Dalam kabar yang beredar, disebutkan bahwa sekitar 700 orang yang diduga merupakan karyawan tambang berada di dalam lubang pertambangan saat peristiwa terjadi. Mereka dikabarkan terjebak setelah muncul kepulan asap yang diduga mengandung gas beracun atau zat kimia berbahaya.

Namun hingga saat ini, informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.

Kapolsek Nanggung, AKP Ucup Supriatna, menegaskan bahwa pihak kepolisian belum dapat memastikan kebenaran kabar yang menyebut adanya ratusan korban jiwa di area pertambangan Antam tersebut.

“Kami belum bisa memastikan kebenaran informasi itu. Baik soal jumlah korban maupun penyebab kejadian, apakah karena gas beracun atau faktor lain,” ujar AKP Ucup.

Sejak laporan pertama dilayangkan pada 29 September 2025, hingga beberapa pekan kemudian belum ada penetapan tersangka maupun penangkapan terhadap terduga pelaku.

Kasus ini tercatat dengan Nomor Polisi: LP/STTLP/B/1868/IX/2025/SPKT/RES BGR/POLDA JBR, dan ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bogor.

Korban berinisial N (8) diduga menjadi korban pencabulan oleh seorang pria berinisial AS (55), yang merupakan tetangga sekampung korban di wilayah Tanjungsari.

Perwakilan keluarga korban, Nurhayati, menyampaikan rasa kecewa dan frustrasinya atas lambannya perkembangan kasus ini.

“Laporan kami sudah masuk sejak 29 September lalu, tapi sampai sekarang perkembangan belum terlalu signifikan. Ada apa ya kok lambat, sementara dugaan pelaku masih berkeliaran,” ujar Nurhayati kepada eranasional di kediamannya, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, keluarga korban merasa hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan seakan diabaikan.

“Kami hanya ingin keadilan ditegakkan, tetapi sepertinya sangat sulit,” tambahnya.

Kasus ini juga telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor.

Nurhayati menegaskan, aparat penegak hukum seharusnya memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak.

“Kasus seperti ini seharusnya menjadi prioritas. Apalagi sudah ada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan UU Perlindungan Anak yang jelas mengatur penegakan hukumnya. Penetapan tersangka dan penangkapan pelaku penting untuk menunjukkan bahwa aparat tidak main-main dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak,” tuturnya.

Sementara itu, pada Kamis (6/11/2025) sore, pihak kepolisian akhirnya memberikan tanggapan resmi.

Melalui KBO Reskrim Polres Bogor, pihaknya memastikan bahwa kasus tersebut sedang ditangani oleh Unit PPA dan akan segera ditindaklanjuti sesuai prosedur.

“Kasus ini sedang dalam penanganan Unit PPA. Kami pastikan akan segera ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku,” ujar perwakilan KBO Reskrim Polres Bogor saat dikonfirmasi.

Hingga kini, pihak keluarga korban berharap agar proses hukum berjalan transparan dan cepat, demi memberikan rasa keadilan bagi korban kecil yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.

Reporter : Athan

Tragedi yang terjadi beberapa hari lalu ini menuai simpati dari berbagai pihak, termasuk dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dalam kunjungannya, Bupati Rudi menyampaikan rasa prihatin dan empati terhadap para korban, serta menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh bangunan sekolah di Kabupaten Bogor.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Bogor akan bekerjasama dengan dinas terkait untuk mengkoreksi ulang setiap gedung sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bogor,” ujar Rudi Susmanto saat jumpa pers di lokasi.

Bupati Rudi mengungkapkan bahwa kejadian ini bukan yang pertama kali terjadi.

Sebelumnya, peristiwa serupa juga menimpa SMKN 1 Cileungsi. Kedua kasus ini, menurutnya, memiliki pola kerusakan yang hampir sama.

“Kalau saya lihat, bangunan sekolah tersebut menggunakan bahan baja ringan dengan atap genting dari tanah liat. Kemungkinan besar rangka baja ringan tidak mampu menahan beban berat dari genting tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rudi menuturkan bahwa pemerintah daerah akan mengulas kembali standar konstruksi dan keamanan seluruh gedung sekolah di wilayahnya agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Terkait korban, Rudi melaporkan bahwa terdapat 20 siswa yang menjadi korban dalam insiden ini. Sebanyak 15 orang mengalami luka ringan dan telah dipulangkan, sementara lima siswa lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit di Kabupaten Bogor.

