Apresiasi ini diberikan kepada 74 pihak yang terdiri dari jajaran Kementerian ATR/BPN, Kepolisian, dan Kejaksaan dari 21 provinsi di Indonesia.

“Kami terima kasih Bapak/Ibu yang ada di APH. Moga-moga kolaborasi ini bisa berlangsung dengan seksama. Kami meminta supaya kita terus kontinu berkolaborasi sekaligus kita harus sama-sama tegas,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron dalam Rakor yang berlangsung di Jakarta, Rabu (03/12/2025).

Penghargaan diberikan bukan hanya untuk jajaran yang tergabung dalam Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, namun juga kepada masyarakat yang berani melaporkan tindak pidana kejahatan. Adapun apresiasi diberikan dalam tiga kategori, yakni kategori Satgas dengan Capaian Melebihi Target Operasi 910 orang; kategori Masyarakat Berani Melapor 6 orang; dan Anugerah Dharma Bakti 2 orang.

Di depan para penerima penghargaan dan ratusan pihak yang menghadiri Rakor, Menteri Nusron menyatakan bahwa berbagai upaya penindakan yang dilakukan bersama ini telah membuahkan hasil nyata.

“Sepanjang tahun 2025, yang sudah dilakukan oleh Teman-teman ini, kita menyelesaikan 90 kasus mafia tanah dari target 107 dengan berhasil menetapkan tersangka 185 orang. Kemudian, kita berhasil menyelamatkan aset tanah sebanyak 14.315 hektare,” ujarnya.

Nilai aset yang berhasil diamankan mencapai angka yang sangat besar. “Kalau divaluasi, tanah tersebut berdasarkan pendekatan zona nilai tanah (ZNT) nilainya yang diamankan sebanyak Rp23,3 triliun,” ungkap Menteri Nusron.

Dalam kesempatan ini Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri Agraria/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; dan Ketua Satgas Anti-Mafia Tanah yang juga selaku Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan menyaksikan penyematan pin dan pemberian penghargaan kepada 74 orang yang mendapatkan apresiasi.

Penyematan pin dan pemberian piagam penghargaan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono; Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Suharto; Plt. Wakil Kepala Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana; Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Syarief Hiarie; Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Syahardiantono.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri, Komjen Syahardiantono saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Pertanahan, Rabu (03/12/2025).

“Kita perlu memperkuat kolaborasi. Kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat agar setiap proses pencegahan dan penegakan hukum dapat berjalan lebih komprehensif, transparan, dan efektif. Seperti yang disampaikan Bapak Menteri ATR/Kepala BPN.” tegas Syahardiantono.

Berbagai upaya terintegrasi Satgas Pencegahan dan Penanganan Mafia Tanah menunjukkan hasil yang signifikan. Data Polri menyebutkan bahwa jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) terkait perkara pertanahan mengalami penurunan drastis dari 222 laporan pada tahun 2024 menjadi 94 laporan pada 2025.

“Penurunan lebih dari 100% ini mencerminkan semakin efektifnya langkah pencegahan, penyelidikan, dan penanganan perkara yang dilakukan bersama,” tutur Syahardiantono.

Selain itu, dari 107 target operasi yang ditetapkan, sebanyak 90 kasus mafia tanah berhasil ditangani dengan menetapkan 185 tersangka. Satgas Pencegahan dan Penanganan Mafia Tanah juga berhasil menyelamatkan lebih dari 14.000 hektare tanah serta mencegah potensi kerugian negara lebih dari Rp23 triliun.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas lembaga telah memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Menteri ATR/Kepala BPN, memanfaatkan Rakor ini untuk mengajak seluruh pihak terkait mempererat kolaborasi memberantas kejahatan mafia tanah.

“Saya ingin menegaskan bahwa memberantas praktik mafia tanah bukan hanya tugas sektoral Kementerian ATR/BPN. Saya jamin tidak mungkin mampu jika hanya mengandalkan Kementerian ATR/BPN,” ungkapnya.

