisma hingga perwakilan pemuda yang menilai langkah negara berpotensi melanggar prinsip hukum.

Ketua Tim Penasihat Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, melontarkan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam sengketa hukum.

“Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tidak boleh ada tindakan sepihak yang mengabaikan proses hukum yang sah,” tegas Hamdan dalam orasinya.

Menurutnya, setiap upaya pengambilalihan tanpa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berpotensi mencederai keadilan dan merusak kepercayaan publik.

Nada kritik serupa disampaikan inisiator petisi, Din Syamsuddin.

Ia menilai petisi ini merupakan bentuk perlawanan moral masyarakat terhadap praktik yang dinilai tidak adil.

“Ini bukan sekadar soal satu aset, tetapi soal tegaknya hukum dan keadilan sosial di negeri ini,” ujarnya.

Sorotan paling tajam datang dari mantan wakil presiden ke-10 Jusuf Kalla. Dalam orasi kebangsaannya, ia mengingatkan dampak serius jika kepastian hukum diabaikan, terutama bagi dunia usaha.

“Kepastian hukum itu fondasi. Kalau negara sendiri yang membuat ketidakpastian, maka kepercayaan akan runtuh,” kata Jusuf Kalla.

Ia menegaskan, kebijakan yang tidak berbasis hukum jelas berpotensi mengganggu iklim investasi dan merugikan masyarakat luas.

Isi Petisi Keadilan 

Menurut JK, sektor pertama yang akan merasakan tekanan adalah energi, khususnya harga minyak dunia. Ia menilai setiap konflik bersenjata di kawasan penghasil minyak global selalu memicu lonjakan harga karena kekhawatiran terganggunya pasokan.

“Dampak paling awal tentu harga minyak naik. Itu hampir pasti. Jalur logistik antara Timur Tengah dan kawasan lain, termasuk kita, bisa terganggu,” ujar JK.

Sebagai kawasan strategis penghasil minyak mentah dunia, Timur Tengah memegang peran penting dalam rantai pasok energi global. Indonesia sendiri masih mengandalkan impor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga internasional.

JK menjelaskan bahwa sebagian impor minyak Indonesia berasal dari negara-negara kawasan Teluk. Jika konflik meluas dan mengganggu pelayaran atau distribusi, maka suplai minyak mentah maupun BBM berpotensi tersendat. Dalam situasi seperti itu, kenaikan harga bukan satu-satunya persoalan, melainkan juga risiko keterbatasan pasokan.

Ia memperkirakan cadangan bahan bakar nasional berada pada kisaran beberapa pekan. Jika perang berlangsung lama dan jalur distribusi terganggu signifikan, Indonesia bisa menghadapi tantangan serius dalam menjaga ketersediaan energi. JK mengingatkan pemerintah agar melakukan langkah antisipatif sedini mungkin untuk menghindari potensi kelangkaan.

“Kalau konflik berkepanjangan, kita harus hati-hati. Bisa saja dalam waktu sekitar sebulan muncul kesulitan bahan bakar jika pasokan benar-benar terhenti,” katanya.

]]> https://eranasional.com/98998/jusuf-kalla-sebut-konflik-timur-tengah-berpotensi-ganggu-impor-minyak/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/93790/kian-memanas-lippo-group-gak-takut-hadapi-jk-soal-sengketa-lahan https://eranasional.com/93790/kian-memanas-lippo-group-gak-takut-hadapi-jk-soal-sengketa-lahan#respond Sat, 15 Nov 2025 08:09:52 +0000 https://eranasional.com/93790/kian-memanas-lippo-group-gak-takut-hadapi-jk-soal-sengketa-lahan Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sengketa lahan antara mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, perusahaan yang berada di bawah naungan Lippo Group, terus memasuki babak baru.

Perselisihan ini berpusat pada tanah seluas 16,4 hektar di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Pihak PT GMTD menegaskan tidak gentar menghadapi klaim dari Jusuf Kalla.

Perusahaan tersebut menyatakan bahwa lahan yang kini dipersoalkan merupakan aset sah yang diperoleh melalui proses pembelian resmi.

Presiden Direktur PT GMTD Tbk, Ali Said, menyampaikan bahwa tanah tersebut dibeli dan dibebaskan oleh perusahaannya dalam rentang waktu 1991 hingga 1998, sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada masa itu.

“Proses pembelian dan pembebasan lahan dilakukan secara sah, transparan, dan memenuhi seluruh aturan hukum pada periode 1991–1998,” ujar Ali Said kepada wartawan, Jumat (14/11/2025).

Ia menambahkan bahwa pada masa tersebut PT GMTD Tbk memiliki otoritas tunggal untuk melakukan pembebasan dan pengelolaan lahan di kawasan Metro Tanjung Bunga.