“Alhamdulillah, kondisi kelima siswa yang dirawat sudah membaik dan akan segera pulang,” kata Rudi.

Menutup keterangannya, Bupati Rudi menyampaikan dukacita dan keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut.

“Sekali lagi saya, selaku Bupati Bogor, menyampaikan turut prihatin kepada para siswa-siswi yang menjadi korban atas runtuhnya bangunan SMKN 1 Gunung Putri. Kejadian ini menjadi pembelajaran agar kita semua lebih memperhatikan bahan material dan keamanan setiap gedung sekolah di Kabupaten Bogor,” tutupnya.

Reporter : Athan

​Momen ini menjadi sejarah baru dalam dunia perumahan rakyat lantaran melibatkan total 25.000 unit rumah subsidi yang diresmikan secara serentak.

​Prosesi akad ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia.

Sebanyak 200 perwakilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hadir secara fisik di lokasi pusat kegiatan, sementara 24.800 unit sisanya tersebar di 33 provinsi di seluruh Tanah Air turut disaksikan secara daring.

​Kehadiran Presiden Prabowo dalam momen sakral ini menjadi simbol dukungan penuh pemerintah terhadap percepatan program penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Program ini menjadi salah satu prioritas utama Kabinet Prabowo-Gibran, 350.000 Unit Rumah Subsidi untuk Rakyat.

​Acara yang diinisiasi oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan didukung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini digelar dalam rangka mengejar target ambisius pemerintah.
​Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dalam keterangannya optimis target penyaluran 350.000 unit rumah subsidi hingga akhir tahun 2025 akan tercapai.

​”Ini adalah bukti soliditas ekosistem pengembang perumahan dalam menyediakan hunian bagi MBR,” kata Heru kepada wartawan.

​Ia menambahkan, dari per tanggal 25 September 2025, realisasi penyaluran rumah subsidi telah mencapai sekitar 182.000 unit atau sekitar 52 persen dari target yang ditetapkan.

Di waktu yang sama, ​Menteri PKP, Maruarar Sirait, yang turut hadir mendampingi Presiden, menyebut bahwa rumah subsidi ini diprioritaskan untuk berbagai kalangan profesi, termasuk mereka yang berada di sektor informal.

​”Sasaran penerima manfaat mencakup petani, nelayan, buruh, guru, pengemudi, hingga tenaga medis dan TNI/Polri. Kami akan terus membuat terobosan-terobosan baru,” tegas Maruarar.

​Lokasi Kabupaten Bogor dipilih sebagai pusat akad massal karena ekosistem pengembang di wilayah tersebut dinilai paling berkualitas berdasarkan data dari Kementerian PKP.

​Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menekankan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap warga negara, termasuk MBR, memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau.

Tidak jauh dari lokasi pembongkaran, ditemukan adanya jalan darurat yang dibangun oleh sekelompok warga. Jalan ini dijadikan alternatif oleh pengendara motor, namun untuk melintasinya, mereka dipungut biaya oleh oknum yang bertanggung jawab.

Seorang pengendara motor yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku diminta membayar Rp2.000 untuk melintasi jalan darurat tersebut.

“Ya, karena saya bingung aksenya agak muter aja dan jauh gegara ada perbaikan, tapi ternyata disuruh bayar dua ribu sekali melintas sama orang yang jaga tadi,” ujarnya kepada Eranasional Minggu (31/8).

Padahal, berdasarkan perencanaan arus lalu lintas yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa Klapanunggal dan Desa Cikahuripan, telah ditetapkan jalur alternatif resmi selama masa pengerjaan jembatan.

Akses dari Klapanunggal menuju Cikahuripan diarahkan melalui Perumahan Grand Kahuripan, Jalan Rinjani, dan tembus ke Perumahan Mega Residence di wilayah Desa Cikahuripan.

Sebaliknya, dari Cikahuripan ke Klapanunggal bisa melewati Perumahan Mega Residence dan Perumahan Kahuripan Mas, yang langsung tembus ke Grand Kahuripan di Klapanunggal.

Pengawas proyek yang berinisial K menyayangkan keberadaan jalan darurat tersebut. Ia mengatakan bahwa aktivitas di jalur tersebut mengganggu proses pekerjaan alat berat di lokasi.