Mafia tanah terus bermetamorfosis. Oleh karena itu, Menteri Nusron menyebut perlu menjalankan dua kunci utama untuk memberantasnya, yakni ketegasan APH dalam menangkap dan menjerat pelaku dengan pasal yang kuat serta integritas internal ATR/BPN, khususnya agar pegawai tidak terlibat dalam ekosistem mafia tanah.

JAKARTA, Eranasional.com – Terkait penanganan kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur dengan tersangka Ismail Bolong Cs. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah memberikan tanggapannya.

Herdiansyah menilai polisi seharusnya  juga menyelidiki masalah dugaan suap maupun tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

Aktivis yang juga merupakan inisiator Aksi Kamisan Kaltim ini mengungkapkan bahwa Polisi semestinya tidak berfokus pada perizinan tambang ilegal saja. Dalam menyelidiki suap dan gratifikasi, menurutnya, akan bisa membongkar adanya keterlibatan Polri dalam bisnis tambang ilegal ini.

“Kalau soal teknis penyelidikan, penerapan pasal pencucian uang memang bisa jadi pertimbangan. Tapi jauh lebih penting mengejar dugaan korupsinya, dalam hal ini dugaan suap dan gratifikasinya. Delik korupsi ini yang bisa membongkar keterlibatan aparat kepolisian terutama petinggi polri yang diduga menikmati hasil kejahatan bisnis tambang ilegal,” kata Herdiansyah lewat pesan tertulis Senin 26 Desember 2022.

Sejak awal sudah curiga kasus ini akan dilokalisir

Herdiansyah sedari awal sudah mencurigai bahwa penanganan kasus tambang ilegal ini janggal. Kecurigaan itu muncul setelah ada upaya Polri untuk melokalisir kasus Ismail Bolong hanya kepada kejahatan tambang ilegal saja. Sementara dugaan suap dan pencucian uangnya seolah diendapkan.

“Padahal kalau merujuk video pengakuan Ismail Bolong dan surat hasil penyelidikan Divisi Propam tertanggal 7 april 2022 itu, mestinya nama-nama petinggi Polri yang disebutkan juga mesti diperiksa,” ujarnya.

Disampaikan oleh Herdiansyah bahwa kejanggalan ini justru dapat menimbulkan rasa penasaran publik. Terlebih tidak adanya nama anggota Polri yang menjadi terseret dalam kasus ini.

“Ini kejanggalan yang membuat publik heran. Jangan sampai kasus ini hanya mentok di Ismail Bolong tanpa menyasar aparat kepolisian yang diduga kuat terlibat dalam bisnis haram ini. Jadi seharusnya tidak hanya menyeret Ismail Bolong sebagai pelaku di lapangan, tapi juga mesti menyasar mereka-mereka yang menikmati hasilnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan telah mengembalikan berkas perkara penanganan kasus tambang ilegal Ismail Bolong cs ke polisi. Kejaksaan Agung menyatakan masih ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh penyidik.

Selanjutnya, kontruksi perkara kasus Ismail Bolong versi polisi

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Ismail Bolong dan dua orang lainnya sebagai tersangka pada kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Dua tersangka itu adalah Budi alias BP, dan Rintho alias RP.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Polri Komisaris Besar Nurul Azizah mengatakan Ismail dalam kasus ini berperan sebagai pengatur kegiatan tambang ilegal di Kalimantan Timur. Selain itu, Ismail merupakan Komisaris dari PT Energindo Mitra Pratama (PT EMP).

Ismail diduga mengatur kegiatan penambangan ilegal di terminal khusus PT Makaramma Timur Energi (MTE) dan di lokasi penyimpanan batu bara hasil penambangan yang termasuk PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) PT Santan Batubara.

“IB (Ismail Bolong) berperan mengatur rangkaian kegiatan penambangan ilegal pada lingkungan PKP2B perusahaan lain,” kata Nurul lewat pesan video yang dibagikan, Kamis 8 Desember 2022.

Untuk tersangka Budi alias BP, menurut Nurul, berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin. Untuk Rinto alias RP bertugas sebagai direktur PT Energindo Mitra Pratama.

