Pengakuan tersebut terungkap dalam sidang ke-5 yang turut menyeret Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang, HM Kunang, serta kontraktor Sarjan.

Dalam persidangan, hakim anggota Jeffry Yefta Sinaga secara langsung mengonfirmasi isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Henri terkait dugaan aliran dana ke sejumlah institusi penegak hukum.

“Berdasarkan BAP saudara, ada pemberian uang ke Polda, Kanit, Krimsus, Kejati Jawa Barat dan Kejari Kabupaten Bekasi. Itu uang apa?” tanya hakim dalam sidang, Rabu (8/4) kemarin.

Dengan nada tegas, Henri menjawab, “Uang suap, Pak Hakim.”

Tak berhenti di situ, hakim kembali menggali motif di balik pemberian uang tersebut.

Henri pun mengakui bahwa uang itu diberikan agar laporan masyarakat yang masuk tidak berlanjut ke proses hukum.

“Agar tidak berlanjut, terkait adanya laporan kelompok masyarakat,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Pengakuan ini langsung memantik respons keras dari majelis hakim.

Hakim Jeffry menilai tindakan tersebut menunjukkan adanya kesadaran atas dugaan perbuatan korupsi yang dilakukan, sekaligus upaya sistematis untuk menghambat proses penegakan hukum.

“Artinya saudara merasa bersalah, karena laporan itu berbau korupsi, lalu saudara berupaya menghentikannya dengan menyuap,” tegas hakim.

Ia bahkan menyayangkan sikap Henri yang dinilai tidak hanya terlibat dalam praktik suap, tetapi juga mencoba merusak integritas lembaga penegak hukum.

“Luar biasa saudara. Bukan hanya menerima suap, tapi juga menyuap pihak lain untuk menutupi perbuatan saudara,” tandasnya.

Fakta persidangan ini memperluas dimensi kasus, dari sekadar praktik suap proyek menjadi dugaan intervensi terhadap aparat penegak hukum.

Jika terbukti, praktik tersebut tidak hanya mencoreng tata kelola pemerintahan daerah, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi independensi institusi penegak hukum di tingkat daerah.

Setiap ketua RT dan RW menerima honorarium sebesar Rp1 juta per bulan yang ditransfer langsung ke rekening Bank bjb. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP).

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, menjelaskan bahwa pencairan hanya diberikan kepada ketua RT dan RW yang telah menyerahkan dokumen lengkap.

Ia menegaskan bahwa honor rutin tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik pada tingkat desa.

“Seluruh dokumen yang masuk ke DPMD dan dinyatakan lengkap langsung diproses ke BPKAD. Dan yang sudah masuk ke BPKAD, saya minta dipastikan cair hari ini,” ujar Ida.

Berdasarkan data per 25 November 2025:

Sumber ADD: 177 desa menyerahkan berkas ke DPMD, 175 desa diproses BPKAD.

Sumber BHP: 170 desa menyerahkan berkas ke DPMD, 167 desa diproses BPKAD.

Ida mengakui bahwa keterlambatan pencairan sebelumnya disebabkan dokumen yang belum lengkap serta adanya proses dana bagi hasil yang wajib diselesaikan lebih dahulu.

Percepatan administrasi mulai terjadi setelah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang berkoordinasi dengan para kepala desa dan BPD.

“Setelah dicek, bukan tidak cair, tetapi perbaikan dokumennya lambat ditindaklanjuti. Jika belum lengkap, otomatis kembali ke desa dan harus segera diperbaiki,” jelasnya.

Dokumen pencairan harus melewati verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan sebelum diteruskan ke DPMD dan kemudian diproses BPKAD.

Ida juga mengingatkan para ketua RT dan RW serta perangkat desa untuk segera melaporkan perubahan data kependudukan seperti kematian, kelahiran, perpindahan, maupun kedatangan penduduk baru agar program BPJS tetap tepat sasaran.

Respons Ketua RT

Ketua RT 08 RW 03 Perumahan Bintang Sriamur Residence, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Dedi Beben (46), membenarkan bahwa honorarium untuk periode tiga bulan tersebut sudah masuk ke rekening.

Menurutnya, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional lingkungan, terutama menghadapi musim hujan. Mulai dari kegiatan kerja bakti hingga penanganan potensi banjir.