“Jalan darurat ini sangat membahayakan. Kami khawatir ada puing bongkaran atau material yang jatuh ke bawah dan mencelakai pengendara. Selain itu, manuver alat berat jadi tidak maksimal,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tindakan tegas dari aparat setempat maupun dinas terkait. Keberadaan jalan darurat tanpa izin tersebut dikhawatirkan tidak hanya menghambat proyek, tetapi juga berisiko tinggi bagi keselamatan warga.

Reporter: Athan

Salah seorang warga, Yogi Tri Tugastyo menyayangkan adanya galian liar tersebut.

“Jika memang ada pelanggaran tentunya harus ditindak sesuai Peraturan Daerah (Perda),” kata dia, Rabu (11/6/2025) .

Hal senada diungkapkan warga lainnya, Reza Sangardia Alfarisi. Dia berharap kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor untuk segera mengambil tindakan tegas terkait galian tersebut.

Dia menyebut, galian tanah yang berceceran ke jalan mengganggu kenyamanan dan keamanan lalu lintas. Apalagi saat diterjang hujan, akan membuat jalan menjadi licin.

“Seharusnya kegiatan galian C yang merugikan pengguna jalan dan masyarakat sekitar itu jangan sampai dibiarkan seakan-akan kebal hukum. Harus diadili dan tangkap mafianya,” ujar dia.

Camat Cileungsi, Adi Henryana mengatakan pihaknya segera perintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan, untuk langsung ke lokasi.

“Kita kroscek dulu kegiatannya apa,
siapa yg melakukannya,” kata dia melalui pesan singkat.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak atau Dinas terkait perihal Galian liar tanah Merah daerah metland.

Reporter: Athan

BOGOR, Eranasional.com – Bupati Bogor Iwan Setiawan menyatakan pihaknya menyediakan 400.00 ton untuk cadangan beras mengantisipasi bencana paceklik akibat kekeringan.

Iwan mengatakan itu saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9).

“Mudah-mudahan stok ini bisa membantu. Tadi Bapak Presiden menyampaikan untuk menyiapkan cadangan. Kami mempersiapkan 400.00 ton untuk cadangan beras sebagai antisipasi terjadinya bencana,” kata Iwan.

Jumlah tersebut, lanjut Iwan, akan ditambah dengan anggaran belanja tak terduga. Dia berharap bencana kekeringan tidak lama.

“Cadangan sekarang ada 400.000 ton. Ada yang sudah terpakai. Tinggal 300.000 tob. Ini untuk jaga-jaga kalau ada situasi yang paceklik. Kita akan digabung dengan pusat,” terangnya.

Kata Iwan, 400.000 ton beras tersebut di luar dari stok yang disebutkan Jokowi. Pihaknya akan bekerja sama dengan Bulog untuk mengelola stok tersebut.

“Sewaktu-wakti kalau membutuhkan, kita akan pakai surat dari Dinas Ketahanan Pangan. Stok itu dikeluarkan tidak hanya untuk bencana, juga operasi pasar, untuk orang-orang yang tidak mampu terdaya di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang miskin kita bantu,” jelas Iwan.

BOGOR, Eranasional.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk mengesampingkan ego sektoral dalam menyusun program kegiatan. Seluruh perangkat daerah harus meningkatkan sinkronisasi, kolaborasi, dan kegiatan integrasi program.

Hal ini ditegaskannya saat mewakili Plt. Bupati Bogor pada Forum Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, di Kantor DPKPP, Kamis (2/3/2023).

Burhanudin menegaskan, bukan hanya DPKPP tetapi seluruh perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Bogor harus meningkatkan sinkronisasi, kolaborasi dan integrasi berbagai kegiatan program. Terutama program kegiatan yang masih terkesan ada ego sektoral, hal ini harus di kesampingkan.

“Kta harus terus semangat menjadi super team, karena dalam bekerja itu tidak ada yang namanya superman. Mudah-mudahan Kabupaten Bogor ke depan akan lebih maju dan lebih baik sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat,” katanya.

Forum perangkat daerah merupakan ajang bagi perangkat daerah untuk menginformasikan rencana program kegiatan tahun 2024 kepada para pemangku kepentingan. Sekaligus menyelaraskan program kegiatan perangkat daerah dengan usulan prioritas hasil musrenbang tingkat kecamatan, perangkat daerah lain dan pokok-pokok pikiran DPRD. Serta mempertajam indikator kinerja dan target program kegiatan perangkat daerah.