“BP berperan sebagai penambang batu bara tanpa izin atau ilegal. RP sebagai kuasa direktur PT EMP berperan mengatur operasional batu bara dari mulai kegiatan penambangan, pengangkutan dan penguatan dalam rangka dijual dengan atas nama PT EMP,” kata Nurul.

Nurul mengungkapkan bahwa mereka bertiga dikenakan Pasal 158 dan 161 UU Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara. “Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar serta pasal 55 ayat 1 KUHP,” ujarnya.

 Selanjutnya, kasus Ismail Bolong bongkar praktek beking tambang ilegal oleh aparat

Dugaan adanya perlindungan dari aparat terhadap aktivitas tambang ilegal mencuat sejak awal November lalu. Saat itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengadakan diskusi bertajuk ‘Persekongkolan Geng Tambang di Polisi dengan Oligarki Tambang.’

Dalam diskusi itulah pertama kalinya video pengakuan Ismail Bolong diputar. Akan tetapi pemutaran video itu sempat mengalami pembajakan dari pihak yang tak diketahui.

Dalam video yang kemudian viral di dunia maya itu, Ismail mengakui memberikan uang bernilai miliaran rupiah kepada sejumlah petinggi Polri. Diantaranya adalah Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

Belakangan, Ismail Bolong membantah keterangan dalam video itu. Dia menyatakan video itu dibuat saat dirinya diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Dia mengaku dipaksa membaca teks yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh seorang perwira.

Dokumen LHP Divpropam sebut aliran dana ke perwira Polri

Tak lama setelah video itu viral, muncul dua dokumen laporan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Dua dokumen itu ditandatangani oleh mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, dan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Ferdy Sambo. Keduanya kini menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Dalam laporan tersebut, Sambo cs menyebut telah menemukan bukti yang kuat terkait adanya pembiaran aktivitas tambang ilegal yang dilakukan oleh Ismail Bolong. Sambo juga memperinci aliran dana kepada sejumlah perwira tersebut.

Hendra Kurniawan membantah adanya tekanan dalam pemeriksaan terhadap Ismail Bolong. Melalui pengacaranya, Henry Yosodiningrat, dia menyatakan video itu dibuat untuk menguatkan tudingan adanya keterlibatan sejumlah perwira dan anggota Polri lainnya.

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto pun membantah menerima aliran dana Ismail Bolong seperti tertuang dalam dokumen yang ditandatangani Sambo dan Hendra. Dia justru balik menuding Sambo dan Hendra menerima uang dari Ismail karena tak langsung menangkapnya.

BATAM – Coruption Investigtion comite (CIC) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Polri Komjen.Pol.Agus Adrianto untuk menindak para cukong judi di Batam. Dikarenakan maraknya perjudian Gelper ditengah masyarakat khusunya di kota Batam yang berlokasi di Nagoya Depan Ramayana NEW SKY FILLA,serta belakang pujasera Nagoya Batam.

Perjudian ini dikalangan Warga Batam biasa disebut Jackpot. Adapun permainan judi Jackpot ini beraneka ragam, seperti tembak ikan, boll dan sejenisnya.

Menurut R.Bambang selaku Ketua Umum CIC menegaskan, jackpot ini terletak di daerah Nagoya-Jodoh dan sekitar wilayah di kota Batam.

“Padahal perjudian ini dilarang dalam Undang- Undang di indonesia. Tetapi perjudian ini tetap dibuka dan tidak pernah tersentuh oleh pihak kepolisian khusunya wilayah Polda Kepri dan Pemerintah Kota Batam. Ketika tim Bareskrim Polri turun ke lokasi tersebut tutup, dan di duga selalu saja bocor kehadiran dari Bareskrim Polri yang datang ke Batam untuk menindak para cukong judi Jacpot,” tegas Bambang, kepada wartawan di Tanjung Pinang Selasa (2/11/2021).

CIC menilai keberadaan judi Jacpot di Batam bukan rahasia umum lagi, sebenarnya ada apa dengan perjudian jackpot ini,siapakah otak “Intlektual” di balek layar serta siapa oknum yang membeking perjudian ini di Batam.