“Kita manfaatkan untuk kepentingan lingkungan. Menjelang musim hujan, banyak kegiatan bersih-bersih. Warga juga sering meminta berbagai kebutuhan lingkungan, jadi honor ini sangat membantu,” kata Dedi.

Ia mencontohkan pembangunan tembok penahan banjir yang bisa menghabiskan biaya hingga Rp6 juta dan kerap menimbulkan defisit. Meski tugas RT merupakan kerja sosial, ia mengapresiasi adanya dukungan pemerintah daerah.

“Dana apresiasi ini menjadi penyemangat bahwa peran kami tetap diperhatikan,” pungkasnya.

Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman. Pemeriksaan yang dilakukan pada Kamis (4/11), berlangsung selama tujuh jam. Pemeriksaan tersebut dilakukan berkaitan dengan pengadaan toilet mewah senilai Rp98 miliar.

Soleman yang juga merupakan wakil dari Fraksi PDI-Perjuangan di DPRD Kabupaten Bekasi mengatakan bahwa usulan pengadaan toilet itu berasal dari kedinasan. Ia hanya melakukan pembahasan anggaran hingga ketuk palu.

Angka pendanaan yang cukup besar itu dikatakan untuk membangun 488 toilet di sekolah-sekolah Kabupaten Bekasi. Lalu mengapa harga pengadaannya sangat tinggi, belum Ia ungkapkan. Hal tersebut tentu mengundang lembaga anti rasuah melakukan penyelidikan.

“Tadi pertanyaannya terkait proses penganggaran saja. Semua penganggaran dari Dinas di Pemerintah Kabupaten,” ujar Soleman yang ketahuan berjalan keluar dari gedung KPK.

Sebelumnya nama Soleman tak ada dalam jadwal pemeriksaan per-Kamis. Namun KPK memanggil dan memeriksa Wakit Ketua DPRD Kabupaten Bekasi itu dalam kapasitasnya sebagai terperiksa. Ia datang tanpa pengawalan dan ini adalah pemenuhan panggilan untuk pemeriksaan pertama kasus toilet mewah.

Dalam kasus toilet mewah ini menjadi sorotan banyak pihak lantaran dibangun dengan anggaran yang cukup besar. Terlebih lagi dalam kondisi pandemi. Jika dirinci lebih detail dari total 488 toilet yang akan dibangun, berarti setiap toilet dialokasikan dana sebesar Rp200 jutaan. Dengan dana sebesar itu, diperkirakan bisa membangun rumah atau penanganan kemiskinan di wilayah Kabupaten Bekasi.

Pemeriksaan yang dilakukan KPK ini bukan pertama kalinya terhadap Soleman. Pada 2019 lalu, Ia diperiksa terkait kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Kab. Bekasi – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melanjutkan pelaksanaan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN menggelar tes urine yang ketiga kalinya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dengan menerapkan protokol kesehatan, Selasa (05/10/2021).

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, mengatakan dalam sambutannya bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan upaya pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, serta kewajiban dalam seleksi jabatan.

Pada kesempatan yang sama, Dini Raina Sari selaku perwakilan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah serius dan gigih dalam mengimplementasikan Inpres Nomor 2 Tahun 2020.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Hiskia Simarmata, menyatakan dukungannya atas rencana aksi ini karena dapat bermanfaat untuk lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Dilaksanakan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ini, saya sangat setuju. Karena salah satunya ingin membuktikan bahwa seluruh dan pegawai yang ada di sini steril dan tidak boleh terlibat dalam narkoba. Jika sudah terkena bisa menghambat kinerja sehingga malas bekerja,” ujarnya.

Tesyalonica Megan selaku Asisten Surveyor Kadastral berlisensi (ASKB) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, mengikuti tes urine kali ini. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini bagus untuk para pegawai dan perlu dukungan penuh.

“Acara ini baik sekali karena di tengah kesibukan, kami harus meyakinkan diri kita semua bersih dari narkoba,” imbuhnya.

Kegiatan tes urine di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ini dilakukan kepada 235 pegawai. Dua kegiatan sebelumnya dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kantor Pertanahan Kota Bekasi.