“Setiap klaim kepemilikan atas lahan tersebut—termasuk yang mengatasnamakan pembelian ataupun pembebasan lahan pada periode yang sama, tidak memiliki dasar hukum dan kami nyatakan sebagai perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Ali juga mengungkapkan bahwa dalam satu bulan terakhir terdapat upaya penyerobotan fisik terhadap lahan yang dikuasai PT GMTD. Peristiwa itu, katanya, telah didokumentasikan dan dilaporkan secara resmi ke Polda Sulawesi Selatan dan Mabes Polri.

Melalui pernyataan resminya, PT GMTD meminta semua pihak melihat persoalan tersebut secara objektif berdasarkan fakta hukum dan dokumen resmi.

Perusahaan menyatakan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menjaga kepastian hukum serta ketertiban di masyarakat.

Sebelumnya, pendiri PT Hadji Kalla, Jusuf Kalla (JK), melontarkan tudingan keras terhadap PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang disebutnya telah merekayasa kasus sengketa tanah seluas 16,4 hektare di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan.

JK menilai kasus tersebut sarat rekayasa hukum dan menjadi contoh praktik mafia tanah yang mengancam kepastian hukum kepemilikan lahan, bahkan melibatkan proses yang dinilai tidak sesuai aturan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Mahkamah Agung (MA).

“Ini tanah saya sendiri, dibeli sah dari anak Raja Gowa, dan sudah kami kuasai lebih dari 30 tahun. Sekarang tiba-tiba ada pihak yang datang mengaku punya. Ini jelas perampokan,” tegas JK saat meninjau lokasi lahan sengketa, Rabu (5/11/2025).

Menurut Nusron, lahan yang disengketakan itu merupakan milik keluarga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), bukan milik PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), yang merupakan bagian dari Lippo Group.

Kasus ini melibatkan perusahaan Wakil Presiden ke-10 dan ke 12 Jusuf Kalla (JK), PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), bagian dari Lippo Group.

“Kami sudah kirim surat kepada Pengadilan di Kota Makassar bahwa intinya mempertanyakan proses eksekusi tersebut karena belum ada konstatering,” ucap Nusron di Jakarta, Kamis, (6/11/2025).

Dalam hal ini Nusron Wahid menyatakan bahwa proses eksekusi lahan milik Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Makassar dipertanyakan karena belum konstatering.

” PT Hadji Kalla dinyatakan memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang sah. Selain itu, lahan tersebut juga sedang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas nama Mulyono,” tandas Nusron.

JK menilai kasus tersebut sarat rekayasa hukum dan menjadi contoh praktik mafia tanah yang mengancam kepastian hukum kepemilikan lahan, bahkan melibatkan proses yang dinilai tidak sesuai aturan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Mahkamah Agung (MA).

“Ini tanah saya sendiri, dibeli sah dari anak Raja Gowa, dan sudah kami kuasai lebih dari 30 tahun. Sekarang tiba-tiba ada pihak yang datang mengaku punya. Ini jelas perampokan,” tegas JK saat meninjau lokasi lahan sengketa, Rabu (5/11/2025).

JK menuding GMTD melakukan eksekusi palsu karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Mahkamah Agung. Ia menyebut tidak ada pengukuran resmi dari BPN, tidak ada kehadiran pejabat kelurahan, maupun panitera pengadilan dalam pelaksanaan di lapangan.

“Kalau eksekusi harus ada pengukuran resmi dari BPN. Tapi ini yang tunjuk justru GMTD sendiri. Tidak ada panitera, tidak ada BPN, tidak ada lurah. Itu jelas tidak sah,” ujar mantan Wakil Presiden RI dua periode tersebut.

Menurut JK, Mahkamah Agung secara tegas mensyaratkan constatering, yakni pemeriksaan dan pengukuran resmi oleh BPN sebelum eksekusi dilakukan. Karena itu, ia menilai tindakan GMTD merupakan rekayasa hukum yang terencana.

“Mahkamah Agung sudah jelas, pengukuran wajib oleh BPN. Kalau tidak, itu bukan eksekusi, tapi kebohongan,” katanya.

Dugaan Mafia Tanah di Balik Kasus

JK juga menyebut ada indikasi kuat mafia tanah di balik langkah GMTD. Ia menilai pola-pola manipulasi kepemilikan lahan seperti ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat yang lemah secara hukum.

“Kalau Hadji Kalla saja bisa dimainkan seperti ini, bagaimana nasib rakyat kecil? Ini bukan hanya soal tanah, tapi soal harga diri orang Makassar,” ujarnya geram.

JK menegaskan pihaknya memiliki sertifikat resmi atas lahan tersebut, diterbitkan BPN sejak 1996 dan masih berlaku hingga 2036. Karena itu, ia menolak mengakui klaim GMTD yang disebut menang di pengadilan.

Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Azis T, menambahkan bahwa Hadji Kalla bukan pihak dalam perkara perdata yang dijadikan dasar eksekusi GMTD. Dengan demikian, secara hukum, pihaknya tidak terikat dengan putusan tersebut.

“Eksekusi yang dilakukan GMTD menyesatkan karena batas lahannya tidak jelas. Sertifikat kami sah dan terdaftar di BPN,” kata Azis.