Harapan CIC memintak kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera menutup perjudian Jackpot di Batam. Karena sangat meresahkan warga dan masyarakat sekitar.

Jika ini dibiarkan terus menerus, lanjut ia menambahkan maka benarlah isu yang berkembang ditengah masyarakat, ada oknum yang membacking perjudian Jacpot di Batam.

Ketua Umum CIC memaparkan, maraknya praktek perjudian tersebut, banyak sekali berbagai modus judi berkedok gelanggang permainan (gelper) atau elektronik yang dilakukan pelaku usaha judi di Batam. “Salah satu modus yang kerap dilakukan adalah menukarkan “hadiah” rokok dengan uang sesuai kesepakatan antara pemain dan pengelola,” lanjutnya.

Bambang menambahkan, ini sebenarnya modus lama untuk menghindari pantauan aparat keamanan. Sehingga banyak cara yang dilkukan yakni penukaran uang, maka dengan uang tersebut cukup ampuh karena transaksinya dilakukan secara terpisah dari arena gelper.

CIC telah masuk kelokasi perjudian untuk melakukan investigasi, ternyata benar banyak oknum aparat yang berkeliaran di dalam arena lokasi perjudian Jacpot tersebut. “Bahkan ada yang main di arena perjudiannya. Jelas ini merusak marwah Institusi Kepolisian, CIC juga menagih janji dan ucapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang akan memotong “Kepala” pimpinan di seluruh jajaran Polri,atau itu hanya “Isapan Jempol” saja,” bebernya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, kurir penukaran uang itu sebenarnya telah siaga di kedai. “Tapi tidak dipastikan satu slop rokok itu dihargai dengan uang berapa banyak. Kalau tidak ada warung, biasanya penukaran uang yang diketahui sudah menjadi ciri-cirinya itu akan menunggu di tempat yang aman dari pantauan aparat. Kita lihat bernyalikah pihak Polri menindak tegas para cukong judi Jacpot dan menutup lokasi perjudian di Batam, kita tunggu saja,” pungkasnya.

Jakarta- Bareskrim Polri telah menangkap 45 orang tersangka kasus pinjaman online (pinjol) ilegal dalam sepekan terakhir. Salah satu pelaku menggunakan kedok koperasi simpan pinjam dalam menjalankan aksinya.

Dalam hal ini, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan perkembangan penanganan pinjaman online (Pinjol) illegal yang telah dilaksanakan oleh jajaran polri sesuai dengan intruksi Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri, kita sudah mengungkap 13 perusahaan pinjaman online (Pinjol) Ilegal dan 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pertama, perkara yang diungkapkan oleh Bareskrim mulai dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat, Polda Jawa Tengah.

“Sementara perkembangan dari kasus tersebut kita sudah menganalisis kemudian dari hasil tersebut akan kita distribusikan kepada seluruh wilayah agar pelaku-pelaku usaha pinjaman online illegal ini bisa kita tindak sesuai apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah,” ujarnya melalui keterangan resminya di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (22/10)

Dikatakan Kabareskrim, bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Menko Polhukam tadi pinjaman online illegal ini secara objektif dan subyektif tidak memenuhi unsur keperdataan yang dimana artinya kepada mereka tindakan-tindakanya illegal.

“Sehingga ini perlu kita lakukan penindakan, untuk keputusan pemerintah yang menghimbau kepada masyrakat yang sudah terlanjut jadi korban pinjol illegal tersebut kami jajaran kepolisian siap untuk memberikan pengamanan,” bebernya

Seperti kita ketahui, lanjutnya atas perintah dari Bapak Kapolri kami sudah menerbitkan Telegram (TR) kepada seluruh Polda untuk memberikan respon cepat kepada keluhan masyarakat apabila ada tindakan-tindakan yang dirasakan mengganggu secara psikis maupun fisik kepada masyarakat yang kebetulan menjadi korban pinjol illegal ini

“Jadi mohon kepada masyrakat untuk berani melaporkan kepada kepolisian atas peristiwa apa yang terjadi terkait dengan pinjol illegal ini,” pungkasnya

Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan, saat ini Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) semakin mantap mengejar kembalinya uang negara yang menggantung dalam kasus BLBI. Pasalnya kini Satgas dibekali Keppres baru dan personil tambahan, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di jajaran Pengarah dan Kabareskrim Polri di jajaran Pelaksana.