Pewarta: Agung Nugroho

BEKASI – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melarang aparatur wilayah untuk menarik biaya dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

“Kami sudah imbau dan sosialisasikan kepada masyarakat begitu. Karena ini kan program pemerintah untuk masyarakat, jadi jangan ada lagi (pungli),” ungkap Kepala BPN Kabupaten Bekasi, Hiskia Simarmata kepada wartawan di Bekasi, Jumat (17/9)

Ia meminta, aparatur wilayah mulai dari tingkat desa hingga RT dan RW tidak memungut biaya di luar batas wajar kepada masyarakat. Pasalnya, pendaftar PTSL sudah mengeluarkan biaya pada pra-persiapan PTSL, seperti biaya pemberkasan, PPH dan PPHTB yang memang menjadi kewajiban.

Ia juga menegaskan kepada jajarannya bila terlibat (pungli) akan dikenakan sanksi tegas. “Saya akan pecat langsung anggota saya bila terbukti terlibat, masyarakat juga bisa melaporkan langsung bila ada oknum BPN meminta biaya pengurusan sertifikat, catat namanya segera laporkan, saya akan tindak langsung,” tegas Hiskia Simarmata.

“Saya sudah meminta kepada Bupati Kabupaten Bekasi agar PPHTB gratis. Karena kondisi saat ini akibat Covid-19 dan PPKM ekonomi masyarakat sedang susah, jadi kami sudah bersurat permohonan kepada Bupati,” ujar Kakantah Kab. Bekasi.

Namun, mantan Kakantah Jakarta Utara ini menegaskan seluruh proses yang dilakukan BPN dalam melaksanakan program PTSL tidak membebankan biaya kepada masyarakat.

Hiskia Simarmata menyebutkan, tahun ini program PTSL di Kabupaten Bekasi menyasar 100 ribu peta bidang dan 108 ribu Sht.

Menurutnya, jumlah tersebut barh bertambah, karena Kakan sebelumnya dengan Pemkab Bogor ada hubungan kesepakatan penambahan target, target sebelumnya yakni 50 ribu peta bidang dan 70 ribu Sht.

Kakantah Kab. Bekasi menyebutkan target yang terealisasi sudah mencapai 47.900 bidang. “Jadi kami kejar terus agar target tahun ini terpenuhi,” ungkapnya.

Hiskia Simarmata juga menghimbau masyarakat agar berbondong bondong mendaftarkan tanahnya menjadi sertifikat.

“Kesempatan tidak ada dua kali selagi program PTSL ini masih berjalan biaya gratis, namun bila waktunya selesai pada tahun 2024 maka masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya pada tahun tersebut akan dikenakan biaya,” pungkasnya

Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memastikan stok vaksin COVID-19 di wilayahnya aman karena pekan ini kembali menerima pasokan vaksin dari pemerintah provinsi.

“Pendistribusian ke sejumlah Puskesmas yang pekan lalu sempat kehabisan stok, juga sudah dilakukan, semua sudah ada peruntukannya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti di Cikarang, Minggu (22/8/2021).

Dia mengatakan penambahan alokasi vaksin dibutuhkan guna mendukung upaya percepatan program vaksinasi pemerintah, sekaligus mengejar target capaian vaksinasi di daerahnya melalui program Bekasi Berantas Pandemi atau “Berani”.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, kata dia, baru menerima 25.000 dosis vaksin merek Moderna yang telah didistribusikan ke seluruh fasilitas kesehatan. Vaksin buatan Amerika tersebut diperuntukkan bagi tenaga kesehatan sebagai vaksinasi dosis ketiga, selain itu juga diberikan kepada masyarakat umum yang belum pernah divaksin sama sekali.

“Vaksin merek Pfizer juga sudah ada 75.000 dosis. Insya Allah mulai Senin besok dipakai. Jadi semua skema vaksinasi kita gunakan untuk mendukung program akselerasi vaksinasi,” katanya.

Sri Enny mengatakan vaksin merek Sinovac dan AstraZeneca masih tetap digunakan terutama bagi warga yang akan menerima suntik vaksin dosis kedua. “Kami selalu mengajukan penambahan dan kami selalu dipasok pemerintah. Saya pastikan stok vaksin untuk masyarakat aman, baik dosis pertama maupun kedua,” ucapnya.

“Stok vaksin ini didistribusikan kontinyu. Begitu sampai di Kabupaten Bekasi pasti langsung didistribusikan dan sebelum itu habis dikirim lagi, seterusnya seperti itu alurnya,” imbuh dia.