JK meminta aparat penegak hukum dan lembaga pertanahan untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proses eksekusi tersebut. Ia juga menekankan perlunya audit BPN terhadap pengukuran lahan di kawasan Tanjung Bunga, mengingat banyaknya sengketa tanah di wilayah itu.

“Ini jihad melawan ketidakadilan. Kalau dibiarkan, mafia tanah akan semakin berani memanipulasi hukum dan aparat,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama GMTD, Ali Said, enggan menanggapi tudingan JK. Ia menyebut urusan sah atau tidaknya eksekusi bukan ranah perusahaan, melainkan wewenang lembaga hukum.

“Saya tidak perlu menanggapi. Biar institusi terkait yang menyatakan sah atau tidaknya,” ujarnya singkat.

Kasus ini kembali menyoroti kompleksitas sengketa lahan di Makassar yang selama ini kerap dikaitkan dengan praktik mafia tanah. Publik kini menunggu langkah tegas BPN dan aparat hukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum atas lahan yang disengketakan.

Menurut JK, pendidikan di Indonesia kacau karena kepemimpinan menterinya.

JK menyampaikan hal itu saat berpidato pada acara Muktamar dan Reuni Akbar Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia di Jakarta pada Jumat 13 September 2024.

“Pendidikan kita agak kacau akibat kepemimpinan yang tidak benar dari menterinya,”tegas JK.

Menurut JK dampak kepemimpinan Nadiem Makarim yang tidak benar memang tak langsung dirasakan saat ini, tetapi 5 hingga 10 tahun yang akan datang.

“Tentu kita harus prihatin, kita harus usaha lebih baik,” ujar JK.

Sebelumnya JK juga pernah mengkritik Nadiem Makarim saat menjadi pembicara diskusi bertema pendidikan yang disiarkan di kanal YouTube TV Parlemen.

JK menyebut menteri pendidikan selama ini adalah orang yang hebat dan memiliki prinsip pendidikan Indonesia, seperti Ki Hajar Dewantoro, Soemantri, Syarief Thayeb, Daoed Joesoef, hingga Fuad Hassan

Namun JK justru menyampaikan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tidak memiliki pengalaman di bidang pendidikan.

Tidak hanya itu, JK juga menuturkan Nadiem jarang ke kantor dan tidak pernah blusukan ke daerah-daerah.

“Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman guru, bidang pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor,” kata JK.

Namun Nadiem Makarim bungkam saat diminta konfirmasi terkait pernyataan JK itu. []

Mantan Direktur Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.

“Jadi berdasarkan informasi dari jaksa yang menyidangkan perkara tersebut memang betul besok akan hadir Pak Jusuf Kalla sebagai saksi yang meringankan dari pihak penasihat hukum,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2024).

Ali menyampaikan JK menjadi saksi meringankan dari kubu Karen. KPK tidak bisa menyampuri keputusan memilih saksi yang dihadirkan di persidangan dari eks dirut PT Pertamina (Persero) itu.

“Ini hak dari terdakwa atau penasihat hukum untuk menghadirkan saksi siapa pun itu yang dianggapnya dapat meringankan,” ujar Ali.

Pembawaan saksi meringankan itu juga bagian dari proses hukum. Kubu terdakwa boleh memberikan pembuktian terbalik atas tuntutan jaksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan LGN di PT Pertamina (Persero).

“Kami silakan juga terdakwa dan kuasa hukum untuk membuktikan sebaliknya dengan berbagai cara dan mekanisme dan ketentuan hukum, satu di antaranya menghadirkan saksi yang meringankan,” terang Ali.

Dalam kasus ini, Karen didakwa melakukan pembelian LNG tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akibat ulahnya, negara merugi USD113.839.186,60.

“Sehingga terjadi suatu saran-saran sesuai dengan waktunya memberikan saran,” ujar JK di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

JK menjelaskan sejumlah negara telah membentuk forum tersebut. Salah satunya Amerika Serikat.

“Mantan-mantan Presiden Amerika yang masih hidup itu selalu sekali setahun bertemu untuk memberikan saran-saran,” jelasnya.

Selain itu, sejumlah mantan kepala negara membentuk Club de Madrid. JK mengaku sempat diminta ikut menjadi anggota organisasi tersebut.

“Jadi Club de Madrid itu malah perkumpulan daripada presiden dan juga diminta saya jadi anggota tuh. Saya berberapa kali menghadiri itu,” jelasnya.

Presidential Club sejatinya sebagai forum agar para pemimpin terdahulu dapat bertemu secara rutin. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menginginkan para pemimpin di Indonesia bisa guyub untuk memajukan sebuah bangsa.

Juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan Presidential Club bukanlah institusi, melainkan istilah.

“Presidential Club itu istilah saya saja, bukan institusi. Esensinya Pak Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Sehingga terjaga silaturahim kebangsaannya dan menjadi teladan bagi kita semua,” ujar Dahnil saat dikonfirmasi, Jumat (3/5/2024).