Mahfud yang juga Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI ini menjelaskan, masuknya Kabareskrim Polri ke dalam Keppres baru diperlukan, terutama menghatasi permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana.

“Di dalam Kepres baru ini, ada nama Kabareskrim, masuk disini karena kalau ada masalah pidana akan segara ditangani. Apa misalnya masalah pidananya? Tanah sudah diselesaikan kepada negara secara sah, tiba-tiba dijual dengan dokumen palsu dan sebagainya, itu nanti pidana. Negara akan turun tangan ada Bareskrim, ada Jamdatun dan Kejaksaan Agung,” ujar Mahfud MD usai memimpin rapat Satgas BLBI di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (7/10).

Sementara itu, menurut Mahfud, jika Satgas menemui permasalahan terkait dengan tanah, baik permasalahan sertifikat ataupun administrasi lainnya, akan segera ditangani oleh Menteri ATR/BPN.

Satgas BLBI dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Meski pada dasanya adalah permasalahan perdata, permasalahan pidana kemungkinan juga akan muncul.

“Kita memang tekanannya perdata. Tapi saya sudah dibekali dengan dua Keppres, Satgas Hak Tagih negara atas BLBI itu dulu, dulu modal pertama melakukan langkah-langkah, ternyata di tengah jalan, kemungkinan ada langkah-langkah hukum lain yang dilakukan sehingga saya dimodali Kepres baru lain, yang baru terbit hari Rabu tanggal 6 Oktober,” Ujar Mahfud didampingi Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, Kepala Bareskrim Komjen Agus Andrianto dan Deputi III Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo yang juga sekretaris Satgas.

Sampai saat ini, menurut Mahfud, sudah ada beberapa langkah yang positif, misalnya memastikan aset-aset yang sudah harus dikuasai oleh negara, kemudian melakukan penyitaan uang. Menurut Mahfud, sebagian besar yang dipanggil Satgas datang dan memberi komitmen untuk membayar.

Mahfud menegaskan, dalam melakukan berbagai upaya penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara, Satgas BLBI akan melakukan tindakan tegas bagi obligor yang tidak serius dalam menunaikan kewajiban.

“Ini semuanya nanti kalau menyangkut hak tagih negara mungkin akan melakukan penyitaan. Kalau sudah dipanggil, terus memberi keterangan kemudian memastikan bahwa kita mempunyai catatan hutang. Kalau tidak mau menyelesaikan secara baik-baik, kita lakukan penyitaan. Mungkin juga ada masalah pidananya,” tegas Mahfud.

Untuk itu, Mahfud meminta agar para obligor bekerjasama dalam mengembalikan kewajibannya kepada negara, terutama dalam kondisi saat ini.

“Saya ingin semuanya bekerjasama, mengembalikan hutangnya kepada negara. Karena negara sekarang membutuhkan untuk dikembalikan kepada rakyat. Digunakan untuk kepentingan rakyat, itu tugas negara. Jangan main-main, rakyat sekarang sedang susah, berkali-kali saya katakan, kalau anda main-main nanti akan ada langkah-langkah berikutnya,” pungkas Mahfud MD.

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini mencapai 7,07% pada kuartal ke-II tahun 2021.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram dalam rangka menjaga dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-III dan kuartal-IV tahun 2021.

Surat Telegram bernomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021 yang ditujukan kepada para Kapolda agar memerintahkan Direskrimum dan Direskrimsus untuk melanjutkan dan meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan kordinasi dengan BPKP, Kejaksaan dan BPK RI di wilayah masing-masing untuk melaksanakan:

– Pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi belanja daerah (APBD) melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemda untuk meningkatkan penyerapan anggaran.