Burhanudin menyebutkan, tahun 2024 merupakan awal perencanaan jangka menengah pasca berakhirnya RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, untuk itu diharapkan perangkat daerah dapat menginventarisir kembali program kegiatan yang belum terlaksana atau belum mencapai target untuk dilanjutkan pada tahun 2024. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan pembangunan.

“Saya minta perencanaan agar matang, efektif, efisien, berdasarkan prioritas, serta mengacu pada kebijakan nasional dan Jawa Barat tahun 2024 agar sinergi pembangunan pusat dan daerah,” ucapnya.

Ia juga meminta, pedomani seluruh aturan yang telah ditetapkan, ikuti tahapan dan alur perencanaan dengan baik dan pastikan bahwa seluruh kinerja perangkat daerah yang dirumuskan untuk tahun 2024 terinput di dalam SIPD secara tepat, untuk memudahkan penelusuran proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

“Saya harap forum perangkat daerah ini dapat menghasilkan rumusan program kerja tahun 2024 yang tepat tujuan dan sasaran, demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Turut hadir Staf Ahli Bidang Pemerintahan. Narasumber Kasubdit Wilayah II Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  **

BOGOR, Eranasional.com- Terpidana Kasus Korupsi oleh mantan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin sudah divonis majelis hakim, Atas vonis tersebut, Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor, Usep Supratman sangat menyesalkan.

Dia menilai, majelis dalam vonis Ade Yasin, hakim Pengadilan Tipikor Bandung tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada dalam persidangan.

“Kita kaget dengan putusan pengadilan Tipikor Bandung memutus bu Ade bersalah dengan putusan yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum,” kata dia, Sabtu (24/9/2022).

Dengan vonis tersebut, Usep mendorong kuasa hukum Ade Yasin segera menempuh upaya hukum lanjutan yakni banding.

Lantaran sesuai dengan ketentuan pasal 67 KUHAP dimana apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima atas putusan pengadilan tingkat pertama dapat meminta banding terkecuali putusan lepas dari segala tuntutan.

Usep menjelaskan, ada tatacara yang diatur untuk pengajuan banding. Di antaranya dalam Pasal 233 KUHAP yaitu dimana yang berhak menyatakan banding terdakwa atau kuasa yang khusus dikuasakan untuk banding.

“Tenggat waktu yang diatur maksimal tujuh hari setelah putusan dijatuhkan. Karena sesuai pasal 234 KUHAP, apabila lewat tenggang waktu tersebut, maka dianggap terdakwa menerima putusan,” kata Usep.

Begitu juga dengan pasal 237 KUHAP, sambung Usep, terdakwa dan kuasanya dapat menyerahkan memori banding kepada majelis di Pengadilan Tinggi.

“Sebagaimana kita ketahui, kemungkinan besar bu Ade akan meminta banding atas putusan pengadilan tingkat pertama,” paparnya.

Usep juga berharap peluang bebas Ade Yasin terbuka lebar sepanjang Ade Yasin dan kuasa hukum dapat membuktikan hal-hal yang tidak sesuai yang telah diambil oleh majelis hakim di tingkat pertama.

“Peluang bebas untuk bu Ade masih terbuka, tidak terpengaruh vonis Ade Yasin. Karena ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan diantaranya banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi. Dan di Pengadilan Tinggi nanti semoga majelis dapat mempelajari memori bandingnya,” ungkapnya.

Eranasional.com – Bupati Bogor, Ade Yasin didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin, hadiri kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023, yang dilaksanakan di The Trans Luxury Hotel Bandung, Rabu (30/3/22)

Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan, bersama Gubernur Jawa Barat serta Bupati/Walikota Se-Jawa Barat hadir dalam rangka mengikuti Musrenbang Jawa Barat di Bandung.

Melalui Musrebang tingkat Jawa Barat ini, usulan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Provinsi Jabar dan Kabupaten/Kota akan disepakati untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

“Dengan melibatkan berbagai stakeholders, mudah-mudahan Musrenbang ini menghasilkan rencana pembangunan strategis di wilayah Provinsi Jawa Barat umumnya, serta pembangunan strategis di Kabupaten Bogor khususnya, untuk sama-sama mewujudkan Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi,” ujar Ade Yasin

Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 adalah mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat, dengan semangat Jabar Juara.