– Pemantauan, pengawasan, pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yakni dalam realisasi program dan penyerapan anggaran perlinkes, perlinsos, program prioritas, dukungan UMKM dan koorporasi serta insentif usaha.

– Mendukung kebijakan pemerintah terutama dalam rangka percepatan perizinian berusaha untuk menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman kepada para investor yang akan dan yang telah berinvestasi diwilayah masing-masing.

– Menghindari tindakan penegakan hukum yang kontra produktif sehingga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Komjen Agus membenarkan Surat Telegram tersebut untuk menjaga dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kwartal-III dan IV tahun 2021.

“Polri mendukung penuh pertumbuhan ekonomi nasional”, tegas Komjen Agus Sabtu (7/8/2021).

Lebih lanjut Komjen Agus mengatakan bahwa jajaran Polri harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah, bukan penyebab timbulnya masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan-II tahun 2021 mencapai 7,07%.

Hal ini ditunjang dari belanja Pemerintah, konsumsi, investasi, ekspor dan sektor manufaktur.

JAKARTA – Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto melakukan pengecekan langsung ke pabrik obat PT Pyridam Farma di Cianjur, Jawa Barat, Jumat (9/7/2021). Ia melakukan dialog langsung dengan Direktur Utama, Manajer dan Kepala Pabrik.

Dalam tinjauannya, Agus meminta agar segera melakukan distribusi obat-obatan yang kerap digunakan untuk pasien terpapar Covid-19 atau virus corona, di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat ini.

“Untuk anggota dilapangan harus diinformasikan juga bahwa obat harus segera didistribusikan,” kata Agus kepada wartawan, Jumat (9/7/2021)

Tak hanya segera didistribusikan, menurut Agus, peredaran obat-obatan tersebut juga harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Distribusi obat juga harus dipedomani sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah,” ujar Agus.

Usai berdialog dengan pihak distributor, Agus menyebut bakal menyampaikan beberapa poin ke Kemenkes terkait dengan surat edaran kepada seluruh perusahaan farmasi untuk mencoret harga edaran lama.

“Untuk disesuaikan dengan HET baru. Mohon agar disegerakan karena ini situasi darurat. Yang penting diinvoicenya harus dicantumkan sesuai HET,” ucap Agus

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram terkait penegakan hukum di masa PPKM Darurat Jawa – Bali.

Surat Telegram bernomor ST/1373/VII/H.U.K/7.1./2021 ini juga merespon hasil konferensi pers Kemenko Marvest, Kemenkes dan Kabareskrim Polri terkait harga eceran tertinggi (HET) obat-obatan dan Alkes dimasa pandemi Covid-19.

“Polri mendukung penuh penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021”, ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto kepada awak media Minggu (4/7/2021).

Lebih lanjut Komjen Agus mengatakan bahwa dimasa pandemi Covid-19 khususnya dalam rangka penerapan PPKM Darurat ini akses obat-obatan dan alat-alat kesehatan harus dipermudah.

“Jangan sampai ada penimbunan obat-obatan dan alkes, jangan mengambil kesempatan, kami akan tindak tegas begitupun kepada pihak-pihak yang menghambat upaya Pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 termasuk penyebaran berita bohong/hoaks”, tegas Komjen Agus.

Jenderal bintang 3 ini juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying, karena itu menimbulkan stigma buruk dalam tatanan sosial.

Pantauan awak media, Surat Telegram yang ditujukan kepada para Kapolda dan bersifat perintah ini berisi 5 poin penting diantaranya:

1. Melakukan pengawasan terkait kepatuhan semua pihak dalam menjalankan PPKM Darurat dan pengendalian HET obat dalam masa pandemi Covid-19.

2. Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan serta penjualan obat diatas HET sehingga masyarakat sulit mendapatkan obat dan alkes.

3. Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap tindakan yang menghambat segala upaya Pemerintah dalam melakukan penanggulangan wabah Covid-19 termasuk terhadap penyebaran berita bohong/hoaks.

4. Mempelajari, memahami serta melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan terkait penerapan pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dimasa pandemi Covid-19.

5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri up Kabareskrim.