Salah satunya dengan melakukan target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan bisa tembus 73,71 poin, lalu menurunkan kemiskinan dengan target 5,64%, menurunkan angka pengangguran dengan target turun sampai 8,47% dan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%.

Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memang telah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 dari 14 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022. Namun berbeda dengan perpanjangan PPKM sebelumnya, dalam PPKM kali ini Pemkab Bogor menambah sejumlah aturan baru khusus periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Aturan tambahan tersebut merupakan arahan Presiden Republik Indonesia serta melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

“Kita sudah menjalankannya arahan pak presiden yang tertuang dalam Keputusan Bupati Bogor Nomor 443/493/Kpts/Per-UU/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif Melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bogor,” kata Bupati Bogor Ade Yasin. (mam)

Berikut beberapa aturan baru untuk periode Nataru di Kabupaten Bogor.

Untuk perayaan tahun baru 2022 dan tempat perbelanjaan atau mal

1. Perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan.

2. Dilarang mengadakan pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara Old and New Year baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

3. Menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk dan keluar dari mal atau pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk.

4. Meniadakan event perayaan Tahun Baru di Pusat Perbelanjaan dan Mal, kecuali pameran UMKM.

5. Jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Mall yang semula pukul 10.00-21.00 WIB diperpanjang menjadi pukul 09.00-22.00 WIB untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75 persen dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan dan Mall serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

6. Kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Untuk pengaturan tempat wisata:

1. Menerapkan pengaturan ganjil genap untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas.

2. Memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk dan keluar dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk.

3. Memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak.

4. Membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75 persen dari kapasitas total.

5. Melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup.

6. Mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif.

7. Membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan COVID-19.

JAKARTA – Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyalahkan Kabupaten Bogor atas musibah banjir yang terjadi beberapa minggu terakhir.

Dia menilai, Kabupaten Bogor bersalah karena ‘mengirim’ gelombang air yang membuat sungai-sungai di Depok meluap dan menyebabkan banjir.

“Di depok memang lebih banyak masalah genangan air ya, kalau banjir memang limpahan sungai. Dari kabupaten bogor khususnya, baik Ciliwung maupun Pesanggrahan atau Kali Angke,” kata Idris pada wartawan, Senin (15/11/2021).

Demi mengantisipasi banjir akibat limpahan sunga ini, Idris mengklaim, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Balai Besar Sungai Ciliwung-Cisadane (BWSCC).

Meski menolak bila disebut sebagai daerah rawan banjir, Idris mengakui bahwa di Depok timbul banyak genangan air saat hujan.

Genangan air ini, kata Idris, terjadi karena penyempitan atau penyumbatan aliran air pembuangan di selokan.

Demi menanggulanginya, Dinas terkait secara rutin mendata titik dan penyebab genangan air.

“Untuk penyempitan ini biasanya kita catat dulu untuk kita bangun, kita tata dengan APBD yang sudah kita rencanakan,” tegasnya.

Idris ditemui wartawan usai menjadi Inspektur dalam Apel Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Wilayah Kota Depok tahun 2021, di lapangan Balaikota Depok.

Dia menyebut, Apel Siaga merupakan seremoni yang mengkonfirmasi bahwa Depok siap menghadapi bencana akibat cuaca ekstrim.

“Ini kesiapsiagaan secara formil ya. Kalau tugas-tugas aksi mereka memang sudah sejak awal, bersama teman semuanya yang terlibat dalam hal ini. TNI-Polri juga di lapangan sudah bekerja,” pungkasnya.

BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan upaya pemulihan ekonomi melalui pelonggaran aktivitas masyarakat di daerahnya, masih tertahan di status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

Ia menyebut penyebabnya adalah capaian vaksinasi Kabupaten Bogor yang masih di bawah 50 persen dalam lingkup wilayah aglomerasi.

“Kita masih tergantung Instruksi Mendagri, terkait aglomerasi. Kita masih tertahan Level 3, karena menyesuaikan dengan kabupaten, itu saja,” Kata Bima.

Menurutnya, hingga saat inisesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2022 Kota Bogor masih berstatus Level 3 bersama kota dan kabupaten lainnya dalam wilayah aglomerasi. Antara lain Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang.

Menurut Bima, jika dilihat secara terpisahkondisi Kota Bogor sebenarnya telah jauh membaik dibanding dengan awal pandemi Covid-19. Kota hujan itu kini hanya mendata terdapat 37 orang yang sakit akibat Covid-19, dari total sekitar 9.000 orang di awal pandemi virus tersebut.

Sebagai bekal menuju PPKM Level 2 pun agar relaksasi ekonomi semakin luas, kata dia, kerja keras bersama Satgas Covid-19 Kota Bogor untuk menekan angka warga yang positif terinfeksi wabah itu telah dilakukan berbagai cara, seperti vaksinasi massal, membentuk tim pemburu vaksin, dan dibantu kepolisian dalam hal patroli kerumunan. Kemudian, capaian vaksinasi Kota Bogor diketahui telah jauh melampaui 50 persen dan pembatasan aktivitas masyarakat dengan protokol kesehatan secara ketat juga telah dilaksanakan.

Bahkan. belakangan telah ada nol kasus atau hanya satu kasus positif Covid-19 dalam sehari. “Jika tidak ada varian baru kita akan semakin cepat dalam pemulihan ekonomi,” kata Bima.

BOGOR – Prostitusi online melalui aplikasi Michat banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Bogor meski di bulan suci Ramadhan.

Satpol PP Kabupaten Bogor pun mengamankan sebanyak 6 orang Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam operasi baru-baru ini di kawasan Cibinong, Babakan Madang dan Sukaraja yang semuanya bermodus operandi via aplikasi Michat.

Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor Iman Wahyu Budiana mengatakan bahwa di antara prostitusi online ini, ada yang bermodus penipuan.

Akun Michat PSK yang menawarkan prostitusi ada yang memakai foto profil palsu demi memikat para hidung belang.

“Akal-akalan pakai foto perempuan cantik,” kata Iman Wahyu Budiana kepada TribunnewsBogor.com, Senin (3/5/2021).

Setelah hidung belang terpancing, pelaku akan meminta uang muka sebelum kencan dilakukan di suatu hotel.

Setelah sang hidung belang sampai di tempat kencan seperti yang dijanjikan, sang PSK yang ditunggu-tunggu tak juga muncul.

“Padahal perempuan yang dimaksud tidak pernah ada di hotel tersebut. Kemudian meminta bayaran lagi jika ingin bertemu,” terang Iman.

Si pelaku mendapat keuntungan ratusan ribu rupiah setelah memeras hidung belang sasarannya.

Iman menuturkan bahwa ada indikasi modus-modus prostitusi online via aplikasi Michat ini sudah terorganisir.

“Perlu dilakukan penangkapan karena sama dengan penjualan manusia kalau benar (prostitusi online) atau pun penipuan,” kata Iman.

Dia mengimbau kepada masyarakat untuk hati-hati saat menggunakan ponsel.

“Diimbau masyarakat juga agar lebih hati-hati dengan modus tersebut dan menjaga anak-anak untuk tidak mengakses aplikasi Michat tersebut,” ungkapnya.

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor sudah mulai memberlakukan larangan warga luar Jabodetabek masuk wilayahnya.

Bahkan aturan tersebut tegas berlaku meski yang bersangkutan bisa menunjukan surat rapid test antigen dan hasil vaksinasi Covid-19.

Pemudik warga luar Jabodetabek tetap dilarang masuk. Kepala Satlantas Polres Bogor, Inspektur Satu Dicky Pranata, mengatakan tidak ada alasan apapun bagi warga luar Jabodetabek masuk Bogor.

“Mereka pasti kita langsung putar balik di pos penyekatan,” kata Dicky kepada Tempo, Jumat 23 April 2021.

Dicky mengatakan saat ini belum secara penuh dilaksanakan pemutar balikan warga luar Jabodetabek, namun baru meningkatan taraf operasi yustisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro.

Hal itu sembari mensosialisasikan penyekatan para pelaku mudik karena pemberlakuan serentak baru berjalan dari 6 hingga 17 Mei.

Artinya, jika sudah tegas diberlakukan larangan para pelaku mudik masuk, Dicky menyebut aturan tersebut wajib dipatuhi oleh semua warga.

“Tujuan kita kan menekan penyebaran Covid, jadi kita berharap masyarakat juga paham dan saling melindungi diri dengan aturan ini,” ucap Dicky.